Rabu, 23 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)
PENGUMUMAN :
Revisi Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (18/7)
PENGUMUMAN : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Alokasi Pagu DIPA 04 | (18/7)
PENGUMUMAN : Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 H | (18/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 15 | (17/7)
PENGUMUMAN : Majalah Peradilan Agama Edisi 4 (Juli 2014) | (15/7)
PENGUMUMAN : M
aintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama) | Oleh : Abdurrahman Rahim, SH.I.,MH (13/9) PDF Cetak E-mail
Kamis, 12 September 2013 19:19

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

(STUDI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA)

Oleh : Abdurrahman Rahim, SH.I.,MH

Abstrak

Tulisan ini mengangkat tentang sejauh mana kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Isu utama sesungguhnya adalah sejauh mana pemahaman atas putusan MK benar-benar memberikan kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama tanpa ada lagi pilihan forum penyelesaian ke Peradilan Umum. Lalu bagaimana dengan pilihan forum lain secara Non litigasi dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 tersebut, apakah ikut tidak berkekuatan hukum mengikat lagi?

Tulisan ini bisa dikatakan bersifat deskriptif analitis dalam penyajiannya, dimulai dari penyajian kewenangan PA pasca Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, berlanjut kepada pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pada akhirnya Pasca Putusan MK sendiri. Data-data yang digunakan adalah data primer, sekunder termasuk data terkini seperti wawancara dengan Ketua Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK yang dicoba dikomparasikan sebagai bahan analisis.

Sesuai dengan analisa hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa choice of forum baik secara litigasi (Peradilan Umum) maupun non litigasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang di tentukan dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tidak lagi mempunyai hukum mengikat secara keseluruhannya tanpa terkecuali. Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun jika para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan di Peradilan Agama, maka ketentuan penyelesaian dengan memilih forum di luar Peradilan Agama (non litigasi) dapat dibenarkan manakala ada kesepakatan tertulis terlebih dahulu diantara para pihak dan forum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (pasal 55 ayat 2 dan 3).

Tulisan ini sangat disadari banyak kekurangan dari segala sisi baik cara penulisan hingga pemaparan analisisnya, saran dan kritik sangat membantu penulis untuk memperbaikinya di masa yang akan datang.


selengkapnya KLIK DISINI

TanggalViewsComments
Total30539
Rab. 2320
Sel. 2220
Sen. 2120
Ming. 2020
Sab. 1920
Jum. 1830
 

Comments 

 
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-09-13 07:48
sebuah penjelasan yang cukup otentik, sukses!
Reply
 
 
# Baedhawi - Nunukan 2013-09-13 14:29
Putusan MK sdh jelas, tinggal mempersiapkan SDM yg akan menyelesaikan perkara Eko SYa di masa YAD..skss slalu..
Reply
 
 
# Abdurrahman Rahim -PA Sambas- 2013-09-13 16:07
terimaskih pal Alimuddin..jika ada saran dan kritik dalam tulisan tersebut saya mohon disampaikan..biar ada perbaikan di masa yang akan datang.. semoga bermanfaat.
Reply
 
 
# Darul Fadli - PA Muara Sabak 2013-09-13 17:27
mantap tulisannya, lanjutkan... semoga kita dapat segera menyusul dengan tulisan-tulisan lainya, ni baru belajar membaca..
Reply
 
 
# NAqdun HAsan 2013-09-14 15:37
Litigasi dan non litigasinya pak Abdulrahman Rahim ,,,?
Reply
 
 
# iliyansyah 2013-09-15 07:42
siiippppp
mantap lah pak....
dari tukul di admin pembaca korpri prajabatan
Reply
 
 
# abdurrahman_pa_dompi 2013-09-16 05:59
ass...
selamat menulis kawan, permulaan yang baik dan terus istiqomah menulis
Reply
 
 
# syamsulanwarptapdg 2013-09-17 08:34
Dengan tulisan sdr. Abdurahman Rahim, SHi.MH. yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut pasca putusan MK. Nomor 93 Tahun 2012, maka bertambah lagi wawasan kita dengan tulisan tersebut. Selamat deh buat Rahman Rahim.
Reply
 
 
# abdurrahman rahim-PA SAMBAS 2013-09-17 20:29
@ pak Syamsul anwar : makasih pak..mudah2n bermanfaat pak..
@Darul Fadhli : ditunggu tulisan masbro ya..hehe
@iliyansyah : makasih pak..semga mmberi manfaat ya.
@abdurrahman dompu : siappp bro.. mdh2n sy bisa nulis yg baik kaya masbro..m
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1233 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS