Sabtu, 19 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Ulasan Terhadap Buku II Edisi Revisi 2010 Oleh Musthofa Sy. | (18/10) PDF Cetak E-mail
Oleh Iwan Kartiwan   
Kamis, 18 Oktober 2012 09:26

Ulasan Terhadap Buku II Edisi Revisi 2010

Oleh Musthofa Sy.

(Bertugas di Pengadilan Agama Pasuruan)

Ada beberapa masalah dalam Buku II Edisi Revisi 2010

yang perlu diketahui oleh aparat peradilan agama

yang memedomani Buku II tersebut dalam melaksanakan

tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan

sebagaimana diulas dalam tulisan ini.

 

A. Pendahuluan

Buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) sangat berarti bagi aparat peradilan agama sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Karena Buku II tersebut berfungsi sebagai pedoman, idealnya isi buku tersebut “nyaris tidak boleh salah”.[2] Buku II tersebut telah beberapa kali direvisi, dan terakhir direvisi tahun 2010 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Namun ternyata masih ditemukan beberapa masalah yang antara lain sudah dibahas oleh para nara sumber dalam Rakernas MARI 2011. Oleh sebab itu penulis memandang bahwa ekspos atas beberapa masalah tersebut merupakan hal urgen bagi aparat peradilan agama yang memedomani buku tersebut.

Semula artikel ini disajikan dalam Diskusi IKAHI Giri Menang pada 21 Mei 2011 di Gili Tarawangan, Lombok. Selanjutnya artikel tersebut disempurnakan dengan menyesuaikan hasil Rakernas 2012 karena beberapa masalah yang diulas dalam artikel itu setelah masuk dalam permasalahan hukum Rakernas MARI 2011 ternyata dibenarkan (vide permasalahan nomor 34, 35, dan 36). Artikel ini juga menyajikan beberapa permasalahan hukum yang telah dibahas dalam Rakernas MARI 2011 yang berkaitan dengan Buku II Edisi Revisi 2010 (vide permasalahan nomor 6, 12, dan 23).

Masalah-masalah dalam tulisan ini sebagian telah dibahas dalam Rakernas MARI 2011[3], sedangkan selebihnya ada beberapa masalah yang menurut pandangan penulis perlu dikaji lebih mendalam agar lebih tepat untuk dijadikan pedoman. Adapun masalah-masalah tersebut sebagaimana  akan diuraikan berikut.


 

selengkapnya KLIK DISINI


 

TanggalViewsComments
Total15566
Sab. 1910
Jum. 1810
Sel. 1520
Ming. 1310
Jum. 1110
Sel. 0810
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# syafiuddin.uddin@yahoo.co.id 2012-10-18 15:26
Terimakasih pak Musthofa atas koreksinya semoga bermanfaat bagi kita semua...
Reply
 
 
# iFTAH PA SOLO 2012-10-18 15:39
temuan dan pemaparan Bapak sangat bermanfaat bagi sya khussnya dan tentu bagi warga PA.... jazakumullah ahsanal jazaa
Reply
 
 
# thova, pa pas 2012-10-19 06:29
mhn maaf, ada kesalahan ketik pada bab pendahuluan paragraf 2 baris ketiga tertulis "rakernas 2012", seharusnya "rakernas 2011", terima kasih.
Reply
 
 
# Abd. Salam, PA Sidoarjo 2012-10-19 09:30
Undang undang, aturan, piagam yang dibuat oleh manusia, Tem atau perorangan, pasti dijumpai kekurangan dan kesalahan. Yang tidak pernah salah itu datangnya dari Allah." Lau laa min 'indi ghairillah, la wajaduu fiihi ihtilafan katsira" (Al-Qur-an)
Reply
 
 
# Moh. Jatim, PA Tabanan 2012-10-22 14:22
terima kasih atas kritikannya, semoga bermanfaat dan segera direvisi oleh pihak yang berkompeten agar tidak menimbulkan kerancuan mempedomani buku II tersebut.
Reply
 
 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-10-22 15:48
Buku II tentang pedoman kerja untuk Peradilan Agama, tidak terlepas dengan Hukum Acara yang menjadi pedoman dalam tugas Peradilan, rujukan pertama dalam menyusun buku II adalah Undang Undang yang berkaitan dengan Peradilan dan hukum lainnya yang masih berlaku, tidak boleh bertentangan dengan itu,apabila ditemukan kesalahan, apakah salah cetak dan sebagainya, sebaiknya kembali kepada sumber yang telah dilaksanakan selama ini dan buku II sebelumnya.saya yakin penyempurnaan akan terus dilakukan, dan harapan kita semua hukum acara perdata dari HIR/RBG dan RV, masih warisan Belanda sudah seharusnya diganti dengan Undang Undang tentang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan zaman orde Reformasi.tapi kenapa Pembuat Undang - undang ( Pemerintah dan DPR ) tidak melakukan usaha sungguh- sungguh tentang hal ini, bahkan seolah - olah membiarkannya.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1203 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS