Kamis, 24 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)
PENGUMUMAN :
Revisi Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (18/7)
PENGUMUMAN : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Alokasi Pagu DIPA 04 | (18/7)
PENGUMUMAN : Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 H | (18/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 15 | (17/7)
PENGUMUMAN : Majalah Peradilan Agama Edisi 4 (Juli 2014) | (15/7)
PENGUMUMAN : M
aintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Workshop Tentang Kehumasan Di Mahkamah Agung Dan Lingkungan Peradilan Di Bawahnya | (9/3) PDF Cetak E-mail
Oleh Ridwan Anwar   
Rabu, 09 Maret 2011 14:42

Penting, Revitalisasi Peran Kehumasan Mahkamah Agung

Jakarta | badilag.net (8/3/2011)

Ketua Pokja Keterbukaan Informasi yang juga Ketua Muda Pidana Khusus, Djoko Sarwoko, SH., MH. Membuka workshop tentang kehumasan di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, di Ruang Wiryono, Selasa (8/3).

Dalam acara yang dihadiri oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Pejabat Kepaniteraan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama se-DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum dan Humas beserta jajarannya serta petugas informasi empat lingkungan peradilan tersebut, Ketua Pokja melihat betapa pentingnya peran kehumasan bagi pencapaian visi dan misi sebuah organisasi, Mahkamah Agung khususnya.

Kehumasan Mahkamah Agung, masih menurutnya, merupakan jembatan yang menjadi penghubung antara Mahkamah Agung dan publik dalam mengkomunikasikan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan informasi-informasi lain yang diminta maupun publik perlu untuk mengetahuinya.

Namun, ia mengakui bahwa struktur kehumasan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya belumlah ideal. Saat ini pengelolaan kehumasan secara structural hanya ada di Mahkamah Agung pusat dengan adanya Unit Organisasi Biro Hukum dan Humas, dibawah Badan Urusan Administrasi MA.

Sementara, kehumasan di pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama hingga saat ini belum terbentuk struktur yang jelas. Sehingga, dapat dikatakan jika hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam percepatan penyampaian informasi dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Untuk itu, ia menggulirkan langkah-langkah yang mesti ditempuh untuk merevitalisai kehumasan di lingkungan mahkamah Agung tersebut. Diantaranya, menata eselonisasi dan struktur organisasi kehumasan MA dan peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, perlu dirumuskan SOP kehumasan yang jelas dan dapat menjangkau pelaksanaan peran dan fungsi kehumasan secara lebih maksimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Juga, dengan SOP tersebut dapat mengukur kinerja kehumasan.

Dengan SOP juga, diatur tentang pihak yang berwenang memberikan informasi/pernyataan sehingga dipastikan informasi yang keluar melalui satu pintu.

Masih menurutnya, perlu juga memperkuat jaringan kerja antara unit-unit kerja dengan kehumasaan (koordinasi), mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam pelaksanaan kehumasan dan memperkaya serta memperdalam pengetahuan SDM bidang kehumasan tentang peran dan fungsi kehumasan.

Capaian Kehumasan MA

Sejak terbentuk tahun 2007, perlahan tapi pasti kinerja Biro Hukum dan Humas mengalami perkembangan.  Di tahun tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas, Nurhadi, SH., MH., memaparkan bahwa tanpa ada satupun SDM yang berlatar belakang bidang kehumasan. Namun saat ini, 50 orang berada dibelakangnya.

Berbagai kegiatan pun, masih menurutnya, terus dilakukan. Pengelolaan website MA, pelayanan meja informasi dan pengaduan, media gathering, pendampingan, fasilitator, pengelolaan perpustakaan dan legislasi online yaitu peluncuran database peraturan perundangan melalui legislasi.mahkamahagung.go.id.

Disamping itu, Biro Hukum dan Humas menerbitkan berbagai jurnal dan kliping, pameran laporan tahunan yang dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang, sosialisasi, press conference atau wawancara dengan media cetak dan elektronik nasional.

“Di pameran laporan tahunan tahun 2010 kemarin (24 Februari 2011-red.), Mahkamah Agung meraih posisi pertama dari dua belas peserta” kata Nurhadi. 
(hirpan hilmi)




TanggalViewsComments
Total985819
Rab. 2350
Sel. 2240
Sen. 2190
Ming. 20120
Sab. 19140
Jum. 18140
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Suryadi-PA.Tondano 2011-03-09 15:03
Workshop Tentang Kehumasan Di Mahkamah Agung Dan Lingkungan Peradilan Di Bawahnya“Di pameran laporan tahunan tahun 2010 kemarin (24 Februari 2011-red.), Mahkamah Agung meraih posisi pertama dari dua belas peserta” kata Nurhadi. selamat pak semoga sukses selalu.amin.
Reply
 
 
# Asni Falah PTA BDL 2011-03-09 16:57
kehumasan merupakan corong organisasi, semakin efektif tugas kehumasan, semakin cepat informasi terakses oleh publik. Humas dan pemanfaatan IT merupakan keniscayaan, begitu juga struktur dan SOP yang jelas bagi setiap tingkatan akan semakin efisien. semoga cepat terbentuk. Selamat atas keberhasilan humas MARI dalam Pameran Laporan Tahun 2010.
Reply
 
 
# h.masruri,plk 2011-03-09 21:05
Sangat betul bahwa kehumasan adalah jembatan penghubung terhadap publik sehingga akan mudah bagi MARI melakukan pencapaian misi dan visinya, sayangnya kehumasan belum terbentuk struktur yang jelas, hayo pak segera wujudkan biar cepet tercapai harapan kita semua, okey
Reply
 
 
# M.Tobri -PA kuningan 2011-03-10 12:13
mudah-mudahan kegiatan tersebut, ke depan ada tindak lanjutnya, sehingga humas-humas yang ada di PA bisa optimal sesuai aturan yang ada. pasti bisa.
sukses selalu buat Kehumasan Mahkamah Agung.
Reply
 
 
# MURTADLO PA DENPSAR 2011-03-10 12:39
Selamat dan sukses workshop kehumasan MA semoga bermanfaat dan perlu ditingkatkan keseluruh peradilan tingkat Banding maupun Tingkat Pertama,agar mudah tercapai visi dan misi Organesasi MA. Sukses selalu MA.Amin.
Reply
 
 
# Ab.Asse-PA.Tangerang 2011-03-10 14:34
Sangat dibutuhkan pran dan fungsi kehumasan pada jajaran peradilan tingkat pertama, agar informasi satu pintu, tidak semua orang pengadilan merasa berhak untuk memberikan informasi, sehingga kehumasan sangat dibutuhkan
Reply
 
 
# Roni - PTA Ptk 2011-03-10 15:28
Di era keterbukaan informasi ini tidak bisa dipungkiri peran kehumasan sangatlah penting dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat menginginkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya... Perlu kiranya dibentuk bagian kehumasan pada PA.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA.Painan 2011-03-10 15:41
Selamat atas prestasi Mahkamah Agung meraih posisi pertama dari dua belas peserta Di pameran laporan tahunan tahun 2010 kemarin (24 Februari 2011-red.) Semoga ke depannya prestasinyan meningkat terus. Amin !
Reply
 
 
# Tie-PA.Probolinggo 2011-03-10 16:38
pengen sih pelayanan di kantor kita setingkat atau lebih baik dengan pelayanan yang sudah ada di bank-bank di sekitar kita,
dengan tujuan pelayanan prima bagi pencari keadilan...
Reply
 
 
# umi 2011-03-11 14:14
sabar ,sapa, salam dan senyum itulah potret pelayanan yang paling indah
Reply
 
 
# askonsri.pa.koto bar 2011-03-14 07:54
Kemuhamasan adalah salah satu ujung tombak untuk mendukung keterbukaan informasi di peradilan .untuk itu kami sangat mendukung atas program Mahkamah Agung yang telah membuka workshop tentang kehumasan .dan semoga segera dapat di realisasikan bagi pa.pa yang ada di daerah . demi penyampaian informasi yang akurat bagi masyarakat.
Reply
 
 
# Dodi A.F./PA. Cms. 2011-03-16 07:57
Asslm. Wr. Wb. Sangatnlah urgent bidang kehumasan ini Mdh2an Humas di empat peradilan khususnya peradilan agama dapat terstruktur dgn jelas, sehingga kami aparatur peradilan agama mendapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien, secara cepat mengetahui pelbagai program yang dicanangkan sesuai dgn ketentuan yg berlaku. Wassalam
Reply
 
 
# Dini PA Jakut 2011-03-16 11:29
Mahkamah Agung harus lebih memperjelas lagi bagaimana Kehumasan di MA dan di pengadilan di bawahnya. Saya yang lulus PNS tahun 2009 di MA sebagai Pranata Humas tapi ternyata realisasi menuju kehumasan belum terwujud dengan nyata. Justru saya ditempatkan di bagian Umum. Penempatan sebagagi Humas pun harus pasti serta SOP yang jelas. Semoga Mahkamah Agung dapat mewujudkan Kehumasan dengan jelas dan pasti.
Reply
 
 
# Drs. Ahmad, SH. MTR 2011-03-17 12:54
Kehumasan dan informasi adalah kebutuhan tak terpisahkan dengan tupoksi MA sampai ke tinggkat bawah, karena itu perlu adanya SOP dan penanggungjawab yang jelas khususnya untuk tingkat bawah, termasuk penyampai informasinya harus terdidik dan punya wawasan yang luas tentang tupoksi peradilan.
Reply
 
 
# dedeh PTA Banten 2011-03-17 13:41
Menghadapi kedinamisan masyarakat saat ini, yang tidak hanya akan bersikap aktif untuk mencari tahu mengenai sesuatu hal yang menarik, tidak jelas, atau berindikasi kepada adanya dugaan2 yang tidak sesuai aturan, sebagai lembaga publik, Peradilan memang harus mampu menjawab tantangan itu dengan cerdas. Maka, peran kehumasan seharusnya terorganisir dengan baik, selain untuk mengkomunikasikan kebutuhan informasi, juga karena tidak semua 'orang' pada lembaga itu yang diberi kapasitas membangun komunikasi secara verbal. Kami menunggu follow up pengaturan kehumasan untuk tingkat banding (daerah).
Reply
 
 
# masruri syah Ponti 2011-03-17 15:18
Kehumasan dilingkungan Peradilan dalam era globalisasi dan tranpransi sebaiknya memang harus ada dengan tugas dan struktur yang jelas guna untuk menyampaikan informasi-informasi serta sebagai jembatan antara Peradilan dengan mereka sebagai pelayanan publik.
Reply
 
 
# Hafid Abudaedah 2011-03-21 14:15
Biasanya kalo bx org menyampaikan sesuatu akan terjadi tumpang tindih, jadi kalo melalui humas ya satu bhs
Reply
 
 
# h.abdullah 2011-03-22 07:30
BARANGKALI KITA SEMUA SEPAKAT TENTANG PENTINGNYA SUATU ORGANISASI KEHUMASAN YG TERSTRUKTUR PD SATKER DI TINGKAT MA-RI SAMPAI KE BADAN PERADILAN TK PERTAMA. HAL ITU DILAKUKAN DISAMPING TUNTUTAN KETERBUKAAN DI ERA SEKARANG INI, JUGA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT YG MEMBUTUHKAN INFORMASI SEPUTAR BADAN PERADILAN.
Reply
 
 
# H Imron AR, bawean 2011-03-24 13:33
Memang perlu organisasi kehumasan yang terstruktur pada satker di tk MARI sampai ke badan peradilan tk pertama shg informasinya melalui satu pintu dan satu bahasa
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 673 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS