Meninjau Ulang Tenggang Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian | Oleh : Drs. Suyadi, MH

Comments

# Muh. Irfan Husaeni/PA Painan 2012-01-31 15:11

Benar sekali Bapak Drs. Suyadi, MH., dari PA Tulung Agung, beberapa hal yang sudah jadul harus disesuaikan dengan yang bersifat kekinian, tapi lagi-lagi terkendala dengan hukum acara yang sudah baku. sangat setuju gagasan Bapak hal hal yang teknis yang sudah tidak relevan bisa dimintakan Judicial Review ke MA. semoga gagasan Bapak suatu saat menjadi kenyataan, amin.

# Masrinedi-PA Painan 2012-01-31 18:04

Ya, Saya sangat setuju dengan maksud artikel ini. Perlu ditinjau ulang kembali pemanggilan perkara ghaib ini karena waktu dirumuskan dulu di zaman radio. Sekarang sudah zaman TI dengan internet yang serba cepat dan global dan sudah menjangkau daerah-daerah pedesaan di Indonesia dan masing-masing PA sudah mempunyai websitenya masing-masing. Dari 4 bulan menjadi 2 bulan saja sudah cukup bagus separuh waktu dipercepat pelaksanaan sidangnya.Dengan tetap 2 kali panggilan, panggilan pertama dengan panggilan kedua berjarak 2 pekan dan panggilan kedua dengan waktu sidang berjarak 1 bulan 2 pekan.
Semoga gagasan ini meminjam istilah pepatah mengatakan' kata berjawab, gayung bersambut.' Amin !!!!

# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-01-31 18:12

Kalau menurut saya pasal 27 PP 9 tahun 1975, sudah memadai, hanya tinggal pelaksanaan, yang terkadang tidak dimuat di media, karena itu dengan modal IT ini bisa dijadikan sebagai salah satu jalan untuk lebih tercapainya pasal tadi

# M.Daud PA Negara Kalsel 2012-02-01 05:54

Saya seyuju dengan saran penulis untuk merevisi waktu pemanggilan Ghaib dalam perkara perceraian dari 4 bulan menjadi 1 bulan 14 hari seperti pernah pula ditulis oleh Drs.H.Ruslan Harusar Rasyid,SH,MH dan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, saya sarankan hal itu sudah dapat diterapkan secara kasuistis dan dipertimbangkan dalam putusan,

# Ibnu Sanuki 2012-02-01 07:51

Untuk anda ketahui MA baru dapat melakukan yudicial review jika ada pemohon, bukan secara ex offico.
Jika pihak datang dan minta sidang dipercepat Pengadilan melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk merubah gugatan dari alamat gaib dengan alamat tergugat yang sebenarnya berdasarkan keterangan tergugat.

# fatimah 2012-02-06 07:37

WALAUPUN DEMIKIAN MA.ITU JUGA HAKIM, SECARA TIORI, JUDGE MADE LAO, SAYA KIRA TANPA ADA PERMOHONANPUN, MA DAPAT MEYUDICIAL REVEW, PERATURAN, DIBAWAH UU. ATAU DAPAT MENERBITKAN, SEMA ATAU PERMA, TERKAIT PGL GAIB, YANG RASANYA SEGERA DI RUBAH, MENGINGAT, MEMANG BANYAK SUAMI ATAU ISTERI HILANG TAK TANGGUNG JAWAB.

# Alimuddin M.Mataram 2012-02-01 08:32

Pada dasarnya kita sepakat ketentuan tersebut tidak up date lagi. tetapi masalahnya adalah dapatkah MARI merevisi sebuah peraturan di bawah UU dengan inisiatif sendiri (tanpa via permohonan/perkara), terlebih lagi oleh Badilag?

# Alamsyah PA Sengeti 2012-02-01 08:55

teknis pemanggilan ghaib dalam PP tersebut memang sudah seharusnya direvisi karena out off date namun tentunya harus ada payung hukum sesuai tata urutan peruu-an indonesia yang menggunaka teori stufenbau.

# teddy PA Kotamobagu 2012-02-02 06:14

stuju...perlulah di kaji lagi, karena banyak keluhan yang datang dari para pihak

# Muh. Irfan Husaeni/PA Painan 2012-02-02 09:14

saya setuju dengan ide Bapak Drs. Suyadi, MH.

# bukan wali 2012-02-02 12:51

hukum tertulis memang selalu ketinggalan

# zakkiya 2012-02-02 12:58

MA semestinya tanggap lah....

# #Luthfi 2012-02-02 13:18

Tinggal mensosialisakannya.

# Hafid Abuaedah-Makale 2012-02-02 14:02

Hal semacam inilah yg hrus dibahas dlm pertemuan2 tingkat atas utk diberikan rekomendasi kpd yg berwenang

# agus 2012-02-03 10:52

Semoga para stike holder kita bergerak, cepat, shg masyarakat merasa nyaman juga

# eko 2012-02-03 10:53

bagus bang itu............

# Anas 2012-02-03 10:54

Semoga yang lain, menulis lebih sempurna

# Atik 2012-02-03 10:55

sippppppp deh itu

# frima 2012-02-03 11:00

Dengan adanya komentar para budiman, akan menambah, wawasan kita bersama.Semoga banyak manfaatnya. amin

# kacung 2012-02-03 14:36

Hukum harus disesuaikan dengan keadaan dan zaman.........

# Amir syamsuddin 2012-02-03 14:38

Ayo wong PA tak boleh gaptek...........

# Bambang 2012-02-03 14:40

Bagus nulis lagi yang fantastis mas........

# imumuka 2012-02-03 14:45

good mas.....

# joko 2012-02-03 15:45

komentar Ibnu Sanuki, betul banget, tapi siapapun boleh berpendapat, ya kan....

# Muh. Irfan Husaeni/PA Painan 2012-02-03 15:59

sungguh tulisan yang seperti ini yang membuka cakrawala berfikir, idenya baru dan orisinil serta belum pernah ditulis sebelumnya, dan bagusnya tulisan ini dilatarbelakangi fakta riil bukan sekedar opini... semoga dibaca Bapak Bapak kita di MA, sekali lagi terimakasih Pak Suyadi.

# muhsin 2012-02-06 08:18

memang masih banyak peraturan yang sudah usang, terkait lewat zaman, ya tapi hakim kan judge made law. berijtihad, tak usah ragu-ragu...

# Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH. 2012-02-09 08:38

masih musimnya barang antik di negeri ini, termasuk undang-undangnya, ada UU lahir untuk mati, ada yang sudah mati dalam kandungan terus dilahirkan, penjelasan pasal demi pasal lebih banyak cukup jelas walaupun masih multi tafsir, kata seorang dosen bahwa untuk menjelaskan satu pasal saja anggarannya cukup besar, bila dananya habis...ya jadinya "cukup jelas" itulah...

# arifin 2012-02-06 10:25

Umpama ide p.suyadi itu dilaksanakan, apa boleh ya, shg pengumuman hanya 2 bulan saja.

# zulaiha 2012-02-06 10:55

Hukum harus berkembang sesuai dengan sikon.perlu berfikir kreatif, jangan hanya apa kata babe......

# Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH. 2012-02-09 08:33

kreatif itu wajib, tapi babenya gitu yah... nggak ikut kreatif juga... semoga dibuka hatinya untuk kreatif ya be...

# cici 2012-02-06 11:13

saya ragu akan melakukan pengumuman hanya 2 bulan, khawatir nanti di tegor sama atasan.

# Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH. 2012-02-09 08:31

ditegor dalam perkara biasanya kurang biaya panjar, ditegor oleh atasan karena melanggar hukum acara, perlu diperhatikan... soalnya sangat berbahaya...

# heri 2012-02-06 11:28

bagus bagus itu...........

# taufan 2012-02-06 15:43

semoga KMA yang baru nanti menyikapi ide pak suyadi itu.

# Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH. PA Banyuwangi. 2012-02-08 07:46

Seharusnya segera dibicarakan lagi tentang tehnis pemanggilan via Mass Media bagi mereka yang alamatnya nggak jelas...

# joko tole 2012-02-08 11:29

selamat kita mempunyai KMA yang baru, semoga memberkahi bagi warga peradilan semuanya. semoga juga manfaat tulisan tinjsau ulang pgl gaib.

# hhhhh 2012-02-08 11:30

semoga di renungkan oleh para pemimpin kita

# novita 2012-02-08 14:05

berfikir dan merenung dan berbuat sst.sangat diperlukan oleh kemajuan peradilan.....

# lala 2012-02-08 14:07

berfikir mendekati ijtihad itu bermanfaat sekali

# Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH. 2012-02-09 07:32

Dunia teknologi semanggih canggih, undang-undang yang kita pakai ttg.pemanggilan ghoib telah berusia senja, namun para hakim masih bersitegang mempertahankan tanpa mencari terobosan demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, habis nggak nggak ada lagi hukum acara (formal)yang mengatur hal itu... andaikan materiil tentu lari ke kitab fiqih... tapi bila tidak memenuhi rasa keadilan walau hukum acara sekalipun masih bisa dikesampingkan... hal ini dalam praktek sudah banyak berjalan...

# soleh 2012-02-09 08:36

semoga banyak manfaat dan menambah cakra wala pemikiran kita

# hasim matra 2012-02-09 10:12

Kami sangat setuju dengan apa yang di tulis oleh Bapak Drs. Suyadi, MH. Karena selama ini sering menjadi keluhan bagi para pihak karena waktu menunggu sidang trlalu lama dan menjadi keluhan bagi Pengadilan Agama karena mengakibatkan penumpukkan perkara. Kami berharap apa yang Bapak Drs. Suyadi, MH. tulis kiranya dapat menjadi bahan masukkan bagi petinggi kita di Mahkamah Agung.
Terima kasih kepada Bapak Drs. Suyadi, MH. atas tulisannya yang sangat baik.

# sabila 2012-02-10 10:01

ide itu bagus, sebaiknya segera dihjalankan saja, soalnya nanti jika pihak terg/term.keberatan ada hak verzet, jika tidak, BHT lah.

# hhhhh 2012-02-10 10:28

hakim tak boleh ragu lo, mbak cici, mpberfikiir mempertimbangkan dengan dasar hukum yang ada, kan baru memutuskan. ya kan..

# heri 2012-03-02 15:53

Dengan adanya perma No.2 th.2012, itu mestinya Bapak KMA. yang baru dapat melahirkan perma berikutnya terkait PP yang mengatur pgl gaib tersebut, soalnya hampir sama. tujuannya. masyarakat sangat perlu hal pembaruan, hal yang sudah kuno.

Refresh comments list

Add comment

JComments

MENINJAU ULANG TENGGANG PEMANGGILAN PERKARA GHAIB PERCERAIAN Oleh : Drs. Suyadi, MH

Comments

Add comment

MENINJAU ULANG TENGGANG PEMANGGILAN PERKARA GHAIB PERCERAIAN

Oleh : Drs. Suyadi, MH