Sekretaris MA: Jangan Cederai Kewibawaan Lembaga Peradilan (18/5)
Oleh Hermansyah
Sabtu, 18 Mei 2013 13:53
Sekretaris MA: Jangan Cederai Kewibawaan Lembaga Peradilan
Manado l Badilag.net
Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi berharap agar seluruh aparat peradilan benar-benar cakap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kewibawaan lembaga peradilan harus dijaga dengan baik.
“Di satu sisi kita senantiasa menjaga kewibawaan lembaga ini, namun di sisi lain ada saja oknum-oknum yang mencederainya,” kata Nurhadi, saat memberikan pembinaan di Manado, Kamis malam (16/5/2013).
Nurhadi mengingatkan, aparat peradilan, khususnya hakim, harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh.
“Kita semua bisa berbangga dan juga berbahagia karena kesejahteraan para hakim yang sangat signifikan. Akan tetapi, jangan sampai implementasi PP 94/2012 yang belum seumur jagung itu justru punah karena kinerja yang tidak maksimal,” tandasnya.
Nurhadi menegaskan, perubahan ke arah lebih baik akan selalu menghadapi resistensi. Ia tidak ingin resistensi itu dianggap sebagai halangan, namun harus dijadikan sebagai peluang.
Karena itu ia menghimbau agar seluruh pimpinan di setiap satuan kerja di bawah MA memiliki kemampuan visioner. “Tidak stagnan, apalagi hanya menunggu peluang,” tandasnya.
Nurhadi juga berpesan agar satker-satker di bawah MA dapat menggunakan anggaran seefektif mungkin, karena sebagaimana kementerian/lembaga lainnya, MA dan badan peradilan di bawahnya harus melakukan efisiensi anggaran.
Kesempatan ini juga digunakan Nurhadi untuk melakukan evaluasi kinerja satker-satker dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia. Ia menegaskan, seluruh satker perlu mendapat apresiasi sekaligus motivasi atas setiap pencapaian yang telah diraih.
Acara pembinaan ini diselenggarakan PTA Manado bersamaan dengan acara Bimtek Keprotokolan dan Rakerda PTA Manado dan PA-PA sewilayah PTA Manado yang dilaksanakan selama tiga hari (16-18/5/2013).
Sekretaris MA hadir bersama sejumlah pejabat MA, yaitu oleh M. Syarifudin (Hakim Agung sekaligus Kepala Badan Pengawasan MA), Purwosusilo (Dirjen Badilag MA), Aco Nur (Kepala Badan Urusan Administrasi MA), Ade Usman (Kepala Biro Perlengkapan MA), Bahrin Lubis (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA), Sutisna (Kepala Biro Keuangan MA) dan Rr. Irene Wijayanti (Kasubag Tata Usaha pada Biro Hukum dan Humas MA).
Para peserta pembinaan ini adalah pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Sulawesi Utara.
17 Gedung Pengadilan Agama Segera Diresmikan (18/5)
Oleh Hermansyah
Sabtu, 18 Mei 2013 12:54
17 Gedung Pengadilan Agama Segera Diresmikan
Gedung baru PA Jakarta Pusat termasuk salah satu gedung pengadilan yang akan segera diresmikan.
Jakarta l Badilag.net
Mahkamah Agung akan meresmikan penggunaan gedung-gedung baru pengadilan, yang terdiri dari gedung pengadilan negeri, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan agama, pengadilan milter dan pengadilan tata usaha negara.
Acara peresmian itu dilaksanakan di PN Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, Rabu (22/5/2013).
Khusus lingkungan peradilan agama, ada 17 gedung Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akan diresmikan.
Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sampaikan Kabar Gembira (16/5)
Oleh Hermansyah
Kamis, 16 Mei 2013 08:57
WakilKetuaMA Bidang Non-Yudisial Sampaikan Kabar Gembira
Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial bersama Ketua PTA Banjarmasin.
Banjarmasin | Badilag.net
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudusial Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M. Hum punya kabar gembira untuk aparat peradilan non-hakim.
Ia menyatakan bahwa meskipun belum mencapai 100 persen, remunerasi untuk pegawai akan mengalami peningkatan yang signifikan dan hal itu tinggal menunggu persetujuan Presiden RI.
“Semuanya sedang kita perjuangkan,” ujar Ahmad Kamil, ketika memberi sambutan pada Bimbingan Teknis Pola Bindalmin dan SIADPA Plus Wilayah Hukum PTA Banjarmasin, Jumat (19/4/2013) di Banjarmasin.
Supaya perjuangan itu tercapai, Ahmad Kamil mengingatkan agar para pegawai terus meningkatkan kinerja dan kedisiplinannya.
"Agar semua perjuangan itu tidak menjadi kendala, hendaknya yang sudah menerima bisa memperbaiki displinnya,” tandasnya, di hadapan para hakim tinggi, Ketua dan Panitera/Sekretaris serta peserta Bintek Pola Bindalmindan SIADPA Plus dari PA-PA sewilayah Kalimantan Selatan.
Selain menyampaikan informasi mengenai kenaikan remunerasi, Ahmad Kamil juga mengungkapkan bahwa MA sedang merancang peraturan tentang disiplin hakim. Peraturan ini diharapkan dapat digunakan MA untuk meningkatkan kedisplinan hakim di seluruh Indonesia.
“Seorang atasan yang tidak menindak bawahannya yang tidak disiplin maka atasannya juga kena, sehingga bila ada pengaduan yang terbukti benar menyangkut anak buahnya maka pimpinan juga akan diberikan sanksi,” kata Ahmad Kamil, mengenai sebagian isi rancangan peraturan itu.
Pimpinan MA merasa perlu membuat rancangan peraturan ini, menurut Ahmad Kamil, karena pemberian sanksi berupa pemotongan gaji hakim saat ini sulit dilakukan, sebab semuanya sudah terprogram secara nasional oleh Kementerian Keuangan.
“Kita akan lihat laporan ke depan dari pengadilan-pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, kalau memungkinkan dari MA akan meminta aplikasi khusus,” ujarnya.
Para peserta serius mendengarkan pembinaan dari Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial.
Di akhir sambutannya, Ahmad Kamil kembali mengingatkan para hakim agar bekerja sesuai jam kerja yang berlaku.
“Jangan sampai ada seorang hakim yang mengurangi nilai dari disiplin itu dengan mencoba mencuri waktu dengan datang terlambat atau bahkan pulang cepat.Tunjukkanlah tanda syukur kita dengan disiplin dan janganlah rahmat ini menjadi malapetaka,” ujarnya.
Dirjen Badilag Membuka Bimtek SIADPA Plus di Pekanbaru (16/5)
Oleh Hermansyah
Kamis, 16 Mei 2013 08:21
Dirjen Badilag Membuka Bimtek SIADPA Plus di Pekanbaru
Dari kiri: Wakil Ketua PTA Pekanbaru, Dirjen Badilag, Ketua PTA Pekanbaru, dan Hakim Tinggi selaku Ketua Panitia Bimtek SIADPA Plus.
Pekanbaru l Badilag.net
Dirjen Badilag Purwosusilo membuka Bimbingan Teknis SIADPA Plus Angkatan I yang diselenggarakan PTA Pekanbaru, di Pekanbaru, Senin (13/5/2013).
Selain membuka kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (13-15/5), Dirjen Badilag juga memberi pengarahan.
“SIADPA Plus adalah salah satu program prioritas peradilan agama. Untuk itu seluruh pimpinan harus mempunyai komitmen dalam penggunaan SIADPA Plus ini,” ujar Dirjen Badilag.
Karena itu, Dirjen Badilag mengapresiasi kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIADPA Plus ini.
Ketua PTA Pekanbaru Mahyiddin Usman, dalam sambutannya, menyatakan bahwa SIADPA Plus telah terbukti efektif dan efisien digunakan untuk administrasi peradilan agama, dari penerimaan perkara hingga pelaporan perkara.
“PA sewilayah Hukum PTA Pekanbaru harus dapat bekerjasama menggunakan dan memanfaatkan SIADPA Plus dengan optimal sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, karena SIADPA sangat membantu pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Para peserta pembukaan Bimtek menyimak arahan Dirjen Badilag.
Bimtek SIADPA Plus Angkatan I yang diselenggarakan PTA Pekanbaru ini diikuti oleh para peserta dari delapan PA di wilayah Riau Daratan. Narasumber utama dalam Bimtek ini adalah Thohir yang merupakan anggota Tim Nasional SIADPA Plus dari Badilag.
Acara pembukaan Bimtek ini dihadiri Ketua, Wakil Ketua, para Hakim Tinggi, dan Panitera/Sekretaris PTA Pekanbaru. Hadir pula Ketua dan Panitera/Sekretaris PA sewilayah Riau Daratan, serta seluruh peserta dari delapan PA sewilayah Riau Daratan.
Dari kanan: Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail, Ketua PTA Jakarta Khalilurrahman dan Ketua LPSE MA Ridho Taufik.
Jakarta l Badilag.net
Satker-satker di bawah Mahkamah Agung, termasuk yang berada di lingkungan peradilan agama, harus cepat menyikapi kondisi dan tuntutan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Untuk mendukung transparansi anggaran itu perlu disiapkan sumber daya manusia yang terampil dan insfrastruktur yang baik.
Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail dalam kegiatan sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada empat lingkungan peradilan wilayah DKI Jakarta, di Aula PTA Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Kegiatan ini diselenggarakan PTA Jakarta selaku koordinator wilayah DKI Jakarta. Dibuka oleh Ketua PTA Jakarta Khalilurrahman, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua LPSE MA Ridho Taufik dan Panitera/Sekretaris PTA Jakarta Rachmadi Suhamka.
Farid Ismail menjelaskan, LPSE berguna untuk memberikan layanan yang baik di bidang pengadaan barang dan jasa. “LPSE juga mendorong adanya transpransi pengelolaan pengadaan barang dan jasa di pengadilan-pengadilan yang berada di bawah MA,” ujar Farid Ismail.
Para peserta dari empat lingkungan peradilan sewilayah DKI Jakarta serius mengikuti sosialisasi LPSE.
Senada dengan Sekretaris Ditjen Badilag, Ketua PTA Jakarta menegaskan bahwa LPSE memiliki banya keunggulan.
“Dengan menggunakan fasilitas internet, proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE menjadi lebih efisien dan efektif, akuntabel, transparan, adil dan non-diskriminasi,” tuturnya.
Sosialisasi LPSE ini ditujukan untuk para pengelola LPSE di pengadilan-pengadilan di wilayah DKI Jakarta. Setelah acara sosialisasi yang berlangsung dua hari, 7-8 Mei, para peserta sosialisasi memperoleh sertifikat yang diberikan oleh Ketua PTA Jakarta.
RSS Feeder
