Sabtu, 23 Agustus 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Resensi Buku Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (oleh: Abdul Halim, SHI.) PDF Cetak E-mail
Oleh endah purnamasarii   
Rabu, 21 Oktober 2009 18:19

Peradilan Agama dalam konstitusi Baru

(Resensi Buku: Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia karya Dr. Jaenal Aripin, MA)

Image Judul : Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia
Disertasi Dr Jaenal Aripin, MA
Pengarang : Dr. Jaenal Aripin, MA.
Penerbit : Kencana
Tahun Terbit : September 2008
Tebal : 578 Hal

Oleh: Abdul Halim, SHI.


Reformasi tahun 98 memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali bidang hukum. Empat kali amandemen UUD 1945 cukup memberikan gambaran betapa perubahan tersebut terjadi secara mendasar, yaitu pada level konstitusi. Dalam tatanan konstitusi baru pasca amandemen, paradigama pembagian kekuasaan (devision of power) yang menjiwai UUD 1945 pra amandemen berubah menjadi paradigma pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tegas dalam konstitusi baru.

Dalam kondisi seperti inilah, Peradilan Agama, Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai sejarahnya yang unik ingin dipotret secara lengkap oleh Dr. Jaenal Aripin, MA. dalam bukunya Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Dikatakan unik, karena keberadaanya yang selalu mengundang pro dan kontra, pasang surut dan naik turun dalam sejarah peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan karakteristik keislamannya yang inheren dalam peradilan ini.

Oleh karena adaptasinya dengan iklim politik di Indonesia yang berwujud dengan kolonialisme pada abad ke-17, konsep Negara bangsa (nation state) pada awal abad ke 20, benturan peradaban (clash of civilization) pada akhir abad ke 20 serta demokrasi dan Negara hukum diawal abad 21, yang mengharuskan ia selalu beradaptasi dengan kondisi dominan tersebut karena ia bukan merupakan bagian dari konsep-konsep modern yang baru itu.

Sebagai sebuah buku yang berasal dari desertasi pada program pasca sarjana UIN syarif Hidayatullah Jakarta, karya ini tentu memiliki ciri-ciri umum layaknya sebuah karya ilmiah serius layaknya sebuah disertasi  dengan halaman yang tebal, kerangka teoritik yang banyak, dan sumber pustakanya yang cukup lengkap.
Dr. Jaenal berhipotesis bahwa perkembangan eksistensi peradilan agama (sebagai sebuah system) lebih dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat muslim ketimbang faktor politik hukum, meskipun tetap saja faktor politik hukum tak bisa dilepaskan dari dinamika sejarah panjang peradilan agama, terlebih lagi Indoensia adalah merupakan negara hukum yang jelas-jelas  dinamikanya berubah sedemikian rupa setelah terjadinya reformasi.

Sebagai sebuah eleman kekuasan kehakiman sedikit banyak berpengaruh pada eksistensi peradilan agama, kemudian ia melontarkan pertanyaan, apakah benar dinamika politik masa reformasi memberikan pengaruh signifikan terhadap peradilan agama, atau justru tidak memberikan pengaruh apa-apa?

Beranjak dari hipotesis ini, dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara Dr. Jaenal memulai mengupas  permasalahan dengan Bab pendahuluan yang mengulas tentang kaitan peradilan agama dan latar belakang reformasi, dan kaitannya dengan problem eksistensi, serta uraian tentang kajian-kajian akademis terdahulu yang  mengupas permasalahan tentang peradilan agama serta bingkai keilmuan, metode dan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitiannya ini.

Ada beberapa teori besar yang digunakan Dr. Jaenal dalam membahas masalah posisi dan eksistensi Peradilan Agama dalam system kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah teori trias politika dan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang diungkapkan oleh John Locke dan Montesquieu.  Sebelum reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945, sistem kenegaraan kita memang sudah memiliki elemen-elemen dasar trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasan yudikatif, namun fungsi-fungsi idealnya tidak berjalan efektif mengingat begitu kuat dan dominannya unsur kepemimpinan eksekutif di zaman presiden Soeharto, sehingga pada masa ini sistem kenegaraan kita dikenal dengan system pembagian kekuasaan (division of power) yang tumpang tindih.

Pasca reformasi sistem pembagian kekuasaan ini (division of power) dirombak sedemikian rupa mengarah pada sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) sehingga fungsi-fungsi kelembagaan Legeslatif dan Yudikatif bisa berjalan mandiri, kuat dan efektif sebagaimana mestinya.

Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan kehakiman) pada era reformasi mengarah pada upaya membentuk system peradilan mandiri dengan apa yang dikenal dengan one roof system atau system peradilan satu atap. Sebelumnya empat lingkungan peradilan secara teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung namun secara organisasi finansial berada dibawah departemen yang berbeda, Departemen Kehakiman untuk peradilan umun dan  peradilan tata usaha negara, Departemen Pertahanan dan Mabes TNI untuk peradilan militer dan Departemen Agama bagi peradilan agama.

Sistem peradilan satu atap menghendaki semua lembaga peradilan baik secara teknis yudisial maupun organisasi finansial berada di bawah pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Proses peralihan kekuasaan ini meskipun berat tetap berjalan dengan lancar, kecuali peradilan agama yang proses peralihannya sedikit mengalami perdebatan panjang, Departemen Agama dan MUI pada awalnya tidak mau melepaskan peradilan agama karena muatan-muatan historisnya yang panjang dan sangat melekat dengan umat Islam, mereka menghawatirkan ciri-ciri khas peradilan Islam ini akan memudar dan akhirnya hilang, namun anehnya, mayoritas aparatur peradilan agama sendiri sebagaimana diwakili para ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia menghendaki penyatu atapan dilakukan dengan segera, alasan yang mendasarinya adalah masalah finansial yang terkait dengan pengelolaan peradilan agama itu sendiri yang dianggap sangat tidak memadai  untuk sebuah system peradilan yang modern dan mandiri selama dibawah Departemen Agama.

Tentu permasalahan ini tidak bisa ditujukan pada kurangnya perhatian Departemen Agama terhadap peradilan agama, hal ini lebih disebabkan pos anggaran yang sangat terbatas pada masa-masa sebelumnya.(hal.302).

Teori besar selanjutnya adalah tentang Demokrasi dan Negara hukum. Bila merujuk pada teori ini  apa yang terjadi  dengan peradilan agama  tersebut diatas menurut Dr. Jaenal sudah sangat sesuai, terutama biila dilihat dari satatus dan kedudukannya. Pemisahan kekuasaan negara merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya demokrasi dan terciptanya supremasi hukum dalam sebuah negara hukum. Karena itu status dan kedudukan peradilan agama  ketika sudah berada dibawah struktur kekuasaan kehakiman, merupakan wujud nyata dan tuntutan yang harus ada dari negara demokrasi dalam rangka menciptakan supremasi hukum, mengingat intervensi eksekutif secara struktural sudah dieleminir.(hal.493).

Lebih intens dalam pembahasan tentang detail-detail peradilan agama Dr. Jaenal menggunakan teori tiga elemen sistem hukum (three elemens law system) yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman yang meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Pada bagian struktur hokum, di era reformasi peradilan agama mengalami penguatan kelembagaan yang semakin mengokohkannya sebagai sebuah peradilan yang mandiri dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dilihat dari aspek ini jelas peradilan agama status dan kedudukannya sudah kuat sebagai pelaksana kekuasaaan kehakiman sebagaimana peradilan-peradilan lain, dengan demikian  tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadiran peradilan agama dalam system kekuasaan kehakiman. peradilan agama adalah pranata konstitusional.

Menjalankan peradilan agama menjadi tanggung jawab dan kewajiban konstitusional. Karena itu, penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan ini merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan akan terjadi. Terkait dengan substansi hukum, di era ini upaya untuk melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah dilakukan, yakni menjadikan KHI  sebagai materi rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama, meskipun undang-undang ini belum disyahkan, akan tetapi tetap terus digodok dan disempurnakan.

Sedangkan dalam aspek Budaya Hukumnya,buku ini menitikberatkan pada peranan dan profesionalitas hakim sebagai ujung tombak peradilan dalam pelaksanaan hukum, mengingat kewenagan baru dalam ekonomi syari’ah sehingga kebutuhan akan keterampilan dalam penanganan terkait perkara ini cukup mendesak, selain itu keterbatasan materi hukum mengharuskan hakim untuk bisa selain menerapkan hukum juga menemukan hukum (rechtssvinding) atau bahkan membentuk hukum (rechtsschepping).

Bagi Dr. Jaenal Kuat dan kokohnya  status peradilan agama di Indonesia ternyata disebabkan oleh karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia daripada rekayasa dan upaya pihak struktural. Kalaupun ada usaha dari pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan prilaku masyarakat. Dari penelitiannya ini Dr. Jaenal menelurkan sebuah teori baru yang dia sebut sebagai cultural exixtence theory sebagai teori temuan, difinisi dari teori ini adalah bahwa kokohnya keberadaan (existence) peradilan agama lebih disebabkan karena dorongan social dan budaya (cultural).

Dalam pengertian luas, secara cultural, peradilan agama merupaka sui generis bagi umat islam Indonesia. Ia ada (eksis) karena terkait dan/atau dipengaruhi oleh kultur/budaya masyarakat muslim Indonesia. Sepanjang masyarakat muslim Indonesia ada; patuh dan taat, serta tunduk menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang itu pula  peradilan agama akan tetap ada (eksis), meskipun seandainya pihak  penguasa berusaha menghapuskan peradilan agama baik secara  politis maupun hukum melalui peraturan perundang-undangan, namun peradilan agama akan tetap ada yakni dalam bentuk quasi peradilan.

Begitulah review singkat terhadap isi dari buku yang cukup penting ini, meskipun cukup lengkap buku ini memiliki beberapa kekurangan, sebagaimana sebuah buku yang berasal dari sebuah disertasi, tumpukan tentang pembahasan teori-teorinya saja memakan lebih dari separo halaman buku ini, dan dalam pembahasannya pengulangan-pengulangan teori-teori tersebut tak terhindarkan, padahal dalam permasalahan ini hal-hal yang cukup menarik adalah bagaimana hikayat dibalik sebuah peristiwa itu terjadi, seperti pada bagian yang paling menarik bagi saya untuk disimak adalah pada Bab 17,18 dan 19 tentang proses penyatuatapan peradilan agama ke mahkamah agung.

Pro dan kontra dalam proses ini tidak terekam oleh publik, dan sedikit banyak dikuak oleh Dr. Jaenal, mungkin karena tertutupi oleh hingar bingar politik pada waktu  itu. Tak seperti ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada saat itu pro dan kontra terjadi dalam debat publik yang cukup meluas dan terbuka sebagaimana terekam dengan baik dalam buku Peradilan Agama  dalam wadah Negara Pancasila: Dialog RUUPA karya Drs.H. Zuffran Sabrie.

Selain itu kesimpulan yang ditelurkan dari penelitian ini (contribution to knowledge) yang menyatakan bahwa eksistensi peradilan agama sangat tergantung pada aspek budaya masyarakat muslim dalam menjalankan hukum Islam (cultural exixtance theory) juga masih belum terlalu kuat bagi saya untuk mematahkan teori-teori sebelumnya, Daniel S Lev misalnya yang menyatakan aspek politik yang lebih menentukan. Dalam aspek Hukum materil (legal substance) mungkin iya, tapi dari segi eksistensi kelembagaan (legal structure) menurut saya aspek politik yang menentukan.

Terlepas dari sedikit kekurangan diatas, sama sekali tak mengurangi arti penting buku ini dalam diskursus mutakhir dan aktual tentang peradilan agama khususnya dan hukum islam pada umumnya dalam konsepsi ketatanegaraan yang konstitusional di Indonesia. Selamat membaca!

TanggalViewsComments
Total587118
Jum. 2260
Sel. 1920
Sen. 1890
Ming. 1720
Jum. 1520
Kam. 1430
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# H. Abdullah B. 2009-10-22 14:31
untuk memberikan dan menambah wawasan aparat peradilan agama, lebih-2 lg bagi mereka yg relatif baru menjadi aparat peradilan, sepatutnya membaca buku tsb. begitulah lika-likunya peradilan agama. berbahagialah kita menjadi aparat peradilan agama, dg segala plus-minusnya kita syukuri dan ni'mati kondisi sbgmn yg kita rasakan saat ini. buku tsb dapat dijadikann sbg cerminan untuk menatap masa depan lembaga peradilan agama yg dihormati dan bermartabat di negeri tercinta ini. amiin
Reply
 
 
# Hikmat Mulyana 2009-10-22 17:21
Referensi tentang Peradilan Agama bertambah lagi, semoga bermanafaat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lika-liku Peradilan Agama di Indonesia. Selamat !
Reply
 
 
# Abu Fadlullah 2009-10-22 21:12
Semakin kokohnya eksistensi Peradilan Agama harus di imbangi dengan propesionalitas, integritas aparatnya, sehingga terwujud hukum yg berkeadilan bg yg mendambakannya. Standing applaus for Mr. Abdul Halim Lukman
Reply
 
 
# ridwanfauzi 2009-10-23 16:12
buku ini wajib dimilki dn dibaca
Reply
 
 
# Samsul Bahri, S.HI 2009-10-23 23:43
Sejarah peradilan agama memang sangat panjang, namun bukan berarti peradilan Agama sekarang adalah peradilan yg paling ideal. Kita harus terus berupaya tuk mengevaluasi ke dalam bagaimana seharusnya peradilan Agama yg ideal. Buku ini bisa memberikan pandangan kepada aparat peradilan Agama kemana peradilan Agama ini ingin kita bawa nantinya. Standing applaus for Abdul Halim, S.HI.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA.Painan 2009-10-27 14:02
Buku ini patut kita miliki dan dibaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Peradilan Agama. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita terhadap peradilan agama. Amin! (pakmas70@yahoo.co.id in Painan City)
Reply
 
 
# PA Tembilahan 2009-10-27 14:17
Eksisistensi Peradilan adalah salah satu wujud dari eksistensi Agama Islam di Indonesia, tapi keberadaannya kadang dicurigai..sampai dengan sekarang. Peradilan Agama yang notabene pada hakekatnya adalah lembaga peradilan yang pertama di Indonesia, sudah sepatutnya, menjadi kawal depan dalam menegakkan reformasi hukum di Indonesia yang kita cintai ini. Menurut saya, buku ini sudah patut untuk dimiliki khususnya para hakim PA sbagai acuan dalam pelaksanaan reformasi kita...reformasi hukum
Reply
 
 
# arif irhami, SHI 2009-10-27 18:52
Mereview kita kembali untuk tahu dan faham cultural existensi Peradilan Agama n kompetensinya...let's read together.
Reply
 
 
# Maskuri 2009-10-28 17:36
dengan membaca buku tersebut, maka kita akan lebih mengetahui jati diri dan pengabdian Pengadilan Agama pada dunia peradilan umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. "selamat membaca"
Reply
 
 
# sudirman, shi 2009-10-28 17:54
dengan diperluasnya kewenangan Peradilan Agama, maka sebagai aparat peradilan dituntut untuk lebih siap dan lebih matang dalam semua segi, baik wawasan, skil, dedikasi dan moralitas, sehingga hal ini akan membawa peradilan Agama kedepan akan lebih bermartabat dan bewibawa, silakan membaca buku ini untuk menambah wawasan.
Reply
 
 
# Dodi Yudistira 2009-10-29 06:37
Semerbak harumnya nama peradilan agama, jangan sampai membuat terlena. masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama-sama menyangkut kualitas SDM baik yang berhubungan dengan keperkaraan, kesekretariatan, dan terutama moralitas warga pengadilan agama. Semoga Pengadilan agama dapat menjadi figur pengadilan yang bersih, berwibawa, jujur dan profesional. amin.
Reply
 
 
# zary 2009-10-30 21:08
peradilan bukan sebuah lembaga yang biasa, KEADILAN menjadi tuntutan yang utama. namun esensi dari PA sendiri banyak orang yang kabur...oleh karenanya buku karya Jaenal Arifin ini sangat wajib dimiliki oleh aparat keadilan, untuk segera bercermin dan berbenah diri.
Reply
 
 
# Diana Evrina 2009-11-04 14:33
Sebuah resensi yang mengagumkan. Terus berkarya, Bung!
Reply
 
 
# Makbul Bakari, S.HI 2009-11-05 03:57
potret eksistensi lembaga Pearadilan Agama dalam kancah negara hukum indonesia sangat jelas terekam dalam ulasan buku tersebut, oleh karena itu buku ini patut mendapat apresiasi yang berharga terutama dari warga Peradilan Agama. selamat membaca....!!!
Reply
 
 
# SUDIRMAN M 2009-11-16 23:10
Bagaimana cara dan dimana kami memperoleh buku baru ini , agar cepat untuk menelaah isinya ?
Reply
 
 
# abah yahya 2010-03-29 23:24
enak dibaca dan perlu
Reply
 
 
# Ridwan M.nur 2010-04-23 18:42
tolong carikan judul sekripsi yang relevan denga jurusan syariah terima kasih..?
Reply
 
 
# Arief Jauhari, PTA Yogya 2012-04-06 15:31
Mohon ijin mengkopi untuk resensi dalam katalog online pustaka PTA Yogyakarta :-)
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 841 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS