Karena itu kita tetap berpedoman kepada, perinsip hukum, dimana harus ada sangsi, kenapa anak yang lahir dalam perkawinan dengan anak lahir di luar perkawinan bahkan anak hasil zina, disamakan dengan anak sah, karena itu berarti tidak ada sangsi hukum bagi pelaku zina dan anak di luar nikah.

setelah membaca kajian ini, inti yg didapat bahwa nikah sirri berarti diakui di Indonesia sebagai pernikahan yg sah yang tidak tercatat, apakah seperti itu ??? padahal msyrkt sudah tahu klo nikah di Indonesia secara hukum hrs tercatat, klo dia tidak mematuhi hkum yg ada, berarti scr tidak langsung dia hrs berani menanggung resiko dikmdian hari dan konsekwensinya melahirkan anak yg berstatus dilahirkan di luar perkawinan yang sah, upaya hukumnya bisa dilakukan pengesahan nikah, untuk menguji sah atau tidaknya suatu pernikahan, kalau dikabulkan brrti tidak ada masalah mengenai status anak yg dilahirkan tsbt, namun klo tidak terbukti nikahnya sah maka konsekwensinya anak yg dilahirkan tsbt dinsabkan kpd ibunya dan apabila trdpt alat bukti yg kuat ttg siapa ayah biologisnya dapat diajukan penetapan asal-usul anak di pengadilan agama.itu menurut pendapt yg sederhana dari sy tanpa memihak siapa pun.

suatu bahasan yang sangat tepat dan pas tentang putusan MK nomor:46/PUU/-VII/2012 yang dianggap kontraversial,tapi setelah membaca bahasan pak Khatib, semuanya sangat jelas. Terima kasih, semoga termasuk ilmu kategori " yuntafa'u bih" Insya Allah....

Tulisan Abah sangat menyejukkan, terimakasih

Sebgai karya ilmiah tentu saya ucapkan slmt kepda Abah Rosyid, krn dgn tulisan tsb saya mnjdi tercerahjkan.Namun kmi ttp berpegang kpd "slma didasrkan pada agama dan tidak bertabrakan dgn syariat Islam". Ingat peraturan UU itu hnya pelengkap saja demi terlaksananya hukum Tuhan Allah Swt. jgn sampai Anak Manusia yg mulia ini disamakan nasabnya dgn hewan....

saya setuju pemisahan pengertian antara anak di luar perkawinan dengan anak zina, tapi persoalannya apakah pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 UU NO.1/1974 hanya divonis dg sangsi tidak ada kepastian hukum bagi kedua orang tuanya termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan itu,lalu bagi kedua orang tua yang melakukan perzinaan pula tidak ada peluang hukum memberikan sangsi lalu sangsi pezina di al quran hanya dikesampingkan saja.

H.Syamsul Anwar.PA.Majalengka.pada prinsipnya saya setuju dengan tulisan pa Ketua PTA Semarang, namun demikian perlu diingat bahwa yang bisa dihubungkan nasab dengan ayahnya itu yaitu apabila perkawinan yang dilakukan secara monogami(satu istri satu suami )tentu adalah berbeda untuk perkawinan poligami yang seperti kasus Murdiono sebab dalam poligami tetap adanya larangan yaitu ketika pada saat perkawinan dilakukan masih ada keterikatan dengan perkawinan yang lain.

Nyatanya putusan MK tersebut tidak mengakhiri masalah, malah justru menambah masalah.

Sy setuju tentang kenyataan anak di Indonesia ada 3 macam kelahirannya,tp posis anak yg ke 3 ( anak zina ) bgmn kelanjtannya terutama yg berkaitan dg perlindunganny. Apakah perlu UU baru tentang perlindungan anak zina ?

setelah membaca artikel yang ditulis oleh Bapak Drs. H. Chotib Rasyid, SH. MH. memberikan penjelasan yang gamplang kepada masyarakat. inilah KPTA yang mempunyai ilmu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan.
pencerahan yang luar biasa bagi warga peradilan. semoga bermanfaat, dan Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak.

saya kira KPTA Semarang perlu membaca hadits dalam Shohih Bukhori dan Shohih Muslim ketika ada anak ditanya, "man abuka ya ghulam?" anak itu menjawab, "ar-Raa'i" maksudnya ayah saya pezina. dan hadits-hadits lainnya yg menyebutkan bahwa anak zina itu dinasabkan ke ayah biologis. kenapa selama ini dipahami anak zina dinasabkan ke ibunya karena ibunyalah yg melahirkan. tapi FAKTANYA anak itu tercipta juga berkat sperma dari laki-laki. maka lebih baik anak dinasabkan ke laki-laki daripada kepada perempuan. belum lagi kalau mengingat maqoshid syar'iyyah

Seorang hakim dituntut untuk selalu berijtiuhat mencari dan menggali hukum terutama dari sumber alsinya ( Alqur'an) karena baik undang-undang, ataupun putusan MK., adalah hasil ijtihad para pembuatnya tidak ada yang abadi kecuali dari Aallah. Undang-Undang saja bisa dikontra apabila punya alasan yang kuat.

Zina memang jelas haram. Lalu anak yg lahir akibat perbuatan zina itu apakah pantas dibebani hukum anak haram, sehingga tidak bisa dinasabkan ke bapak biologisnya, apa bedanya Islan dengan Kristen, katanya Islam tidak kenal dosa keturunan, tapi kenapa dalam kasus seperti ini, seolah-olah orang Islam menganut dosa turunan seperti yang diajarkan dalam ajaaran Kristen. Kalau anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina itu tidak bisa dinasabkan ke bapak biologisnya, berarti bila anak hasil perbuatan zina itu berkelamin perempuan, maka bapak biologisnya bisa mengawininya .. sungguh sangat absurd ketentuan semacam itu.

Saya setuju dengan pemisahan antara anak diluar perkawinan karena belum tercatat perkawinannya di KUA dengan anak diuar nikah karena perbuatan zina....tetapi dalam kasus machica sepertinya kasusnya adalah anak diluar nikah karena perkawinannya tidak dicatat...tidak tercatatnya perkawinan Machica bisa jadi karena: 1.Calon suaminya masih terikat perkawinan dengan wanita lain, oleh karena itu KUA tidak bersedia mencatatnya karena tidak ada izin Poligami dari Pengadilan agama. 2. Kedua belah pihak calon mempelai memang tidak mendaftarkannya ke KUA karena tidak mau urusannya berbelit-belit sehingga menyulitkan mereka untuk menikah. 3.Kedua belah pihka memang tidak mau pernikahannya diketahui khalayak ramai.
Sepertinya putusan MK tidak memperhatikan apakah anak diluar nikah itu akibat tidak tercatatnya karena calon suaminya masih terikat perkawinan dengan wanita lain? atau anak diluar nikah itu yang ayahnya tidak terikat perkawinan dengan wanita lain

Setelah dianalisa dan dibaca makalah dari Bapak Chatib, maka jelas dan paham, bahwa anak ada 3 macam, yaitu 1. anak sah, dari perkawinan sah secara agama dan negara, 2. anak sah secara agama namun belum / tidak tercatat di negara, dan 3. anak hasil zina. Untuk anak hasil zina.

Terimakasih pak atas makalahnya, sangat bermamfaat buat saya khususnya dan buat seluruh pembaca umumnya untuk menambah ilmu karena terus terang masyarakat awam banyak yang meminta penjelasan tentang tema makalah yang bapak buat, salam dari saya sekeluarga.

setelah menelaah tulisan sdr chatib rasyid, saya melihat tulisan itu sudah menjawab secara netral, obyektif, ilmiah terhadap putusan MK. sayangnya tulisan ini terlalu singkat sehingga istilah-istilah yang dilontarkan kurang jelas. alangkah baiknya ketika mengulas nikah tercatat hendaknya mengulas juga dari sudut kHI. namun sebagai artikel sudah sangat memuaskan. saya kira alangkah baiknya jika tulisan sdr rasyid dibaca oleh MK dan menjadi sebuah buku

penulis chatib rasyid, punya wawasan hukum yang sangat luas, bijak dan mampu mengakomdir perbedaan pendapat. jika di Amerika tulisan anda bisa mendapat penghargaan. tulisan the best from the best, anda layak diperhitungkan seperti Prof Dr. Sacipto Rahardjo. teruskan anda menulis ebagai amal ibadah

kami nantikan artikel selanjutnya yang menjabarkan masing-masing anak dalam tiga atau empat artikel. thanks pak semoga tulisan bapak mendapat pahala

bpk chatib rasyid, saya minta anda menerangkan kembali lebih rinci dan dalam tentang sejarah nikah tercatat dan tidak tercatat sejak zaman belanda. terus terang saya tertarik pada seluruh paragraf tentang nikah tidak tercatat dengan segala konsekuensi hukumnya. bila berkenan tolong dianalisis masing-masing pasal UU No. 1 tahun 1974 dalam bentuk makalah bersambung. bapak jangan lihat honornya karena memang tidak ada tapi yang di atas akan membalas kebaikan bapak terhadap masyarakat yang belum tafsir dari setiap undang-undang.

tidak masalah ngasih komentar dan mengkritik tulisan dg melibatkan soal pribadi (integritas or moralitas). malah ulama-ulama terdahulu menganggap penting sirah penulis, shg ada buku-buku tarajim (biografi tokoh). ulama perlu diketahui riwayat hidupnya. siapa gurunya dan dimana ia belajar jg perilaku akhlaqnya. ilmu jarhi wa ta'dil juga diperlukan untuk tahu apakah si periwayat hadits cukup adil (memenuhi syarat) atau tidak untuk meriwayatkan hadits. ada sebuah riwayat, seorang santri melihat gurunya (ulama besar dan terkenal) mau menaiki seekor keledai tapi binatang itu ga mau bangkit dari duduknya. ulama itu lalu mengambil makanan untuk memancing keledai itu supaya bangkit. setelah keledai bangkit, makanan ga jadi dikasihkan. itu hanya akal-akalan ulama tadi untuk membuat keledai mau berdiri. melihat kejadian itu si santri berkata:" mulai saat ini aku nggak mau lagi berguru dg dia. nggak mau ambil hadits dari dia. terbukti ia telah berani berbohong. kalau kepada keledai saja, ia berani bohong apalagi thd ilmu". inilah contoh betapa moralitas, integritas seorang penulis menjadi penting. maka, ga usah dipersoalkan orang2 yg mengungkap sisi lain dr penulis artikel diatas

رأيت كتابة جيدة جدا خطيب راشد. لقد قرأت والتفكير، وأنا أحفظ أفهم كل طفل. وأثني مشاركاتك

tulisan bpk sangat baik hanya saja tetap dimasyarakat implementasinya harus secara rinci dan detil karena masih banyak berpandangan bahwa anak diluar nikah (istilah umumnya disebut anak Haram)hanya mempunyai nasab kepada ibunya

Pemahaman Pamungkas yang dijelaskan oleh Bpk Chotib Rasyid terhadap pemahaman atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari segi yuridis, mantaaaaaap.. Harus dibedakan antara yang salah dan yang benar yang haram dengan yang Halal, jangan sampai terjadi Qiamat sebelum Qiamat, Na'udzu billah...

1. Setelah membaca dengan seksama tulisan Bapak Chotib Rasyid,. dengan judul : Anak lahir di luar nikah (sucara hukum)berbeda dengan anak hasil zina, (Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No.46/PUU-VII/2012), bila difahami dan direnungkan dengan akal sehat, maka tulisan tersebut amat bagus sekali, dengan bahasa yang mudah difahami dapat menyejukkan hati bagi yang membacanya dan haus untuk membaca karya2 ilmiah beliau berikutnya, sehingga bagi yang telah membaca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, akan lebih jelas dan faham apabila telah membaca tulisan/makalah Bpk.Chotib Rasyid ini, dengan kata lain dan tidak mengurangi apa yang telah tertuang dalam Putusan MK dan tidak berlebihan apabila saya mengatakan : setelah membaca putusan MK tersebut maka penjelasannya ada pada tulisan / Makalah Bapak Chotib Rasyid ini. Oleh karenanya saya setuju dan sudah sepatutnya Bpk. Chotib Rasyid ini sabagai salah satu kandidat Doktor yang sebentar lagi akan diraihnya, semoga kita do'akan dan Amiiin.
2. Dengan Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 ini. Bapak Drs. H. Chotib Rasyid,SH.MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memberi petunjuk teknis kepada Para Ketua / Hakim se-jawa Tengah yang berupa Surat Edaran No.W11-/863/HK.00.8/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas sehari-hari, bahkan sesuai petunjuk labih lanjut agar para Ketua / Hakim se-jawa tengah untuk membaca makalah tersebut sebagai lampirannya, dan tidak berlebihan apabila para hakim se- Indonesia membaca makalah tersebut, sehingga bila ada permasalahan yang seperti ini kita tidak dikatakan belum siap menerima, mememeriksa dan mengadilinya, sebagaiamana yang dilontarkan oleh Pengacara pada hakim yang sedang menangani perkara Machicha muchtar saat ini "hakimnya belum siap dg putusan MK tsb."

Popularitas seseorang sering terdongkrak oleh banjirnya kritik dan pujian yang langsung ditujukan pada behavior, attitude, karakter penulisnya. Pedas tapi nikmat

Setiap pembaca boleh mengkritik dan menuduh originalitas suatu tulisan, dan itu indikator tulisan yang paling banyak dibaca. Tanpa baca bagaimana mungkin tahu cacadnya. Salut untuk KPTA Smr yang berani menembus badai

Sangat setuju denga gagasan diatas

Jika pengertian anak diluarperkawinan itu sbg dimaksud pasal 43 ayat 1 itu adalah kawin sirri maka untuk anak tanpa nikah (anak zina) tidak terdapat atau belum diatur oleh Undang- Undang no 1 tahun 1974 ,hanya mengatur anak dalam perkawinan atau akibat perkawinan sah dan anak diluar nikah .Apakah undang perkawinan itu perlu direvisi lagi,untuk mengatur anak tanpa nikah ?

HILANGKAN TRADISI TIDAK MAU MENERIMA KEKALAHAN, BUDAYAKANLAH TRADISI MENGAKUI KELEBIHAN TULISAN KPTA SMR TANPA MENGURANGI SIKAP KRITIS. MENCIPTA YANG TAK SEMPURNA MASIH LEBIH BAIK DARIPADA STERILITAS YANG SEMPURNA. UNTUK KPTA SMR INILAH NASIBNYA SEORANG PENULIS.BERUNTUNGLAH TULISAN ANDA YANG ADA DI BIDUK KECIL MAMPU MELAWAN KAPAL LAUT RAKSASA. SAYA ANGKAT TOPI PADA TULISAN ANDA YANG SANTUN DAN FLEKSIBEL

SAYA PUNYA PENILAIAN,KEUNGGULAN TULISAN CHATIB RASYID KARENA PADA LATAR BELAKANGNYA SANGAT KUAT MEMUNCULKAN MASALAH DIMULAI KATA BAGAIMANA? DI SINI CHATIB TAMPAKNYA MENGKOMBINASIKAN PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS/SOSIOLOGIS. HIPOTESA SAYA, CHATIB RASYID SANGAT MENGUASAI METODE PENELITIAN, KARYA LEXY MOLEONG, NOENG MUHADJIR, SOEGIYONO, DENZYN, GUBA, BURHAN BUNGIN. INI BARU DUGAAN, WALLAHU A'LAM. TAPI DARI GAYA PERMAINAN KALIMAT DI LATAR BELAKANG DAN DI BAGIAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MERUPAKAN KOMBINASI YANG MANIS SEHINGGA ENAK DIBACA. SAYA KIRA SEMUA KITA BISA ASAL MAU BELAJAR DAN BELAJAR, JUJUR, OBYEKTIF, FAIR, APA ADANYA TANPA HARUS MENURUNKAN KITAB DARI RAK-RAK BUKU

Yth Bpk Chatib Rasyid, tulisan halaman 5 seperti dikatakan Yth.Abd. Choliq PTA Mataram yaitu ...kalau perkawinan hrs di catat maka semua pria berkeberatan terutama yg sudah beristeri....itu sudah benar jangan di DEL karena tanpa survey dan tanpa pake angka (kuantitatif)/statistik, kita sudah tahu bahwa syarat poligami memang sangat berat. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan harus memenuhi dahulu Pasal 4 UU No. 1/1974 dan Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif
Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu.Sudah tepat saya beri nilai tulisannya A

Meskipun tulisan Chatib Rasyid paling terbanyak mendapat pujian dan acungan jempol, tapi banyak juga kekurangannya; uraiannya terlalu singkat, tidak semua segi dijamah,ada kata yang harus dipisah namun disambung, rujukan hanya buku-buku modern, kaidah ushul fiqih kurang pas, kesimpulan hanya mengulang tidak ada yang baru. kelebihannya hanya orsinil tanpa jiplak sedikitpun dan sangat memenuhi etika menulis serta kalimat yang lancar pada backround, nikah tercatat, dan nasab anak perspektif fiqih. kelebihannya cuma itu sehingga dapat menutupi kekurangannya dalam mengurai pengelompokan anak.Pada pengelompokan dan pengertian masing-masing anak tidak ada yang patut dipuji, analoginya pun kurang bervariasi

Koreksi terhadap makalah chatib rasid. Strategi chatib sangat cantik pada halaman 1 s/d5; sub c halaman 8 s/d13; sub e 15 s/d 18 Kalimatnya kompak dan beraturan tertata lancar. Mulai sub-4 halaman 19 s/d kesimpulan terlalu normatif dan rigid serta mengulang Kalimat yang agak kaku kurang kompak. demikian tinjauan saya sebagai ahli bahasa. Atas dasar itu saya memberi nilai pada Bpk chatib rasyid B plus.

Saya belum pernah menemui artikel dengan suara pembaca yang demikian antusiasnya mulai dari menilai, menghina sampai memuji dan memohon. Ini menjadi tantangan berat KPTA Smr untuk terus berkiprah dalam menulis. Anda jangan sombong karena mendapat pujian, karena belum tentu tulisan anda selanjutnya bisa mengalahkan tulisan pertama.

Yth Bpk Roihan Ali orang paling pinter menulis se Indonesia, anda pernah ngarang buku apa? ana si kutu buku belum pernah lihat ada karangan buku anda. Kalu ada judulnya apa? Kalau artikel atau jurnal judulnya apa? kalau belum pernah nulis, gimana bisa bilang tulisan orang lain, lumayan, bagus atau jelek? Anda menggunakan metode penilaian apa dan apa barometernya? Metode karangan siapa? Anglo Saxon, Eropa Kontinental, Timur Tengah? Tolong jawab. Mengakui kelebihan orang itu berat!!!!!!

Yang perlu di garis bawahi bahwa Putusan MK a quo tidak dimaksudkan untuk anak dari hasil perzinahan.Tulisan Pak Khatib Rasyid bermanfaat untuk pencerahan atas kesalahpahaman banyak orang atas putusan MK.Okey lah,,,

tulisan yg bagus..... dari kesimpulanny saya dapat memahami bahwa bapak KPTA Semarang melegalkan pernikahan siri..... padahal dalam kompilasi yg merupakan fikihnya orang Indonesia dan telah diambil alih oleh Pemerintah untuk menetapkan bahwa rukun nikah selain harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, juga harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.... dan selaku org yg mengaku beriman... salah satu kewajiban kita adalah mentaati ulil amri....
Dalam al-qur'an dan hadis tidak mengatur secara tegas tentang rukun nikah, semuanya yg berkembang adalah hasil pemikiran ulama.... sedangkan di Indonesia telah diundangkan oleh pemerintah...
pertanyaanya adalah wajib mana kita dari mentaati peraturan pemerintah dari pada mengikuti pendapat para ulama-ulama???

Dengan tulisan P. Chatib ini semua yang semula cemberut terhadap putusan MK kini menjadi "ploong";
Saya hanya ingin sampaikan,Nabi bersabda : Al-waladu lil firaasyi wal 'aahiru lil hajari, artinya : Anak (dari perkawinan sah) itu nisbahkan pada ayahnya sedangkan anak (dari hasil zina) nisbahkan pada batu". Hadits ini tidak mensejajarkan anak yang sah dengan anak dari perzinahan. Hal tersebut terkandung maksud agar manusia menjahui perzinahan karena akibat buruknya jauh menimpa sampai kepada anaknya, walaupun dosa zinanya hanya ditanggung oleh orang tua yang melakukannya.Akibat buruknya adalah tidak dapat dinisbahkannya "anak-zina" kepada ayah biologisnya.

Urun saran koreksi sedikit thd makalah KPTA Smr, kami tertarik dan khusu mengkaji kata-demi kata artikel anda, bahkan setiap kutipan satu persatu kami cek. Sampai kami pada kongklusi bahwa artikel anda mentaati kaidah dasar menulis, jelas, tepat, dan simpel. Kejujuran anda sangat tampak dalam menggunakan sumber pustaka apa adanya. sementara banyak pengarang menggunakan sumber pustaka berderet kitab dan bahasa asing (Inggris) tapi bohong karena sebenarnya dia tidak membuka aslinya tapi mengutip dari pengarang Indonesia yang sudah mengalihkan bahasa. Jadi bergaya pakai kitab namun dia sendiri ngambil dari buku yang pengarangnya ngutip dari kitab asli. Ini kenyataan selama saya menjadi pembimbing selama 20 tahun di program Pascasarjana. Saya lebih suka penulis jujur daripada ribuan pustaka ternama tapi hanya menipu pembaca.

Saya salut dan bangga pada Bpk. Chatib Rasyid ( KPTA Semarang ),artikel yang sangat bagus, tegas, lugas, mudah difahami, mejawab secara netral dan ilmiyah. patut menjadi rujukan kita semua. kami tunggu karya karya Bapak berikutnya.

WAlaupun tulisan Chatib Rasyid the best, namun dia belum doktor baru kandidat. sedangkan YM.Bpk Mukti Arto sudah Doktor sudah pernah disertasi dan sudah diuji kapasitas ilmunya serta sudah mengarang buku praktek perkara perdata. Sedangkan Khatib Rasyid belum mengarang buku. Dengan demikian nilai lebih ada pada YM. Bpk Mukti Arto sebagai Doktor.

Saya tidak hanya tertarik dengan artikel KPTA Smr tapi juga komentar para pembacanya yang dengan cerdik dan piawai mengkoreksi, menilai, memuji, menghina, membunuh karakter penulis, dan mengharap. Terlihat suara pembaca hetrogen, beradu argumentasi, mulai dari yang subjektif sampai objektif dan sebaliknya. Kondisi ini terlepas dari segala kekurangannya artikel tsb memberi arti bahwa karya Chatib Rasyid sangat komunikatif, persuasif komunikatif. Yang paling diuntungkan adalah dunia peradilan tidak lagi dipandang sebelah mata, namun terdiri dari para hakim yang berkualitas. hal itu dibuktikan oleh artikel KPTA Smr yang refresentativie dunia para hakim. Jadi melalui tulisan Chatib Rasyid tidak ada pihak yang dikalahkan, direndahkan apalagi dipojokkan.Itulah barangkali yang bisa saya tangkap dari tulisannya

Selamat untuk KPTA SMR dan seluruh jajarannya dalam menciptakan terobosan baru dalam menginterpretasikan makna anak yang lahir di luar nikah dan atau nikah tercatat.

Di antara kita boleh berbeda pendapat,ketika masuk dalam problem ijtihad. Karena ijtihad merupakan suatu proses menafsirkan dan yang namanya menafsirkan boleh jadi benar dan boleh jadi juga salah. Kita harus berani membuat terobosan dengan tetap mengacu pada sumber-sumber hukum Islam. Banyak masalah yang harus dijawab karena tidak ada dalam buku atau kitab seiring perubahan masyarakat yang demikian cepat. Perubahan itu harus dijawab tanpa harus takut dan panik. Setiap perubahan membutuhkan kedewasaan kita dalam berpikir untuk berpikir posotif. Demikian pula KPTA sudah waktunya berani menafsirkan sesuatu yang masih multi tafsir menjadi monotafsir.

Marilah kita tingkatkan peradilan agama sebagai peradilan berwibawa dan dapat merespon masyarakat pencari keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Biarkan perbedaan mengalir seperti air, namun kita bersaudara.Kebenaran yang hakiki hanyalah ilmu Allah SWT. Manusia dengan segala keterbatasannya harus mengakui kekurangan dan kehilafan.Sisi lain dari dimensi perbedaan adalah dituntutnya kedewasaan untuk menerima pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Membenarkan pendapat orang lain jauh lebih sulit daripada membenarkan pendapat sendiri. Kebijakan, kelembutan hati, dan sikap menerima suatu kenyataan yang jauh dari harapan adalah cermin pribadi yang stabil dan sehat. Hidup peradilan agama dan tetap berjaya.

Pro dan kontra masalah pendapat itu masalah yang sudah biasa, yang paling penting bagi kita dengan adanya tulisan dari YM Bapak Drs. H. Chatib Rasyid---minimal---kita sudah mendapat tambahan referensi untuk pencerahan. Kebenaran yang mutlaq hanya ada pada yang Maha Tahu. Kepada Bapak saya mengapresiasi dan menunggu tulisan-tulisan Bapak yang selanjutnya.

Kepada Yth.YM.Bpk Drs,Chatib Rasyid,SH.,MH. Kami memohon YM berkenan membuat artikel kembali. Kami sudah rindu artikel anda. Kapan kira-kira anda meluncurkan kembali artikel. Harapan, biar kami makin semangat membuka badilag net. Kami sudah berusaha mencari buku anda tentang hukum perkawinan di Indonesia, namun penerbit belum menjumpai karangan anda yang berjudul seperti itu, kecuali hukum acara. Jika anda sudi kiranya menyusun buku hukum perkawinan dalam pandangan hukum adat, Fiqih empat mazhab, UU, PP, KHI. Saya cocok tulisan anda dinilai A., itu sudah sepantasnya terhadap karya yang hanya terbuat dari peluru senapan angin bisa melumpuhkan gajah raksasa di tengah kompetisi artikel lain yang terbuat dari rudal basoka namun luput dari sasaran. Anda sangat strategis dan metodologis dalam menggunakan referensi. Menjadi pelajaran bahwa referensi segudang dan ternama namun belum tentu isinya mampu melumpuhkan berbagai argumentasi. Anda termasuk orang yang ingin mempribumisasikan karya ilmiah karena tidak terpukau dan tidak silau dengan pengarang ternama yang nota bene belum ada relevansinya dengan artikel anda yang singkat. Untuk artikel selanjutnya buktikan bahwa anda dapat saja mensitir mazahibil arba'ah, fiqih muqarin, al-Muwafaqat, I'lamul muwaqi'in, Falsafatut tasysri, bidayatul mujtahid, al-Muwatta', al-Uum, al-Muhazzab. Kami yakin anda akan membuat kejutan yang lebih dahsyat dari artikel perdana. Kami wait and see......!!!

Point penting yang dapat dicatat dari artikel sdr Chatib Rasyid sbb: 1. versi Chatib, nikah tidak tercatat sah secara agama asalkan memenuhi syarat dan rukun agama ybs, namun Chatib tidak melegalkan nikah yang demikian secara hukum positif, bahkan ia menilai nikah yang demikian adalah nikah yang tidak dikehendaki UU. 2. Makna anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan makna dalam fiqih. Fiqih tidak mengenal istilah nikah tercatat atau tidak tercatat, sedangkan UU No.1 tahun 1974 mengenal istilah itu dengan akibat hukum yang berbeda. Akibatnya: makna anak lahir di luar nikah dalam arti fiqih adalah anak zina, sedangkan versi UU adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tapi tidak sah secara UU. Hal ini tidak berarti tubrukan antara fiqih dengan UU, melainkan karena akibat yang satu tidak mengenal nikah tidak tercatat dan yang satu lagi mengenal dan membedakan. 3. Sdr. Chatib sama sekali tidak menciptakan pertentangan antara fiqih dan UU melainkan justru menganggap perbedaan dalam kesamaan dan kesamaan yang berbeda namun bukan sebuah dihotomi atau antagonis. 4. Sdr Chatib tidak memakai rujukan kitab langsung adalah tampaknya karena tidak ingin memunculkan pertentangan antara Imam mazhab. Estimit kami kelihatannya Chatib sangat paham betul bahwa pada internal fiqih dan mazhab masih bergumul dalam perbedaan. Di sini Sdr Chatib sangat jeli dan cerdas tidak mau masuk dalam domain perdebatan mengingat yang ditafsirkan pun tengah ada dalam perbedaan. Jadi Chatib tidak mau menambah lagi dengan perbedaan antara Imam. Rupanya garis tengah dan netralitas menjadi acuan logika berpikir Chatib tatkala menarik dalil deduktif dan induktif artikelnya. Logika berpikir Chatib sangat dipengaruhi Kitab al-Risalah karya Imam Syafi'i, dan Chatib lebih larut pada pemikiran Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh. Tampaknya Chatib lebih mencari hikmah dari substansi artikelnya daripada mempertentangkan hukum. Itulah sebabnya ia menyatakan Putusan MK tidak bisa dinyatakan bertentangan atau sesuai dengan syari'ah. Dari sini pula titik tolak Chatib mengapa ia tidak menukil satu hadis pun baik dari sahih Bukhari atau Kutubusittah. Kecerdikan Chatib dalam menyusun sistematika dan untaian kalimat di pengantar, latar belakang dan tinjauan fiqih menyelamatkan uraian selanjutnya tentang penggolongan anak. Jadi Chatib ibaratnya seperti Kancil... binatang kecil tapi cerdik dan lincah sehingga bisa keluar dari lubang jarum yang kecil. Chatib penulis artikel yang sebetulnya sangat tidak suka dengan bentuk pernikahan tidak tercatat, terbukti ia menggunakan pendapat M. Quraish Shihab pakar Tafsir di Indonesia dan Dadang Hawari Psikiater terkemuka di Indonesia. Kedua orang ini termasuk yang sangat membenci nikah sirri dan sangat mempengaruhi pola berpikir Chatib dan Chatib termasuk barisan kedua pakar itu. Demikian tanggapan kami setelah mengkaji seluruh artikel yang membahas putusan MK.

Andai saja maksud putusan MK dan pemahaman masyarakat sama dengan pemahaman yg Bapak tulis, tentu tidak ada masalah. Namun putusan MK tersebut menyatakan 'Adanya anak itu pasti adanya hubungan laki-laki dan perempuan dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan',disini zinapun dapat dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa itu ayah biologisnya, selain itu masyarakat memehami diluar perkawinan itu ya zina,sedangkan nikah sirri ya termasuk perkawinan dan sah cuma dilakukan secara sirri atau tidak di catat. nuwun.