Jumat, 25 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Orientasi Hisab Rukyat Yogyakarta | (25/4)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4) 
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4) 
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia PDF Cetak E-mail
Selasa, 08 Januari 2008 02:13

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA


Prof. Dr. Jaih, M.Ag
(Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung)



A. Pengantar

Dalam mazhab Hanafi, fikih (=hukum) disederhanakan menjadi tiga: pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (disebut fikih ibadah); kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (disebut fikih muamalah); dan ketiga, hukum yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dan subyek hukum lainnya terhadap fikih ibadah dan muamalah (disebut fikih jinayah). Pelanggaran terhadap fikih muamalah yang menyangkut masalah-masalah perorangan diatur dalam hukum privat (perdata); dan pelanggaran terhadap fikih muamalah yang menyangkut masalah-masalah umum diatur dalam hukum publik (pidana).

Kategorisasi fikih yang simpel dan mudah dipahami tersebut kurang dianut di Indonesia. Akan tetapi, untuk kepentingan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembagian fikih tersebut relevan untuk dipertimbangkan. Di Indonesia terdapat persaingan tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. pada fase awal kemerdekaan, hukum Barat ”diakomodir” sesuai dengan kepentingan nasional yang didukung oleh nasionalis. Hukum nasional Indonesia bersumber pada tiga hukum yang bersaing; sementara hukum Islam dijalankan secara ”kultural” melalui lembaga-lembaga swasta (bukan lembaga negara).

B. Kekuasaan “Baru” Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Secara umum, kekuasaan (competency) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif (relative competency) dan kekuasaan absolut (absolute competency). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.
Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat ”umum” yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian “kekuasaan pengadilan.”

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.” Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.” Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa  peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda--secara umum--adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilam umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: pertama, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jikapihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan kedua, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenbggaraan peradilan; yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.

Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci  yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa  peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.”

Selanjutnya  ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank; dan kedua,  “yang dimaksud dengan ekonomi syariah  adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: (a) bank syari‘ah, (b)  lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g)  sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.”


Artikel selengkapnya dalam format PDF, klik DISINI


TanggalViewsComments
Total36520
Jum. 2510
Kam. 2410
Sel. 2220
Sab. 1940
Jum. 1810
Rab. 1610
LAST_UPDATED2
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 989 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS