Jumat, 18 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Nikah Sirri vs. Itsbat Nikah Oleh Drs. H. Abd. Rasyid As’ad, MH | (28/9) PDF Cetak E-mail
Jumat, 28 September 2012 09:14

Nikah  Sirri vs. Itsbat Nikah

Oleh Drs. H. Abd. Rasyid As’ad, MH.

(Hakim Pengadilan Agama Mojokerto)

Pendahuluan

Meskipun  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974   telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif  sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 Oktober  1975, namun sampai saat ini   ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2)  tentang   perncatatan   perkawina masih banyak dilanggar. Masih banyak umat Islam yang melakukan praktik kawin atau  nikah sirri,  yakni  tidak mencatatkan perkawinannya  pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama  sehingga tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah yang menjadi bukti otentik terjadinya perkawinan.

Praktik kawin atau nikah sirri ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain  karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, atau menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau seorang istri takut tunjangannya sebagai istri Pegawai Negeri Sipil yang ditinggal mati oleh suaminya hilang, dan atau karena masalah biaya pencatatan perkawinan  bagi mereka yang tidak mampu.


selengkapnya KLIK DISINI


TanggalViewsComments
Total14996
Jum. 1810
Kam. 1710
Sel. 1510
Sen. 1410
Ming. 1310
Sab. 1210
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# h.masruri, ptk 2012-09-28 10:07
Suatu pandangan yang teguh terhadap legalitas ketentuan perkawinan, sehingga nikah sirri dipandang sebagai un loyalitas terhadap hukum, hanya mungkin harus dilihat pula betapa meluasnya ekses dari ketidaktaatan atas hukum tersebut yang memerlukan jalan keluarnya sebagai pintu dlarurat, dan itsbat nikah itulah barangkali solusi sementara yang ada.
Reply
 
 
# marwan bima PA Barru 2012-09-28 13:39
bagus dan inspiratif...TAPI secara tekstual memahami makna UU atau aturan yg dibawahnya, bagi seorang hakim akan menimbulkan MUSIBAH HUKUM ATAU MALAPETAKA HUKUM...sebab seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara tidak hanya anssich teksbook tapi ada aspek implisit dari suatu kasus....INGAT PETITUM SUBSIDER merupakan JAWABAN BAGI HAKIM MENJAWAB HUKUM YANG IJTIHADI (JUDGE MAD LAW)....gmana pak ustas..ee pak imam
Reply
 
 
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2012-09-28 13:58
Sebenarnya, fenomena nikah sirri, talak liar dan semacamnya muncul dan meluas di kalangan masyarakat, antara lain penyebab utamanya adalah karena nyaris tidak ada sosialisasi tentang masalah-masalah NTCR(nikah, talak, cerai, rujuk) yang telah diatur secara hukum positif. Buktinya, di pesantren-pesantren tidak diajarkan tentang UU perkawinan, UU Peradilan Agama, KHI dll. Maka ketika kita bicara kepada masyarakat tentang aturan-aturan hukum tersebut yang menyangkut NTCR, mereka merasa asing (faham yang melekat pada mereka adalah fiqh tradisional).
Jadi mestinya kurikulum tentang NTCR, misalnya, harus diajarkan secara perbandingan di pesantren-pesantren sebagai basis pengkajian hukum fiqh).
Reply
 
 
# abdurrahman_pa_dompu 2012-10-01 10:30
ass...
KHI yang dikontraposisikan dengan UU No.1 tahun 1974, harus disikapi dengan bijak,,KHI memang "produk dilematis" baik secara struktural terkadang secara materil, pertautan rentang waktu lahirnya KHI dan UU perkawinan merupakan ilat (alasan) bagi seorang hakim untuk mengimplementasikan materi hukum yang ada di KHI karena secara sosiologis waktu, KHI lebih terbaru sembari menunggu adanya perubahan UU perkawinan
Reply
 
 
# Drs.H. Abd. Rasyid A. MH @ PA. Mojokerto 2012-10-01 12:12
Saya tidak mengkontraposisikan KHI dg UU No. 1/1974, malah KHI melengkapi UU No. 1/1974. Yg menjadi pertanyaan mengapa Pasal 7 dijadikan payung hukum oleh hakim untuk melakuka itsbat nikah terhadap perkawinan yg dilaksanakan pasca berlakunya UU No.1 /1974 sedangkan Pasal 49 (penjelasaan angka 22) hanya memberikan kewenangan kepada PA untuk mengitsbatkan nikah yg terjadi sebelum UU No. 1/1974. Ini yg perlu kita disiskusikan...
Reply
 
 
# abdurrahman_pa_dompu 2012-10-03 14:32
ass.....saya mohon maaf jika salah menilai,saya hanya menyimpulkan kalimat artikel bapak : "..jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, berarti pengadilan agama telah melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (hal.8), dengan kata lain bahwa pengkabulan berdasarkan KHI pasal 7 ayat 2 dan 3 menjadi kontra dengan sahnya perkawinan yang ada pada UU No.1 tahun 1974...saya hanya ingin menyampaikan bahwa beberapa ketentuan yang ada pada UU No.1 tahun 1974 secara materil telah lapuk dan terkadang memiliki kesulitan beradaptasi dengan dinamika sosial, sehingga menurut saya, pertama pasal 7 KHI tersebut merupakan salah satu alternatif pijakan dalam kekosongan solusi hukum dengan syarat diterapkan secara selektif dan kasusitis agar tidak terjadi penyelundupan hukum seperti poligami liar dan warisan..kedua, hirarki peraturan perundang-undangan adalah implementasi dari sisi kepastian hukum dan menurut saya jangan juga mengorbankan sisi keadilan dan manfaat hukum, sekali lagi, secara kasusitis dan selektif pasal 7 KHI telah menghadirkan aroma dua sisi hukum yang terakhir,,ketiga bila menunggu UU no.1 tahun 1974 diamandemen banyak kebutuhan hukum yang terlunta-lunta menunggu hakim dengan undang-undang,,,sekali lagi mohon maaf bila saya salah menyimpulkan....
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 719 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS