Sabtu, 19 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Sindikat Pemalsu Akta Cerai Terbongkar (31/5/2010) PDF Cetak E-mail
Oleh Hermansyah   
Senin, 31 Mei 2010 22:45

Meski Sindikat Pemalsu Akta Cerai Terbongkar, PA Harus Tetap Waspada

Jakartal badilag.net

Ditjen Badilag Mahkamah Agung memberikan perhatian serius terhadap beredarnya Akta Cerai palsu di sejumlah daerah, khususnya yang berada di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, yang meliputi kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Kota Banjar. Meski sindikat pembuat Akta Cerai palsu di daerah ini telah terbongkar, Dirjen Badilag Wahyu Widiana berharap agar warga Peradilan Agama tetap waspada.

“Bila terdapat indikasi beredarnya Akta Cerai palsu, PA harus pro-aktif. Koordinasikan dengan PTA dan Ditjen Badilag. Bila perlu, buatlah laporan resmi kepada pihak kepolisian,” tandas Dirjen Badilag, di kantornya, Senin (31/5/2010).

Menurut Dirjen Badilag, beredarnya Akta Cerai palsu sangat merugikan lembaga peradilan. “Tanda tangan aparat peradilan dipalsukan, blanko Akta Cerai dipalsukan, dan putusan serta penetapan PA dipalsukan. Karenanya harus diusut tuntas,” tegasnya.

Pada 19 Mei 2010, tiga anggota sindikat pemalsu Akta Cerai divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis. Mereka adalah Ade Mamat (45), Budi Supriadi (39) dan Endin Sutara (67). Ketiganya terbukti melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Mereka dihukum masing-masing 4 bulan penjara.

Image“Terbongkarnya kasus ini berkat laporan warga yang merasa dirugikan secara langsung oleh sindikat tersebut,” ujar hakim dan pejabat humas PA Ciamis, Drs. Anang Permana, SH, MH, di kantornya, Kamis (27/5/2010).

Jejak sindikat pemalsu Akta Cerai ini mulai terendus di Desa Neglasari, Pamarican, Ciamis, akhir tahun 2009 lalu. Ini bermula ketika Sariyah (52) meminta tolong kepada amil (pembantu penghulu di desa) bernama Maman Mansur (66), untuk mengurus percerian dengan suaminya, Oyo (55). Untuk keperluan tersebut, Maman menerima Rp1,2 juta. Hanya dalam waktu dua bulan, Maman berhasil mendapatkan Akta Cerai beserta salinan penetapan ikrar talak, lalu menyerahkannya kepada Sariyah.

Tak berselang lama, keluarga Sariyah yang kebetulan bekerja di sebuah PA mendapati beberapa kejanggalan pada Akta Cerai Nomor 1023/AC/2009/PA.Cms dan Penetapan Nomor 0843/Pdt.G/2009/PA.Cms tersebut. Setelah dicek di PA Ciamis, ternyata Akta Cerai dan Penetapan tersebut memang palsu. Pihak PA Ciamis menyatakan, Akta Cerai dengan nomor tersebut adalah milik pihak lain.

Setelah ditelusuri, ternyata Maman tidak pernah mendaftarkan perkara ini ke PA Ciamis. Dia meminta bantuan Ade Mamat, warga Desa Mekarmukti, Cisaga, Ciamis. Menurut Maman, Ade Mamat sudah terbiasa mengurus perceraian. Selain itu, biaya yang diminta Ade Mamat lebih murah daripada biaya yang dipatok pengacara. Untuk perkara perceraian tanpa sengketa lain, Ade Mamat meminta Rp600 ribu.

Merasa dirugikan oleh ulah Ade Mamat, pada 14 Januari 2010 Maman melaporkannya ke Polres Ciamis. Setelah mengembangkan penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa ketiga tersangka memiliki peran berbeda-beda. Ada yang mendesain, mencetak blangko, dan jadi pengedar.

Ketika kasus ini disidangkan, pihak PA Ciamis juga dilibatkan. Pansek PA Ciamis, H. Aan Iskandar, SH, MH, bertindak selaku ahli. Dia memaparkan perbedaan antara Akta Cerai asli dan Akta Cerai palsu.

Setelah kasus ini terbongkar, jumlah perkara perceraian di PA Ciamis melonjak cukup tinggi. Biasanya, jumlah perkara yang diterima sebulan sekira 300-an. Kini, rata-rata perkara sebulan mencapai 400. Bahkan pada bulan Maret lalu melejit hingga 513 perkara.

“Sebenarnya kami tidak berharap angka perceraian yang disidangkan di PA jadi meningkat. Namun demi kepastian hukum, masyarakat mau tidak mau memang harus menyelesaikan perkara perceraiannya di muka pengadilan, bukan melalui sindikat pemalsu Akta Cerai,” Dirjen Badilag menegaskan.

(hermansyah)

TanggalViewsComments
Total846234
Sab. 1910
Jum. 1830
Kam. 1770
Rab. 1690
Sel. 1560
Sen. 1450
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# April Yadi - MS Jantho 2010-05-31 23:41
mudah-mudahan apa yang telah terungkap bukan merupakan puncak gunung es, namun bukan hal yang mustahil, sebagai upaya preventif maka diperlukan pengawasan lintas sektoral, salah satunya dengan membangun koordinasi yang baik dengan setiap Kantor Urusan Agama yang ada, atau upaya lain yang bersifat pencegahan. tetap waspada agar masyarakat tidak dirugikan. selamat bekerja dan salam hangat dari kami,.
Reply
 
 
# nelson pa.psp sumut 2010-05-31 23:41
BAGI ORANG YANG PENGEN CEPAT KAYA JALAN PINTAS ITU AKAN DICARI WALAUPUN MELANGGAR HUKUM BEGITU JUGA PEMALSU AKTE CERAI MAKA MASYARAKAT HARUS DISULUH BAHWA PERCERAIAN ITU TERJADI HANYA DI DEPAN PENGADILAN KECUALI MENINGGAL BAGI PEMALSU ITU HARUS DIHUKUM BERAT BILA TERBUKTI
Reply
 
 
# mudzakkir-tebuireng 2010-06-01 14:06
syukur alhamdulillah, serapat-rapat membungkus bangkai baunya akan tercium juga, namun tanpa kerja keras dan saling bahu membahu sepertinya kejahatan seperti pemalsuan AC akan terus kembali bermunculan, oleh karenanya kami sangat respek dengan imbauan BADILAG agar aparat PA benar-benar pro-aktif jika muncul indikasi kejahatan seperti ini, mari kita saling bahu membahu!
Reply
 
 
# Fahrurrasyid PTA Mataram 2010-06-01 14:06
Dengan adnya kejadian pemalsuan Akte Cerai yang terungkap di Wilayah Jawa Barat maka perlu kehati - hatian para pejabat Peradilan dan saling berkoordinasi dengan Pejabat yang terkait agar para pencari keadilan tidak merasa dirugikan, Selamat dan sukses
Reply
 
 
# Masrinedi - PA. Painan 2010-06-01 14:07
Mudah-mudahan ke depan kita warga PA ekstra hati-hati dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya Akta Cerai bagi yang bercerai dengan adanya proses persidangan di PA, bukan yang didapatkan lewat jalan pintas alias AC Palsu.
Reply
 
 
# Kamali Singaraja 2010-06-01 14:08
wahai seluruh warga peradilan dimanapun anda bertugas....... Mari hindari hal-hal yang ada indikasi dengan surat-surat yang i palsu mulai dari Hakim, Panitera, Jurusita, staf dan bahkan tenaga kontrak di peradilan dan sudah saatnya lah kita harus LIBAS HABIS siapapun yang berbuat merugikan yusticiable maupun para pejabat di peradilan. Mari kita tegakkan NAHI MUNKAR dengan diperbanyak AMAR MA'RUF. Syukron wal Afwu minnaa.
Reply
 
 
# M. Zubaidi - Tarakan 2010-06-01 15:14
Terlintas di benak kebanyakan mereka, " alangkah susahnya berurusan dengan orang2 peradilan (Pengadilan Agama), kalau ada yang instan (akta cerai dan salinan penetapan palsu) kenapa tidak ? Hukuman 4 bln penjara bagi pembajak dan pemalsu akta cerai kiranya masih terlalu ringan. Pelayanan sidang keliling dan pembebasan dari biaya perkara (prodeo), serta penyuluhan hukum sekali-kali, adalah pencegah efektif salah satunya.
Reply
 
 
# Nanang MR 2010-06-01 15:15
Sebagai Lembaga Penegak Hukum seharusnya PA bertindak pro aktif ketika ada laporan pemalsuan akta cerai, sayang kecenderungan di beberapa daerah segan untuk melaporkannya ke polisi karena enggan berurusan dg kepolisian.
Semoga ke depannya hukumannya diperberat, karena dg akta cerai palsu urusannya dg HALAL HARAM, kalo cuma 4 bulan....... gak sebanding dg akibat yg diderita oleh masyarakat........
Reply
 
 
# Roni - PTA Ptk 2010-06-01 15:15
Untuk masyarakat pencari keadilan, belajar lah dari kasus ini untuk tidak terpengaruh oleh kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sindikat kejahatan. ikutilah proses hukum yang berlaku...
Reply
 
 
# Muntasir-PA.Klungkung 2010-06-01 16:17
Permasalahan Akta Cerai palsu sebenarnya adalah "lagu lama" yang sekarang muncul kembali ke permukaan dan mudah-mudahan ini sekali lagi bukan merupakan 'puncak gunung es'. Oleh karena itu himbauan Dirjen Badilag kepada aparat PA untuk pro-aktif dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait adalah sangat tepat untuk membendung upaya yang sangat-sangat merugikan Peradilan Agama.
Reply
 
 
# Rusdi PA lahat 2010-06-01 16:17
Para pembuat Akta cerai palsu itu perlu diganyang / dihukum berat, karena telah merusak citra Negara dan membikin masyarakat Muslim berbuat yang haram, untuk itu aparat PA jika ada yang mengetahui harus melaporkannya kepada atasannya.
Reply
 
 
# HAM. HASIBUAN MH. 2010-06-01 16:18
semoga tidak terulang lagi kejadian itu di seluruh Indonesia, karena sudah mencoreng martabat Peradilan Agama, jadikan kasus tersebut sebagai pemacu warga PA lebih waspada terhadap pelaku Akta Cerai Palsu, mari kita sama-sama mengantisipasi agar tidak terjadi kasus berikutnya > Amin.
Reply
 
 
# Irfan Husaini-PA Painan 2010-06-01 23:25
Semoga ketiga pelaku pemalsuan ini sadar dan pelajaran bagi yang lain agar tidak mencontohnya....m.irfanhusaini@yahoo.co.id
Reply
 
 
# Mustofa Kamil-PA Tarakan 2010-06-01 23:25
Memang kasus sindikat Akta Palsu sudah lama ada di Indonesia, namun kewaspadaan kita terhadap para sindikat tersebut harus ditingkatkan, jangan sampai kita kecolongan dan dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hukuman 4 bulan bagi para penjahat seperti itu masih terasa kurang.
Reply
 
 
# putussibau 2010-06-01 23:26
tolong diselidiki apa ada keterkaitan antara ke 3 orang tersebut dengan pegawai PA, karena orang tau yang mengeluarkan Akta Cerai itu PA. memalsukan sesuatu di Indonesia itu mudah tetapi "Meyakinkan" korban, itu yang susah.mohon ini dicermati "setelah Akta Nikah Palsu lantas Akta Cerai Palsu lalu kawin mutah, kawin kontrak" mohon maaf hal ini banyak terjadi di jawa/jawa barat.
Reply
 
 
# efidatul PA. Pdg panjang 2010-06-01 23:28
dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, beracara secara prodeo dan sidang keliling merupakan cara yang efektif bagi Pengadilan agama untuk menghindari adanya pembuat sindikat palsu akte perceraian
Reply
 
 
# Burdan B, PA Palembang 2010-06-01 23:30
Kita berharap permasalahan Akta Cerai dan salinan penetepan palsu yang beredar di daerah pulau jawa khususnya di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, yang meliputi kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Kota Banjar segera cepat selesai, karena hal ini dapat berdampak buruknya kualitas pelayanan dan citra peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu kita warga peradilan harus waspada terhadap indikasi-indikasi pemalsuan surat/bukti-bukti lainnya atau mengatasnamakan pejabat peradilan kita.
Reply
 
 
# Suhadak 2010-06-01 23:30
Pemalsuan Akta Cerai memang kerap terjadi, beberapa pengaduan dari Kepala KUA yg mengkorfermasi keaslian Akta Cerai melalui telepun ke PA, Oleh karena itu perlu KPA, Pansek dan jajarannya mengetahui dan memahami lembar Akta Cerai dan perlu waspada. Peringatan ini menjadikan warga PA Waspada dan hati-hati.
Reply
 
 
# Insyafli PTA Padang 2010-06-01 23:30
Saya sangat mendukung tindakan Pak Dirjen, pelaku pemalsuan akte tersebut harus dituntut hukuman yang lebig berat. Jangan hanya pidana pemalsuan saja, karena dalam kasus tersebut juga ada pidana penipuan, juga ada pemerasan, yang mengakibatkan kekacauan dalam administrasi peradilan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Polisi dan Jaksa harus bisa merekontruksi pidananya lebih berat dari hanya sekedar pemalsuan.
Reply
 
 
# Muhammad Mansur- Wonogiri 2010-06-01 23:30
sebaiknya hukuman bagi Pemalsu akta Cerai tidaklah ringan akan tetapi sangat berat karena ini berakibat hukum yang sangat fatal, agar Pelakunya jera, setuju mari saling bahu membahu untuk bersama-sama mengawasinya agar tidak terjadi pemalsuan akta cerai lagi.
Reply
 
 
# Abd.Rajab K. PTA Papua 2010-06-01 23:30
Adanya pemalsuan AC harus menjadi keperihatinan kita semua khususnya warga PA,sebab,ini merupakan suatu penodaan tugas pokok & sangat amat merugikan institusi PA, ini bagian dari perbuatan kemunkaran yg harus dicegah & diberantas dgn kekuatan (aparat penegak huk.),dgn lisan (penyuluhan) & dgn hati (doa & harapan).Kewaspadaan mutlak dimiliki terutama jangan sampai melibatkan orang dalam. Oke?
Reply
 
 
# M. Syaefuddin-IAIN Sby 2010-06-01 23:32
Pemalsuan terhadap Akta Cerai (AC) selain merugikan lembaga peradilan jg merugikan masyarakat karena semestinya dalam proses perceraian antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak untuk didengar keterangannya thdp problem rumah tangganya, namun dg adanya sindikat pemalsuan AC tsbt hak dari suami atau istri terabaikan dan tiba-tiba sdh ada AC atas nama mereka. Hal serupa yg patut diwaspadai oleh aparat peradilan khususnya hakim adalah adanya penyelundupan identitas para pihak.
Reply
 
 
# M. Arif 2010-06-01 23:33
Sy prnah bbrpa kali temukan Akta Cerai palsu.Diketahui palsu krn di salah satu bagian stempelnya tertulis "DHARMAWANITA" pdhal yg betul "DHARMMAYUKTI". Ada juga Akta Cerai asli yang di-scan komputer kmdian Akta Cerai hasil scan tsb mau dipakai untuk nikah (lagi) tapi petugas KUA mungkin ragu keasliannya shg minta orang itu untuk melegalisir di PA dan diketahui palsu krn stlh diteliti trnyata hanya hasil scan. Mungkin orang itu ingin dgn 1 Akta Cerai bisa nikah lagi bbrp kali dgn cara menscannya.
Reply
 
 
# Lutfi - PAKrui 2010-06-01 23:33
Dalam Bukunya "Tafsir Kebahagian" Kang Jalal berpendapat bahwa hanya dalam tiga hal kita boleh berprasangka buruk. 1) Terhadap musuh atau daerah tidak aman, 2) dalam memberi amanah/kepercayaan, 3) Terkait soal Agama. Dalam hal kepercayaan semestinya harus benar-benar kenal dengan orangnya agar tidak mudah tertipu... maka semestinya kita harus benar-benar sadar diri... agar penyelewengan itu tidak terjadi lagi.. RUU Hukum Materiil Terapan PA semestinya lebih tegas dalam memberikan sanksi...
Reply
 
 
# Hasanuddin PA Bulukumba 2010-06-01 23:34
waspadalah....., Stagmen kata tersebut harus ditanamkan dalam hati semua Insan Aparat Peradilan, agar tidak tergiur dengan kesenangan yang sifatnya sesaat, ingin mendapatkan sesuatu secara instan, oleh karenanya warga Peradilan Agama harus Waspada dengan cara tidak tergoda Ntuk melakukan perbuatan tercela seperti ikut serta dalam Pembuatan Akta Cerai Palsu, selain dari pada itu harus hati-hati dan mampu mensiatyi kemajuan IT, karena sarana IT telah disalah gunakan oleh Oknum tertentu.
Reply
 
 
# DRS. CECE RUKMANA SH. MH 2010-06-01 23:34
Pemalsuan akta cerai harus diberantas sampai ke akar-akarnya, tindakan tegas itu sangat perlu, agar pelakunya jera dan kapok. Bagi aparat peradilan agama waspada itu sangat penting, jangan samapai kecolongan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa mencemarkan nama baik pengadilan agama. waspadalah...waspadalah...waspadalah
Reply
 
 
# HAITAMI - PA BANJARBARU 2010-06-04 17:47
Masalah kejadian pemalsuan akte cerai dan akte nikah ini seingat saya sudah lama terjadi, namun sayangnya kedua instansi ini "kurang greget" alias sangat lamban dalam menyikapi ini semua. Harapan saya ke depan, pimpinan dari kedua instansi ini khususnya PA lebih peka terhadap kejadian-kejadian serupa jangan nunggu "DIPECUT" dari atas. Masa kalah dengan BANG NAPI .................
Reply
 
 
# adhan - PA. Gunungsitoli 2010-06-04 17:47
Asslkum...
Alhamdulillah... mudah2an, ini tidak akan terjadi lagi di institusi peradilan Agama... dan semoga pelaku dihukum dengan hukuman "Refresif" sehingga mereka jera untuk mengulanginya lagi....
Reply
 
 
# M. Sidiq 2010-06-04 18:02
Mudah-mudahan dengan terbongkarnya sindikat pemalsu AC di PA Ciamis dapat dijadikan pelajaran bagi PA yang lainnya untuk berhati-hati, tetapi kok hukumannya ringan sekali cuma 4 bulan mohon ditinjau ulang sebab tidak membuat efek jera bagi si pelaku apalagi ini sudah menjual nama baik peradilan agama dan diselidiki juga jangan-jangan ada orang dalam yang ikut bermain dibelakangnya
Reply
 
 
# Fauzi 2010-06-04 18:02
Tentunya ini dapat kita jadikan pelajaran.... Maraknya pemalsuan Akta Cerai salah satu penyebabnya adalah relatif mudah memalsukan blangko Akta Cerai.... tentunya Perlu Adanya Blangko Akta Cerai yang baru dengan kertas yang sulit dipalsukan (dilengkapi dengan tanda hologram).......
Reply
 
 
# ali mufid - pa pati 2010-06-09 01:03
kami ikut bersyukur dengan terbongkarnya mafia akta cera palsu. ke depan perlu adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat agar berhati-hati dan lebih waspada apabila berperkara di Pengadilan. jangan mudah terkena bujuk rayu dari oknum2 yang tidak berbudi serta jangan mudah pula terjebak pada hal-hal yang serba "INSTAN".......
Reply
 
 
# Miizan Bekasi 2010-06-10 21:29
Saya yakin kasus spt ini bukan hanya terjadi di Ciamis saja, hal ini terjadi karena : budaya/faham konvensional yaitu ingin urusannya cepat selesai secara instan,kurangnya informasi ttg prosedur dan dampaknya. Solusinya perlu keberanian korban melaporkannya, aparat menindaknya, koordinasi dan peran serta masyarakat, dan solidnya aparat PA sebagai pengemban amanah secara professional artinya bekerja dg berpayung aturan, proporsional yakni sebagai pelayan bukan sbg perantara masyarakat
Reply
 
 
# iis 2010-09-17 02:59
lalu bagaimana status orang yang dapat AC palsu, apalagi ksalau sudah tahunan ????
Reply
 
 
# shyloz 2013-07-06 10:43
salah PA juga sih,, coba kaloa akta cerai ga usah bayar alias gratis..pasti ga akana da pemalsuan...agama aja tidak mempersulit perceraian..kenapa pengadilan agama justru mempersulit...
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 828 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS