Jumat, 25 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)
PENGUMUMAN :
Revisi Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (18/7)
PENGUMUMAN : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Alokasi Pagu DIPA 04 | (18/7)
PENGUMUMAN : Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 H | (18/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 15 | (17/7)
PENGUMUMAN : Majalah Peradilan Agama Edisi 4 (Juli 2014) | (15/7)
PENGUMUMAN : M
aintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)





Tambahkan ke Google Reader
Apa Kabar Kode Etik Panitera dan Jurusita? (20/4) PDF Cetak E-mail
Jumat, 20 April 2012 09:46

Apa Kabar Kode Etik Panitera dan Jurusita?

Jakarta l Badilag.net

Ada kabar gres seputar profesi kepaniteraan dan kejurusitaan. Setelah sekian lama tidak memiliki code of conduct, para panitera dan jurusita—termasuk panitera pengganti dan jurusita pengganti—akan memiliki kode etik profesi. Saat ini draft kode etik itu sedang disusun oleh sebuah Kelompok Kerja dan Tim Perumus.

“Kode etik itu akan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan,” ungkap Aria Sujudi, anggota Tim Pembaruan Mahkamah Agung, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini profesi panitera dan jurusita belum memiliki kode etik tersendiri. Padahal, sebagai partner hakim di lembaga peradilan, kedua profesi itu memiliki kedudukan yang tak kalah penting.

Bila dilacak,  yang ada saat ini hanyalah kode etik yang disusun Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI). Meski menyebut langsung profesi panitera, kode etik yang terdiri dari 8 pasal itu lebih terfokus pada regulasi keanggotaan IPASPI ketimbang pengaturan yang rinci mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan panitera dan jurusita.

Penyusunan kode etik panitera dan jurusita sudah dimulai tahun lalu. Sebagaimana diwartawakan situs pembaruan peradilan, pada September tahun lalu pernah diadakan diskusi mengenai kode etik panitera dan jurusita. Diskusi itu melibatkan narasumber dari Federal Court of Australia (FCA).

“Pembentukan kode etik menjadi salah satu upaya dalam rangka peningkatan kapasitas panitera dan juru sita pengadilan, selain bertujuan untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan,” ujar Suhadi, yang saat itu masih menjabat Panitera MA.

Pada kesempatan itu Warwick Soden, Panitera sekaligus Chief Executive Officer FCA membagi pengalamannya mengenai kode etik Panitera FCA.

Warwick menyatakan, kode etik profesi panitera FCA mengandung empat nilai-nilai dasar, yaitu imparsialitas (tidak memihak), independen, pedoman berperilaku, dan integritas.

Di Australia, kode etik panitera FCA mengatur cara berperilaku Panitera di dalam dan di luar pengadilan secara ketat.

“Panitera FCA diberikan pedoman dan tata cara dalam proses penanganan perkara hingga tata cara berkomunikasi antar rekan kerja dan atasan,” ujarnya.

Di luar pengadilan, kode etik panitera FCA mengatur hal-hal terkait kegiatan komersial, penerimaan hadiah, keterlibatan dalam organisasi masyarakat dan juga kegiatan rekreasi.

“Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, panitera FCA masih terikat dengan kode etik terkait dengan hal-hal kegiatan politik, partisipasi dalam kegiatan publik dan sosial,” Marwick menegaskan.

Para anggota dan pengurus IPASPI, yang hadir dalam diskusi itu, bersepakat untuk merumuskan kode etik yang berlaku bagi panitera dan jurusita di MA dan badan peradilan di bawahnya. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan membentuk Kelompok Kerja dan Tim Perumus.

Bagaimana hasilnya? Kita tunggu saja.

(hermansyah)

TanggalViewsComments
Total922467
Jum. 2520
Kam. 24110
Rab. 2370
Sel. 2250
Sen. 2130
Ming. 2080
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-04-20 10:00
Panitera dan jurusita sudah seharusnya punya kode etik, selama ini yang punya kode Etik hanya Hakim, sebenarnya Panitera dan juru sita sangat berperan dalam menyelesaikan perkara, apabila ketiga perankat ini telah mempunyai kode etik, maka dalam bekerja sudah ada pedoman yang perlu dipegangi dan diperhatikan, dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung ketiga unsur ini perlu punya pedoman sebagai pegangan, kedepan organisasi IPASPI sudah seharussnya menyiapkan kode Etik Panitera daan Jurusita.
Reply
 
 
# Sayamah 2012-04-20 10:07
Setujuuuuu bosss! .... hanya ada tapinya, coba dong gali kearifan lokal karena saya pikir tidak akan kalah dari luar negeri, jangan melulu Australi atau Amerika.
Reply
 
 
# Sandhy PA Bojonegoro 2012-04-20 10:09
Luar biasa, ada kemajuan yang signifikan..PP dan JSP akan punya kode etik. Sebenarnya dalam UU yg ada sudah mengajukan kewenangan/tupoksi PP dan JSP...jika ada kode etiknya malah joss sebagai pelita dalam kegelapan. sehingga PP dan JSP bisa jelas hal yang boleh dan dilarang.....SALUT IPASPI actionnya..
Reply
 
 
# Aminuddin. Msy-Lhoksukon 2012-04-20 10:20
dengan adanya Kode Etik Panitera dan Jurusita, mudah2n tidak ada lagi Jsp yg bertindak se-olah-olah sebagai Hakim di lapangan.
Reply
 
 
# edi 2012-04-25 14:24
jangan selalu mengkemb....hitamkan js/jsp mereka juga aparat peradilan yang perlu dihargai,
Reply
 
 
# Tin Pertiwi/PA.Maninjau 2012-04-20 10:35
Sangat setuju dengan adanya kode etik Panitera/Jurusita, dengan demikian Panitera/Jurusita mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugas2nya demi menjaga kewibawaan seorang Panitera/Jurusita, maju terus, pantang mundur!!!!!!!
Reply
 
 
# H. Abd. Rasyid A., MH. PA-Mojokerto 2012-04-20 11:11
Sebagai sebuah profesi, Panitera mauapun Panitera Pengganti, Jurusita maupun Jurusita Pengganti idealnya memiliki code of conduct yg menjadi rambu-rambu tentang apa yg boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan baik ketika sedang melalukan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Oleh karena itu, penyusunan kode etik (code of conduct) suatu kemajuan yg patut diapresiasi.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-04-20 11:29
Semoga Kode Etik Panitera dan Jurusita segera rampung sehingga para panitera dan Jurusita supaya dapat dipedomani serta dipatuhi baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan ketika berhadapan dengan masyarakat. Amin !!!!!
KITA TUNGGU
Reply
 
 
# Niki 2012-04-20 11:42
Di tunggu hasil rumusannya, agar para Jurusita dan Jurusita Pengganti mempunyai kode etik sendiri yang akan mengangkat wibawa JS/JSP dimata publik....
Reply
 
 
# JSP 2012-04-20 12:41
kita tunggu..... :lol:
Reply
 
 
# habiyans, pags 2012-04-20 13:02
aku gin katuju jua lawan wacana itu, habis nitu tunjangannya dipikirakan jua, amin,
Reply
 
 
# # H.M.Idris Abdir, KPA Atambua # 2012-04-20 13:17
Kode etik Panitera dan Jurusita diharapkan secepatnya rampung untuk diimplementasikan, spy Panitera dan Jurusita di pengadilan dlm menjalankan tugasnya sdh dpt mengetahui hak dan kewajibannya, serta hal-hal apa yg boleh dan dilarang dilakukan. Semoga cepat rampung dan diimplementasikan!
Reply
 
 
# Alimuddin M.Mataram 2012-04-20 13:18
Dengan sedikit mempedomani PPH sudah cukup untuk membuat Kode Etik Panitera dan juru sita, karena yang berbeda hanya TUPOKSINYA, bagaimana berperiaku di dalam dan di luar pengadilan pada prinsipnya sama. Sukses dan kita tunggu!
Reply
 
 
# Akramuddin, PA Kendari 2012-04-20 13:34
Kode Etik Panitera dan jurusita sangat mendesak untuk diadakan dan disosialisasikan dan untuk mempercepat terbitnya Kode Etik Panitera tersebut, maka Penyusunan dapat merujuk pada Kode Etik Hakim tinggal dikondisikan sesuai dengan tugas dan kewenangan panitera dan jurusita
Reply
 
 
# Firdaus Muhammad-PA.Banjarbaru 2012-04-20 13:44
Saluuut... Semoga segera terealisali dengan baik sehingga diantara aparatur Pengadilan bisa saling menjaga & mengingatkan.
Reply
 
 
# Rusdi PTA smd 2012-04-20 13:46
memang begitu seharusnya Panitera dan Juru sita mempunyai kode etik, sehingga jelas apa yang boleh dan apa yg tidak boleh, dengan demikian pekerjaannya sehari-hari baik di Kantor maupun diluar kantor jelas aturannya.
Reply
 
 
# Afkar, PA. Sawahlunto 2012-04-20 13:48
smoga cepat terealisasi karena jajaran kepaniteraan dan kejurusitaan merupakan unsur yang wajib ada.........., supaya lembaga peradilan kita berdiri megah sebagai lembaga peradilan yang agung, dimana para aparaturnya mempunyai sikap yang jadi uswah hasanah, baik didalam maupun diluar kantor;
Reply
 
 
# Andi Suardi 2012-04-20 14:20
smoga kode etik tsb bisa terwujud dan dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan shingga tidak ada lagi yang melanggar kode etik tersebut, karena slama ini banyak pelanggaran disebabkan karena pegawai kurang sejahtera
Reply
 
 
# umi-pajb 2012-04-20 14:37
Kita mah ikut saja, yang perlu dipikirkan dan diperjuangkan adalah Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional sama seperti guru, seorang guru bisa naik pangkat dengan angka kridit tertentu, namun mengapa ketentuan ini belum diberlakukan di kepaniteraan, sehingga banyak teman yang mentok di III/d dan IV/a bagi yang S 2, setelah itu end. Inilah yang membuat kita sedih masih berumur 40 an pangkat sudah mentok.
Reply
 
 
# hilhamsyah-PP PTA Plk 2012-04-20 14:40
semoga kode etik Panitera & Jurusita cepat rampung dan disosialisasikan. kita tunggu
Reply
 
 
# rohimah pagrt 2012-04-20 14:53
bagus.... selamat buat tim perumus mg succes.
Reply
 
 
# kurthubi - pa balikpapan 2012-04-20 15:24
Setuju Kode Etik Panitera dan Jususita serta usul juga kostum seragam Panitera dan Jurusita perlu ada perubahan agar kelihatan berwibawa.
Reply
 
 
# Mulyadi Pamili, Gorontalo 2012-04-20 15:27
Kalau rumursan kode etik Panitera n Jurusita ini diterbitkan berarti melengkapi atw mengganti yg sudah pernah ada, yaitu yang pernah dimuat dalam buku agenda kerja Panitera/Jurusita... namun demikian, sebaik apapun kode etik, jika pelaksananya tidak mematuhinya, maka akan sia-sia saja. yang penting sekarang ini adalah INTEGRITAS MORAL, YANG DIALNDASI IMAN DFAN TAQWA...
Reply
 
 
# yahya PT.Gorontalo 2012-04-20 16:01
setuju....kalau panitera dan jurusita mempunyai kode etik.tapi yg paling pnting harus diperhatikan juga pola pembinaannya.harus ada payung hukum yg menyatakan bahwa panitera pengganti itu adalah tenaga fungsional terutama pada BADILUM.bahwa panitera muda adalah pejabat struktural yang memiliki eselon, sehingga tidak ada perbedaan tunjangan antara kepala sub bagian dan panitera muda.jgn hny direcoki dengan aturan/kode etik ini dan itu.tapi nasibnya tidak diperhatikan.
Reply
 
 
# kang ujang ti kawali 2012-04-20 17:44
Sebaiknya seluruh profesi (hakim, panitera, jurusita dsb) aparat peradilan harus mempunyai kode etik
Reply
 
 
# Zulkiram, MS.Kota Banda Aceh 2012-04-20 18:06
Assalamu`lalaikum. Kalau boleh saya sampaikan bahwa Jabatan Panitera (baca Panitera Pengganti peradilan tingkat pertama dan banding) merupakan jabatan yang tidak kompetitif, hanya pembantu hakim yang hampir identik dengan pembantu rumah tangga, tunjangan jabatan PP amat sangat berbeda dengan tunjangan jabatan struktural apalagi apabila dibandingkan dengan tunjangan jabatan hakim, gaji juga sama dengan PNS lain benar sudah beberapa kali naik, tetapi berapa naiknya tidak terlalu penting menjadi perhatian kalangan hakim.

Silakan rumuskan dan lahirkan kode Etik Panitera dan Jurusita, namun mendesak juga perjuangan untuk kesejahteraan bagi para PP. Penambahan Tunjangan jabatan PP siapa yang memperjuangkan ? Wassalam
Reply
 
 
# Hani Zain Pa TJ Karang 2012-04-24 12:04
alhamd itu pendapat yang selama ini terpendan Semoga Allah mengabulkan harapan kita
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-04-20 18:23
Selamat lahir kode etik panitera dan jurusita, namun apa saja namanya, yang penting bisa memacu kinerja, dan bisa mendorong untuk semakin optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
Reply
 
 
# Al Azhary - Balige 2012-04-23 09:24
Suppper sekali !!! Kang Ayyeep
Reply
 
 
# #iliyansyah, PA Putussibau 2012-04-20 20:00
Setuju dan sangat Saya apresiasi karena saya juga dulu jurusita pengganti dan sekarang Panitera Pengganti, walaupun hanya sebagai pengganti namun tetap harus berkode etik jngan sampai membuat peradilan jadi tidak agung dengan pola pikir yang sebuah peradilan yang mengedepankan keadilan semua hal dalam koridor yang dibenarkan intinya tidak merugikan hak-hak pencari keadilan
Reply
 
 
# Tamim PA Linggau 2012-04-20 20:38
Sangat setuju 100 prosen jika ada kode etik panitera dan jurusita, karena mereka mereka inilah yang pada umumnya berhungan langsung dengan para pihak.
Reply
 
 
# Abdul Rahman Salam, MH/PA Banggai Kepulauan 2012-04-20 20:47
Jurusita, Panitera dan Hakim adalah 3 pilar yg harus saling menjaga & mengingatkan untuk kewibawaan peradilan,sehingga apabila salah satunya melakukan gerakan tambahan diluar aturan dan etika maka citra dan kepercayaan kepada peradilan akan buruk, semoga kode etik tsb segera terwujud..... :zzz
Reply
 
 
# salwi- kuala tungkal 2012-04-20 23:33
selamat bekerja buat team perumus kode etik kepaniteraan dan kejurusitaan,jk ada yg baik dr Panitera FCA dan relevan utk diterapkan di negara kt knp tdk diambil ? smg rumusan yg dirancang bnr2 dpt diterapkan dlm peningkatan integritas mrl dan etik sel. jjrn. Amiin !!!
Reply
 
 
# Alam Sumatera 2012-04-20 23:51
Kode etik,...bukan kode kesejahteraan
Reply
 
 
# ibrahim 2012-04-21 09:28
saya setuju untuk yang satu ini, biar semua warga peradilan memiliki kode of conduct. tetapi sebaik apapun rumusan yang paling penting dalam organisasi adalah bagaimana pimpinan memberi contoh yang baik kepada yang dipimpinnya. :-x
Reply
 
 
# AFIAH. 2012-04-23 10:20
SAYA SETUJU SEKALI PP DAN JURUSITA PUNYA KODE ETIK SUPAYA TIDAK KESASAR DAN SALAH JALAN KAMI TUNGGU HASILNYA SELAMAT BEKERJA UNTUK TIM KODE ETIK
Reply
 
 
# #muhammad jam, pa.ktsm 2012-04-21 11:10
...Kemana aja Bung..?? Pa' Hakim Bicara "GAJI" bahkan gancam Mogok Nasional eh..Panitera & Jurusita malah bicara Kode Etik, kagak cukup dengan aturan yang sudah ada..? uu no.7/89 dari psl 26-37, bicara tentang Panitera bahkan di psl 35:1 haram Panitera ikut sidang dalam sebuah perkara kalau didalam ada kepentingannya.Pada psl 38-92 ngawadul tentang Jurusita dan aturan main nongol di psl 103.Baru2 ini netas lagi uu baru (uu no.46/2011) judulnya bagus sekali " Prestasi Kerja PNS " (kata orang Prestasi di Negeri ini harus dibeli)Integritas & Disiplin tertera di psl 7 dan Segunung aturan lainnya masih Kurang..?? orang Cerdas bilang : makin banyak aturan makin banyak pelanggaran,sedikit aturan sedikit yang dilanggar dan tidak ada aturan tidak ada yang dilanggar,Negeri ini paling pintar bikin aturan dan sekaligus paling lihai langgar aturan bahkan yang paling menyayat hati ada yang bilang " bikin aturan untuk mendapatkan sebungkus nasi ". Jadi maksud saya Apakah tidak ada yang lebih penting dari itu..? contoh kecil : 1.Kenapa seorang Panitera Pengganti Gol III/d sampai 15 thn..? 2.Kenapa seorang Panitera Pengganti 20 thn kerja di kls IA waktu dimutasi ke kls II dalam segala hal berkurang termasuk Remuneurasi..? 3.Kenapa IPASPI tidak tergugah hati untuk menyumbang kalau ada Panitera Pengganti yang Mutasi padahal setiap bulan hasil keringat disunat ( waktu saya tanyakan beberapa tahun yang lalu katanya sementara ini hanya diberikan kepada Pansek yang Purnabakti & Mati.4.Kenapa Panitera Muda golongannya dibawah Panitera Pengganti..? 5.Kenapa kalau ada Jurusita yang disiksa (dilapangan) sampai rontok gigi dan yang Diamputasi (kecelakaan)tidak terketuk hati IPASPI untuk membantunya kalaupun ada kenapa dikenakan upeti..? masih ada ribuan kenapa lainnya.Jadi Maksud saya kalau hal2 ini telah selesai, mari kita bicara dan susun si Kode Etik ini,mau 1000 - 5000 halaman oke2 aja.
Reply
 
 
# edi 2012-04-23 19:06
Setuju boss, kode etik itu hanya membatasi ruang gerak pp dan jsp, jangan mengadobsi kode etik hakim
Reply
 
 
# Syarif_rb 2012-04-24 06:35
setuju itu pak muhammad... memang kenyataannya begitu, dan itu sangat benar sekali. mudah-mudah ada yang membaca komentarnya pak muhammad lebih banyak lagi. supaya pada terketuk hatinya...
Reply
 
 
# agus mtram 2014-04-18 19:48
sy sngt stuju dg Pernyataan Bung Muhammad jam diatas, dsmping point2 yg dsmpakan ada juga yg menyayat knapa umur PP hanya 58 tdk sama dg pp, ktanya merka masuk IPASPI ?? lha klo semua punya KE, trus aparat PA/PN/TUN/Milti yg laen cari dmana KE tsb ???? apa sruh PP/JS/JSP ato Hkm yg ngerjain Umum,Keu,Wai ???!!! ato Kesekrt suruh Mogok dulu ??!! biar WTP jadi Disclamer ??!!! untuk Bp2 YM Para Pengambil Kebijakan Mohon Agar Dpt/Bisa Berpikir Sehat Karena D Institusi Peradilan itu Bukan Tenaga Teknis aj Lho !!! ada org laen yg Anda Perlukan Tidak EGOIS & TDAK PREMORDIAL yg Hanya MEMIKIRKAN KELOMPOKNYA SJ !!!!!
Reply
 
 
# SYAMSUL HADI, PA. GUNUNGSITOLI NIAS 2012-04-21 12:58
Sangat setuju...dengan ide pembaharuan ini...karena bagaimana pun...setiap aparat peradilan yang mempunyai profesi, harus diikat dengan sebuah KODE ETIk...karena satu saja instrument dari penegak hukum yang cacat, niscaya akan berimbas pada afarat yang lainnya.....
Reply
 
 
# Al Fitri Pengadilan Agama Tanjungpandan - Bangka Belitung 2012-04-21 20:46
mantap harus segera dibuat code f conduct untuk Panitera/PP, JS/JSP, terutama JS/JSP supaya janga ada penyelewengan seperti memalsukan tadatangan relaas untuk pihak2..
Reply
 
 
# IING SIHABUDIN - pa.sbr 2012-04-22 06:36
BELUM TERLAMBAT DAN SUDAH SAATNYA...
PANITERA, PANITERA PENGGANTI DAN JURU SITA, JURI SITA PENGGANTI mempunyai rambu-rambu kode etik yang jelas, sehingga PERADILAN YANG AGUNG dapat segera terwujud...
Reply
 
 
# M Zubaidi - Tarakan 2012-04-22 11:52
AlhamduliLlah..!!

Standar perilaku untuk Panitera dan Jurusita, bagus juga diterbitkan. Setelah code of conduct bagi Hakim dibuat dan di-bukusaku-kan guna memberikan pedoman perilaku yang semestinya bagi para Hakim.

Bahkan ke depan perlu juga semua pegawai peradilan memiliki 'pedoman perilaku sebagai warga pengayoman/peradilan' dalam bentuk buku saku, sekaligus 'tanda pengenal' buat mereka.

Identitas Pribadi, memang perlu biar tidak sampai 'kehilangan kepribadian'.
Reply
 
 
# ahid Lampung 2012-04-22 22:45
kode etik yang dibuat jangan sebatas konsep dalam tataran idealisme, setuju dibuat tetapi implementasinya yang lebih penting, maka RB di area mind set dan cultureset harus lebih dipertajam dan selalu ditanamkan kepada temen-temen tenaga teknis non hakim. Jika konsep meja informasi berjalan sesuai dengan SOP maka hubungan diluar profesionalisme antara tenaga teknis non hakim dengan pihak dapat diminimalisir.
Reply
 
 
# maharnis pta jayapura 2012-04-23 06:15
Mengingat Tugas di Kepaniteraan dan kejurusitaan merupakan komponen terpenting bahkan sebagai ujung tombak atas keberhasilan pelayanan bagi pencari keadilan, maka kode etik bagi mereka sangat dibutuhkan sehingga antara Hakim,Kepaniteraan dan Juru sita punya batas-batas yang jelas.
Reply
 
 
# asep dadang pa depok 2012-04-23 07:30
Pembentukan kode etik panitera dan juru sita pengadilan, sudah saatnya dibuat dgn sempurna agar arah dan tujuan serta kinerja Panitera dan Jurusita menjadi lebih terarah dan lebih percaya diri untuk menuju kearah kesuksesan yg lebih baik
Reply
 
 
# M.Yusuf Waka PA.Kendari 2012-04-23 08:13
Sependapat dengan rekan saya pak Alimuddin PA Mataram bahwa dengan PPH sudah cukup untuk dijadikan acuan utuk menyusun Kode Etik Panitera dan Juru Sita.Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan baik di luar maupun di dalam Pengadilan harus sama paling tidak ya beda-beda tipis.Yang terpenting adalah ada niat baik untuk actionnya,pengamalannya, implementasinya kalau tidak wallahu a'lam bissawab.Ditunggu.
Reply
 
 
# Nursal- PA.Muara Bungo 2012-04-23 08:44
memang sangat diperlukan pula kode etik Panitera/PP dan Js/JSP, sehingga jalan peradilan betul-betul Agung...
Reply
 
 
# Saibu PA Lebong 2012-04-23 09:26
Mudah-mudahan rumusan Kode etik kepaniteraan akan segera terlaksana, dan akan membawa Kepaniteraan dan kejurusitaan menjadi maju, semangat bekerja . Aamiiinnnn
Reply
 
 
# Ali Mhtrm@Tj. Redeb 2012-04-23 09:29
Bagus.... :-)
Reply
 
 
# Nama Nur Fajrina 2012-04-23 09:50
Alhamdulillah, suatu pembaharuan, tapi jangan hanya kode etik saja yang diperjuangakan, tolong kaji lagi tunjangan PP/JSP, sepertinya PP/JSP kurang sejahtera dari segi tunjangannya, padahal PP/JSP pembantu hakim, sediih rasanya...
Reply
 
 
# Nama Nur Fajrina 2012-04-23 09:55
Alhamdulillah, suatu pembaharuan, kami setuju bangett, tapi jangan hanya kode etik yang disusun, tunjangan PP/JSP juga perlu pembaharuan, Kasihann mereka PP/JSP gajinya hanya cukup untuk makan, kecil, tolong tunjagan kami ditinjau ulang, walau kami hanya pembantu hakim.
Reply
 
 
# umi-pajb 2012-04-23 10:18
Sependapat dgn pak Zulkiram dan pak Muhammad perjuangan yg penting bagi kepaniteraan adalah masalah kesejahteraan, termasuk mengenai kepangkatan jangan hanya mentok di gol III/d dan IV/a bagi yg S2 . Kalau hakim ada rencana mogok sidang utk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Kita di Kepaniteraan tidak akan melakukan itu kita hanya bisa menghimbau dan menghimbau kepada pihak yang terkait dgn hal tersebut. Semoga harapan utk menjadi sejahtera lahir bathin dapat direalisasikan secepatnya. Punishment harus sejalan dgn reward.
Reply
 
 
# erick@PA Malang 2012-04-23 10:56
setuju... dengan adanya kode etik tersebut, PP dan JSP dalam melaksanakan tugas lebih mantap untuk menjadi lebih baik......
Reply
 
 
# itna- PA.Gng Sugih 2012-04-23 11:48
Apapun hasilnya dari kode etik yg sedang disusun bagi Panitera dan Jurusita, implementasinya akan berjalan sesuai harapan apabila didukung dg kesejahteraan yang memadai,tanggung jawab serta profesionalitas dalam kerja, Selamat bekerja Tim Perumus..smoga sukses sgalanya...
Reply
 
 
# m.Tobri-PA Kuningan 2012-04-23 11:59
semoga hasilnya bisa membawa kebaikan bagi kita semua, sukses selalu buat team perumus kode etik PP dan JSP.
Reply
 
 
# Asni Falah PTA BDL 2012-04-23 13:20
Kode etik sebuah profesi merupakan keniscayaan, masalahnya aplikasinya mudah atau sulit. Rembug perumusan kode etik panitera dan jurusita ini juga harus komprehensif, tidak hanya unsur penitera dan jurusita yang terlibat juga hakim sebagai user mereka dalam penyelesaian perkara.
Reply
 
 
# PP, MS-Bna 2012-04-23 14:22
Padahal Panitera dan Jurusita adalah Patner Hakim di Lembaga Peradilan, kedua propesi itu memiliki kedudukan yang tak kalah penting, tapi kenapa mengenai gaji dan tunjangan Panitera/jurusita sangat jauh berbeda....? dan pada dasarnya saya sebagai PP setuju sekali mengenai kode etik tersebut;
Reply
 
 
# Rajani. Wasek PA.Muara Tebo 2012-04-23 15:09
pada akhirnya nanti perlu kode etik untuk kesekretariatan Peradilan
Reply
 
 
# a-rakhman,PA-Cn 2012-04-23 15:59
selamat sbntar lg lahir kode etik Panitera dan Jurusita, karena trnyata banyak dalam prakteknya panitera&jurusita yg mjd hakim bahkan penasehat hukum di lapangan, jd klo ada kode etik mghindari "pacorokokod".
Reply
 
 
# Nursal- PA.Muara Bungo 2012-04-24 08:04
js/jsp serta Panitera/pp adalah mitra kerja hakim perlu juga kode etik..
Reply
 
 
# Hijerah_Nunukan 2012-04-24 15:30
Alhamdulillah, dan setuju ada kode etik untuk panitera dan Jurusita supaya kelak bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan tugas dgn baik.
Reply
 
 
# Hijrah_nunukan 2012-04-24 15:32
alhamdulillah dan setuju ada kode etik panitera dan jurusita, supaya menjalankan tugas penuh tanggung jawab dan bekerja dgn baik.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA.Painan 2012-04-24 20:53
:zzz Kalau Kita sebagai Panitera Muda Hukum, sifatnya menunggu saja, Semoga Kode etik untuk Panitera dan JSP membawa Perubahan yang menguntungkan, tidak saja membicarakan Hal-Hal yang boleh Dilakukan Aparat Pengadilan, Seperti Halnya Meja Informasi, Petugasnya telah ada aturan yang jadi Pedoman dalam melaksanakan Tugas, apa yang Bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Yang Penting Bagi "KITA" apakah aturan tersebut dapat merubah Penghasilan Panitera & JSP untuk dibawa Pulang kerumah, Kalau Hakim telah Jelas dengan Dana Perjuangannya untuk menaikan Kesejahteraan, Gaji, Fasilitas sebagai PEJABAT NEGARA, dengan Demo Unjuk Power Mereka Mogok Sidang "MEREKA", Kalau Panitera & JSP apakah ada yang akan memperjuangkan "NASIB" Mereka, Dari Golongan Saja PANITERA PENGGANTI di Kelas II, sampai pensiun hanya Mengabdi dengan pangkat palaing Tinggi III/d. Wahai HAKIM YM, kalau YM mau memperjuangkan Nasibnya tolong Fikirkan Nasib Patner Kerja Anda diruang Sidang dan di Lapangan Bagi Juru Sita/ Jurusita Pengganti. Semoga dengan Adanya Kode Etik Panitera dan Juru Sita Ini dapat juga mensejahterakan "KAMI" yang ter "ABAIKAN INI", Semoga Tulisan Ini dapat Menggugah... Terima Kasih
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-04-26 08:45
Kepada Redaktur Badilag saya sampaikan, bahwa tulisan di atas ini bukan saya yang menulisnya. Pada saat tulisan ini dikirimkan, saya lagi ada acara dengan teman.Yang saya menulis adalah komentar nomor 7 dari atas.
Semoga bapak Redaktur dan semua Netizen Badilag maklum. Wassalam, Terima kasih.
Reply
 
 
# novita gobel 2012-04-26 11:40
klo untuk pegawai ada gak kode etiknya??? koq hanya panitera dan jursit,jursitpeng???
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 857 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS