KPA Bengkalis Optimalkan KHI Dihadapan KUA Se-Kab. Bengkalis dan Meranti

Kiri. KPABengkalis (Drs.Faizal Kamil, SH.,MH)  sedang memberikan materi, Tengah. Kemenag (Drs.H.Jumari),
dan Kanan. Kabid Urais (H.Sofuan Muhajir, S.Ag).

Bengkalis | pa-bengkalis.go.id

Di lokasi hotel Marina Bengkalis, Selasa (05/06/2012) KPABengkalis memberikan Optimalisasi KHI (Kompilasi Hukum Islam) di hadapan seluruh Kepala KUA se-Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. Dalam rangkaian acara bimbingan tehnis kepenghuluan yang di tekankan mengenai penerapan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam.

Topik yang di bahas dalam acara tersebut diagendakan oleh kanwil. Kementerian Agama Provinsi Riau yang dihadiri oleh kabid Urais. (H.Sofuan Muhajir, S.Ag) yang sekaligus membuka acara dan sebagai pembicara II, sedangkan KPABengkalis bertindak sebagai pembicara I. banyak hal yang dituangkan pemikiran dari para peserta, terutama dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan :

• Isbat Cerai;
• Isbat Nikah;
• Dispensasi Nikah;
• Wali Adhol

Keempat pokok bahasan diatas, adalah merupakan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, selanjutnya KPABengkalis menguraikan keempat pertanyaan itu dengan landasan KHI.

Bahwa pasal 113 KHI mengatur perkawinan itu putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, sedangkan Isbat Cerai tidak ada dalam kompetensi Pengadilan Agama.

Kemudian berkenaan soal Isbat Nikah, Dispensasi Nikah serta Wali Adhol telah pula dijelaskan secara komprehensif dari KPABengkalis kepada para peserta yaitu, isbat nikah intinya Pengadilan Agama sangat berhati-hati untuk menetapkannya, sesuai bunyi Pasal 7 angka (3), lalu Dispensasi Nikah dan Wali Adhol yang sering disebut Wali Hakim. Kasus ini termasuk banyak diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis.

Oleh karena usia calon pengantin perempuan yang belum berusia 16 tahun dan calon pengantin pria belum berusia 19 tahun sehingga KUA dapat mgeluarkan surat keterangan penolakan prosesi perkawinan calon pengantin tersebut dengan menunggu hasil penetapan dari Pengadilan Agama. Juga dalam kasus Wali Adhol manakala wali nasab enggan menjadi wali dapat di mohonkan ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan penunjukan wali hakim melalui KUA setempat.

Kemudian KPABengkalis berpesan agar kiranya setiap KUA. Memberikan keterangan calon pengantin apabila kedua calon belum cukup umur maka kedua calon tersebut harus disebutkan di dalam surat keterangan yang dikeluarkan dari KUA. Untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Agama. Sebab kalau hanya satu orang saja, maka PA hanya menetapkan satu orang calon pengantin yang belum cukup umur untuk di masukan kedalam amar penetapan.

Suasana acara bimtek

Klarifikasi tentang Wali Hakim semakin banyak di minta oleh masyarakat ke KUA, Pengadilan Agama terkena imbasnya yakni, berupa permohonan Wali Adhol dan dengan penetapan Pengadilan Agama barulah dapat dilaksanakan prosesi perkawinannya.

Acara ini diselingi rehat kopi, dan applause dari seluruh peserta yang menyatakan puas dengan jawaban KPABengkalis. akhirnya acara bimbingan teknis Kepenghuluan tersebut ditutup oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkalis (Drs.H.Jumari). (Tim Redaksi)