Kamis, 17 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Sengketa Perdata Agama dan Ekonomi Syariah M. Natsir Asnawi, S.Hi. | (30/8) PDF Cetak E-mail
Rabu, 29 Agustus 2012 15:54

WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) DALAM SENGKETA PERDATA AGAMA

DAN EKONOMI SYARIAH

M. NATSIR ASNAWI, S.HI.[1]

A. PENDAHULUAN

Hukum perdata Indonesia mengenal dua jenis perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang lahir dari upaya sadar dari dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan memperhatikan syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagai diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Sementara itu, perikatan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang adalah perikatan yang lahir karena undang-undang menetapkan itu, antara lain onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum) dan rechtmatigedaad (perbuatan yang sesuai dengan hukum) yang meliputi zaakwarneming (mewakili secara sukarela untuk mengurus urusan orang lain), natuurlijke verbintenis (perikatan alam), dan onverschuldigde betaling (pembayaran yang tidak diwajibkan).


selengkapnya KLIK DISINI

TanggalViewsComments
Total19883
Rab. 1610
Sel. 1530
Ming. 1320
Jum. 1130
Kam. 1040
Rab. 0920
 

Comments 

 
# Nurhadi, Ms. Lhoksukon 2012-08-31 09:47
PMH merupakan kewenangan PU/PN, contoh yang penulis kemukakan juga termasuk kewenangan PU/PN, karena sengketa wakaf harus dintegrasikan pada UU 41/2004, PP 28/1977 atau peraturan lainnya, dan lengkapnya dibaca pada buku II h. 173.
Reply
 
 
# Faizal Kamil.KPA. Bengkaliss 2012-09-02 11:58
PMH dan wanprestasi dlm.Hukum Perdata (BW) ada perbedaannya, namun dalam perdata agama perbedaan tsb. tdk. terlalu signifikan, karena berawal dari AQAD. Yg. jelas artikel ini sangat bagus untuk pencerahan kita dlm. menangani sengketa ekonomi syari'ah...selamat kepada Sdr. M. Natsir Asnawi...moga2 terus menerus berkarya, bila perlu dibukukan ke penerbit.
Reply
 
 
# M NATSIR ASNAWI, PA JOGJA 2012-09-04 09:12
Amin ya rabbal alamin, terima kasih atas dukungannya pak. Sekedar sharing informasi, pekan lalu saat kami sedang Diklat III Cakim Terpadu, kami berdiskusi mengenai titik singgung kewenangan PA dan PN dalam konteks PMH dan Wanprestasi di bawah arahan Hakim Agung yang mnjadi fasilitator saat itu, dan alhamdulilah pendapat kami dapat diamini oleh yang mulia. semoga menjadi preseden yang baik ke depannya...salam perjuangan Pak dan sukses selalu
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 590 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS