Rabu, 23 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)
PENGUMUMAN :
Revisi Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (18/7)
PENGUMUMAN : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Alokasi Pagu DIPA 04 | (18/7)
PENGUMUMAN : Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 H | (18/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 15 | (17/7)
PENGUMUMAN : Majalah Peradilan Agama Edisi 4 (Juli 2014) | (15/7)
PENGUMUMAN : M
aintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Jika Ingin Remunerasi Naik, Jangan Remehkan Opini Publik (8/3) PDF Cetak E-mail
Kamis, 08 Maret 2012 03:43

Jika Ingin Remunerasi Naik, Jangan Remehkan Opini Publik


Jambi l Badilag.net

Upaya reformasi birokrasi yang telah dan sedang dilakukan lembaga peradilan akan terkesan sia-sia apabila berita-berita negatif mengenai perilaku aparat peradilan masih sering muncul.

“Kita tidak boleh meremehkan opini publik. Meskipun sudah banyak kemajuan yang kita raih, kalau publik memberikan opini negatif terhadap kita, maka kita dianggap kurang berhasil melakukan reformasi birokrasi. Ini juga berdampak pada remunerasi,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, di PTA Jambi, Rabu (7/3/2012).

Di hadapan para hakim tinggi, pejabat dan pegawai PTA Jambi, Dirjen Badilag mengatakan bahwa publik akan memberikan opini yang positif apabila aparat peradilan tidak melakukan penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan yang prima.

“Jangan remehkan hal-hal kecil. Bisa jadi yang kita anggap remeh itu sangat sensitif buat masyarakat, khususnya pencari keadilan,” tandasnya.

Dirjen Badilag mencontohkan apa yang ditulis Ahmad Cholil—hakim PA Bekasi sekaligus mahasiswa Melbourne University—di Suara Pembaca badilag.net. Dalam tulisan berjudul “Malu, Hakim Tidak Sensitif!” itu terungkap bagaimana perilaku kurang patut yang dilakukan majelis hakim dalam persidangan.

“Para hakim peradilan agama wajib membaca tulisan itu,” Dirjen Badilag menegaskan.

Dalam kesempatan ini, Dirjen juga mengabarkan bahwa Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya akan segera diaudit oleh Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).

“Audit terhadap pengadilan dilakukan secara acak. Jadi siap-siap saja,” ujar Dirjen.

Tim pengaudit mengumpulkan data dengan cara mereview dokumen, observasi, wawancara dan menyebar kuesioner.

Adapun fokus audit adalah delapan area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011.

Ke-8 area perubahan itu adalah Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan); Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Semua diberi bobot 10, kecuali penataan sistem manajemen SDM dan peningkatan pelayanan publik yang diberi bobot 20,” Dirjen menjelaskan.

“Saya percaya, apabila kita telah melaksanakan program-program kita selama ini, ditambah dengan disiplin plus tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan, insya Allah yang 70 persen itu jadi 100 persen,” ungkap Dirjen.

Namun ia buru-buru menambahkan, “Tapi kita harus kompak. Tidak hanya di wilayah Jambi saja. Tidak hanya di satu lingkungan peradilan saja.”

(hermansyah)

TanggalViewsComments
Total893894
Sel. 2230
Sen. 2160
Ming. 2050
Sab. 1930
Jum. 1840
Kam. 1740
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# maharnis pta jayapura 2012-03-08 05:57
dari timur indonesia menghimbau teman-teman seprofesi senasib dan sepenanggungan di peradilan agama agar meninndak lanjuti ajakan pak dirjen di PTA Jambi untuk senantiasa menyikapi opini publik dengan memberi contoh yang baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan,berupaya melaksanakan repormasi birokrasi dengan sungguh-sungguh sehingga kita lolos dalam audit nantinya amin
Reply
 
 
# Muhdi Kholil ,,Drs,SH,MA,MM Waka PA Kangean Kangean 2012-03-08 06:25
Apapun dan bagaimanapun opini publik bagi kita adalah sangat penting untuk kita berintropeksi dan memperbaiki diri atas kinerja dan pelayanan kita sebagai badan/lembaga publik. Saya sangat setuju dengan Pak Dirjen agar opini publik itu menjadi menu dan sarapan kita sehari-hari dalam melaksanakan tupoksi, jangan malah alergi dan menutup diri; karena dari sinilah kita bisa memperbaiki diri, semoga BISA dan Mari KITA BISA ! amin.
Reply
 
 
# masruri syah 2012-03-08 06:35
betul sekali,jangan remehkan opini publik sekecil apapun, aparat pengadilan harus mempunyai idealisme, dimana aparat peradilan sebagai pelaksana keadilan yang sekaligus sebagai pelayan kepada mayarakat pencarikeadilan harus betul-2 sensetif terhadap hal yang berkaitan dengan pengadilan, aparat peradilan khususnya hakim nyaris tidak boleh salah. Jangan lupa terlebih dahulu harus ada niat melakukan ibadah, dengan niat ibadah kita selalu berbuat baik dalam hal apaun dan kepada siapapun.remunerasi 100% segera terwujud, SEMOGA. AMIN. Masruri Syah.
Reply
 
 
# M.Yusuf Waka PA Kendari 2012-03-08 07:05
Setuju pak,kalau kita ingin tetap eksis maka setiap pimpinan,hakim dan aparat peradilan tidak boleh meremehkan opini publik, sebaliknya kita harus sensitif atau selalu ada keresahan jika ada hal-hal yang negatif dialamatkan kepada PA.Semoga audit Pengadilan oleh Tim RB berjalan dengan baik.
Reply
 
 
# basirun PA. PAniai 2012-03-08 07:15
mindset birokrasi peradilan selayaknya
terus berubah, karena ketika konsep weber tentang birokrasi sesungguhnya meletakkan kerja-kerja birokrasi menjadi lebih rasional. bukan meletakkan subyek, manusia sebagi robot mekanik, yang pada akhirnya tak memiliki sensitifitas publik, apalagi berfikir terbuka
Reply
 
 
# Tatang Std PA Smrda 2012-03-08 07:16
"Al-Ujratu bi qadr al-masyaqqah" Ketika kita telah memperlihatkan prestasi, tunduk dan patuh serta mejalankan ketentuan peraturan yg ada, insyaAllah imbalan (remunerasi 100%) akan datang juga
Reply
 
 
# Syafii Thoyib, PA Bantul - DIY 2012-03-08 07:17
Opini publik untuk institusi kita, yakni Pengadilan Agama, akan selalu bernilai positif, manakala kita semua berprilaku sejalan dengan 7 (tujuh) nilai utama Badan Peradilan, yaitu : Pertama, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Kemandirian Institusional & Kemandirian Fungsional); Kedua, Integritas dan Kejujuran; Ketiga, Akuntabilitas; Keempat, Responsibilitas; Kelima, Keterbukaan; Keenam, Ketidakberpihakan; Ketujuh, Perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Sumber : Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035). Ayo..., semangat kawan...!!!
Reply
 
 
# Ali Fikri-PA.Taikmalaya 2012-03-08 07:29
Reformasi birokrasi terhadap Aparat Peradilan Agama sebagai pelayan publik harus dibangun mentalnya, terkadang kita lupa bahwa kita adalah Lembaga Penegakan Hukum dibidang Hukum Islam, maka wajib hukumnya aparat Peradilan Agama harus mental yang Ber Akhlaqul Karimah, jujur dan berani.

contoh tulisan oleh kang Kholil adalah sebagian kecil, ke depan memang harus introspeksi dan harus mau dikoreksi demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. masih banyak contoh2 yang kurang baik dan bahkan memalukan, saatnya membuka wawasan menuju Hakim yang tanggap, tangguh dan tangkas Semuanya demi kemaslahatan kita bersama.
Reply
 
 
# asep dadang pa depok 2012-03-08 07:34
remunerasi akan terjadi dari 70% menjadi 100% apabila telah melaksanakan program-program MA/Badilag ditambah dengan disiplin plus tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan, smg perjuangan ini dapaqt terwujud dengan segera amin
Reply
 
 
# Ibrahim Ahmad Harun-PA Masohi 2012-03-08 07:36
Dirjen Badilag mengatakan bahwa publik akan memberikan opini yang positif apabila aparat peradilan tidak melakukan penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan yang prima.

“Saya percaya, apabila kita telah melaksanakan program-program kita selama ini, ditambah dengan disiplin plus tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan, insya Allah yang 70 persen itu jadi 100 persen,” ungkap Dirjen.
Reply
 
 
# H. Abd. Rasyid A., MH. PA-Mojokerto. 2012-03-08 07:45
Reformasi Birokrasim(RB) yang telah dan sedang dilakukan di lembaga peradilan diakui telah membawa banyak kemajuan, terutama bagi pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM serta pendisiplinan aparat peradilan.

Apabila ditemukan adanya oknum aparat peradilan yg berperilaku negatif hendaknya tidak digeneralisir bahwa itulah potret aparat peradilan. Namun demikian, harusnya setiap aparat peradilan (khususnya Peradilan Agama) berprilaku terpuji dan menjadi suri teladan bagi yang lain.

Mudah2an perilaku segelintir oknum aparat peradilan yg berprilaku tidak terpuji atau tercela tidak menjadi batu sandungan untuk terwujudnya remunerasi 100%. Mari kita bekerja dg baik dan profesional sesuai aturan yg ada.
Reply
 
 
# Drs.H.Fathur Rohman Ms.MH. 2012-03-08 07:57
Insyaallah siap diaudit, semoga sesuai yang diharapkan kita bersama...
Reply
 
 
# Alimuddin M.Mataram 2012-03-08 08:00
Audit kinerja mutlak HARUS dilakukan, makanya kita WAJIB bersiap diri, tetapi seharusnya bukan baru sekarang, karena pasti kelabakan. Tuntunan untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan sudah cukup bertubi-tubi, terutama dari pusat. Semoga kita lulus dalam uji petik Audit Kinerja nanti. Amin!
Reply
 
 
# KAMALI Singarajapa 2012-03-08 08:09
Saya pribadi BERPENDAPAT bahwa "Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)" merupakan KUNCI POKOK kesuksesan kita semua.
Reply
 
 
# Asni Falah PTA BDL 2012-03-08 08:20
ajakan Pak Dirjen Badilag untuk selalu memperhatikan opini publik meski hal itu dianggap kecil oleh sebagian aparat PA, mesti kita perhatikan. Memang kita juga tidak harus serta merta menindak lanjuti kritikan publik bahkan menyalahkan, kkita pelajari kritikan tsb, kemudian kita bekerja sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai Tupoksi.

Apabila telah terpenuhi pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya, masih ada yang kritik kekurangan kita, kita harus legowo, karena kita bukan sebagai lembaga pemuas tuntutan publik, tetapi dituntut untuk bekerja profesional dan proporsional.
Reply
 
 
# Ayip-PA.Tasikmalaya 2012-03-08 08:20
Kasihan kepada pegawai yang sudah sungguh-sungguh bekerja, yang sebenarnya dari ukuran penilaian seharusnya sudah mendapatkan hak remunerasi 100%, ternyata harus terhambat oleh sebagian pegawai lainnya yang belum memenuhi standar untuk itu.

Ini adalah kedzholiman yang besar karena berarti telah mengambil hak orang lain, bahkan mengambil hak keluarganya yang senantiasa mengidamkannya. Meskipun bisa diyakini untuk aparat peradilan,khususnya peradilan agama selalu mendasarkan pekerjaannya pada ibadah dan keikhlasan.
Reply
 
 
# Steven_PTA.PaLu 2012-03-08 08:21
berapapun remunerasinya... patut disyukuri... coba liat para pegawai honorer di instansi lain... kasian... gaji 300rb itupun biasanya diterimanya nanti 3 bulanan... tapi semangatnya gak surut dalam bekerja... "bang Remun" gak dibawa mati...
BAROKALLAH FIIKUM
Reply
 
 
# Nursal-PA Muara Bungo 2012-03-08 08:39
Selamat datang Pak Dirjen Di PTA Jambi memang berbagai opini publik terhadap badan peradilan, hal itu bagian dari kontribusi menuju yang lebih baik lagi. Himbauan Pak Dirjen tsb menjadi perhatian kita semua...
Reply
 
 
# M.A. Pamulutan-PA.Kerinci 2012-03-08 08:39
Setuju pak Dirjen, memang betul jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil sebab kadang-kadang hal-hal kecil inilah yang akan menggelincirkan kita. fa 'alaa barakatilaah.
Reply
 
 
# Zulkiram, MS.Kota Banda Aceh 2012-03-08 08:40
Assalamu`alaikum. Pengakuan tulus Pak Nurhadi Sekretaris MARI 'Badilag luar biasa`, semua prestasi Badilag perlu dipertahankan dan ditingkatkan. hanya saja sesuai dengan pernyataan Pak Dirjen Badilag MARI “Tapi kita harus kompak, ... Tidak hanya di satu lingkungan peradilan saja.” Peradilan Agama Insya Allah Kompak dan terus meningkatkan prestasi kerja karena bagi jajaran Badilag kerja adalah Ibadah, nah bagaimana dengan lingkungan Peradilan yang lain ?. Terus amat terasa bagi saya kenapa ya jajaran Peradilan Agama saja yang sering dan selalu serta bersemangat ganda dengan kata remunerasi ?, apakah kita saja yang butuh remunerasi ? Wassalam.
Reply
 
 
# Yang Ariani-Padangsidimpuan 2012-03-08 08:45
Mari persiapkan diri untuk di audit, demi remunerasi 100%....insya Allah makbul...aamiin
Reply
 
 
# Abd. Rahman Salam, MH/PA Banggai Kepulauan 2012-03-08 08:46
NILA SETITIK BISA MERUSAK SUSU SEBELANGA,satu atau lebih hakim yg bermasalah bisa menghambat Ribuan HAkim yang Jujur dan tdk menerima suap OH DIMANA KEADILAN, ini bkn kesalahan terstuktural ttp oknum. Hai Kawan yg masih suka menerima titipan, suap DST..SADARLAH /BERTOBATLAH Nasib YANG MULIA masih terkatung-katung karena perbuatan anda :zzz
Reply
 
 
# Fadlah Mardiyah-PA Padangsidimpuan 2012-03-08 08:47
Remunerasi 100 % harapan semua aparat terutama di lingkungan PA, jd persiapkan diri untuk di audit agar kita semakin sejahtera dan bisa meningkatkan kinerja
di masa yang akan datang
Reply
 
 
# syekh Sanusi PA-Jakbar 2012-03-08 08:47
yang jelas kita bekerja lurus dgn niat ikhlas jihad fi sabilillah, jujur dan profesional. jgn sampai terulang lagi kasus spt yg diutarakan oleh shbt Ahmad Cholil..

Adapun klu rejeki remunerasi 100 prsen..ya itu memang sdh sehrsnya kita terima.
Reply
 
 
# abdul Paniai 2012-03-08 08:49
Kan sudah ada tim audit khusus, bukan masyarakat (tanda kutip),
karna masyarakat akan selalu menilai dibawah nilai yang wajar. Tapi Kalau sudah tim audit menilai wajar dan pantas...!, maka berarti harus dan sudah waktunya...
:-)
Reply
 
 
# Dedy Aprianto_PA.Pbr 2012-03-08 08:52
Remunerasi adalah tanda terima kasih Negara kepada Pegawai Badan Peradilan yang telah memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan..
jadi, marilah kita timbulkan rasa malu apabila kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan,tetapi kita masih saja menuntut remunerasi agar di jadikan 100%..
Reply
 
 
# Abdurrahman Alwi PA.Sengeti 2012-03-08 08:54
Opini Publik itu penting, baik bernada positif ataupun negatif selama itu dalam koridor yg konstruktif, karena munculnya opini publik adalah suatu bukti bahwa publik peduli dan turut mengawasi reformasi peradilan yg sedang bergulir.
Opini Publik ibarat cermin diri bagi lembaga peradilan, cermin yang melukiskan sisi mana yang perlu kita benahi...
Semoga kedepan kita dapat tampil lebih bersih dan elegan....
Reply
 
 
# sudarmin PA-Sorong 2012-03-08 08:56
semoga apa yang di dengun2kan tentang perbaikan kesejahteraan dapat menuai hasil tapi jangan sampai kita lalai memberikan pelayanan kepada publik belum maksimal.. kami salut buat pak Dirjen yang begitu antusias memberikan motipasi kepada jajarannya.
Reply
 
 
# J.Arman / PA Tnk 2012-03-08 08:59
Opini publik seyogianya menjadi salah satu elemen kontrol bagi perbaikan dan peningktan kinerja PA. Adanya opini publik menunjukan perhatian,kecintaan dan harapan yang besar dari masyarakat kepada PA,semoga...Amiin
Reply
 
 
# rohimah pagrt 2012-03-08 09:08
Betul sekali jangan meremehkan opini publik dengan memperhatikannya kita dituntut untuk berusaha memperbaiki kekurangan kearah yang lebih baik lagi.semoga kt mampu mengikuti perubahan menuju peradilan yang agung.
Reply
 
 
# Moh Zuhri PA Purwodadi 2012-03-08 09:12
Mari kawan kita bekerja yang baik dan professional, di samping bernilai ibadah, juga menambah nilai rupiah kita
Reply
 
 
# Alimuddin M.Mataram 2012-03-08 09:13
Di era demokrasi dan keterbukaan informasi serta globalisasi... opini publik hampir-hampir menjadi 'hakim/penentu'. Makanya kita harus selalu waspada (taqwa), supaya kita terlepas dari vonis sang 'hakim'.
Reply
 
 
# Drs.Lisman.SH.MH PA Tebing Tinggi Medan 2012-03-08 09:18
Remon bukan menjamin orng baik tetapi bagaimana ia bisa bekerja baik bila perutnya lapar, sementara tetangga sebelah mendehem kekenyangan, tetapi lebih baik lagi, apabila Iman kuat penghasilan pun kuat semoga kita bahagia dunia akhirat.
Reply
 
 
# DH PTA Banten 2012-03-08 09:20
Harapan untuk mendapatkan remunerasi yang maksimal (100%) memberi konsekuensi logis terhadap sikap dan etos kerja yang harus dijadikan standar bagi aparatur peradilan. Jika masih terjadi penyimpangan atau penyelewengan tugas maupun kewajiban, mungkin harapan yang ada jauh panggang dari pada api. Setuju dengan p Dirjen, kita jangan cepat puas dengan pencapaian yang ada apalagi kl pencapaian itu hanya'karya' sebagian dari kita, ditambah opini publik yang masih 'ragu' terhadap kinerja kita. Oleh karenanya, kekompakan, soliditas, dan profesionalitas menjadi kunci agar harapan kita cepat tercapai.
Reply
 
 
# KAMALI Singarajapa 2012-03-09 15:26
:D Dan aku sangat setuju dengan apa yang disampaikan bu Dedeh Hotimah ini. Ayo mb Dedeh aku juga menduikungmu...
Reply
 
 
# nasir luwuk 2012-03-08 09:31
smg bang remon 100 % segera terwujud untuk menambah kesejahteraan kita warga peradilan, masih kita berbenah diri untuk hal itu.
Reply
 
 
# Amiruddin,PA.Barru 2012-03-08 09:35
Saya setuju pendapat Bapak Dirjen "Opini Publik jangan remehkan" karena secara eksternal mempengaruhi harkat dan martabat Pengadilan dimata masyarakat, dan di lingkungan Pengadilan mudah-mudahan tidak ada yang seperti dilingkungan perpajakan yang sudah tinggi remunerasinya masih tetap dibayarkan dan semakin bertambah aparatnya yang mempunyai rekening gendut
Reply
 
 
# Hardinal PTA Jypura 2012-03-08 09:46
Benar menurut Pak Dirjen "kita harus kompak. Tidak hanya di wilayah Jambi saja. Tidak hanya di satu lingkungan peradilan saja.” Bila publik memberikan opini negatif terhadap kita, maka kita dianggap kurang berhasil melakukan reformasi birokrasi. Ini juga berdampak pada remunerasi. Dalam hal ini, agaknya masih relevan pepatah klasik "karena nila setitik rusak susu sebelanga,". Waspadalah ...!!!3x (kata Bang Napi)
Reply
 
 
# Muhammad Hasbi PA Balikpapan 2012-03-08 09:55
Opini publik yang positif memang susah diperoleh tetapi opini publik yang negatif mudah terjadi kalau tidak hati hati, marilah kita semua mengawal Peradilan Agama menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dengan memberi teladan yang baik saling menasihati, tidak ada penyimpangan dan tingkatkan pelayanan masyarakat serta melaksanakan program program Dirjen selama ini, maka opini publik yang positif kita raih dan remonerasi 100 % kita dapat Insya Allah.
Reply
 
 
# askonsri 2012-03-08 09:57
Aparat peradilan agama selalu berusaha membuat yang terbaik demi semuanya tetapi harus di ingat kita tidak sendiri kita empat bersaudara kalau salah satunya berbuat yang tidak baik maka kita juga akan kena imbasnya. remon yang sudah bertahun tahun masih 70 persen.
Reply
 
 
# m.Tobri-PA Kuningan 2012-03-08 10:16
“Kita tidak boleh meremehkan opini publik........ setuju Pak, semoga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, begitu pula sebaliknya masyarakat pencari keadilan merasa puas, terhadap pelayanan yang kita berikan. senyum sapa yang tulus kita berikan kepada semua pencari keadilan, insya allah akan bisa mengurangi beban perasaan sakit mereka.
semoga kita bisa memberikan yang terbaik demi tercapainya Badan Peradilan Yang Agung. insya allah bisa.
Reply
 
 
# ahid Lampung 2012-03-08 10:43
opini publik juga bagian dari kontorl kita,setuju dengan ungkapan pak Dirjen "jangan diremehkan", namun untuk meminimalisir opini negatif, maka bekerjalah dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
Reply
 
 
# Akramuddin, PA Kendari 2012-03-08 10:47
Sangat bijaksana bila aparat peradilan senantiasa memperhatikan opini publik yang benar-benar menyentuh rasa keadilan, kepastian dan kemanfaaan hukum, karena itu Profesionalitas para penegak hukum sangat diperlukan untuk dapat memilah opini publik tanpa harus mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam upaya melaksanakan penegakan hukum.
Reply
 
 
# Admin, PA Muara Enim 2012-03-08 11:03
Kita sangat setuju, kalau opini publik harus diperhatikan, jangan diremehkan dan diabaikan, sebab ini merupakan awal pengenalan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan dan institusi Mahkamah Agung RI
Reply
 
 
# Suryadi PA. Sengeti 2012-03-08 11:13
sangat sependapat dgn kesimpulan di atas "jgn remehkan opini publik". Opini publik mrupakan slh satu instrumen pencitraan. Baik atau buruknya seseorang atau istitusi terkadang diakibatkan karena opini publik. karena itu mari kita laksanakan arahan pak Dirjen untuk membuktikan keberhasilan dan prestasi krja kita, shingga pada akhirnya akn tercipta "opini publik" yg baik pula terhadap institusi kt.
Reply
 
 
# fathullah..MS. meureudu 2012-03-08 11:35
opini publik ada dua kmungkinan "objektif dan Subjektif"..akan ttpi kt sbg pelayan masyarakat tntunya kt hrs brusaha utk melakukan yg terbaik utk masyarakat, sgb bntuk "pelayanan prima" utk itu opini publik hrs kt hargai sgb bntuk kritisi trhdp kinerja kt yg blm maksimal, tp smoga harapan kt mnjadi knyataan bukan angan2. Bravo Badilag.....
Reply
 
 
# Ridwan Alimunir PTA Jambi 2012-03-08 11:37
Trims pak dirjen. insya Allah teman-teman akan ingat, apalagi dengar langsung dari bapak. Semua untuk kami, mengapa tidak mau, dan kalau ada, mungkin lupa dan atau tidak mengerti sama sekali. Seperti kata bapak, keikhlasan sangat penting supaya Allah selalu memberikan binmbingan
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-03-08 11:41
Kalau persoalan moral seperti adanya hakim selingkuh akibat jauh dari pasangannya oleh sebab itu kiranya pola mutasi harus benar2 diperhitungkan...jangan dipersulit..
Reply
 
 
# aha 2012-03-08 11:51
Opini publik salah satu kontrol bagi kita, tingkatkan kesadaran masing-masing, bekerja dengan ikhlas dan jangan lupa berdo'a pada yang kuasa
Reply
 
 
# Anwar Saleh,Waka PA Atambua 2012-03-08 12:45
Sangat saya setuju, bahwa upaya RB yang telah, dan sedang dilakukan oleh kita semua warga pengadilan,akan sia-sia apabila kita ini sebagai aparat peradilan masih sering muncul opini negatif oleh karena itu harapan saya mari kita bertekad dan membuang jauh-jauh hal-hal negati tersebut.
Reply
 
 
# Chrisnayeti, Badilag 2012-03-08 12:48
Banyak orang berusaha mengatakan kekurangan kita, tapi kadang kita selalu menutup hati dan bahkan mencoba menutup mata. Pada hal begitu sulit orang tersebut untuk sanggup sampaikan kekuranagan itu guna perbaikan kepada yang lebih. Jadi sekarang kita harus lebih banyak belajar untuk legowo ketika ada suara miring untuk segera dikoreksi dan diperbaiki.
Reply
 
 
# Dodi pa. cms 2012-03-08 12:48
Asslm. Wr. wb. insya alloh kita akan selalu berjuang meningkatkan kinerja seoptimal mungkin. wassalam
Reply
 
 
# chazim m Surakarta 2012-03-08 13:19
tapi kalau tidak diimbangi oleh teman2 yang lain dengan kinerja yang sama, mungkin masih harus menunggu lebih lama...
Reply
 
 
# Ali Mhtrm@Tj. Redeb 2012-03-08 13:32
Opini publik memang menimbulkan citra baik dan buruk suatu lembaga, apalagi lembaga peradilan.
Tetapi tidak boleh terjebak hanya oleh opini publik semata, sebab apabila bekerja dilakukan dalam rangka membangun citra positif atas publik maka pada saatnya nanti akan menjatuhkan sendiri, setelah tahu kebenarannya.
Reply
 
 
# # H.M.Idris Abdir - PA Atambua NTT # 2012-03-08 13:52
Salut atas arahan bapak Dirjen, bahwa "kita harus kompak" di seluruh lingkungan peradilan dalam melaksanakan program-program yang sudah ada. Dampak negatif yang akan terjadi apabila kita tidak kompak atau ada aparat yang melakukan penyimpangan/pelanggaran, maka dipastikan akan terjadi malapetaka,remunerasi yang diharapkan menjadi 100% malah diturunkan, bahkan bisa saja dihilangkan (kembali pada O% ), bukankah pepatah mengatakan : "Nila setitik akan merusakkan susu sebelanga"
Reply
 
 
# djazril darwis.babel 2012-03-08 13:56
djazril darwis.babel.Mari kita camkan dan renungkan himbauan Pak Dirjend ini, lalu bersiap dan mempersiapkan diri sesuai dengan posisi kita.Insya Allah.....
Reply
 
 
# Ridhuan Santoso MSy.Aceh 2012-03-08 14:03
Kita tidak boleh alergi dengan adanya opini publik, Mari kita Bekerja keras, bekerja ihklas dan bekerja cerdas semoga apa yang kita harapkan segera terwujud yaitu Pengadilan yang Modern dan Agung.
Reply
 
 
# Desy @PA. Bengkulu 2012-03-08 14:08
baik buruknya opini publik tentang kinerja kita, tetap memberikan dampak positif bila dijadikan cambuk membangun
Reply
 
 
# Rijal Mahdi Pariaman 2012-03-08 14:10
Memang dalam kehidupan di dunia ini, kecerdasan sangat diperlukan, akan tetapi ada yang lebih diperlukan lagi, yaitu ketajaman. Ketajaman emosional dan ketajaman spritual. Apabila emosional sudah dimeneg, yakinlah opini masyarakat yang negatif tidak terdengar lagi, mari kita respek dengan ajakan Pak Dirjen tersebut.
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-03-08 14:41
Semoga stigma masyarakat terhadap aparat peradilan positif, namun bagaimanapun hakim harus sensitif relevan dengan kesejahteraannya..
Reply
 
 
# Akira, PTA Bengkulu 2012-03-08 15:01
Amin... semoga hasil audit nantinya dapat meningkatkan remunerasi menjadi 100 persen...tentunya kita harus siap-siap dari awal..
Reply
 
 
# irihermansyah@yahoo.co.id 2012-03-08 16:25
Sesungguhnya, jika moral semua aparat sudah sehat disertai komitmen dan kemampuan yang memadai, maka untuk memenuhi himbauan Pak Dirjen tersebut tidaklah terlalu sulit, namun sayangnya ternyata masih saja ada berita yang mencuat tentang bobroknya mental aparat, meski jumlahnya tidak banyak tapi cukup membuat rasa keadilan masyarakat terkoyak, sehingga opini negatip belum bisa terhapus di mata publik.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-03-08 19:04
Opini publik sangat penting untuk kita perhatikan dan direspon dengan bekerja, bekerja dan bekerja yang maksimal terlebih dalam hal MEJA INFORMASI dan PELAYANAN PUBLIK sebagai salah satu 7 Program Prioritas Pembaruan Peradilan Agama.
Semoga respon positif kita aparat PA terhadap opini Publik dapat terus digelorakan dan ditingkatkan. AMin !
Reply
 
 
# Subai, SH. PA Tsm. 2012-03-09 08:49
Sebelum di audit pihak eksternal seharusnya setiap satker adakan audit internal...jalankan pengawasan dengan ketat, apalagi barometernya sudah jelas maka ukuran standar reformasi birokrasi dapat tercapai..remonirasi 100% hal yg pasti jika sudah melakukan itu...
Reply
 
 
# Syahrial Anas - PA Lubuk Pakam 2012-03-09 10:56
Sepatutnya memang kita meranungkan. Sekecil apapun lobang yang tidak seharusnya di sebuah kapal, sangat berpotensi menenggelamkan sebuah kapal yang besar, apalagi lobangnya dengan jumlah yang banyak.

Sering pula Sepercik api atau sebuah puntung rokok mampu menimbulkan kebakaran besar dan dahsyat yang meluluhlantakkan sumber kehidupan. Semoga kita semua aparat peradilan dapat dengan bijak menyikapi warning bapak Dirjen. Amiin.
Reply
 
 
# Hafid Abuaedah-PA-Makale 2012-03-09 09:00
Mari kita smua bersiap diri utk menghadapi Tim audit Penjamin Kualitas bentukan pemerintah, smoga kita lolos, Amin 3 x
Reply
 
 
# MROISAR PAKDR 2012-03-09 09:02
Walau bagaimanapun kita harus siap diaudit, karena dengan diaudit kita menjadi tahu, itulah sebenarnya kita itu seperti itu.
Reply
 
 
# Tahrir-PA.Kebumen 2012-03-09 10:57
Memang, orang jatuh pada saat berjalan itu bukan harus tersandung oleh batu yang besr, tapi orang jatuh justru kerikil-kerikil kecil. Artinya yang kecil itu bukan harus kita abaikan, siapa tahu yang kecil itu justru akan memberikan makna yang besar. Yang paling penting bahwa kita itu harus memahami Tupoksi kita masing-masing dan melaksanakannya dengan optimal dan maksimal.
Reply
 
 
# daswir tanjung pta bdg 2012-03-09 16:30
patut opini publik itu kita jadikan instropeksi diri, kalau kita sama - sama mau remonirasi itu meningkat, kenirja harus ditingkatkan, mindset wajib dirubah bahwa disiplin itu bukan datang dan pulang tepat waktu, tetapi tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu. perkataan dan perbuatan harus seirama, KPTA sering melakukan sidak ke PA,agar bisa melihat apa adanya, kalau terdapat pelanggaran, langsung diberikan sanksi keepada ybs.
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-03-09 19:00
Betul pak dirjen, sekecil apapun opini publik itu harus segera diperhatikan, ditangani dan kalau bisa lansung diselesaikan, tanpa menunggu perintah atasan, karena dengan cara ini lah, mereka merasa terayomi dan terlayani dengan baik, karena itu kuncinya tetap pelayanan.
Reply
 
 
# sumar pta lampung 2012-03-09 19:10
aparat peradilan senantiasa selalu memperhatikan opini publik jika mau maju
Reply
 
 
# Abu Amar, PTA Kendari 2012-03-10 16:51
Sekecil apapun penyimpangan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, adalah termasuk amal negatif yang akan dinilai oleh masyarakat. Maka jangan mengharap remunerasi 100 %, jika kita tidak mampu meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.faman ya'mal mitsqaala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mitsqaala dzarratin syarran yarah.
Reply
 
 
# endang m, pta mataram 2012-03-11 08:41
Kita bertekad, bhw peradilan agama hrs maju dan lebih baik dari yg ada saat ini. Tapi penilaian publik thd PA jangan dipandang sebelah mata, karena apabila publik menudingnya dg tudingan yg negatif, meskipun yg positif lebih banyak, yg mencuat ke permukaan pasti yg negatifnya itu, ibarat kata pepatah "nila setitik bisa merusak susu sebelanga".
Reply
 
 
# muslim pta pekanbaru 2012-03-11 15:11
Jika yang ditanam padi pasti yang tumbuh padi. Jangan berharap tumbuh padi bila yang ditanam bukan padi. Begitulah opini masyarakat kaepada yang kita lakukan.... :roll:
Reply
 
 
# Abu Syamuel 2012-03-11 17:30
"kita harus kompak"...tetapi yg paling penting, bagaimana tehnik atau trik pimpinan agar bawahan dpt kompak...

seharusnya pak dirjen mengevaluasi pimpinan PA/PTA (wakil dan ketua), yg sudah 2 thn memimpin, tapi belum dpt membuat bawahan menjadi kompak...hampir dpt diyakini bhw pimpinan tsb otoriter dan hny mementingkan dirinya saja, oleh karenanya hrs dipertimbangkan utk dimutasikan...gimana respon pak dirjen?
Reply
 
 
# Paskinar Said PTA Jypr 2012-03-12 07:37
:lol: Kita mengakui bahwa opini publik masih menganggap dunia peradilan belum berpihak kepada rakyat kecil. Hukum masih tajam kebawah dan tumpul keatas. Opini seperti ini sudah sama-sama kita simak melalui birita-berita yang disiarkan oleh media massa baik elektronik maupun cetak.

Pendapat saya sebagai mana Pak Dirjen, hal ini sangat masuk akal akan bisa menjadi batu sandungan bagi MA untuk meningkatkan remunerasi dari 70% menjadi 100%. Tapi untuk membangun opini yang positif tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak elemen-elemen penegak hukum yang terkait.

Tapi kita tidak boleh putus asa, yang penting satukan tekad kita dengan "Ibdak binafsih". Kalau semua elemen di MA telah sama-sama menyatakan tekad Ibdak binafsih untuk menjadikan lembaga yang kita cintai ini menjadi suatu lembaga yang bersih saya rasa opini masyarakat yang selama ini miring terhadap dunia peradilan akan berubah menjadi suatu yang positif. Mudah-mudah remunerasi kita bisa meningkat menjadi 100%.
Reply
 
 
# H.RM.Zaini PTA Bandung 2012-03-12 08:31
Mari kawan-kawan di Peradilan Agama agar kita menindak lanjuti ajakan Bapak Dirjen di PTA Jambi untuk senantiasa menyikapi opini publik dengan memberi contoh teladan yang baik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan serta kita harus berupaya melaksanakan reformasi biokrasi dengan sungguh-sungguh, sehingga kita berhasil nantinya dari audit Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Amin Ya Rabbal 'Alamin.
Reply
 
 
# Tmr Gitu Looh 2012-03-12 08:32
Implenetasi dari Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011, yang berupakan kebijakan pemberlakuan harus searah dan harmoinis dengan blue print peradilan satu atap yang berupakan kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan dalam upaya melaksakan Reformasi Birokrasi untuk menuju rumah perubahan.....

akan tetapi didalam realisasi fakta dan kanyataannya...masih terdapat fenomena-fenomena yang secara internal didalam melaksanakan kebijakannya....terutama dalam hal kinerja yang diemban oleh aparatur peradilan satu atap ini masih ada ketidak puasan dari para pencari keadilan didalam mendapatkan kepastian hukum terutama mengenai perkara prodeo (yang katanya bebas biaya untuk yang orang miskin..faktanya ?), masalah eksekusi (masih terlihat para pihak merasa tidak puas dan tidak mau menyerahkan hak pihak lain secara suka rela ?, masalah surat gugatan (masih ada para pihak yang tidak dapat membuat surat gugatan (buta huruf)dan gedung pengadilan yang terlalu mewah mengakibatkan pencari keadilan merasa takut.....!

Kebijakan pemberlakukan Reformasi Birokrasi untuk mengarah kerumah perubahan .....kebijakan-kebijakan inilah yang harus teralisasi dengan sebaik-baiknya...
Reply
 
 
# Nurdin PA Subang 2012-03-12 09:17
Betul sekali Pa Dirjen,, makanya bpk jangan repot2, apabila ada aparat peradilan Agama baik itu Ketua, hakim, panitera pengganti,juru sita pengganti, dan seluruh karyawan Pengadilan agama, yg terindikasi melakukan hal2/perbuatan tercela ( pelanggaran moral, segera tindak tegas, berikan sanksi Hukuman yg seberat2nya sesuai dengan pelanggarannya, jangan melihat siapa dia,?? siapapun yg berbuat salah tindak saja, AGAR TIDAK MENGHAMBAT yg lain ( mereka yg baik ), karena selama ini masih terdengar celetukan2 diantara kami, masih ada orang yang bersalah (diketahui umum, tapi malah mendapat jabatan,,, mari kita TEGAKKAN KEADILAN TERHADAP DIRI KITA, lingkungan kita,, biar opini itu terjawab dengan adanya hukumam bagi mereka yg salah,,,
Reply
 
 
# rina_kusumaning, skh 2012-03-12 09:28
pernah ada datang pihak berperkara mau ambil penetapan waris. dia ke meja tiga tapi ternyata penetapannya belum nyampe meja tiga padahal sudah lama perkara selesai, maka petugas mencari PP-nya, tapi tidak ketemu karena PP-nya lagi main tenis. orang itu lalu marah dan berkata: "ENAK YA KERJA GINI. HARI JUMAT MAIN TENIS, SABTU MINGGU LIBUR".

Saran atau masukan saya, sebaiknya selama hari kerja Senin-Jumat hakim dan pegawai dilarang keras bermain tenis. PTWP hanya boleh beraktifitas pada Sabtu Minggu.
Reply
 
 
# Ali Hamdi PA. Giri Menang Lobar 2012-03-12 10:23
Dengan tidak meninggalkan opini Publik, kayaknya yang harus di perjuangkan adalah Remon itu pencairanya lewat Dirjen masing-masing, biar kelihatan siapa sebenarnya yang tidak butuh remon dalam lingkup MA ini.
Reply
 
 
# umi-pajb 2012-03-12 11:14
Sebagai lembaga publik wajar kita harus memperhatikan opini publik
Reply
 
 
# Mangudin PA Krui 2012-03-12 11:43
Opini Publik sebagai social control harus betul2 diperhatikan, sebeb publik tidak akan menilai negatif jk kita sdh benar2 baik.Ibarat pepatah "Tak ada asap jk tdk ada api".
Reply
 
 
# itna- PA.Gng Sugih 2012-03-12 11:50
Kita patut bersyukur karena masyarakat banyak masih memperhatikan kinerja kita dg cara memberikan kritikan melalui opini yg disampaikan, n kritikan tsb membuat kita terpicu untuk meningkatkan kinerja n berbuat yg terbaik sbg pelayan publik...selamat bekerja smoga sukses sgalanya...
Reply
 
 
# Lisdar PA.Muara Bulian 2012-03-12 12:18
Tiap manusia mempunyai mutiara pesona dalam dirix,keindahan itu akan terpantul kembali kepada kita saat kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada sesama,hargailah masyarakat terutama pencari keadilan jangan sampai salah langkah,sikapi warning Pak Dirjen semaksimal mungkin,agar terhindar dr opini yg negatif.
Reply
 
 
# h.masruri, plk 2012-03-13 08:20
hargailah masyarakat terutama pencari keadilan jangan sampai salah langkah,sikapi warning Pak Dirjen semaksimal mungkin,agar terhindar dr opini yg negatif.Opini Publik sebagai social control harus betul2 diperhatikan, sebab publik tidak akan menilai negatif jk kita sdh benar2 baik.
Reply
 
 
# umi-pajb 2012-03-13 10:30
Saya tertarik dgn opini pak Abu Samuel , kalau disatu kantor panseknya tidak mampu menciptakan keharmonisan dalam bekerja dan tidak dapat diteladani dan tdk tanggap dgn opini publik sebaiknya diberi kesempatan memimpin tidak lebih dari 2 tahun. Dan masa itu sudah lebih dari cukup. Cukup menyakitkan bagi yg merasakan.
Reply
 
 
# Moh.Fadli PA Kalianda 2012-03-13 12:36
Justru dr opini publik itu kt akan menget hsl kinerja kita yg sebenarnya kalau aparat Pengadilan yg berbicara msh banyak opini publik meragukan tp apabila publik yg berbicara kita yakini kebenarannya, ini bs di buktikan dg adanya sidak yg sekarang sedang berjalan para PA masih ada yg ketakutan. Mari sgr optimalkan kinerjka kita menuju peradilan yang modern dan Agung.
Reply
 
 
# Iskandar Raja Badilag 2012-03-15 15:11
Jika ingin remunirasi naik 100 % ada baiknya TUPOKSI dilaksanakan oleh ahlinya atau kata lain Standar Oprasional Prosedur dilakukan oleh ahlinya serta peningkatan kinerja baik perorangan maupun secara kelembagaan
Reply
 
 
# riswan pa maninjau 2012-03-15 19:09
Kita setuju dg apa yang dikatakan pak dirjen agar opini publik jangan diabaikan, tapi kita juga harus waspada terhadap opini publik yg testruktur dan terencana sengaja diciptakan untuk mengobok-obok lembaga peradilan' untuk menjawab semua itu MARI KITA TUNJUKAN KEPADA PUBLIK KINERJA KITA YANG BAIK DAN SELALU MEREFORMASI DIRI DAN KELEMBAGAAN KITA AGAR BERADA PADA JALUR YG BENAR!
Reply
 
 
# .Amir Razak PTA Manado 2012-03-15 20:10
Mudah2an tiem audit kinerja tidak terlalu lama dalam melaksanakan tugasnya, karena dengan hasil audit yg positif tsb dr tien akan mempunyai peran yg sangat penting dlm memberi jawaban terhadap opini publik (yg neganif)karena suatu hal mustahil untuk menghilangkan opini yg negatif karena setiap suatu perkara yg terselesaikan musti ada pihak yg merasa tidak puas dan dr sinilah sumber munculnya opini, dan tampa kekompakan dr kita semua sangat sulit utk mewujudkan harapan bpk Dirjen, semoga
Reply
 
 
# Khaeril R. PTA.Palu 2012-03-15 20:18
Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyakat pencari keadilan harus profesional dilandasi keihalasan dalam melaksanakan tugas agar bernilai ibadah, bukan karena mengejar remon 100 %, pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan suatu kewajiban sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat, opini positif atau negatif adalah hak masyarakat sebagi kontrol sosial atas pelayanan yang diterimanya.
Reply
 
 
# syamsulhadi. PA.Gunungsitoli NIAS 2012-03-16 22:46
Audit terhadap delapan area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011. merupakan cara mewujudkan peradilan yang berkualitas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan...dan pada akhirnya OPINI MEREKA lah yang menjadi barometer dalam rangka perubahan remunerasi dari 70% menuju remunerasi 100%......Amin....
Reply
 
 
# Isolih/PA. Cms 2012-09-05 13:52
Kita semestinya memiliki sensitifisme thdp opini publik, kalau dalam istilah agama kita, kita hrs memiliki ghiroh, sekecil apapun itu/ meskipun pahit dirasakan kita hrs sensitif, krn itu akan menggugah kita dari keterlenaan, akan menggugah kita untuk lebih bergairah lagi dalam bekerja, yg buahnya hal-hal yg positif akan kita raih, smg saja, aamien.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 603 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS