.Sabtu, 30 Agustus 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
MA (Uldilag) Terbitkan Buku II Edisi Revisi 2009 | (5/3) PDF Cetak E-mail
Oleh Asep Nursobah   
Jumat, 05 Maret 2010 22:20
Uldilag Terbitkan Buku II Edisi Revisi 2009

 


Setelah Buku II Edisi 2007 direvisi dengan Buku II Edisi 2009, kini MA (Uldilag) menerbitkan Buku II Edisi Revisi 2009


 

ImageBagi tenaga teknis peradilan (hakim dan kepaniteraan), keberadaan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang lebih dikenal dengan Buku II sangat penting keberadaannya. Buku II ini menjadi salah satu acauan melaksanakan tugas di bidang administrasi maupun teknis peradilan. Hingga kini, Buku II ini mengalami beberapa kali revisi. Terakhir, Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. Buku II yang diberlakukan dengan SK KMA tersebut dikenal dengan Buku II Edisi 2007. Sosialisasinya dilakukan saat Rakernas Akbar, Agustus 2008, di Jakarta.

Seiring dengan perjalanan waktu, di bidang hukum pun banyak terjadi perkembangan seperti lahirnya Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ataupun perkembangan di bidang administrasi peradilan, sehingga beberapa materi dalam Buku II Edisi 2007 dilakukan revisi menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, lahirlah Buku II Edisi 2009 yang disosialisasikan pada saat Rekernas MARI 2009, pada bulan Oktober 2009, di Palembang.

Pada saat Rapat Koordinasi Ditjen Badilag dengan Ketua dan Pansek PTA Se-Indonesia, 19 Februari 2010 yang lalu, MA (Uldilag) kembali mensosialisasikan Buku II yang disebutnya sebagai Buku II Edisi Revisi 2009. Buku ini merupakan penyempurnaan dari Buku II Edisi 2009, karena lahirnya paket undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, antara lain UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Materi Perubahan

Perubahan waktu minutasi dari 30 hari menjadi 14 hari, adalah salah satu perubahan yang diatur dalam Buku II Edisi Revisi 2009 ini. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 64A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009. Selain hal tersebut, terdapat pula penegasan keharusan mencatat segala perkembangan hukum atas putusan hakim dalam catatan kaki putusan (hal 37-39). Perubahan-perubahan lainnya bersifat penagasan terhadap ketentuan yang sudah ada, seperti pencabutan perkara pada tingkat banding, kasasi dan PK, uraian tentang register mediasi, prosedur prodeo, mediasi dan lain-lain.

Berikut ini diuraikan secara lebih detai perubahan yang terdapat pada Buku II Edisi Revisi 2009

Penampilan Fisik

Dari sisi penampilan fisik, Buku II Edisi 2009 kelihatan cukup tebal, uraian materinya menghabiskan 315 halaman, sedangkan pengantar buku yang terdiri dari kata pengantar, beberapa surat keputusan, dan daftar isi, terdiri dari 21 halaman (rumawi kecil). Sedangkan Buku II Edisi Revisi 2009 kelihatannya lebih ramping. Materi buku tersebut diuraikan dalam 269 halalman, ditambah 24 halaman pengantar.

Berkurangnya 46 halaman pada buku II Edisi Revisi 2009 ini, bukan karena banyak materi yang dihilangkan, akan tetapi karena perubahan penataan halaman seperti line spacing yang dikurangi dari edisi sebelumnya.

Perubahan Materi

Adapun dari sisi materi, perubahan materi buku II Edisi Revisi 2009, dibandingkan dengan Buku II Edisi 2009, adalah sebagai berikut :

1. Penambahan 1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Permohonan Banding, yakni angka (19) tentang pencabutan permohonan banding (halaman 8-9). Redaksi lengkapnya sebagai berikut :

19). Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;

b) Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus diketahui oleh pihak principal;

c) Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding;

d) Pencabutan permohonan banding tersebut harus diberitahukan kepada pihak terbanding;

e) Dengan surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Pengadilan Agama, pencabutan permohonan banding disertai dengan akta pencabutan banding dan pemberitahuannya ke pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Agama.

2. Penambahan 1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Perkara Kasasi, yakni angka (29) tentang pencabutan permohonan perkara kasasi (halaman 14). Adapun redaksi lengkapnya sebagai berikut :

29). Pencabutan permohonan perkara kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Permohonan pencabutan diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dan disetujui Termohon Kasasi;

b) Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani Panitera, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

c) Pengadilan Agama mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MARI dengan lampiran hurup a) dan b) (Vide: Surat Tuada Uldilag MARI No. 08/TUADA-AG/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001).

3. Penambahan 2 (dua) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali, yakni angka (17) dan (18), dengan redaksi lengkapnya sebagai berikut :

17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal;

18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung disertai akta Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama.

4. Perubahan ketentuan angka 2 (dua) pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (f) Register Perkara (hal. 22-23), sebagai berikut :

- Penambahan kalimat penjelasan pada hurup (m) Register Mediasi, yang kolomnya terdiri dari nomor urut, nomor perkara, para pihak, nama mediator, hasil mediasi, dan keterangan;

- Penghapusan hurup (n) Register Mediator;

5. Penambahan 1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (3) Pelaksanaan Persidangan, hurup (d) Putusan (hal. 37-38), sebagai berikut :

4). Pada putusan dibuat catatan kaki putusan berkenaan:

a) Segala perkembangan hukum atas putusan hakim;

b) Adanya perintah pemberitahuan isi putusan, contoh : ”memerintahkan kepada JS/JSP (PA tersebut) untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya seseuai ketentuan yang berlaku”. Apabila PBT telah dilaksanakan, Panitera membuat catatan kaki di bawahnya, contoh: Dicatat di sini : Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal....;

c) Adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh, Dicatat di sini : Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.......(ditandatangani oleh Panitera);

d) Telah BHT-nya putusan. Contoh : Dicatat disini: Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal........ (ditandatangani Panitera). Catatan kaki BHT ini menjadi dasar: terjadinya cerai (CG), penetapan sidang ikrar thalak (CT), dan eksekusi.

6. Perubahan ketentuan pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (3) Pelaksanaan Persidangan, hurup (f) Minutasi berkas perkara, angka 2) (hal. 39), sebagai berikut :

2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, berkas perkara harus sudah selesai diminutasi (Sesuai ketentuan Pasal 64A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009)

7. Perubahan/penambahan 4 (tiga) poin pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, sub bahasan hurup (d) Perkara Prodeo (hal. 67-68), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Angka 9) diganti:

9) Permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan kasasi;

10) Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Permohonan izin beracara secara prodeo disampaikan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari dan Gampong) yang diperkuat oleh camat yang mentarakan ketidakmampuan Pemohon;

b) Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar;

c) Dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon;

d) Hasil pemeriksaan Hakim dituangkan dalam Berita Acara;

e) Dalam tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan kepala desa/Kelurahan atau yang setingkat harus dikirim ke PTA bersama-sama dengan bundel A;

f) Permohonan dan berita acara hasil pemeriksaan akan diperiksa oleh PTA dan dituangkan dalam bentuk Penetapan yang salinannya disampaikan kepada Pengadilan Agama;

g) Setelah Pengadilan Agama menerima penetapan PTA dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan, Pengadilan Agama memproses lebih lanjut permohonan banding yang akan diajukan Pembanding;

h) Untuk lebih jelasnya, lihat Pasal 12,13 dan 14 UU Nomor 20 Tahun 1947.

11) Apabila permohonan beracara secara prodeo diajukan pada tingkat kasasi, maka:

a) Permohonan diajukan kepada Ketua MA melalui Ketua PA dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/banjar/nagari/gampong;

b) Permohonan beracara secara prodeo dan keterangan tidak mampu serta berkas perkara dan surat-surat terkait dikirim ke MA.

12) Untuk permohonan beracara secara prodeo yang dikabulkan, semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Vide : Pasal 60B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2009);

13) Apabila permohonan prodeo ditolak, maka gugatannya hanya dapat didaftarkan bila sudah dibayar verskot biaya perkara;

8. Perubahan/penambahan 4 (empat) poin pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, sub bahasan hurup (q) Perdamaian/Mediasi (hal. 90), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Angka 10) diganti:

10) Pada sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008);

11) Jika pada hari sidang yang telah ditetukan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak diadakan mediasi, dan selanjutnya perkara diputus secara verstek;

12) Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, mediasi tetap dijalankan dengan memanggil lagi Tergugat yang tidak hadir secara patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika Tergugat yang bersangkutan tetap tidak hadir, mediasi berjalan antara Pengugat dan Tergugat yang hadir. Jika antara Penggugat dan Tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, Penggugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang tidak hadir;

13) Jika para pihak/salah satu pihak menolaj untuk mediasi setelah diperintahkan Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan (Dalam Edisi 2009, terdapat pada poin (10);

14) Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka majelis hakim pada persidangan selanjutnya tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tnteng Peradilan Agama). (Dalam Edisi 2009, terdapat pada poin (11);

15) Dalam hal terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi, atau PK, agar dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan kalimat bahwa kedua belah pihak mencantumkan klausula yang berisi bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.

Demikian, sebuah catatan atas Buku II Edisi Revisi 2009, Semoga bermanfaat (asnoer)

TanggalViewsComments
Total1057526
Jum. 2940
Kam. 2810
Rab. 2720
Sen. 2550
Ming. 2460
Sab. 2370
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# mudzakkir shoelsap 2010-03-05 22:52
Terimakasih BADILAG, dengan tampilan ini akan sangat bermanfaat, karena semua aparat bisa mengerti dengan membaca/membuka web. Lebih afdlal lagi jika BUKU II EDISI REVISI ini bisa didownload melalui web BADILAG, karena --terus terang saja-- kebanyakan dari kami sering tidak kebagian membaca (apa lagi memiliki) disebabkan dari atas (pimpinan kantor) tidak 'netes' ke bawah.
Reply
 
 
# Masrinedi - PA.Painan 2010-03-06 04:38
Kami sangat mengharap kiranya Buku II Edisi Revisi 2009 ini diupload di Badilag.net ini sehinga kami pun bisa mendownload tanpa menunggu Buku aslinya. Terima kasih..
Reply
 
 
# endang muchlish,pta papua 2010-03-06 13:51
Terima kasih kami sampaikan kepada Badilag, yg telah menampilkan revisi Buku II Edisi 2009 ini. Tampilan ini amat bermanfaat bagi tenaga teknis peradilan (Hakim, Panitera dan Jurusita), karena bisa diprint out sendiri. Bagi yg belum memiliki Buku II Edisi Th 2009 bisa mengcopy dulu, di setiap PA telah memilikinya, kemudian print out revisinya di web ini.
Reply
 
 
# Suhadak Negara-Bali 2010-03-06 17:18
Terbitnya Buku II Edisi Revisi 2009, memperjelas dan mempertegas Buku II sebelumnya, Buku II ini sangat penting untuk menjadi pedoman Administrasi perkara,dan terutama Hakim. Oleh karena itu kami usulkan Kpd Badilag agar penerbitan Buku II ini di perbanyak untuk dikirim dan dimiliki bagi Hakim dan Kepanitraan. Walaupun perlu ongkos ganti Cetak. Terima kasih
Reply
 
 
# iskandar/PA.slawi 2010-03-08 14:34
Kami bersyukur dengan adanya web, maka kami cepat mendapat info yang sangat penting, sekali lagi terima kasih BADILAG, semoga kedepan semakin baik, Amin
Reply
 
 
# Abdul Rahman - Singaraja 2010-03-08 15:55
Buku II edisi revisi 2009, alangkah sangat berguna bila diterbitkan dalam bentuk e-book, karena dapat didownload langsung dari Satker masing-masing, biayanya pun murah karena tidak harus mencetaknya dalam jumlah besar kemudian mendistribusikannya ke semua PA, Semoga pemegang kebijakan, dapat mempertimbangkan saran ini, kan sekarang sudah jaman IT, paradigma pun harus berubah !!!
Reply
 
 
# Insyafli PTA Padang 2010-03-08 15:55
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, mewajibkan agar Buku II dipedomani oleh seluruh pelaksana administrasi dan teknis peradilan khususnya Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan semua perkara, dengan penuh tanggung jawab. Jangan ada lagi pejabat pengadilan yang merasa enggan mempedomani Buku II dengan alasan, bahwa masih ada yang berpendapat, bahwa Buku II akan disempurnakan, pendapat ini tidak benar, harus dikoreksi.
Reply
 
 
# Cece Rukmana Ibrahim 2010-03-08 16:44
Kami menyambut dengan sangat antusias atas diterbitkannya Buku II Edisi Revisi tahun 2009, sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yang bisa dipedomani oleh seluruh aparat peradilan agama.
Reply
 
 
# M.Sidiq 2010-03-08 16:54
Asssalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badilag karena sudah dengan kesigapan yang teliti buku II edisi 2009 telah disempurnakan lagi dengan buku II edisi revisi 2009. Mudah-mudahan buku II edisi revisi 2009 ini cepat sampai di daerah-daerah untuk menindak lanjutinya mumpung masih diawal tahun, berarti kita bisa mulai perubahan pada semua instrumen yang ada. Terimakasih BADILAG, bersamamu kita terus maju dalam perubahan untuk mencapai kemajuan.
Reply
 
 
# April Yadi - MS Jantho 2010-03-08 17:04
kami setuju bila BUKU II EDISI REVISI 2009 di up load di Badilag.net ini untuk bisa di download bagi kami yang membutuhkan sesegera mungkin, semoga dan kami ucapkan jazakumullah khoiran katsiro,.
Reply
 
 
# H.Ahmad Musa Hsb 2010-03-08 17:43
kita menyambut baik terbitnya buku II edisi Revisi, sebagai pedoman Hakim, Panitera beracara di PA, dll yang berkecimpung dibidang hukum. kalau boleh bermohon, sebaiknya buku tersebut telah dapat di Download di Badilag Net , semoga terkabul amin.Sukran Zazila.
Reply
 
 
# H. Abdullah B. PTA Gtlo 2010-03-08 18:09
ALHAMDULILLAH, DG TERBITNYA BUKU II EDISI REVISI 2009 TSB ADALAH MERUPAKAN HAL YG PATUT UTK DIPEDOMANI BAGI PA-PTA YG BELUM MELAKUKAN HAL ITU ATAU SEPT YG TERCANTUM PD BUKU II TSB. KRN DISAMPING ADA HAL-HAL YG BARU, ADA JG YG MERUPAKAN PENEGASAN TERHADAP ATURAN LAMA YG MUNGKIN BELUM PERNAH DILAKUKAN OLEH SEBAGIAN PA-PTA DI DAERAH. TRM KASIH PAK DIRJEN DAN JAJARANNYA, YG TELAH MEMBERIKAN PEDOMAN DAN ARAHAN BUAT KAMI YG DI BAWAH, MAKSUDNYA DI DAERAH.
Reply
 
 
# Agiel Ahmad 2010-03-08 19:09
Dengan di terbitkannya Buku II ini, Salut ntuk BADILAG yg telah mengedepankan prinsip Profesionalisme aparan Peradilan Agama Khususnya dan Mahkamah Agung, daLam menuju kepada kesempurnaan SDM, pelayanan, Prosedur berperkara seta kepuasan pencari Keadilan..... semoga kita bisa lebih Up To Date...
Reply
 
 
# M. Ghofar Rasmin-PA Pts 2010-03-08 22:59
Assalamu 'alaikum wr. wb. Kami ucapkan terima kasih kepada MARI dan Badilag yang telah dapat menyelesaikan dan menerbitkan Buku II Edisi Revisi 2009. Mudah-mudahan Badilag berkenan memperbanyak dan mengirimkannya kepada kami di daerah, karena telah lama kami menunggu kedatanganmu ("Buku II Edisi Revisi 2009 - Pedoman kita"-).
Reply
 
 
# sefrizal 2010-03-09 15:10
suatu resensi Buku II Edisi Revisi 2009 dalam balutan berita yang baik... memperjelas dan mempertajam....
Reply
 
 
# Kamali PA Pts. 2010-03-09 16:54
Kalau Buku II Edisi Revisi 2009 kita download BELUM/nggak BISA, dan buku Aslinya tidak bisa kita baca-baca pula, gimana nasib kita hakim-hakim yang di pinggiran Indonesia ini untuk bisa maju yaaaaa. Tolong BADILAG dii tindak lanjuti keluhan kami-kami ini.
Reply
 
 
# syamsuri pa singaraja 2010-03-09 17:28
Buku II Edisi Revisi 2009 akan sngat membantu bg tng tehnis l di lingkngn peradilan, hal ini sjln dg dinmka yg berkmbang bgt cpt, trlpas dr sempurna atau tdk smpurna, setidk2nya ada pedoman dan kseragaman shingga tidk membingungkan bgi pencari keadilan, oleh karnanya kpd Badilag mhon kranya bku tersebut sgra dikirim ke PA.........!!! Trmaksh.
Reply
 
 
# Husin Ms-Lhokseumawe 2010-03-09 23:05
Untuk lebih efektif dan lebih efisien, sepertinya akan lebih baik kalau Buku II edisi revisi tersebut di upload di Badilag.net. Sebab kalau menunggu bukunya datang, kapan kami yang jauh dari Ibu Kota ini bisa mendapatkan buku tersebut.
Reply
 
 
# ASKONSRI 2010-03-11 18:29
Kami berharap BUKU II EDISI REVISI ini akan segera disosialisasikan karena begitu pentingnya BUKU tersebut bagi kami, semoga Badilag dapat menjembatani agar buku tersebut bisa segera kami miliki. Sukses buat badilag.
Reply
 
 
# Nisa Istantri 2010-03-11 22:59
Trims BADILAG unruk edisi revisi buku II tahun 2009 mudah-mudahan buku ini dapat menambah /menyempurnakan terbitan - terbitan terdahulu,sehingga administrasi peradilan Agama semakin mantap dan semoga BADILAG segera dapat mengirim kepada kami edisi tsb.
Reply
 
 
# Mukti Ali by PA Bks 2010-03-14 04:29
Terima kasih Badilag, mudah-mudahan dengan terbitnya buku II Revisi ini, kinerja aparat peradilan agama, semakin profesional. semoga kedepan akan lebih baik. terima kasih sekali lagi BADILAG.
Reply
 
 
# syari A - PA MA Bulian 2010-03-15 17:31
Terima kasih to Badilag atas imfo n tampilan ini, tentu sangat bermanfaat bagi tenaga teknis di Peradilan tapi mungkin akan lebih bermanfaat lagi klu buku II edisi revisi ini (tambahan / perubahan) dilengkapi contoh akurat terutama ttg catatan kaki di putusan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yg berbeda. dan klu bisa tampilan lengkapnya biar bisa di unduh.
Reply
 
 
# Drs. Urip PA Probolinggo 2010-03-18 15:36
Terima kasih kepada Uldilag yang telah menerbitkan Revisi Buku II dan tentunya buku tersebut sangat dibutuhkan karena itu kami berharap agar buku tersebut segera dikirim dan terima kasih
Reply
 
 
# An. Rasyidi, SH 2010-03-18 19:12
Terimakasih kepada Badilag, atas diterbitkan nya Revisi Buku II tahun 2009 dan tentunya buku tersebut sangat dibutuhkan oleh karena itu kami mengharapkan dapat segera dikirim ke daerah atau satker. Diucapkan terimakasih
Reply
 
 
# ghufron 2010-03-19 15:43
terima telah diterbitkannya Revisi buku II semoga dapat bermanfaat bagi seluruh aparat peradilan dalam menjalankan tugas. Amin
Reply
 
 
# Faisal Sastra-PA TDO 2011-04-05 08:32
Semoga Perubahan ini menuju pada pembaharuan dan peningkatan kualitas mutu pelayanan Pengadilan sebagai lembaga Penegakan hukum. Khususnya di wilayah Peradilan Agama demi sebuah konsistensi dan kebersamaan langkah menuju yang lebih baik! Amin!
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 779 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS