Rabu, 23 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Harta Bersama Suami Isteri; Gagasan Perjanjian Perkawinan Oleh Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. | (9/10) PDF Cetak E-mail
Selasa, 09 Oktober 2012 08:31

Harta Bersama Suami Isteri; Gagasan Perjanjian Perkawinan

(Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H)

 

A. PENDAHULUAN

Dalam pernikahan, secara tersirat, antara suami isteri telah ada kesepakatan untuk bekerja sama membina rumah tangga, yang antara lain bekerja mencari penghasilan untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejahtera. Dalam kaitan ini, antara suami-isteri tidak lagi mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak bekerja menghasilkan kekayaan dan tidak pula mempersoalkan jenis kerja masing-masingnya. Pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa dan atas dasar itu, penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama.[2] Bagi rumah tangga seperti ini, yang penting adalah adanya kesepakatan, baik secara tersirat maupun secara tegas bahwa segala kerugian yang ditimbulkan oleh pengurusan rumah tangga, harus ditanggung bersama, dan sebaliknya segala laba yang diperoleh, harus dinikmati bersama. Harta yang diperoleh itu dianggap harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam memperolehnya.


selengkapnya KLIK DIISNI


 

TanggalViewsComments
Total12455
Rab. 2310
Sel. 2220
Sab. 1910
Jum. 1810
Rab. 1620
Sel. 1510
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-10-09 09:40
Harta bersama suami isteri selama perkawinan suatu hal yang mesti terjadi selama pasangan tersebut mempunyai penghasilan yang cukup dan memadai,dan apabila sebelum terjadi perkawinan, masing - masing pihak sudah memp[unyai penghasilan sendiri, sebaiknya diadakan perjanjian untuk pemisahan harta, kadang - kadang pandangan sebagian kalangan, perjanjian perkawinan itu dianggap suatu hal yang tabu, tidak pantas untuk dilakukan, pada hal yang terbaik adalah membuat perjanjian perkawinan tersebut, hal ini dimaksudkan, apabila dikemudian hari ada permasalahan dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian, harta masing - masing akan terjaga, lain halnya apabila suami istri mempunyai penghasilan masing -= masing apabila telah terjadi perkawinan, maka perjanjian perkawinan tidak dimungkinkan lagi. dalam masalah harta bersama ini sangat diperlukan kejujuran kedua belah pihak, biasanya masalah harta kebanyakan terjadi ketidak jujuran, karena itulah Allah SWT dalam hal masalah harta kekayaan,misal harta warisan, hutang piutang telah diatur secara rinci dan tegas dalam al-Qur'anul karim. supaya dikemudian hari tidak terjadi sengketa.
Reply
 
 
# Ahmad Syafruddin 2012-10-09 10:34
Selamat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe atas publikasi tulisan ini. Mudah-mudahan semakin semangat dan terus memproduksi pemikirannya melalui media tulis yang tersedia. PA. Kabanjahe, 9 Okt 2012.
Reply
 
 
# h.masruri, ptk 2012-10-09 12:20
Salut dengan tulisan Bapak Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, setuju dengan pandangannya bahwa Perjanjian Perkawinan khususnya berbentuk pemisahan harta, dipandang tepat dan mampu menyahuti arus perkembangan zaman dan perubahan tata nilai yang semakin individualistisdan adanya kecenderungan saling memdzalimi, sepatutnya perjanjian perkawinan diefektifkan bagi calon pasangan suami isteri yang hendak menikah, dan pula bagi PPN didorong untuk mau ikut mensosialisasikan hal ini. Selamat dan sukses kepada Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. saya menunggu tulisan berikutnya.
Reply
 
 
# muhammad razali-L.Pakam 2012-10-09 15:26
Mantap pak Zoel tulisannya...
Reply
 
 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-10-10 06:28
Harta bersama dan perjanjian perkawinan telah ada aturan dalam perundang-undangan di Indonesia. apabila sebelum terjadi perkawinan pihak suami dan istri telah punya penghasilan sendiri, dalam hal ini perlu dibuat perjanjian perkawinan terutama tentang pemisahan harta, akan tetapi setelah terjadi perkawinan, masing - masing pihak punya penghasilan sendiri karena bekerja, tidak dimungkinkan untuk melakukan pemisahan,dalam hal ini penghasilan yang diperdapat menjadi harta bersama. untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kejujuran, tapi sekarang kejujuran itu yang sudah hilang, ingin mengusai sendiri harta kekayaan yang mereka peroleh selama perkawinan, dalam rangka menyelesaikan perkara harta bersama, diperlukan kejelian, kecermatan dan menguasai hukum pembuktian. agar putusan Pengadilan memenuhi rasa keadilan.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1208 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS