Pembaruan Hukum Acara Perdata Menuju Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern Oleh : Masrum M. Noor

Online Support

FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Surat Permintaan Berkas Kelengkapan Usul Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (24/5)
SURAT EDARAN : Pendaftaran Calon Peserta Program Beasiswa S3 Sudan Tahun 2013 | (20/5)
SURAT EDARAN : Permintaan Persyaratan Biaya Mutasi Pindah Pejabat Kepaniteraan & Kejurusitaan PA | (10/5)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Panitera Pengganti PA (Angkatan II) Tahun 2013 | (8/5)
PENGUMUMAN : Ralat Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Angkatan III | (7/5)
PENGUMUMAN : Input data Output Program 04 Ditjen Badilag T.A. 2012 Pada Aplikasi Monev Anggaran Kementrian Keuangan RI | (25/4)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi dan PK | (22/4)
PENGUMUMAN : Klarifikasi Akun Facebook "Purwo Susilo" | (20/4)
PENGUMUMAN : Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I tahun Anggaran 2013 | (8/4)
PENGUMUMAN : Pelaporan Perkara Mediasi, Sidang Keliling dan Prodeo | (8/4

Tanggal

Views

Comments

Total

1713

Ming^{. 26}

Sab^{. 25}

Jum^{. 24}

Kam^{. 23}

Rab^{. 22}

Sel^{. 21}

Comments

# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-06-04 08:56

Pembaharuan hukum Acara Perdata di negara kita tercinta sudah sangat mendesak dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, sudah 67 ( enam puluh tahun Indonesia Merdeka, toh Hukum Acara Perdata yang menjadi pedoman bagi Badan Peradilan umum dan Peradilan Agama masih memakai HIR/RBG dan RV, warisan penjajah Belanda,setiap Undang - undang yang dihasilkan tentu punya misi bagi yang membuatnya, HIR/RBG dan RV hasil ciptaan belanda selaku penjajah, tentu sudah tidak cocok lagi diterapkan di negara yang sudah merdeka, apalagi waktu pembuatannya dengan masa sekarang sudah lebih dua abad, sudah tidak selayaknya dipedomani lagi, maka Pemerintah bersama DPR sudah sangat mendesak dipikirkan untuk bisa membuat hukum acara perdata yang baru, dan menurut informasi sudah lama rancangan hukum acara perdata ini berada ditangan pemerintah, sekarang sudah ada di tangan DPR, tapi sampai saat ini oleh DPR belum dijadikan prioritas untuk dibahas, padahal Hukum Acara perdata yang baru sangat ditunggu oleh masyarakat terutama oleh Badan Peradilan Umum dan Agama dan pencari keadilan

# Mohammad Noor, PA. Painan 2012-06-04 09:02

Alhamdulillah, dengan posisi baru sebagai Hakim Tinggi, Bapak memiliki waktu luang untuk menulis lebih banyak dan mensosialisasikan ide-ide yang selama ini belum tertuang menjadi bangun pemikiran yang utuh. Kami menunggu semoga buku tentang Putusan Pengadilan Agama yang Bapak cita-citakan segera terwujud.

# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-06-04 09:03

Mang Hukum Acara itu ada yang baru ya,, setahu saya masih warisan kolonial yg masih merujuk ke HIR dan RBg..kalau penerapan munkin saja..

# Abd. Salam, PA. Watansoppeng 2012-06-04 09:41

HIR, Rbg dan RV semula kan hanya untuk menyikapi hukum materiil yang ada dalam BW. Kondisi Hukum Perdata di era modern ini sudah jauh berbeda, berkembang dan terus berkembang dengan cepat. Maka sangat aneh dan mengherankan bila perubahan itu tidak dikuti oleh hukum acaranya.

# Ani Kandangan 2012-06-04 09:56

Semoga cita-cita Bapak tentang adanya pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia segera terwujud dan itu juga merupakan keinginan kita semua sehingga kita bisa memilik Hukum Acara Perdata sendiri yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak lagi mempertahankan peninggalan Belanda, sehingga kerancuan beracara selama ini dapat kita akhiri

# Suhadak PA Mataram 2012-06-04 09:58

Saya Sependapat dg pak Masrum M.Nur, perangkat penting yg perlu dimasukkan dalam Draf pembaruan Hukum Acara PA. KUH perdata perlu di rombak dg adanya perkembangan zaman, agar ini tdk hanya wacana, perlu Diskusi atau seminar tentang ini. Kalau Tulisan ini merupakan sebuah konsep, perlu kiranya dijabarkan agar menjadi konkrit, ini bagus sekali pak.

# Ani Kandangan 2012-06-04 10:02

semoga cita-cita Bapak tentang adanya pembaharuan Hukum Acara Pedata di Indonesia dan itu juga merupakan keinginan kita semua akan segera terwujud sehingga kita semua segera memiliki Hukum Acara Pertdata yang baru yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak lagi mepertahankan peninggalan Belanda sehingga kerancuan beracara selama ini segara kita akhiri

# Rosdiana PA. Mamuju 2012-06-04 11:29

Hukum acara kita nampaknya memang sudah sangat usang dan banyak hal lagi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dalam penerapan hukum sering mengalami kebuntuan dan harus mengeluarkan iktiar sendiri, semoga ikhrtiar para hakim kita tidak salah. Oleh karena itu demi terwijudnya peradilan yang Agung sudah saatnya hukum acara itu diperbahaharui namun perlu merangkum semua permasalahan yang terjadi disemua lembaga peradilan di seluruh Indonesia. Untuk itu sebagai bahan pembahasan pembaharuan hukum acara sebaiknya diadakan pendataan permasalahan hukum yang acara yang dilami di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia dengan cara membuka forum-forum pembahasan pembaharuan hukum acara disemua lembaga peradilan diseluruh Indonesia dan hasilnya akan dilaporkan ke Mahkamah Agung untuk jadi bahan draf pembaharuan hukum acara.

# Alimuddin M. Mataram 2012-06-04 14:41

Pembaruan hukum acara di negeri ini sudah dirindukan sejak 'kita' belum lahir; Orde baru dan orde lama sudah berlalu, tetapi dengan melihat lambannya produktifitas DPR dalam hal legislasi, maka di orde reformasi ini, masih sulit diharapkan akan lahirnya pembaruan yang dimaksud. Jadi kita masih harus selalu sabar Pak.

# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2012-06-04 18:43

Semoga terkabul, karena itu kuncinya.

# Ach.Jufri Jakarta 2012-06-04 18:52

disamping pembaruan hukum acara perdata juga tak kalah pentingnya menghidupkan kembali lembaga gazeling dengan mempertegas pasal dalam pembaruan KUHP "Barang siapa yang tidak melaksanakan putusan yang telah BHT dapat dapat dipidana dengan penjara ......tahun atau denda sebesar Rp....." dengan demikian wibawa pengadilan akan semakin mantap dan peradilan yang agung segera terwujud karena hakim dan aparatut peradilan akan sangat berhati-hati dalam menangani perkara agar tidak merugikan para pencari keadilan

# djazril darwis.pta babel 2012-06-05 15:09

djazril darwis.pta babel.Memang pembaruan hukum acara perdata sudah sangat mendesak dan menjadi dambaan semua pihak, bukan hanya jajaran peradilan saja...tapi kenyataannya yaaa.....menunggu...dan menungguuu.....

# Zulkarnain-PA JAKTIM 2012-06-08 09:26

Konsep Hukum Acara Perdata sekarang sudah masuk dalam program Balegnas. Drafnya dapat dilihat di web Menkumham. Warga PA perlu memberi masukan agar ruh Hukum Acara Peradilan Islam dapat terakomodasi.

# Zulkarnain-PA Jaktim 2012-06-08 09:33

Konsep RUU Hukum Acara Perdata telah lama disiapkan oleh BPHN. Insya Allah tahun 2013 telah menjadi prioritas di Balegnas. PA harus memberi kontribusi agar spesifikasinya sebagai Peradilan Islam dapat diakomodasi. RUU tsb dapat diakses di web Menkumham.

# Zulkarnain-PA Jaktim 2012-06-08 09:37

RUU HUKUM ACARA PERDATA TELAH LAMA DISUSUN. SEKARANG SUDAH MASUK PROGRAM BALEGHNAS. PA HARUS MEMBERI KONTRIBUSI AGAR SPESIFIKASINYA SEBAGAI PERADILAN ISLAM TERAKOMODASI. RUU TERSEBUT DAPAT
DIBACA DI WEB MENKUMHAM.

# Achmad Edy Rawidy 2012-06-14 10:05

memang hukum acara perdata kita sudah out of date pak dan sdh mendesak utk sgr di perbaharuiu, saya sangat setuju ketentuan tentang penyampaian relaas panggilan bila tdk ketm d para pihak cukup disampaikan pada Ket RT/RW saja, krena yang lebih banyak mengetahui warganya ketimbang aparat desa/kel

Refresh comments list

Add comment

JComments

Pengunjung

Terdapat 844 Tamu online

Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung

Seputar Peradilan Agama