Kamis, 28 Agustus 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Pembaruan Hukum Acara Perdata Menuju Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern Oleh : Masrum M. Noor | (4/6) PDF Cetak E-mail
Senin, 04 Juni 2012 08:20

Pembaruan Hukum Acara Perdata Menuju Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern

Oleh : Masrum M. Noor

Dengan visi “Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung”, kini Mahkamah Agung Republik Indonesia dan semua badan peradilan dibawahnya bergerak cepat dengan lompatan-lompatan reformasi berokrasi yang signifikan, hingga melampaui lompatan reformasi birokrasi lembaga tinggi negara manapun. Indikator dari lompatan reformasi itu kini telah tampak jelas dan tak dapat ditampik lagi oleh siapapun, bahwa saat ini independensi dan efektifitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah jauh lebih baik, penyelenggaraan menejemen perkara dan administrasinya telah cujkup membanggakan, integritas dan profesionalitas aparatur peradilan telah jauh meningkat dan pelayanan prima berbasis Tegnologi informasi yang aksesable dan akuntable telah terselenggara dengan sangat terpuji.

Kesuksesan beberapa agenda sebagaimana tersebut di atas tidak lain adalah awal dari keberhasilan cetak biru pembaruan peradilan lima tahun tahap pertama dari lima tahapan cetak biru 2010 – 2035 yang telah ditetapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jika agenda cetak biru ini berjalan sesuai rencana sampai dengan tahapan yang dikehendaki, maka dapat diprediksikan Mahkamah Agung beserta peradilan yang berada dibawahnya bakal berubah total menjadi lembaga yudikatif yang modern, exelent, berwibawa, bermartabat dan dihormati. Insyaallah pada saatnya nanti seluruh penduduk Indonesia akan menikmati kehidupan berbangsa dan bernegara di negara hukum yang ideal; adil, makmur dan sejahtera, gemah ripah lohjinawe, titi toto tentrem karta raharja bagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.


selengkapnya KLIK DISINI

TanggalViewsComments
Total244816
Rab. 2720
Sen. 2510
Ming. 2410
Sab. 2310
Jum. 2210
Kam. 2110
 

Comments 

 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-06-04 08:56
Pembaharuan hukum Acara Perdata di negara kita tercinta sudah sangat mendesak dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, sudah 67 ( enam puluh tahun Indonesia Merdeka, toh Hukum Acara Perdata yang menjadi pedoman bagi Badan Peradilan umum dan Peradilan Agama masih memakai HIR/RBG dan RV, warisan penjajah Belanda,setiap Undang - undang yang dihasilkan tentu punya misi bagi yang membuatnya, HIR/RBG dan RV hasil ciptaan belanda selaku penjajah, tentu sudah tidak cocok lagi diterapkan di negara yang sudah merdeka, apalagi waktu pembuatannya dengan masa sekarang sudah lebih dua abad, sudah tidak selayaknya dipedomani lagi, maka Pemerintah bersama DPR sudah sangat mendesak dipikirkan untuk bisa membuat hukum acara perdata yang baru, dan menurut informasi sudah lama rancangan hukum acara perdata ini berada ditangan pemerintah, sekarang sudah ada di tangan DPR, tapi sampai saat ini oleh DPR belum dijadikan prioritas untuk dibahas, padahal Hukum Acara perdata yang baru sangat ditunggu oleh masyarakat terutama oleh Badan Peradilan Umum dan Agama dan pencari keadilan
Reply
 
 
# Mohammad Noor, PA. Painan 2012-06-04 09:02
Alhamdulillah, dengan posisi baru sebagai Hakim Tinggi, Bapak memiliki waktu luang untuk menulis lebih banyak dan mensosialisasikan ide-ide yang selama ini belum tertuang menjadi bangun pemikiran yang utuh. Kami menunggu semoga buku tentang Putusan Pengadilan Agama yang Bapak cita-citakan segera terwujud.
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-06-04 09:03
Mang Hukum Acara itu ada yang baru ya,, setahu saya masih warisan kolonial yg masih merujuk ke HIR dan RBg..kalau penerapan munkin saja..
Reply
 
 
# Abd. Salam, PA. Watansoppeng 2012-06-04 09:41
HIR, Rbg dan RV semula kan hanya untuk menyikapi hukum materiil yang ada dalam BW. Kondisi Hukum Perdata di era modern ini sudah jauh berbeda, berkembang dan terus berkembang dengan cepat. Maka sangat aneh dan mengherankan bila perubahan itu tidak dikuti oleh hukum acaranya.
Reply
 
 
# Ani Kandangan 2012-06-04 09:56
Semoga cita-cita Bapak tentang adanya pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia segera terwujud dan itu juga merupakan keinginan kita semua sehingga kita bisa memilik Hukum Acara Perdata sendiri yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak lagi mempertahankan peninggalan Belanda, sehingga kerancuan beracara selama ini dapat kita akhiri
Reply
 
 
# Suhadak PA Mataram 2012-06-04 09:58
Saya Sependapat dg pak Masrum M.Nur, perangkat penting yg perlu dimasukkan dalam Draf pembaruan Hukum Acara PA. KUH perdata perlu di rombak dg adanya perkembangan zaman, agar ini tdk hanya wacana, perlu Diskusi atau seminar tentang ini. Kalau Tulisan ini merupakan sebuah konsep, perlu kiranya dijabarkan agar menjadi konkrit, ini bagus sekali pak.
Reply
 
 
# Ani Kandangan 2012-06-04 10:02
semoga cita-cita Bapak tentang adanya pembaharuan Hukum Acara Pedata di Indonesia dan itu juga merupakan keinginan kita semua akan segera terwujud sehingga kita semua segera memiliki Hukum Acara Pertdata yang baru yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak lagi mepertahankan peninggalan Belanda sehingga kerancuan beracara selama ini segara kita akhiri
Reply
 
 
# Rosdiana PA. Mamuju 2012-06-04 11:29
Hukum acara kita nampaknya memang sudah sangat usang dan banyak hal lagi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dalam penerapan hukum sering mengalami kebuntuan dan harus mengeluarkan iktiar sendiri, semoga ikhrtiar para hakim kita tidak salah. Oleh karena itu demi terwijudnya peradilan yang Agung sudah saatnya hukum acara itu diperbahaharui namun perlu merangkum semua permasalahan yang terjadi disemua lembaga peradilan di seluruh Indonesia. Untuk itu sebagai bahan pembahasan pembaharuan hukum acara sebaiknya diadakan pendataan permasalahan hukum yang acara yang dilami di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia dengan cara membuka forum-forum pembahasan pembaharuan hukum acara disemua lembaga peradilan diseluruh Indonesia dan hasilnya akan dilaporkan ke Mahkamah Agung untuk jadi bahan draf pembaharuan hukum acara.
Reply
 
 
# Alimuddin M. Mataram 2012-06-04 14:41
Pembaruan hukum acara di negeri ini sudah dirindukan sejak 'kita' belum lahir; Orde baru dan orde lama sudah berlalu, tetapi dengan melihat lambannya produktifitas DPR dalam hal legislasi, maka di orde reformasi ini, masih sulit diharapkan akan lahirnya pembaruan yang dimaksud. Jadi kita masih harus selalu sabar Pak.
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2012-06-04 18:43
Semoga terkabul, karena itu kuncinya.
Reply
 
 
# Ach.Jufri Jakarta 2012-06-04 18:52
disamping pembaruan hukum acara perdata juga tak kalah pentingnya menghidupkan kembali lembaga gazeling dengan mempertegas pasal dalam pembaruan KUHP "Barang siapa yang tidak melaksanakan putusan yang telah BHT dapat dapat dipidana dengan penjara ......tahun atau denda sebesar Rp....." dengan demikian wibawa pengadilan akan semakin mantap dan peradilan yang agung segera terwujud karena hakim dan aparatut peradilan akan sangat berhati-hati dalam menangani perkara agar tidak merugikan para pencari keadilan
Reply
 
 
# djazril darwis.pta babel 2012-06-05 15:09
djazril darwis.pta babel.Memang pembaruan hukum acara perdata sudah sangat mendesak dan menjadi dambaan semua pihak, bukan hanya jajaran peradilan saja...tapi kenyataannya yaaa.....menunggu...dan menungguuu.....
Reply
 
 
# Zulkarnain-PA JAKTIM 2012-06-08 09:26
Konsep Hukum Acara Perdata sekarang sudah masuk dalam program Balegnas. Drafnya dapat dilihat di web Menkumham. Warga PA perlu memberi masukan agar ruh Hukum Acara Peradilan Islam dapat terakomodasi.
Reply
 
 
# Zulkarnain-PA Jaktim 2012-06-08 09:33
Konsep RUU Hukum Acara Perdata telah lama disiapkan oleh BPHN. Insya Allah tahun 2013 telah menjadi prioritas di Balegnas. PA harus memberi kontribusi agar spesifikasinya sebagai Peradilan Islam dapat diakomodasi. RUU tsb dapat diakses di web Menkumham.
Reply
 
 
# Zulkarnain-PA Jaktim 2012-06-08 09:37
RUU HUKUM ACARA PERDATA TELAH LAMA DISUSUN. SEKARANG SUDAH MASUK PROGRAM BALEGHNAS. PA HARUS MEMBERI KONTRIBUSI AGAR SPESIFIKASINYA SEBAGAI PERADILAN ISLAM TERAKOMODASI. RUU TERSEBUT DAPAT
DIBACA DI WEB MENKUMHAM.
Reply
 
 
# Achmad Edy Rawidy 2012-06-14 10:05
memang hukum acara perdata kita sudah out of date pak dan sdh mendesak utk sgr di perbaharuiu, saya sangat setuju ketentuan tentang penyampaian relaas panggilan bila tdk ketm d para pihak cukup disampaikan pada Ket RT/RW saja, krena yang lebih banyak mengetahui warganya ketimbang aparat desa/kel
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 499 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS