.Rabu, 03 September 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Dirjen Badilag: Posbakum Harus Tetap Ada di PA (26/4) PDF Cetak E-mail
Oleh Rahmat Arijaya   
Kamis, 26 April 2012 16:10

Dirjen Badilag: Posbakum Harus Tetap Ada di PA

Jakarta l Badilag.net

Pihak mana yang akhirnya menjadi pengelola anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tidak perlu diributkan. Siapapun pengelola anggaran Posbakum nanti, harus ada jaminan bahwa Posbakum  di peradilan agama tetap ada sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Demikian disampaikan Dirjen Badilag Wahyu Widiana ketika menjadi nara sumber pada acara “Konsultasi Bantuan Hukum”, di Jakarta, kamis (26/4/2012).

 

Acara ini diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan TIFA Foundation. Tampak hadir sejumlah LBH, Komnas Perempuan, PEKKA, beberapa NGO yang terlibat dalam penyusunan RPP dan PERMEN bantun hukum.

“Kami sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengelola anggaran Posbakum. Yang penting adalah Posbakum di PA tetap harus ada,” tandas Dirjen Badilag.

Dirjen Badilag Wahyu Widiana sedang berbincang dengan David J McQuoid-Mason, pakar bantuan hukum dari Afrika Selatan.

Diungkapkannya, bantuan hukum sangat diminati oleh pencari keadilan. Hal ini terbukti dari membludaknya pengguna Posbakum pada tahun 2011. Badilag menarget 11.553 layanan, sementara yang terlayani mencapai 35.009 orang atau sekitar 300%.

Karena minat yang besar ini, Wahyu Widiana mengharapkan multi-stakeholders yang terlibat dalam penyusunan RPP dan PERMEN, agar memperhatikan kepentingan pengguna Posbakum.

“Jangan sampai masyarakat pencari keadilan kecewa, karena tiba-tiba tidak ada lagi Posbakum di PA pada tahun 2013,” ujarnya.

Wahyu Widiana mengatakan bahwa UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum sama sekali tidak menghapus keberadaan Posbakum di PA yang secara tegas diamanatkan pasal 60 (c) UU No. 50/2009.

Dirjen Badilum, Dr. Cicut Sutiarso, SH, M.H, yang juga bertindak sebagai nara sumber menegaskan hal senada.  Menurutnya, Posbakum harus tetap ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

“Ini adalah amanat UU. Kehadiran UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum sama sekali tidak menghapus ketentuan yang ada pada UU No. 3/2009, No. 49/2009 dan No. 50/2009,” jelasnya.

Berbagai Saran Sangat Diperlukan

Untuk kepentingan perumusan RPP dan PERMEN pelaksanaan bantuan hukum, berbagai saran dari banyak pihak sangat diperlukan. Itulah yang disampaikan oleh Professor David J McQuoid-Mason, yang merupakan dosen di Pusat Kajian Sosiologi Hukum, di Universitas KwaZulu-Natal, Durban, Afrika Selatan.

David sengaja diundang untuk membantu perumusan RPP dan PERMEN tersebut. Sebagai seorang yang pakar di bidang ini, ia sering diundang untuk memberikan ceramah pada sejumlah lokakarya tentang pendidikan hukum klinik di Afrika, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Selatan. Ia juga telah mengarang lebih kurang 21 buku.

Ia menjelaskan bahwa di banyak negara, bantuan hukum diberikan kepada mereka yang terkena masalah pidana. Sementara untuk masalah perkara perdata, persyaratan untuk memperoleh layanan bantuan hukum cenderung lebih ketat dari pada perkara pidana. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Akan tetapi, apabila negara memang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum untuk semua perkara, maka pembatasan atau syarat-syarat tertentu tidak harus ada.

Kebanyakanan negara di dunia memberlakukan pendekatan yang cukup ketat ketika mereka harus memberikan bantuan hukum untuk perkara-perkara pidana dan perdata yang berskala kecil.

David berpendapat bahwa di Pengadilan Agama dimungkinkan adanya pendampingan oleh petugas Posbalum di sidang pengadilan. Hanya saja, ini harus dibatasi  pada masalah-masalah hukum yang kompleks seperti pembagian harta warisan atau harta bersama. Sementara untuk perkara-perkara sederhana, maka pendampingan tentunya tidak terlalu diperlukan.

“Proses yang sederhana dan cepat harus dikedepankan,” ujar David.

Ditanya soal petugas di Posbakum, David berpendapat bahwa tidak harus advokat yang dapat memberikan layanan bantuan hukum tetapi juga bisa mahasiswa hukum, dosen,  dan paralegal.  Mereka pun dapat berperan hingga pendampingan di sidang. Mereka harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan atau di bawah pengawasan dari advokat.

David setuju untuk tidak menyaratkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara ketat untuk mendapatkan layanan Posbakum di Pengadilan Agama.

“Kami cenderung mengusulkan adanya formulir sederhana yang harus diisi. Pada formulir itu, dicantumkan data penghasilan pengguna Posbakum, pernyataan tentang keterangan yang diberikan adalah benar,” jelas David.

Menurut David, penting juga dicantumkan dalam formulir tersebut tentang peringatan akan sanksi apabila keterangan yang diberikan ternyata palsu.

Ia sempat juga menceritakan apa yang terjadi di negara-negara Eropa Timur. Masyarakat mendapatkan masalah besar ketika ingin mendapatkan layanan bantuan hukum. Karena, masyarakat harus mendapatkan sekitar 5 dokumen, seperti data penghasilan, data pajak, keterangan dari polisi dan sebagainya.

Prinsip-prinsip Bantuan Hukum

David menguraikan beberapa prinsip-prinsip bantuan hukum di antaranya dapat diakses oleh masyarakat, didanai oleh pemerintah, keberlanjutan, dapat dipercaya, dan akuntabilitas.

Agar bantuan hukum dapat diakses oleh masyarakat, maka banyak pihak harus dilibatkan untuk memberikan penyuluhan. Selain LBH dan paralegal, anggota masyarakat dapat diberikan pelatihan TOT untuk memberikan penyuluhan hukum.

“Saya mendapatkan informasi bahwa untuk tahun 2013, pemerintah Indonesia akan menyiapkan dana sekitar 50 milyar untuk bantuan hukum ini,” ungkap David.

(Rahmat Arijaya)

TanggalViewsComments
Total1960963
Rab. 0310
Sel. 0230
Sen. 0130
Ming. 3140
Sab. 3040
Jum. 2910
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# ikhwan pa tasikmalaya 2012-04-26 16:38
smoga dana posbakum di lingkungan peradilan agama tetap ada karena pihak yang berperkara di PA relatif berpenghasilan menengah ke bawah bahkan tidak mampu sama sekali secara finansial sebab kebanyakan perkara yang masuk di PA perkara cerai dan yang menjadi korbannya kebanyakan para wanita yang hanya sekedar ibu rumah tangga biasa yang tidak mempunyai penghasilan selain nafkah dari suaminya
Reply
 
 
# Dalih Effendy PA Krw. 2012-04-26 16:55
" 50 MILYAR UNTUK BANTUAN HUKUM "
Anggaran sebesar ini memang wajar karena masalah bantuan hukum adalah amanat konstitusi. Di PA yang besar angkanya untuk bantuan hukum adalah sidang keliling dan prodeo. Mekanisme pemberian anggaran sebesar itu jika dikelola oleh Kemenhumdanham saya berharap jangan jatuhnya kepada PA yang sudah punya POS BAKUM saja, pada hal belum semua PA punya lembaga ini. Jika anggaran 50 M. tahun 2013 nanti semestinya Badilag memerintahkan agar semua PA membentuk POSBAKUM dan segera mengajukan anggaran ke Kemenhumdanham.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-04-26 17:21
Ya, Pak Dirjen 'Posbakum Harus Tetap Ada di PA'.
Kasihan kita melihat wanita yang ditelantarkan oleh suaminya yang belum jelas statusnya, sementara finansialnya tidak mencukupi untuk mendanai berperkara dalam menyelesaikan permasalahan rumahtangganya di pengadilan.

Semoga Posbakum terus dan tetap ada di PA demi membantu para wanita yang terlantar dan ditelantarkan suaminya.
Kita juga berharap 'komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)' tetap berkontribusi dan berperan aktif dalam advokasi dan mendampingi kamu Hawa untuk mendapatkan akan hak-haknya di PA.
Reply
 
 
# ahid Lampung 2012-04-26 17:57
setuju pak dirjen, sya pernah menulis data ketika RDP dgn Komisi III DPR-RI bahwa mayoritas pengguna jasa Pengadilan Agama adalah masyarakat kelas menengah dan bawah yang harus susah payah untuk membela haknya sehingga berhutang untuk membayar biaya perkara sementara budget Posbakum yang tersedia sangat minim sekali. Benar juga siapapun yang mengelola anggaran Posbakum ini tentunya di Pengadilan Agama harus tetap ada alokasi yang cukup sehingga justice for all dan justice for the poor terwujud di negara ini.
Reply
 
 
# asep dadang pa depok 2012-04-26 18:46
Di PA Depok demikian pula di PA lainnya POSBAKUM kehadirannya di tidak dapat ditawar lagi, karena mayoritas masyarakat pencari keadilan banyak yg kurang mampu baik dari keilmuannya ataupun dari segi kemampuan ekonominya, oleh karenanya kehadiran POSBAKUM sangat diperlukan dan yg paling penting pendanaannya apakah dicantumkan di DIPA setiap Satker atau tidak dicantumkan tetap harus mendapat perhatian khusus
Reply
 
 
# Ilman Hasjim, PA Andoolo 2012-04-26 20:19
Selain karena amanah UU, Posbakum harus tetap ada sebagai bentuk pelayanan oleh negara kepada mereka yang tidak mampu. Akses masyarakat menengah ke bawah akan keadilan menjadi masalah sendiri. Posbakum menjadi solusi tepat apalagi banyak negara telah menerapkan, bukan hanya perkara perdata, tapi juga perkara pidana. Semoga saja, ke depan program ini selalu ada, khususnya di Pengadilan Agama yng selama ini peduli dengan mereka yg ingin mencari keadilan, tapi masih terkendala biaya...
Reply
 
 
# Ridhuan Santoso MSy.Aceh 2012-04-26 20:54
Diharapkan Pos Bakum harus tetap ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kerena pada umumnya masih banyak orang yang buta hukum dan penghasilan masih dibawah Upah Minimun Regional, dan semoga bila dananya di kelola oleh Kemenhum&Ham prosesnya tidak terlalu sulit pencairannya.
Reply
 
 
# Iskhaq - PA Pekalongan 2012-04-26 21:02
Setelah Pak Dirjen Badilag dan Badilum mengemukakan dasar keberadaan Posbakum maka tinggal pelaksanaan dilapangan agar masyarakat pencari keadilan merasakan bahwa keberadaan Posbakum adalah untuk membantu mereka, maka saya setuju dengan pendapat Professor David J McQuoid-Mason yaitu agar persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum dipermudah, sedangkan untuk petugas Posbakumnya juga diperluas karena persyaratan pada Posbakum yang pertama memang agak merepotkan terutama pada daerah terpencil.
Reply
 
 
# Abdul Rahman Salam, MH/PA Banggai Kepulauan 2012-04-26 21:31
Setuju dgn Usulan Pak Dirjen dan Prof David bahwa Posbakum di PA tetap ada dan dibatasi pada masalah 2 yang kompleks sep. Kasus Warisan dan harta bersama karena keterbatasan Anggaran..... :zzz
Reply
 
 
# M.Yusuf Waka PA.Kendari 2012-04-26 23:27
POSBAKUM Exist di PA.Not only I tapi saya kira semua warga PA berekseptasi atas keberlangsungan posbakum, sebab jika tidak pasti akan terjadi kekecewaan yang sangat besar dari pencari keadilan.Menaruh harapan saya kira tidak cukup tetapi butuh perjuangan, dan semoga Ditjen Badilag tidak bosan-bosan memperjuangkan.Maju terus PA
Reply
 
 
# andi muliany hasyim 2012-04-27 03:46
Semoga posbakum tetap ada di PA dan tidak hanya satker yang telah meperolehnya anggaran Posbakum dipertahankan tapi ditingkatkan ke satker yang lain yang belum dapat, karena program ini benar-benar sangat dirasakan manfaatnya dan sangat terbantu bagi pencari keadilan yang tidak pasti statusnya, Mereka akan menyelesaikan masalahnya ke PA sementara tidak berdaya karena keterbatasan ekonomi, maka POSBAKUM SOLUSINYA untuk meringankan bebannya
Reply
 
 
# Syahrial Anas- PA Lubuk Pakam 2012-04-27 05:03
Mengingat bahwa Posbakum bukan saja diminati tetapi sangat dibutuhkan oleh sebagaian besar masyarakat pencari keadilan di PA, maka posbakum memang harus tetap ada di PA. Untuk pelaksanaanya tentu perlu ada kerja sama yang proporsional dan saling mempercayai antar sesama instansi terkait. Harus ada regulasi yang lebih jelas dan tegas dan tidak memberatkan pencari keadilan.
Untuk menjamin terlaksananya proses yang sederhana dan cepat, untuk perkara-perkara tertentu perlu dipertimbangkan adanya pendampingan oleh petugas Posbakum, namun tentunya oleh petugas yang memenuhi standar dan kwalifikasi tertentu, kalau tidak malah akan membuat penyelesian perkara menjadi rumit dan bertele-tele.
Untuk terlaksananya bantuan hukum yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan, saran dan pendapat serta prinsip-prinsip bantuan hokum yang duraikan oleh David haruslah diakomudir. Semoga dengan kerjasama yang baik semua akanberjalan sebagaimana mestinya.
Reply
 
 
# kang ujang ti kawali 2012-04-27 06:13
Siapapun pemegang kewenangan DIPA Posbakum jangan sampai kepentingan para justitiabelen terabaikan. Kalau bisa, Kemenhumham nendelegasikan kewenangan Posbakum kepada lembaga peradilan.
Reply
 
 
# Diah Jatim 2012-04-27 06:20
Posbakum dengan masyarakat sudah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keberadaannya sangat membantu masyarakat pencari keadilan. POSBAKUM HARUS TETAP ADA DAN EKSIS
Reply
 
 
# H. Abd. Rasyid A., MH. PA-Mojokerto. 2012-04-27 06:46
Keberadaan Posbakum di PA sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat ekonomi lemah dan awan terhadap hukum. Oleh itu keberadaannya perlu diperyahankan dan ditambah jumlahnya sehingga makin banyak masyarakat pencari keadilan yg bisa menikmati.
Reply
 
 
# Akramuddin, PA Kendari 2012-04-27 07:33
Bagi kita di Indonesia pemberian bantuan hukum mengacu pada ketentuan dalam Pasal UU No. 16 Tahun 2011 yang antara lain bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Tinggal sosialisasi yang perlu ditingkatkan agar masyarakat yang benar-benar miskin mengetahui program POBAKUM tersebut.
Reply
 
 
# Nadimah PA.Bkl 2012-04-27 08:24
Posbakum harus dan tetap ada di PA demi membantu pencari keadil yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak-haknya depang pengadilan.
Reply
 
 
# # peg.Badilag 2012-04-27 08:31
Kami sangat mendukung Posbakum harus tetap ada di PA, karena banyak wanita yang diperlakukan semena-men oleh sang suami, dengan adanya posbakum mudah-mudahan bisa membantu para isteri yang diceraikan oleh suami dengan semaunya sediri tanpa memikirkan hal-hal lain. semoga Bpk Dirjen selalu dalam lindunagn Allah SWt Amin
Reply
 
 
# Saprudin PA Tigarksa 2012-04-27 08:39
Kami mendukung keberadaan Posbakum harus tetap ada di PA, karena itu sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan terutama masyarakat yang kurang beruntung dan juga itu merupakan amat konstitusi, serta dapat mencegah interaksi langsung antara pencari keadilan dengan pegawai PA.
Reply
 
 
# bs. PA.Maninjau 2012-04-27 08:42
semoga saja undang-undang yang dirumuskan tetap adanya Posbakum di PA,karena kita kasihan melihat para pencari keadilan umumnya orang kurang mampu segala hal, kita berharap kepada semua pihak yang terkait tetap memperhatikan rakyat pedesaan.
Reply
 
 
# s.yanto.tn.PTA-Kendari 2012-04-27 08:44
Sudah seharusnya kalau POSBAKUM itu tetap ada di PA, karena memang selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan di PA, lebih-lebih di PA para pencarikeadilannya adalah kebanyakan masyarakat kls bawah yg jg datang dr daerah pelosok/pinggirian yg kebanyakan pekerjaannya petani buruh/penggarap. Masyarakat Ekonomi Lemah (MEL) beginilah yg berhak untuk menerima bantuan lewat POSBAKUM (prodeo, sidang keliling), mudah-mudahan pihak pengelola dana POSBAKUM dpt memahami hal tsb sehingga persyaratan unt mendptkannya tdk rumit, njlimet dan bertele-tele. Semoga!
Reply
 
 
# Rusliansyah - Nunukan 2012-04-27 09:11
Dengan dana 50 milyar untuk posbakum 2013, maka sejatinya kepentingan masyarakat pencari keadilan akan terakomodir, terlepas dari siapa yang mengelola dana posbakum tersebut. Dan sejatinya, memang, MARI (Badilag atau Badilumtum) tidak perlu terlibat langsung dalam pengelolaan dana posbakum. Serahkan kepada eksekutif dalam hal pengelolaannya. Yudikatif, kalau perlu, hanya dalam hal pengawasannya bersama-sama dengan legislatif. Sekalipun hal demikian ini ada plus-minusnya. Semoga dana yang besar ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh para pencari keadilan.
Reply
 
 
# Sayamah 2012-04-27 11:03
Bandingkan dana 50 milyar dikelola oleh 4 lingkungan peradilan plus pengawasan yg ketat, dengan apabila dikelola oleh 1 badan eksekutif, apa tidak akan jadi lahan (kue) baru? .... :-*
Reply
 
 
# M.Chanif, PTA Makassar. 2012-04-27 09:19
Saya dukung sepenuhnya ide Pak Dirjen yang tetap berusaha POSBAKUM di PA tetap exis, karena landasanya sudah jelas, pengelolaannya harus di tigkatkan, seandainya pilot projek POSBAKUM di PA yang ditunjuk dinilai kurang memuaskan, diharapkan ada TIM dari Badilag untuk membenahinya, yang jelas masyarakat menanggapi POSBAKUM ini sangat antusias, karena dirasakan manfaatnya bagi pencari keadilan yang kurang mampu, terbukti darimpeminat yang di tagetkan 11 ribu tapi peminatnya 35 ribu yang melonjak 300%, ini bisa disrtikan bahwa POSBAKUM di PA tetap harus dipertahankan keberadaanya, malah harus diusahakan anggaran yang dibutuhkan ditambah sesuai kebutuhan. semoga. :lol:
Reply
 
 
# Asmidar PA Ma Bungo 2012-04-27 09:47
kami semua juga berharap pak, agar pos bakum tetap exis, karena mamfaatnya sudah dirasakan selama ini, masyarakat sangat terbantu dan kita semua bahagia melihat mereka dapat perhatian dr pemerintah.tq
Reply
 
 
# Mazharuddin_Balige 2012-04-27 10:07
POSBAKUM gaungnya sj yg besarr...
Kenyataannya belum pernah dirasakan oleh orang daerah....
kecuali hanya dinikmati oleh penduduk kota2 besar saja, ataupun PA Kls I ...
Kapan Kue yg 50 M. itu menetes ke daerah2 ???
Wallahu a'lam bisshawab.... :zzz
Reply
 
 
# R.A. Said 2012-04-27 10:09
Animo masyarakat terhadap POSBAKUM di PA sangat tinggi, olehnya itu harus tetap diperjuangkan keberadaanya, bahkan merata ke seluruh PA. Kami doakan semoga pak Dirjen tetap berjuang untuk itu.
Reply
 
 
# PERADI 2012-04-27 10:18
Berdasarkan hasil evaluasi kami POSBAKUM yang ada sekarang tidak efektip untuk membantu Pengadilan, apabila ditinjau dari segi dana yang besar, lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, karena mereka hanya piket seminggu sekali, dapat honor, kalau ada yang mau konsultasi tetap aja harus ke orang PA yang lebih tahu permasalahan. Kalaupun tetap mau diadakan/dipertahankan harus dievaluasi dan dirubah lagi TUPOKSInya nbiar tidak menghambur-hamburkan dana.
Reply
 
 
# azuardi pa plg 2012-04-28 07:18
Mungkin tidak semua POSBAKUM di PA demikian.

Dalam JUKLAK SEMA NO 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN B yang mengatur petunjuk dan pelaksanaan POSBAKUM sudah sangat jelas mengatur semuanya (silahkan baca dari pasal 7 - 15 Juklak tersebut)

Jika dikatakan Petugas POSBAKUM di PA hanya piket 1 minggu sekali, mungkin itu itu yang perlu dikoreksi kembali. Dalam MoU antara PA Plg dengan POSBAKUM dalam Pasal 5 ayat b dan c disebutkan Petugas POSBAKUM di PA bekerja sesuai dengan Jam Kerja yang ada. Mereka piket dari hari senin s.d jum'at yang artinya Petugas POSBAKUM di PA bertugas “sama dengan jam kerja di Pengadilan Agama”. DI PA Palembang sendiri PERADI menjalin MoU penyelenggaraan Posbakum tersebut.
Reply
 
 
# moh.jatim, Plhri 2012-04-27 10:31
sebaiknya posbakum tidak hanya untuk pengadilan kelas Ia. tetapi juga pengadilan kelas Ib dan Kelas II, untuk membantu orang miskin yang berperkara di PA Kelas IB dan Pengadilan Agama Kelas II
Reply
 
 
# Sayamah 2012-04-27 10:55
Punteen bin maaf, "David" itu orang mana sih? apa dia sudah lama ada di Indonesia dan tahu persis penggunaan POSBAKUM di PA? kalau PA yakin benar, maju terus pantang mundur, pendapat orang asing TIDAK ABSOLUT.
Reply
 
 
# Alimuddin M. Mataram 2012-04-27 13:04
UU no.16/2011 sebenarnya hanya memindahkan/menyatukan pengelolaan dana BH ke Kemenhukham. Itu soal teknis, yang jelas "proses sederhana dan cepat tetap harus dikedepankan" agar dana tersebut tetap bisa dimanfaatkan mereka yang berhak seperti sebelum dipindahkan pengelolaannya. Inga-inga: "jangan terkesan berebut proyek".
Reply
 
 
# Rosyid, PA.Nganjuk 2012-04-27 13:18
Posbakum di PA/PN tetap harus ada karena sangat membantu sekali bagi para pencari keadilan, semoga pemerintah tetap memberikan anggaran buat Posbakum..
Reply
 
 
# Syamsulbahri PA Mks 2012-04-27 13:26
Sangat mendukiung tetap POSBAKUM ada, namun di PA Mks sekarang anggarannya menurun dari tahun lalu, semoga tahun depan bisa lebih meningkat lagi...Amien...
Reply
 
 
# MAME SADAFAL - PA SIDOARJO 2012-04-27 14:45
peran posbakum sebagai salah satu jawaban dalam menjawab kepentingan pencari keadilan khususnya keluarga miskin di pandang masih perlu dipertahankan keberadaannya, meskipun demikian dalam waktu yang sama diperlukan usaha-usaha maksimal dan seimbang dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya pelaksanaan posbakum secara prima. oleh karena secara jujur harus diakui dibeberapa Pengadilan Agama ruang yang tersedia belum memadai, bahkan tidak tersedia.
Reply
 
 
# Mulyadi Pamili, Gorontalo 2012-04-27 16:01
Penyelenggaraan Posbakum di lingkungan PA sudah sangat memuaskan meski perlu beberapa penguatan. Oleh karena itu, jika pengelolaan anggaran Posbakum tidak jelas siapa, maka akan memberikan dampak pula bagi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Reply
 
 
# Faizal Kamil, KPA.Bengkalis 2012-04-27 16:14
Yang paling tepat memang PA. pengguna dana/anggaran Posbakum, sebab mayoritas muslim kita dibawah garis kemiskinan. Terlebih lagi di pedesaan masyarakatnya banyak yang nggak mampu....Lanjjutkan perjuangan !
Reply
 
 
# endang m, pta mataram 2012-04-28 08:50
Keberadaan Posbakum di lingkungan peradilan memang sesuai amanat UU hrs tetap ada, pemerintah harus tetap menganggarkan dana posbakum ini demi membantu masyarakat yg kurang mampu.
Reply
 
 
# Muhdi Kholil Waka PA Kangean 2012-04-28 09:34
POSBAKUM di Pengadilan Agama masih sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang kena masalah hukum pidana maupun perdata, baik di perkotaan maupun di daerah daerah Terpencil dan Kepulauan.Semoga Posbakum tetap berlanjut dan diperbesar Anggarannya pada tahun tahun mendatang, terlepas dari persoalan pihak mana pengelolanya.
Reply
 
 
# Usman S PA Watansoppeng 2012-04-28 19:45
kami sangat berharap agar PA Watansoppeng untuk tahun 2013 mendapat anggaran POSBAKUM masyarakat sering bertanya-tanya tentang anggaran POSMAKUM.
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-04-28 19:58
Ya mudah-mudahan PA tetap punya Pos Bakum, namun rasanya kalau anggaran ada pada orang apalagi dengan adanya Permendagri No. 26/2011, dimana hiubah harus tetap melalui menteri keungan, rasanya lambat atau bahkan sulit PA bisa berbuat, namun demikian, insya Allah disebahagian Pemda sudah ada juga yang siap bantu, karena itu yang penting ikhtiar.
Reply
 
 
# agus gn PA Kuala Tungkal 2012-04-29 05:07
Setuju dg koment agar posbakum tdk hanya di kls I, bahkan pada dasarnya tk penddkan, ekonomi dan melek hukum masy di kls I jauh lebih baik dari kls II. Agar justice for all, jstce for the poor dan eqlty bfore the law benar ada, sebaiknya anggaran itu dishare jg utk kls II.
Reply
 
 
# pengguna posbakum 2012-04-29 15:45
Tugas Posbakum konsul dan membuat draf gugatan untuk org tak mampu ,yg sekarang ada ini tdk efektif diperhatikan datang seminggu sekali sekedar menerima konsultasi tamu yg dtng kePosbakum dan cara kerjanya terkesan mencari-cari yg kuasa ama posbakum ,yang ngetik pengajuan tetap aja org PA,setju posbakum mahasiswa aja sambil belajar dan magang jgn pengacara yg sebetulnya mubazir dan sementra pa berbenah tp posbakum memberi kesannnya jd mahal pengadilan itu.thank
Reply
 
 
# RIDUAN RONIECOPRIN PA.Gunung Sugih 2012-04-29 17:35
Ass. ww
Yth Pak Dirjen, berdasarkan pnglaman kami yg sdh mutasi keliling baik dlm satu provinsi maupun antar pulau yg sekarang di Gunung Sugih (Waka PA) tidak ada kata lain pak POSBAKUM wajibkan ada disetiap PA, sgt memprihatinkan pak sahabat sahabat kita di daerah yg dekat tapi jauh dr PA, dekat hitungan kilometer tapi jauh krn slt ditempuh sarana transportasi sulit jln darat laut atau sungai mereka rata rata hidup pas pasan tp mereka butuh kepastian hkm tatkala mereka bermasalah dgn hkm dlm hal ini ke Pengadilan pak, kami dukung sepenuhnya pak, selamat berjuang, tksh wsslm
Reply
 
 
# Djabir Sasole PA Ternate 2012-04-30 06:53
Negara harus menjamin ;proses pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu,khususnya melalui program POSBAKUM.Itu amanat UU. Persoalan siapa yang memegang kas keuangannya, itu bukan masalah, yang penting prosesnya bisa sederhana, cepat dan jangan bertele-tele.Kasian masyarakat kita...
Reply
 
 
# Hermanto 2012-04-30 07:34
tugas mulia Peradilan agama lewat posbakum dalam membantu masyarakat yg kurang mampu berperkara di pengadilan, mudah2an dengan anggaran sebesar itu dapat menjangkau lebih luas kemudahan2 bagi masyarakat yang ingin menggunakan pos bantuan hukum tersebut.
Reply
 
 
# Moh Nur. PA. Tembilahan 2012-04-30 07:39
Pos bakum di Pengadilan Agama tetap dibutuhkan, karena mayoritas pencari keadilan adalam mereka-mereka di bawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan bantun dalam menyelesaikan persolan yang sedang didapi. Maju terus Pak Dirjen…
Reply
 
 
# PTA Semarang 2012-04-30 07:40
Selama dapat berjalan dengan baik dan efektif sy rasa posbakum tetap diadakan akan lebih berguna... memang kedepannya akan lebih "sulit" tetapi selalu ada jalan untuk sebuag kemajuan
Reply
 
 
# Nurmadi Rasyid, PA.BKL 2012-04-30 07:48
Pos Bakum memang harus tetap ada di Pengadilan Agama, kalu memang selama ini berjalan dengan baik kenapa tidak dipertahankan.
Reply
 
 
# Marzuqi. PTA.Bjm 2012-04-30 08:13
Bila posbakum tetap ada di PA, maka SOP perlu dirumuskan bersama instansi terkaait, sehingga jelas tata kerjanya daan tidak saling merugikan. Wassalaam.
Reply
 
 
# Ali Mhtrm@Tj. Redeb 2012-04-30 08:14
Posbakum, perlu selalu mendapat evaluasi agar keberadaannya tidak hanya sekedar formalitas, sehingga pada tahun akan datang, diharapkan bisa terealisir dan ditargetkan ada pada setiap daerah di Indonesia. :roll:
Reply
 
 
# jamalaba malau KPA Gunungsitoli 2012-04-30 08:14
posbakum harus tetap ada, yang perlu adalah tatacara pengelolaan keuangannya yang , tidak seperti selama ini sangat ruwet, punya dipa sendiri dananya hanya Rp.600.000,- dunia tertawa, sehingga tidak dapat mencapai tujuan yanang sesungguhnya, dan posbakum sudah selayaknya tidak hanaya diperkotaan, trims
Reply
 
 
# Ahmad, PA MTR 2012-04-30 08:22
betul pak Dirjen, Posbakum harus tetap ada di PA, karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu...
Reply
 
 
# Suhadak PA Mataram 2012-04-30 08:27
2 tahun POSBAKUM berjalan, animo masyarakat kelas bawah sangat merasakan, mereka sangat terbantu. saya usul Agar POSBAKUM efektif, hanya PA perkaranya yg minimal 40 perbulan saja yg perlu diadakan. yg jelas POSBAKUM sangat membantu masyarakat.
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-04-30 08:53
sangatlah tepat jika Posbakum tetap berada di PA, karena para pengelolanya dijamin jujur alias tidakdiselewengakan..
Reply
 
 
# uu-pakotatasikmalaya 2012-04-30 08:57
Kalau tidak ada posbakum, pegawai PA akan lebih repot.
Reply
 
 
# Abdul Malik - PA. SoE 2012-04-30 09:52
POSBAKUM merupakan perhatian pemerintah terhadap nasib rakyat miskin, dan itu amanat undang-undang, jadi harus perbakum harus tetap dipertahankan keberadaannya.
Reply
 
 
# thomingzhe badilag 2012-04-30 10:31
banyak masukan dari daerah bahwasanya dengan Kehadiran UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum meskipun sama sekali tidak menghapus ketentuan yang ada pada UU No. 3/2009, No. 49/2009 dan No. 50/2009,” namun sangat merepotkan disisi lain kita yg melaksanakan tetapi anggaran/dana ada pada menhumkam meskipun teorinya mudah tetapi pada prakteknya sulit apalagi menyangkut dana...bisa dibayangkan dri awal kita yg merintis eh sudah berjalan menhumkam yg ngatur dananya weleh weleh weleh...sabar ya boss, semoga Allah SWT memudahkan kita setiap menuju kebenaran..
Reply
 
 
# H.A.Musa Hsb,MH.PA Sidikalang 2012-04-30 11:20
Semoha POSBAKUM tidak hanya dinikmati orang2 dikota Besar saja sementara yang minat posbakum didaerah Kls II juga banyak, tp sampai saat ini masih didominasi Kls IA atau Kls IB, dan diharapkan jangan sampai Anggaran untuk POSBAKUM jadi rebutan oleh orang-orang yang tidak berkompten, Semoga,
Reply
 
 
# Cece Rukmana Ibrahim, PA. Tigaraksa 2012-04-30 18:17
Keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pembuatan Gugatan/Permohonan, mudah-mudahan siapapun pemegang anggarannya tapi POSBAKUM tetap di PA. Karenanya sangat setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh Bpk Dirjen tersebut;
Reply
 
 
# m.Tobri-PA Kuningan 2012-04-30 18:23
Semoga pembuat kebijakan membaca suara hati para komentator badilag net ini. sehingga bisa diambil kesimpulan, bahwa pos bakum sudah dilakasanakan dengan baik dan benar oleh PA sesuai petunjuk yang ada, masalah ada kekurangan sedikit dalam menafsirkan Pasal, wajar saja, sebab pos bakum merupakan program yang baru, tapi sudah bisa dilaksanakan oleh warga PA.
Reply
 
 
# Said, Mahsyar IDI 2012-05-01 08:47
Pertanyaan :
Pak Dirjen, kami tunggu realisasi UU 50 2009 Pasal 60 C., kami Mahsyar IDI kelas II, namun setahu saya Posbakum baru dilaksanakan pada PA ibukota Provinsi.
Salam Sukses untuk kita semua, :)
Reply
 
 
# Hj.Khaeriyah. PA.Kendari 2012-05-03 07:10
Semoga POSBAKUM tetap eksis di PA,,,
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 778 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS