.Selasa, 02 September 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi | (19/5) PDF Cetak E-mail
Oleh Hermansyah   
Rabu, 19 Mei 2010 19:01

Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi

Jakarta l badilag.net

Melonjaknya angka perceraian beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan serius. Selasa kemarin (18/5/2010), persoalan ini dibahas di Kantor Kedeputian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wapres RI. Digelar dalam bentuk Focus Group Discussion, tema yang dipilih adalah “Tinjauan Permasalahan Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia dan Alternatif Solusi.”

Mewakili Dirjen Badilag, Sekretaris Badilag Farid Ismail menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. Farid memaparkan makalah berjudul “Problematika Perceraian, Acces to Justice dan Peradilan Agama.”

Dalam paparannya, Farid menyatakan bahwa tahun 2009 lalu, perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mencapai 223.371 perkara. Namun demikian, selama sembilan tahun terakhir, tiap tahun rata-rata terdapat 161.656 perceraian.

”Artinya, jika diasumsikan setahun terdapat dua juta peristiwa perkawinan, maka 8 % di antaranya berakhir dengan perceraian,” kata Farid.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir memang merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Meski demikian, ditinjau dari segi sejarah, angka perceraian di negara ini sesungguhnya bersifat fluktuatif. Hal itu dapat dibaca dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA.

Image

Data jumlah perceraian, cerai gugat, dan cerai talak selama 5 tahun terakhir.

Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Tetapi pada tahun 1970-an hingga 1990-an, tingkat perceraian di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara menurun drastis, padahal di belahan dunia lainnya justru meningkat. Angka perceraian di Indonesia meningkat kembali secara signifikan sejak tahun 2001 hingga 2009.

Melonjaknya angka perceraian terlihat sekali mulai tahun 2007 hingga 2009. Sementara, perbandingan cerai gugat dan cerai talak relative tetap. Jumlah cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir ini rata-rata 1,7 kali jumlah cerai talak. Atau, sekitar 65 % berbanding 35%.

Ada sebagian kalangan yang menilai bahwa meningkatnya angka perceraian salah satunya disebabkan oleh mudahnya proses perceraian. Artinya, peradilan agama dianggap turut memiliki andil dalam meningkatkan angka perceraian.

Tentang hal ini, Farid Ismail membantahnya. Menurut Farid, meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat yang kian meningkat. Di samping itu, para pencari keadilan yang tergolong miskin juga semakin terbantu untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah karena ada program perkara prodeo dan sidang keliling.

“Peradilan Agama memperlakukan perkara perceraian sebagaimana perkara yang lain. Yang dijadikan acuan adalah prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,” Farid menegaskan.

Farid Ismail menambahkan , melonjaknya angka perceraian ini tidak bisa diantisipasi oleh salah satu pihak atau lembaga. “Semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah perkawinan harus duduk bersama untuk merumuskan solusi alternatif,” ujarnya.

Secara teknis, Badilag menawarkan agar ada kerja sama antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama dan BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam menanggulangi  banyaknya perceraian.

“Ke depan,anggota  BP4 dapat dilibatkan sebagai mediator di Pengadilan Agama. Dasar hukumnya adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan,” Farid menjabarkan.

(hermansyah)

TanggalViewsComments
Total1402242
Sel. 02250
Sen. 01350
Ming. 31190
Sab. 30200
Jum. 2980
Kam. 28190
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# mudzakkir-tebuireng-jbg. 2010-05-19 20:31
masalah perceraian tidak terlepas dari fektor sebab akibat, selama ini peristiwa perceraian dicap sebagai musibah, sehingga mesti dipandang buruk, padahal problem rumah tangga hakikatnya tidak cukup hanya diatasi oleh pasangan suami-isteri, namun penyelesaiannya mesti perlu campur tangan dua keluarga besar. sudah saatnya lembaga BP-4 dengan nakhoda baru yang profesional, segera turun gunung, umat menunggu kiprahnya, salut pak sekjen badilag.
Reply
 
 
# Usman 2010-05-19 21:55
ya... kalo bisa siy masalah perceraian jangan terlalu gampang,,, ntar makn banyak dong janda2 n duda2.....
menurut saya perlu di teliti lebih dalam lagi dalam menangani kasus, apakah pasangan itu memang pantas bercerai ato tidak, tapi kalo pasangan itu masih labil ato terdorong emosi sesaat yaaa.... mohon lebih dipertahankan lagi keutuhannya...
Reply
 
 
# Insyafli PTA Padang 2010-05-19 21:55
Sesungguhnya keluarga dekat dengan pasangan suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga, seperti bapak dan ibu dan keluarga dekat lainnya, sangat berperan dalam membantu mendinginkan gejolak masalah mereka. Hal ini sangat penting, oleh karena itu juga dicamtunkan dalam salah satu ayat dalam kitab suci Al-qur'an. Orang tua, paman, kakak, mereka lebih berpengalaman menghadapi masalah rumah tangga. Oleh krn itu sblm masalahnya membesar, peran keluarga dekat di atas sangat urgen dan diharapkan.
Reply
 
 
# Masrinedi - PA.Painan 2010-05-19 21:56
Ya, Perlunya diciptakan hubungan kerjasama yang baik diantara Kementrian Agama, Mahkamah Agung dan BP4. Dimulai dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah (Kemenag Kab/Kota, PA dan BP4) secara intens dan konkrit dan integral dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tujuan dan hakikat perkawinan dan solusinya bila ada masalah dalam menjalani dan melestarikan perkawinan. Tentu saja diperlukan kesamaan dan persamaan persepsi di antara 3 lembaga ini. Kita menunggu SOP nya.
Reply
 
 
# Mulawarman, Tarakan 2010-05-19 22:19
Perceraian memang bersifat fluktuatif, dan oleh karenanya, setuju dengan gagasan dan pendapat Bapak Farid Ismail, bahwa Pengadilan Agama bukan andil terjadinya perceraian, justru Pengadilan Agama menjadi pintu penyelsaian hukum pesoalan rumah tangga yang tidak mungkin menyatu lagi, dari tahun ketahun MA mencari solusi agar perkara perceraian jangan sampai meningkat terus, namun tentu memang diperlukan pihak-pihak lain sama-sama mencari sulusi yang terbaik untuk menekan perceraian ini, semoga.
Reply
 
 
# Rukiyah PA Kotamobagu 2010-05-19 23:10
kami sangat setuju jika ada kerja sama antara Mahkamah Agung dan BP4 untuk mengurangi tingkat perceraian sesuai dgn PERMA No l tahun 2008, tetapi yang kebanyakan terjadi di PA-PA, adalah perkara verstek atau ghaib, yang notabene tidak perlu di mediasi, saran kami bagaimana kalau perkara verstek atau ghaib tetap di adakan mediasi, sesuai dgn PERMA No l tahun 2008..spy tingkat perceraian di PA tdk melonjak drastis....
Reply
 
 
# PA BANGLI - BALI 2010-05-19 23:10
Perceraian di Pengadilan Agama semakin meningkat, saya setuju dengan makin meningkatnya masyarakat sadar hukum dan adanya pasilitas Prodeo bagi yang kurang mampu. Juga yang perlu kita pikirkan dengan banyaknya perkara masuk upaya maksimal untuk mendamaikan cenderung kurang waktu yang tersedia, meski ada Hakim Mediator, Juga kita cenderung jika sudah tidak mau rukun ya diputus cerai saja. Padahal jika kita lebih hati2 dan adanya waktu banyak mendamaikan bisa perceraian itu kita cegah InsaAllah...
Reply
 
 
# R Alimunir 2010-05-20 14:20
Kalau tidak percaya bahwa angka perceraian karena kesadaran hukum masyarakat dan pelayanan plus bagi yang miskin via prodeo dan sidang keliling, dapat saja dimediasi via hipnotis uya memang kuya. Sebab yang bersangkutan tidak bisa bohong. Lihat saja di SCTV, ok !
Reply
 
 
# Imran, SH 2010-05-20 14:21
Meskipun mahkamah Agung RI membuka akses berperkara secara prodio bukan serta merta membuka peluang perceraian namun kesadaran akan hukum sudah terbuka lebar dimasyarakat sekarang tinggal bagaimana mediator yang dibentuk mampu untuk meredam permasalahan yang dihadapi oleh percari keadilan tidak terlepas juga keterlibatan pihak terkait, benar kedepannya Kementrian Agama dan BP4 kita libatkan kini kita telah di -nanti2 sukses Bapak Dirjen Badilag " Panmud Gugatan PA. Negara-Bali"
Reply
 
 
# Nurhadi JSP 2010-05-20 15:50
Perceraian memang sering dijadikan sebagai solusi tercepat dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Di lain sisi tidak pernah difikirkan dampak setelah terjadinya perceraian, misalnya bagaimana nantinya masa depan anak. Sebenarnya kunci dari penyelesaian permasalahan rumah tangga adalah suami-isteri. Di sinilah letak pentingnya rasa saling menyadari. Keluarga dan orang lain harus mampu memposisikan diri sebagai penengah bukan justru memperkeruh masalah.
Reply
 
 
# Darmansyah PA. Gunungsito 2010-05-20 15:50
stuju pak Sekeretaris, untuk mengatasi meningkatnya angka percerauan, bukan hanya tgs peradilan agama, tp semua komponen terkait hrs ikut bertangggng jawab. mulai dari peningkatan ekonomi, membatasi pergaulan bebas, antisipasi KDRT, memaksimalkan upaya mediasi, dll.
Reply
 
 
# Pelmizar PTA Padang 2010-05-20 15:56
Di samping lembaga-lembaga formal yang ada, untuk mengatasi dan meminimalisir tingginya angka perceraian perlu diberdayakan lembaga non formal seperti pemuka-pemuka adat dan ulama
Reply
 
 
# Irfan Husaini- PA Painan 2010-05-20 17:10
Bapak Dirjen pernah menyampaikan dalam sebuah seminar di Jogja bahwa yang berprestasi itu yang dapat merukunkan kembali, maka memang perlunya keterlibatan semua pihak baik pemerintah, LSM maupun tokoh masyarakat yang arif, namun semua itu berpulang kepada Suami Istri untuk saling memahami kekufuan masing-masing sangat penting. m.irfanhusaini@yahoo.co.id
Reply
 
 
# Zoel-PA.Sim 2010-05-20 17:35
Badilag perlu juga mengadakan penelitian bersama lembaga terkait terhadap perceraian yang telah terjadi dalam rangka untuk memberikan penilaian apakah perceraian tersebut semakin memberikan kebaikan atau keburukan bagi kehidupan suami isteri yang bercerai tersebut, karena pada prinsipnya perceraian tidak dapat secara mutlak diklaim sesuatu yang negatif atau positif. Karena Allah juga memberikannya sebagai sebuah jalan darurat. Itu baru penilaian yang seimbang.
Reply
 
 
# DRS. CECE RUKMANA SH. MH 2010-05-20 17:56
Sangat setuju dengan pendapatnya pak Sekretaris Badilag, jadi meningkatnya angka perceraian, dikarenakan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, mereka menyelesiakan permasalahannya di bawa kepersidangan, tidak begitu saja bercerai secara dibawah tangan, mereka ingin adanya kepastian hukum . Oleh karena itu meningkatnya angka perceraian jangan dikaji dari segi negatifnya tapi harus dikaji dari segi positifnya.
Reply
 
 
# Burdan B, PA Palembang 2010-05-20 18:29
Mengenai tingginya angka perceraian di Indonesia, sebenarnya dapat dikatakan positif maupun negatifi, positifnya karena hal ini sudah adanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan mentaati aturan hukum yang berlaku, seperti kalau orang-orang beragama Islam, cerainya harus melalui Peradilan Agama. Kemudian negatifnya, kurangnya kemampuan seseorang untuk mempertahankan tali perkawinan, bisa disebabkan oleh faktor ekonomi maupun pergaulan bebas/kelalaian, dll.
Reply
 
 
# adhan 2010-05-20 18:58
saya melihat permasalah ini dari 2 sudut...
1. dari sudut "advance" berarti sosialisasi uu no. 3 thn 2006 ttng pengadilan agama sudah bisa diterima oleh masyarakat muslim secara umumnya.. karena sudah tepat proses penyelesaiannya di pengadilan agama.
2. dari sudut "kuantitas" maksudnya ada problematika yang serius yang harus dipecahkan oleh lembaga yang ada misalnya, kementrian agama dan mahkamah agung (pengadilan agama) serta kementrian kesra untuk dapat menindak lanjuti permasalahan ini.
Reply
 
 
# Abd.Rajab K. PTA Papua 2010-05-20 20:10
Banyak faktor penyebab mlonjatx angka prceraian,selain wujud ksadaran huk. masy.& trbukax akses bperkara prodeo & sidang keliling bgi yg tdk mampu, jg krn rapuhx pondasi perkawinan sejak awal, disamping faktor ekonomi,krisis akhlak,gangguan pihak ketiga bertambahx penduduk berarti bertambah perkawianan bertambah pula perceraian. Jd sangat setuju dg bpk sekretaria Badilag bhw PA tdk punya andil melonjakkan angka perceraian, oke?
Reply
 
 
# syam pa-singaraja 2010-05-20 21:53
ini fenomena yg hrs ditanggapi dg cerdas....terlepas dari naik dan turunnya angka perceraian tentunya...??? dan mungkin akan menjadi tambah ketika program keadilan bg rakyat miskin benar2 brjln, selama ini mereka tkut mencicipi pengadilan untuk mengakhiri prahara rmh tangganya .. krna kurang uang.......??? sbg org pengadilan .... sdikit atau banyaknya angka perceraian bkan suatu keberhasilan atau keggglan, akan tetapi sberapa besar kejjran dan keadilan dlm penegakan .. terutama para hakimnya.
Reply
 
 
# H.Alimuddin PA Pandan 2010-05-20 22:53
Sangat setuju dengan Sekretaris Badilag bahwa meningkatnya angka perceraian bukan karena mudahnya hakim PA menceraiakan tetapi merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat yang kian meningkat, dan para pencari keadilan yang tergolong miskin terbantu pula dengan bolehnya berperkara secara prodeo, tambah lagi dengan adanya sidang keliling.
Reply
 
 
# abu balyan 2010-05-21 03:46
Meningkatnya angka perceraian bukanlah kesalahan institusi tertentu, sebut saja peradilan agama, buktinya mayoritas penyebab perceraian adalah adanya perselisihan masalah ekonomi di samping perilaku menyimpang pasangan suami isteri. Ini menunjukkan adanya korelasi positif akan kesejahteraan dengan langgengnya ikatan perkawinan dalam sebuah rumah tangga. " Makin sejahtera sebuah rumah tangga, makin kecil peluang untuk bercerai " ....
Reply
 
 
# Nanang MR PA Tj Redeb 2010-05-21 13:52
Meningkatnya angka prcraian tdk ada korelasi negatif dg PA, sbliknya jd slh stu indikator mningkatnya kualitas playnan pblik di PA di mana msyrkt mnjdi lbh sdar hkm. Naiknya angka prcraian mnjdi tnggung JWB kita smua, dlm hal ini sangat perlu refungsionalisasi peran BIMAS ISLAM yg slah satunya dg mmbrikn pndidikan pra nikah yg memadai bgi stiap calon pngantin, kbarnya di MALAYSIA pasangan yg akan menikah harus LULUS pendidikan pra nikah, sayangnya di RI lhb bnyk yg NYOGOK tuk dpt srtfikatnya.
Reply
 
 
# EVI 2010-05-21 18:29
Melonjaknya angka perceraian utk saat ini didukung oleh berbagai faktor.Ada dr lembaga Peradilan Agama itu sendiri yg telah menunjukkan kwalitasnya dan krn masyarakat yg sdh tinggi kesadaran hukumnya.Dan ada jg krn pasangan suami isteri itu sendiri yg belum siap krn usia yg msh relatif muda.Nah tawaran Pak Sekjen Badilag bekerjasama dgn BP4 perlu didukung untuk memberi bekal bg pasangan muda .Semoga tawaran tersebut dpt sambutan baik dari berbagai pihak.Amiiin.
Reply
 
 
# basirun, ende NTT 2010-05-21 20:45
cari varibel penyebab perceraian. dalam amatan kami tinnginya angka perceraian lebih banyak diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga. ketidak mampuan ekonomi suami untuk menopang kebutuhan keluarga, sehingga yang terjadi adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri. maka upaya yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan mendorong suami dan istri untuk secara sinergis membangun basis ekonomi. tidak ada salahnya istri bekerja dan usaha dalan rangka membantu ekonomi.
Reply
 
 
# M. Zubaidi - PA Tarakan 2010-05-24 16:26
Furqah (perceraian) adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Perbuatannya dibenci, akibatnya para pelakunya juga sangat mungkin akan mendapatkan perlakuan yang sama dari-Nya. Penyuluhan hukum sudah digalakkan, terkadang faktor kekurangan ekonomi dijadikan alasan meledaknya angka perceraian, namun itu bukan satu-satunya. Ada sekian banyak faktor yg mendorong terjadinya perceraian, diantaranya adlh minimnya pemahaman suami/istri terhadap nilai ibadah dlm membina rmh tngga.
Reply
 
 
# sunaryo PA Krui 2010-05-24 16:28
optimalisasi mediasi dapat menekan tingginya perceraian, pelaksanaan mediasi hendanya dijalankan dengan sungguh sungguh, bukan sekedar formalitas dan dilakukan dengan ikklas insaAllah akan membawa kebaikan
Reply
 
 
# mursil 2010-05-24 16:28
Masalah percerai tidak terlepas dari faktor -faktor 1. adanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sejak lahirnya UUD tersebut angka perceraian di Bima sangat meningkat. 2.faktor ekonomi hal ini slalu jadi alasan masyarakat untuk melakukan perceraian dll.
Reply
 
 
# Zoel-PA.Sim 2010-05-24 16:29
Paradigma kita tentang perceraian tak jelas, di satu sisi ada keinginan untuk meningkatkan pemasukan jumlah perkara tetapi di lain pihak, ada juga keinginan agar perceraian tidak dipermudah supaya angka perceraian dapat berkurang. Menurut saya semua tidak bisa dijadikan dasar apapun dalam pemeriksaan perkara perceraian karena perkara perceraian murni peradilan keluarga. Tugas pengadilan adalah memberikan yang terbaik bagi pasangan suami isteri.
Reply
 
 
# slamet bisri 2010-05-24 16:30
Tingginya angka perceraian menunjukan semakin tingginya kesadaran akan hak sebagai warga negara, hukum telah mengaturnya, bila salah satu pihak tak melaksanakan kewajiban (yang notabene menjadi hak pihak lain) tentu akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. kesadaran hukum warga negara sudah semakin tinggi, dan itu merupakan bagian dari yang menyebabkan tinggnya angka perceraian akhir-akhir ini. sistem pendidikan dapat membantu menurunkan anka perceraian.
Reply
 
 
# Bahrul Hayat 2010-05-24 16:31
Mungkin kalau pencegahan orang tidak datang menghadap ke Pengadilan adalah hal yang contradiktif dengan kondisi saat ini yang serba transparan sehingga orang menjadi melek akan hukum, dalam hal ini upaya yang perlu digeregetkan adalah masalah Perma 1/2008 dimana mediasi terhadap perceraian ini sering gagal . BP4 dalam hal ini telah membuka peluang bekerja sama dengan pihak MA sebagai tenaga mediator, namun MA belum mampu mengadopsi dan mengadakan pelatihan ssertifikasi; bagiman?
Reply
 
 
# Nendi Heryadi 2010-05-24 16:33
Dalam Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1874 secara jelas menyatakan "UU dimaksudkan untuk mempersukar perceraian" namun dalam praktek hampir sebagian besar perkara perceraian (cerai thalak atau cerai gugat) dikabulkan, sehingga wajar bila angka perceraian semakin lama semakin meningkat. Hakim senantiasa mendalilkan asas hukum yang dianut peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga Hakim jarang sekali menolak perceraian meskipun yang mengajukan pihak "yang membuat masalah"
Reply
 
 
# a. zahri 2010-05-24 16:34
Untuk menentukan meningkat tidaknya angka perceraian tidak semata-mata pada angka tunggal perceraian, namun juga harus dilihat/dibanding dengan angka pernikahan. Kalau perkawinan meningkat wajar jika perceraian meningkat. Lalu dicari berapa perbandingan angka perkawinan dengan perceraian, baru ketahun perceraian meningka apa tidak. Dan negara Indonesia yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia angka perceraianya tidak bisa dibanding dengan Malaysia, Singapura dll, bukan bandingannya.
Reply
 
 
# Dahron, PA. Natuna 2010-05-24 16:34
Menurut Harun Yahya! setiap detik ada 4 kelahiran manusia, dan setiap detik juga ada 1 kematian. Jadai wajar lah ............... perceraian banyak tapi angka pernikahan juga sangat banyak..... itu yang tercatat dan resmi. Coba lihat pernikahan yang sirri, yang kumpul kebo dan tak diketahui................... luar biasa. Kalo memang sudah sperti itu, mau bagaimana lagi? Yang penting kita sebagai warga peradilan memberi contoh yang baik dalam berumah tangga............... Betul...Betu...Betul...
Reply
 
 
# Warhan Latief 2010-05-25 22:39
Melonjaknya angka perceraian tidak hanya bisa dilihat dari satu asfek saja, hal ini harus dilihat dari berbagai asfek dan sangat berkaitan erat dengan sistem hidup baik yang berkaitan dengan diri pribadi, masyarakat ataupun negara. Secara pribadi, setiap orang dituntut untuk memahami dan menghayati mengapa dan untuk apa dia menikah, secara sosial masyarakat amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan, dan negarapun harus bisa membuat suatu antispatif untuk menekan angka perceraian.
Reply
 
 
# Muntasir-PA.Klungkung 2010-05-25 22:41
Kalau Pengadilan Agama dituduh memberikan andil dengan meningkatnya angka perceraian adalah benar adanya, namun bukan karena cepatnya perkara diputus oleh Pengadilan Agama, akan tetapi karena adanya beberapa faktor pendukung yaitu : kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, pelaksanaan sidang keliling yang semakin intensif dilakukan serta orang miskin dapat juga berperkara secara gratis (prodeo) ke Pengadilan Agama.
Reply
 
 
# syamsul bakir 2010-05-28 01:45
Cerai itu adalah hal yang halal tapi dibenci Oleh Allah Swt.Oleh karena kita harus paham terhadap penyebab pokok perceraian dan cara apa yang bisa terhindara\ dari perceraian .Pertama penyebab pokok cerai adalah Sek. Kedua Mulut, ketiga uang.Kalau seknya sudah saling memuaskan aman, kalau mulutnya terjaga dengan baik aman ,kalao selalu bersyukur dan nerima apa yang dikaruniahi Allah aman.Uang sedikit tapi cukup uang banyak tp.ku kurang (nggringsang bhs jawa) dan Mediasi harus dimaksimalkan
Reply
 
 
# Lutfi AlKrui Biliwa\\\ 2010-05-31 23:20
Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kepastian.... Pengadilan Agama yang dulu ada gang- gang sempit n susah dijangkau sekarang sudah terlihat di Jalan Raya... Kesadaran Masyartakat akan hukum makin tinggi... Departemen Agama dan Mahkamah Agung (Ditjen Badilag) sudah semestinya selalu bekerjasama dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku... laksanakan penyuluhan dan bimbingan bagi calon Pengantin secara intensif bukan sekedar hitam di atas putuh.. masyarakat sudah melek ga merem lagi....
Reply
 
 
# Abdul Rouf PA Luwuk 2010-06-04 17:52
Tidak perlu kita melihat siapa yang salah dengan meningkatnya perceraian di Indonesia. Allah sendiri memberikan peluang perceraian itu sendiri. Yang penting prosedur proses sudah memenuhi aturan yang ada. Tidak ada hakim yang memutus sembarangan tanpa melihat semua aspeknya. Kalau saya boleh usul, mohon kiranya Mahkamah Agung cq. Badilag membuka pelatihan hakim mediator yang selama ini belum ada atau pelatihan2 hakim lainnya secara berkala untuk meningkatkan kualitas kinerja hakim, makasih.
Reply
 
 
# Mohamad A. Nasir 2010-06-10 12:30
Saya ingin bertanya dan siapa bleh/bisa menjawab berdasarkan pengetahuan empiris atau pengalaman dalam menangani kasus perceraian; dalam cerai gugat, apakah pihak selalu (kebanyakan) menjadi penggugat kepada suami untuk minta cerai? Dalam UUP Tahun 1974 pasal 23 dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh anggota keluarga baik dari suami/istri; suami/istri; dan pihak berwenang. Sementara dalam KHI, khuluk hanya disebutkan scr singkat dlm pasal 124. Terima kasih.
Reply
 
 
# Suhadak 2010-06-11 15:29
Meningkatnya angka perceraian di PA adalah akibat meningkatnya angka perkawinan, dan juga pengaruh arus globalisasi, bukan berarti PA manusia Indonesia rusak atau bukan berarti PA mempermudah perkara perceraian!!!, masuknya perkara perceraian di PA berarti kesadaran hukum masyarakat tinggi. Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak disetiap sidang, apalagi adanya Mediasi yg maksimal., Insyaalloh banyak yg rukun lagi.
Reply
 
 
# H.Abdul Halim Ibrahim,M.H 2010-06-14 22:19
Memang salah satu asas U.U.No.1 Th.1974 adalah "perceraian dipersulit" namun pengadilan agama tetap pada posisinya setiap kasus yang diajukan kepadanya, diperoses sesuai dg peraturan perundangan yang berlaku, jadi walaupun angka perceraian meningkat secara signifikan, aparat peradilan agama tidak perlu pusing, karena hal itu adalah kondisi ummat yang sebenarnya.
Reply
 
 
# hemasycha 2012-10-25 12:33
setuju banget sama salah satu kalimat dalam artikel dimana mungkin meningkatnya angka perceraian salah satunya disebabkan oleh mudahnya proses perceraian. Artinya, peradilan agama dianggap turut memiliki andil dalam meningkatkan angka perceraian.
apa yang bisa di lakukan oleh PA ataU KUA untuk mengurangi angka perceraian?,konsultasi?,publikasi pada pasangan2 yang saat ini banyak menikah muda,, tanggung jawab antar pasangan, sosialisasi masalah perkawinan dan penyelesaiannya,, itu semua belum ada dan belum di jumpai
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 903 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS