Memang itu mungkin kaitannnya dengan penyelesaian sengketa dengan litigasi dan non litigasi, bagus - bagus sekali.

Dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama , memang kasus/ perkara ekonomi Syari'ah ( Perbankan Syri'ah,Asuransi dan reasuransi Syariah, obligasi syari'ah, saham syari'ah dan termasuk arbitrase ) termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.Masalah ini dalam lingkup ekonomi Nasional, regional dan global. Pemerintah untuk menopang ekonomi Nasional terutama pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bagi investor domestik dan asing terutama Negara - Negara Islam untuk mau berinvestasi di Indonesia dalam sistem ekonomi Syari'ah, dalam hal terjadi permasalahan/ perkara secara hukum materiil masuk dalam lungkup kewenangan Pengadilan Agama.akan tetapi dalam praktek masih terkait dengan Bank Indonesia selaku otoritas yang mengatur masalah keuangan baik bank maupun non bank termasuk masalah ekonomi syari'ah. dalam hal ini perlu ada kesepahaman antara MA dengan Bank Indonesia. sementara MA masih berkeyakinan bahwa Albitrase syari'ah masih dalam lingkup wewenang PN.disinilah perjuangan kita selalu memperjuangkan bahwa kasus ekonomi syari'ah termasuk albitrase syari'ah menjadi wewenang PA, dan para Hakim Agama sudah seharusnya mengerti dan paham dengan ekonomi syari'ah baik aturan formil dan aturan materiilnya..selamat berjuang, semoga berhasil.