Rabu, 23 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Beberapa Catatan tentang Perubahan pada Buku II Edisi Revisi 2009 ( Asep Nursobah) PDF Cetak E-mail
Oleh Asep Nursobah   
Jumat, 05 Maret 2010 23:35
Beberapa Catatan tentang  Perubahan  pada  Buku II Edisi Revisi 2009

Sekilas Buku II

Bagi tenaga teknis peradilan (hakim dan kepaniteraan),  keberadaan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang lebih dikenal dengan Buku II sangat penting keberadaannya. Buku II ini menjadi salah satu acauan melaksanakan tugas di bidang administrasi maupun teknis peradilan. Hingga kini, Buku II ini mengalami beberapa kali revisi.  Terakhir, Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal  4 April 2006. Buku II yang diberlakukan dengan SK KMA tersebut dikenal dengan Buku II Edisi 2007. Sosialisasinya dilakukan saat Rakernas Akbar, Agustus 2008, di Jakarta.

Seiring dengan perjalanan waktu, di bidang hukum pun banyak terjadi perkembangan seperti lahirnya Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya  ataupun perkembangan di bidang administrasi peradilan, sehingga beberapa materi dalam Buku II Edisi 2007 dilakukan revisi menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, lahirlah  Buku II  Edisi 2009 yang disosialisasikan pada saat Rekernas MARI 2009, pada bulan Oktober 2009, di Palembang.  

Pada saat Rapat Koordinasi Ditjen Badilag dengan Ketua dan Pansek PTA Se-Indonesia, 19 Februari 2010 yang lalu, MA (Uldilag) kembali mensosialisasikan Buku II yang disebutnya sebagai  Buku II Edisi Revisi 2009. Buku  ini  merupakan penyempurnaan dari Buku II Edisi 2009, karena lahirnya paket undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, antara lain UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Materi Perubahan

Perubahan waktu minutasi dari 30 hari menjadi 14 hari, adalah salah satu perubahan yang diatur dalam Buku II Edisi Revisi 2009 ini. Perubahan ini sejalan dengan   ketentuan Pasal 64A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009. Selain hal tersebut, terdapat pula penegasan keharusan mencatat segala perkembangan hukum atas putusan hakim dalam catatan kaki putusan (hal 37-39). Perubahan-perubahan lainnya bersifat penagasan terhadap ketentuan yang sudah ada, seperti pencabutan perkara pada tingkat banding, kasasi dan PK, uraian tentang register mediasi, prosedur prodeo, mediasi dan lain-lain.

Berikut ini diuraikan secara lebih detai perubahan yang terdapat pada Buku II Edisi Revisi 2009

Penampilan Fisik

Dari sisi penampilan fisik,  Buku II Edisi 2009 kelihatan cukup tebal,  uraian materinya  menghabiskan 315 halaman, sedangkan  pengantar buku  yang terdiri dari  kata pengantar, beberapa surat keputusan, dan daftar isi, terdiri dari  21 halaman (rumawi kecil). Sedangkan  Buku II Edisi Revisi 2009 kelihatannya lebih ramping.  Materi buku tersebut diuraikan dalam  269 halalman, ditambah 24 halaman pengantar.

Berkurangnya  46 halaman pada buku II Edisi Revisi 2009 ini, bukan karena banyak materi yang dihilangkan,  akan tetapi karena  perubahan penataan halaman seperti line spacing yang dikurangi dari edisi sebelumnya. 

Perubahan Materi

Adapun dari sisi materi,  perubahan materi buku II Edisi Revisi 2009, dibandingkan dengan Buku II Edisi 2009,  adalah sebagai berikut :

1.    Penambahan  1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Permohonan Banding, yakni  angka  (19)  tentang pencabutan permohonan banding (halaman 8-9). Redaksi lengkapnya sebagai berikut :

 

19). Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a)    Pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;

b)    Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus diketahui oleh pihak principal;

c)     Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding;

d)    Pencabutan permohonan banding tersebut harus diberitahukan kepada pihak terbanding;

e)    Dengan surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Pengadilan Agama, pencabutan permohonan banding disertai dengan akta pencabutan banding dan pemberitahuannya ke pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Agama.

 

2.    Penambahan  1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Perkara Kasasi, yakni  angka  (29)  tentang pencabutan permohonan perkara kasasi (halaman 14). Adapun redaksi lengkapnya sebagai berikut :

 

29). Pencabutan permohonan perkara kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)    Permohonan pencabutan diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung  melalui Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dan disetujui Termohon Kasasi;

b)    Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani Panitera, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

c)     Pengadilan Agama mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MARI dengan lampiran hurup a) dan b) (Vide: Surat Tuada Uldilag MARI No. 08/TUADA-AG/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001).

 

3.    Penambahan  2 (dua) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali, yakni  angka  (17) dan (18), dengan redaksi lengkapnya sebagai berikut :

 

17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung  melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali  diajukan oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal;

18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung disertai akta Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama.

 

4.    Perubahan ketentuan angka  2 (dua) pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (f) Register Perkara (hal. 22-23), sebagai berikut :

-       Penambahan kalimat penjelasan pada hurup (m) Register Mediasi, yang kolomnya terdiri dari nomor urut, nomor perkara, para pihak, nama mediator, hasil mediasi, dan keterangan;

-       Penghapusan hurup (n) Register Mediator;

 

5.    Penambahan  1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (3) Pelaksanaan Persidangan, hurup (d) Putusan (hal. 37-38), sebagai berikut :

4). Pada putusan dibuat catatan kaki putusan berkenaan:

a)    Segala perkembangan hukum atas putusan hakim;

b)    Adanya perintah pemberitahuan isi putusan, contoh : ”memerintahkan kepada JS/JSP (PA tersebut) untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya seseuai ketentuan yang berlaku”. Apabila PBT telah dilaksanakan, Panitera membuat catatan kaki di bawahnya, contoh: Dicatat di sini : Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal....;

c)     Adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh, Dicatat di sini : Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.......(ditandatangani oleh Panitera);

d)    Telah BHT-nya putusan. Contoh : Dicatat disini: Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal........ (ditandatangani Panitera). Catatan kaki BHT ini menjadi dasar: terjadinya cerai (CG), penetapan sidang ikrar thalak (CT), dan eksekusi.

6.    Perubahan ketentuan pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (3) Pelaksanaan Persidangan, hurup (f) Minutasi berkas perkara, angka 2) (hal. 39), sebagai berikut : 

2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, berkas perkara harus sudah selesai diminutasi (Sesuai ketentuan Pasal 64A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009)

 

7.    Perubahan/penambahan  4 (tiga) poin pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, sub bahasan hurup (d) Perkara  Prodeo (hal. 67-68), sehingga berbunyi sebagai berikut :

-       Angka 9) diganti:

9)    Permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan kasasi;

10) Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)    Permohonan izin beracara secara prodeo disampaikan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari dan Gampong) yang diperkuat oleh camat yang mentarakan ketidakmampuan Pemohon;

b)    Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar;

c)     Dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon;

d)    Hasil pemeriksaan Hakim dituangkan dalam Berita Acara;

e)    Dalam tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara  prodeo dan surat keterangan kepala desa/Kelurahan atau yang setingkat harus dikirim ke PTA bersama-sama dengan bundel A;

f)     Permohonan dan berita acara hasil pemeriksaan akan diperiksa oleh PTA dan dituangkan dalam bentuk Penetapan yang salinannya disampaikan kepada Pengadilan Agama;

g)    Setelah Pengadilan Agama menerima penetapan PTA dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan, Pengadilan Agama memproses lebih lanjut permohonan banding yang akan diajukan Pembanding;

h)    Untuk lebih jelasnya, lihat Pasal 12,13 dan 14 UU Nomor 20 Tahun 1947.

11) Apabila permohonan beracara secara prodeo diajukan pada tingkat kasasi, maka:

a)    Permohonan diajukan kepada Ketua MA melalui Ketua PA dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/banjar/nagari/gampong;

b)    Permohonan beracara secara prodeo dan keterangan tidak mampu serta berkas perkara dan surat-surat terkait dikirim ke MA.

12) Untuk permohonan beracara secara prodeo yang dikabulkan, semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Vide : Pasal 60B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2009);

13) Apabila permohonan prodeo ditolak, maka gugatannya hanya dapat didaftarkan bila sudah dibayar verskot biaya perkara;

 

8.    Perubahan/penambahan  4 (empat) poin pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, sub bahasan hurup (q) Perdamaian/Mediasi (hal. 90), sehingga berbunyi sebagai berikut :

-       Angka 10) diganti:

10) Pada sidang yang telah ditentukan yang dihadiri  kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008);

11) Jika pada hari sidang yang telah ditetukan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak diadakan mediasi, dan selanjutnya perkara diputus secara verstek;

12) Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, mediasi tetap dijalankan dengan memanggil lagi Tergugat yang tidak hadir secara patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika Tergugat yang bersangkutan tetap tidak hadir, mediasi berjalan antara Pengugat dan Tergugat yang hadir. Jika antara Penggugat dan Tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, Penggugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang tidak hadir;

13) Jika para pihak/salah satu pihak menolaj untuk mediasi setelah diperintahkan Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan (Dalam Edisi 2009, terdapat pada poin (10);

14) Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka majelis hakim pada persidangan selanjutnya tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tnteng Peradilan Agama). (Dalam Edisi 2009, terdapat pada poin (11);

15) Dalam hal terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi, atau PK, agar dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan kalimat bahwa kedua belah pihak mencantumkan klausula yang berisi bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.

Demikian, catatan sederhana ini semoga bermanfaat (asnoer)

 

 

TanggalViewsComments
Total20136
Rab. 2320
Sel. 2210
Sab. 1910
Jum. 1810
Rab. 1620
Sel. 1530
 

Comments 

 
# Suhadak Negara-Bali 2010-03-06 17:28
Buku II merupakan Pedoman Utama bagi Hakim dan kepanitraan, disamping peraturan perundangan yang terkait, Oki Buku II Edisi Revisi 2009, Lebih pas dan jelas dibanding sebelumnya. dg terbatasnya Buku II yang hanya di berikan kepada KPA, mungkin lebih baik KPA mensosialisasikan kpd Petugas Kepaniteraan dan mewajibkan Hakim untuk mengkopi mungkin. Sambil menunggu kiriman dari Badilag, walau dengan ganti ongkos cetak.
Reply
 
 
# Ibrahim Ahmad Harun 2010-03-08 14:03
syukran, catatannya sangat bermanfaat
Reply
 
 
# Muh. Hasbi 2010-03-09 23:17
makasih infonya ttg revisi Buku II, tapi kapan ya bisa dimiliki buku cetakan aslinya ?...
Reply
 
 
# SUPRIYANTO 2010-04-05 05:13
Perubahan2 pd Buku II tsb sangat penting, namun kenyataannya Buku II Revisi tsb hingga saat ini msh blm dpt dimiliki oleh seluruh Hakim dan Panitera. OKI, maka sebaiknya MARI ato Badilag mengirimkan Ringkasan Isi Revisi tsb kpd seluruh PA ato Pengadilan yg ada kaitannya dg adanya Revisi tsb, krn senyatanya msh byk hakim yg belum familier dg internet.
Reply
 
 
# adhan 2010-05-20 21:11
asslkm... terima kasih pak atas penjelasannya...
semoga buku edisi II revisi ini dapat menjawab semua pertanyaan yang kadang timbul dalam praktiknya..
dan semoga buku II edisi revisi ini dapat di berikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama seluruh indonesia...
Amiin...
Reply
 
 
# Ihsan Buana 2010-06-10 08:27
Apkah jg ada perbhan terhdp pengaturan PBT perkr Ghaib yg dlm buku Revisi terjadi pertntangn satu sama lain, yaitu pd point A.2 huruf d nomor 6 a angka (8) pada halaman 20 dengan point 3 e angka (2). hlmn 24. Pdhl kalau konsisten terhdp kekhususan aturan Psl 27 PP/9/1975 sehrsnya tdk akan terjd sprti ini, krn PP tsbt tdk menyebut sama sekali ttg Pemda, ttpi hny 2,yaitu papan PA dan diumumkan di media massa 2 x. Kalau putus mk otomotis yg tinggal hny ppan pengumuman Pengadilan tdk perlu ke Pemda
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 739 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS