Jumat, 18 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Masalah Wewenang PN dan PA dalam Akta Kelahiran (17/12) PDF Cetak E-mail
Oleh Redaksi Badilag   
Senin, 17 Desember 2012 09:08

Koordinasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama perlu untuk melayani Pengurusan Akta Kelahiran Secara Kolektif

 

Pengurusan akta kelahiran anak secara kolektif di pengadilan bagi mereka yang sudah lewat waktu satu tahun tak semudah membalik telapak tangan. Hakim-hakim Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) tampaknya belum satu suara memandang masalah ini.

Akta kelahiran anak yang sudah melewati batas waktu satu tahun baru bisa diperoleh setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Kewajiban ini jelas tertuang dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pedoman teknis penetapan pencatatan kelahiran itu juga sudah dikeluarkan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri lewat surat edaran (SE).

Ternyata di lapangan, terutama di pengadilan, timbul masalah. Paling tidak, perbedaan pandangan itu terungkap dalam semiloka akta kelahiran yang digelar Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Jakarta, Selasa (11/12) lalu. Seorang hakim Pengadilan Negeri Sigli peserta semiloka itu sampai bersuara agak keras. “Kalau memang Pengadilan Agama mau mengambil alih kewenangan mengeluarkan penetapan akta kelahiran dari Pengadilan Negeri, silakan saja,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Farid Ismail, menjelaskan bahwa selama ini Pengadilan Agama sudah menjalankan kewenangan memproses permohonan itsbat nikah bagi pasangan beragama Islam. Begitu itsbat nikah selesai, pasangan langsung dapat akta kelahiran yang diterbitkan kantor Catatan Sipil. Bahkan, PA sudah mempraktikkan itu sebelum SEMA No. 06 Tahun 2012 terbit. “Sekaligus itsbat nikah dan akta kelahirannya,” jelas Farid.

Pengadilan Agama memang punya kewenangan untuk menelusuri asal usul anak  sebelum mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiram. Kewenangan itu jelas diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Meski permohonan penetapan bersifat volunteer, akta kelahiran tak bisa diterbitkan sembarangan. Sebelum mengeluarkan penetapan, hakim harus memastikan asal-usul anak dalam dokumen permohonan sudah benar. Harus jelas siapa orang tuanya.  Biasanya status perkawinan orang tua dibuktikan dengan buku nikah. Bagaimana kalau pasangan suami isteri tak punya bukti apapun tentang perkawinan? Biasanya mereka diminta membuat permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agar pernikahan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 32 UU Adminduk

Pangkal persoalan bermula dari rumusan Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk. Di sini disebutkan pencatatan kelahiran anak yang sudah lewat satu tahun oleh Dukcapil dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Rumusan ini seolah mengebiri kewenangan pengadilan agama. Padahal bagi anak yang beragama Islam, PA punya kewenangan mengeluarkan penetapan. Pasal 103 Buku I Kompilasi Hukum Islam tegas menyebutkan kewenangan PA untuk mengeluarkan penetapan asal usul anak, yang kemudian menjadi dasar bagi Dukcapil mencatat kelahiran si anak.

Karena pasal itu bisa menimbulkan masalah dalam praktik, ada peserta semiloka yang mengusulkan agar Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk direvisi. Cuma, revisi Undang-Undang bukan pekerjaan mudah.

Dengan penyatuatapan PA dan PN di bawah Mahkamah Agung, sebenarnya tak perlu ada masalah. Menurut Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Cicut Sutiarso, istbat nikah dan akta kelahiran bisa dilakukan dalam satu proses. Terbitnya SEMA No. 06 Tahun 2012, kata dia, bisa menjadi jalan keluar.

Nani Zulminarni, Koordinator Nasional PEKKA, berpendapat koordinasi semua pemangku kepentingan menjadi kunci pelaksanaan layanan akta kelahiran secara kolektif atau gratis bagi anak yang pencatatan melampaui batas waktu satu tahun. Dalam pelaksanaan sidang keliling, harus hadir PN dan PA, petugas Dukcapil, BRI, pos, dan saksi.

Di Karawang, misalnya, koordinasi itu telah memperlihatkan hasil. Menurut Hj. Rokhanah, Ketua Pengadilan Agama Karawang, sepanjang 2011, tersedia dana 300 juta untuk menyelesaikan 1.500 perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di 30 kecamatan. Di sini, pengajuan penetapan pencatatan kelahiran ke PN harus disertai bukti nikah orang tua atau penetapan itsbat nikah dari PA.

Jadi, tidak akan ada masalah jika PA dan PN duduk satu meja dan menyamakan persepsi. Yang paling penting kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik.

Sumber: Hukum Online

TanggalViewsComments
Total6706416
Jum. 1860
Kam. 1770
Rab. 1660
Sel. 1560
Sen. 1460
Ming. 1340
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Rusliansyah - PA Nunukan 2012-12-17 09:59
Pasal 32 UU No.3/2005 sebenarnya sudah benar, dan tidak perlu ada anggapan bahwa PA akan mengambil-alih kewenangan PN dalam hal penetapan akta kelahiran bagi anak yang melebih batas waktu 1 tahun.
Karena yang dimaksud UU ini adalah kelahiran anak yang orang tuanya mempunyai Buku Nikah.
Kalau orang tuanya tidak mempunyai buku nikah, dengan kata lain kalau orang tuanya menikah di bawah tangan, UU ini tidak menjangkau sampai ke situ.
Di sinilah kewenangan PA yang berbicara.
Dan itu bukan berarti mengambil-alih kewenangan PN.
Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa acara pemeriksaan perkara penetapan akta kelahiran yang lewat batas waktu 1 tahun, seharusnya juga dapat diterapkan di PA untuk perkara itsbat nikah massal. Artinya:
1. Boleh sidang hakim tunggal;
2. Boleh permohonan secara kolektif karena biasanya didanai oleh pemda setempat.
3. Boleh melakukan pemanggilan secara kolektif.
Mungkin MARI perlu juga memberikan jalan keluar dari permasalahan itsbat nikah massal ini, yang banyak terjadi di PA-PA.
Reply
 
 
# taza 2013-04-18 14:03
:-* sebenarnya kalau itsbat nikah walaupun secara massal, status anaknya bisa terakui karena penetapan itu berlaku surut sepanjang anak2 tersebut lahir setelah tanggal nikah yang ditetapkan, namun bagaimana jika para pelaku nikah siri ikut nikah massal, bukan itsbat nikah massal lo.kalau nikah massal ga pake sidang,tapi melkukan tajdid nikah alias akad nikah baru dan tanggal nikahnya ya saat nikah massal itu terjadi,,la kalau gini gimana donk pengajuan itsbat asal usul anak2nya yg telah lahir sebelum tanggal nikah masal itu. apakah berarti akta nikah masal itu gak berguna utk kepentingan anaknya donk, hanya utk kepentingan ortu pribadi agar nikahx tercatat.
Reply
 
 
# Drs.HAM.HSB,MH PA Sidikalang 2012-12-17 16:05
Pasal 32 UU No.3/2005 sebenarnya sudah benar, dan tidak perlu ada anggapan bahwa PA akan mengambil-alih kewenangan PN dalam hal penetapan akta kelahiran bagi anak yang melebih batas waktu 1 tahun.Dan kalau ada persmasalahan MARI harus turun tangan jangan sampai ada anggapan PA mengambil alih wewenang PN. kalau memang diberikan untuk PN Monggo dan kalau ke PA ya silahkan yang penting kepentingan pencari keadilAN JANGAN DIJOLIMI TKSH
Reply
 
 
# uten@pabarru 2012-12-17 21:01
Pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, kalau akta tsb tdk ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan yg kemudian dapat diterbitkan akta kelahiran oleh Catatan Sipil. Berdasarkan pasal 63 UU No 1 Thn 1974 yang dimaksud pengadilan yaitu pengadilan agama bagi yg beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya. Pasal 49 UUPA telah jelas menyebutkan bahwa penetapan asal usul seorg anak adalah kewenangan PA dlm bidang perkawinan. Kalau dikaitkan dgn pasal 32 ayat 2 UU No 23 Thn 2006 ttg adminduk, terdapat adanya indikasi mengkebiri kewenangan PA karena yg dimaksud penetapan oleh pasal tsb adalah penetapan asal usul anak dan untuk memperoleh penetapan tsb sdh jelas PA yg beragama Islam dan PN bagi non Islam. Dalam beberapa penetapan yg dikluarkan oleh PN dalam hal akta kelahiran, dasar hukum yg diterapkan adalah pasal 55 UU No 1 Thn 1974, padahal pasal tsb adalah dasar hukum penetapan asal usul anak. Oleh karena itu perlu kiranya untuk merevisi dgn menambah kalimat pd pasal 32 ayat 2 UU Adminduk yaitu "penetapan PN bagi non Islam dan PA bagi yg beragama Islam". Jika hal tsb terjadi, maka tidak akan terjadi dualisme diantara para penegak hukum khususnya para hakim PN & PA serta masyarakat pencari keadilan tdk akan kebingungan karena persoalan akta kelahiran adalah sangat penting bagi masyarakat.
Reply
 
 
# ekasekti 2012-12-18 06:24
Kog setelah sidang itsbat nikah langsung dpt akta kelahiran ? Bukannya itu dua hal yg berbeda, sidang itsbat ya dptnya pengesahan atas pernikahan, baru selanjutnya atas anak2 yg lahir dr pernikahan itu punya bukti asal usul pernikahan bisa mengajukan permohonan akte terlambat, demikian yg saya pahami, pertanyaannya dgn bunyi uu spt itu apakah itu diartikan sbg kompetensi relatif dan apakah dukcapil bs menolak pencatatan akte terlambat seandainya penetapannya dr PA dan bukan PN sbgmn bunyi uu ?, demikian
Reply
 
 
# LABIBUN 2013-04-16 08:53
Pertanyaannya kenapa kalo sudah dikabulkan itsbat nikah, lgsung bisa penetapan anak?,,,ya karena putusan itsbat nikah itu BERLAKU SURUT termasuk status anak terakui.kalau pelaku nikah massal yang berniat melegalisasi nikah sirinya, mereka dapat buku nikah tapi anaknya tidak terakui karena akibat hukum nikah massal tidak berlaku surut- artinya status anak dan termasuk harta bersama selama nikah siri tidak terakui kalau tidak mengajukan itsbat asal usul anak.
Reply
 
 
# iliyansyah 2012-12-18 08:17
setuju intinya MARI adalah peradilan yang AGUNG harus melihat kebutuhan masyarakat bukan prestise anak kandungnya yang suka mencari cari masalah. Kalau bapak sudah bicara anak harus tunduk dan legowo
Reply
 
 
# Drs. Mame Sadafal. MH Kediri Kab 2012-12-18 09:03
Pelayanan Masyarakat harus di kedepankan, terutama kaitanya dengan sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat awam banyak yang tidak mengetahui dan memahami gimana proses memperoleh akta kelahiran menurut pasal 32 uu no 3 tahun 2006 tersebut.
Reply
 
 
# M Abduh A Ramly 2012-12-19 13:47
Saya telah mengabulkan penetapan asal usul anak dan dalam amarnya memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan hal tsb kepada Dukcapil setempat untuk dicatat dan dikeluarkan kutipan akta kelahirannya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 44 (2) UU No. 1/1974 dan pasal 103 (1), (2) dan (3)KHI. (penetapan ini pada tahun 2010).
Reply
 
 
# Arqom Pamulutan-Riau 2012-12-20 07:34
Sebaiknya PA dan PN melakukan saja apa yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, kan beres... gitu aja kok repot (kata alm. Gus Dur).
Reply
 
 
# Khairul Muhadi-PA Kisaran 2012-12-28 10:34
Sebaiknya MA-RI perlu turun tangan dalam hal ini.... :lol:
Reply
 
 
# anwaruddin, kupang 2013-01-03 12:30
Istilah itsbat nikah dan asal usul anak yang sangat terkait erat dengan nasab sahnya seorang anak dalam hukum Islam bagi masyarakat muslim merupakan kewajiban hukum, jangan kliru anak orang lain masuk nasab kita, demikian juga sebaliknya.

Nabi Muhammad pernah ditegur Allah karena menasabkan anak anggkatnya Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad.

Mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak yang berumur lebih 1 tahun adalah tujuan mulia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai amanat UU No.1/1974 dan UU.No.23/2006 tentang kewenangan PA apa PN dapat dilihat dalam UU.No.7/1989 yang diamandemen terakhir dengan UU.No.50/2009. Sayangnya banyak UU baru yang saling tumpangtindih sehingga prakteknya menjadi bias semua merasa berwenang, kalau menguntungkan masyarakat syukur Alhamdulillah, kalau membingungkan, Na'udzubillah. ide awalnya dalam konsideran UUPA yang beragama Islam ke PA selainnya ke PN semoga segera menjadi klir, jangan masyarakat menjadi korban.
Reply
 
 
# SUHARDI, MALANG KAB. 2013-01-06 08:05
LANDASAN FILOSOFIS PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN (BAGI YANG TERLAMBAT MENCATATKAN) EX.PASAL 32 UU.NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINDUK DAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK EX.PASAL 55(2) UU.NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWIAN SEBENARNYA SAMA, YAITU BAHWA PENETAPAN NASAB DAN ASAL USUL SEORANG ANAK HARUS BENAR, KARENA PENETAPAN TERSEBUT MEMBAWA KONSEKWENSI HUKUM YANG LUAS DAN SANGAT MENDASAR, SEHINGGA HARUS MELIBATKAN PENGADILAN KARENA DI PENGADILAN INILAH FORUM YANG TEPAT UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN NASAB DAN ASAL USUL ANAK, SEKALIGUS SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN ADANYA MANIPULASI DATA TERKAIT DENGAN MASALAH TERSEBUT.SESUNGGUHNYA SECARA SUBTANTIF DAN FUNGSI ADALAH PARALEL ANTARA PENETAPAN PENCATAN KELAHIRAN DENGAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK.SEHINGGA BAGI JUSTIABELEN YANG BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN KARENA TERLAMBAT MENCATATKAN ADA DUA ALTERNATIF, YAKNI MELALUI LEMBAGA PENETAPAN ASAL USUL ANAK EX.PASAL 55 UU.NO. 1 TAHUN 1974 ATAU MELALUI PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN EX.PASAL 32 UU.NO.23 TAHUN 2006.
Reply
 
 
# Fauzi-PA Giri Menang 2013-01-10 17:53
Perlu dilakukan uji materi ke MK ni....(khusus pasal 32) UU no. 23 tahun 2006
Reply
 
 
# ayep SM PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-01-12 16:59
Semoga dengan banyaknya komentar bisa menjadi alasan untuk ditinjau ulang.
Reply
 
 
# m.kahfi PA Klaten 2013-02-06 12:41
Prosedur yang sudah berjalan memang Kantor catatan sipil akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai buku nikah setelah orang tua dari anak ybs menunjukkan penetapan dari Pengadilan bagi yang musllim tentu Pengadilan Agama dengnan pengesahan/penetapan asal usul anak dan bagi non muslim tentu dari PN penetapannya.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 901 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS