Mutasi Di Pulau Jawa Ibarat Orang Memakai Sarung “Singkrang”

Jakarta|badilag.net (4/5/2012)

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Purwosusilo mengibaratkan permasalahan mutasi yang terjadi di pulau Jawa ibarat orang yang memakai kain sarung singkrang (pendek, red). Kalau ditarik ke atas yang bawah kurang, begitu sebaliknya kalau ditarik kebawah atasnya yang kurang.

Ketika berbincang dengan redaktur badilag.net di ruang kerjanya pekan lalu, Purwosusilo mencontohkan di wilayah PTA Surabaya, untuk mencapai kebutuhan hakim tingkat pertama yang ideal masih kekurangan sekitar 150 hakim dari jumlah hakim yang ada sekarang ini, begitu pula untuk wilayah PTA Bandung.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya telah mengambil kebijakan dengan cara menambah jumlah hakim ke masing-masing PTA namun tetap saja masih kurang.

“Untuk memenuhi kekurangannya kita tidak bisa serta merta menarik hakim dari luar jawa karena belum terpenuhinya masa kerja dan pangkatnya,” jelas Purwosusilo memberi alasan.

Oleh karena itu, Purwosusilo mengatakan pihaknya sampai saat ini terus melakukan rasionalisasi jumlah hakim berdasarkan jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan agama (PA).

Ingin Promosi Harus Siap Keluar Jawa

Sementara itu dalam hal promosi, Ditjen Badilag mengambil kebijakan, apabila seorang hakim PA selama bertugas belum pernah keluar pulau Jawa, untuk dipromosikan maka yang bersangkutan harus keluar pulau Jawa. “Namun khusus bagi hakim PA kelas IA yang dipromosikan keluar Jawa, apabila kembali lagi ke Jawa yang bersangkutan pasti mempunyai jabatan,” jelas Purwosusilo berjanji.

Kebijakan yang lain, apabila seorang wakil ketua PA dipromosikan menjadi jadi ketua PA maka yang bersangkutan harus keluar dari wilayah PTA sebelumnya, begitu pula ketua PA kelas IB yang dipromosikan menjadi pimpinan PA kelas IA harus keluar PTA kecuali yang bersangkutan pernah bertugas di luar wilayah PTA yang sekarang.

Tidak Perlu Datang ke Ditjen Badilag Meminta Promosi dan Mutasi

Pihaknya telah berulang kali meminta kepada para hakim di daerah agar tidak datang ke Ditjen Badilag hanya untuk meminta promosi dan mutasi. “Tidak usahlah jauh-jauh dari daerah untuk meminta mutasi dengan alasan orang tua sedang sakit, keluarga berada di tempat asal jadi jarang bertemu,” pintanya. Kita akan bekerja secara profesional, kalau memang sudah waktunya pasti akan kita pindahkan,” lanjut Purwosusilo berjanji.

Purwosusilo bercerita, pihaknya banyak mendapatkan kritikan dari ketua PTA karena usulan promosi dan mutasi yang mereka ajukan tidak dipenuhi oleh Ditjen Badilag, pihaknya beralasan karena usulan tersebut tidak sesuai dengan pola promosi dan mutasi yang telah ditentukan oleh Ditjen Badilag.

Namun untuk kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan bagi tiga belas PA kelas IA tertentu walaupun hakim yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan pada umumnya. “Untuk menjadi pimpinan disana, hakim yang bersangkutan terlebih dahulu harus lulus fit and propert test yang diadakan oleh Ditjen Badilag, jelasnya.

Ketigabelas PA kelas IA tertentu tersebut ialah seluruh PA di wilayah PTA Jakarta, PA Bandung, PA Semarang, PA Surabaya, PA Yogyakarta, PA Palembang, PA Medan, PA Makassar, dan PA Mataram. (ws)