Dirjen Badilag diapit oleh KPTA Gorontalo, Drs H.M. Sunusi Khalid, SH, MH (duduk, kanan) dan KPTA Manado, Drs.H.M. Aminullah Amit, SH (duduk, kiri), berpose bersama sebagian peserta orientasi

Dalam kesempatan tanya jawab dan dialog, para peserta banyak yang memberi komentar perlu adanya payung hukum dan juknisnya yang jelas. “Tanpa petunjuk tehnis yang jelas, program tersebut tidak akan berjalan dengan baik”, kata Andi Muhammad Yusuf, Hakim PA Limboto, yang juga mantan anggota Tim Pembangunan Badilag.net Versi Bahasa Inggris.  

Wahyu Widiana menyatakan kesepakatannya dengan komentar Andi, sambil menjelaskan bahwa UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No 50/2009 tentang Perubahan Kedua UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama merupakan payung hukum kegiatan tersebut.

Mengenai payung lainnya, kata Wahyu Widiana, kini di MA sedang pada tahap akhir penyusunan SEMA yang berkaitan dengan itu. “Mudah-mudahan dalam waktu singkat SEMA itu segera terbit”, ungkapnya. “Tidak tanggung-tanggung, penyusunan SEMA ini dipimpin langsung oleh WKMA Bidang Yudisial, Pak Kadir Mappong”, katanya lagi.

Sebagian peserta Orientasi Hukum Acara dan Pola Bindalmin

Bahkan, proses penyusunan ini sangat serius dan panjang, melibatkan para pejabat MA, para hakim dan pimpinan peradilan, serta unsur terkait lainnya, seperti organisasi profesi advolkat dan LSM.

“Seminar-seminar dan lokakaryapun digelar, bahkan dilakukan pula studi banding ke beberapa pengadilan di Australia, bekerjasama dengan AusAID, yang juga diikuti oleh unsur organisasi profesi advokat dan LSM-LSM terkait”, ujar Wahyu Widiana.

Direncanakan pula bahwa hal-hal yang lebih tehnis, seperti masalah penyelenggaraan dan pertanggung jawaban keuangan akan diberikan dalam edaran berupa petunjuk tehnis, baik dari Badilag maupun BUA (Biro Perencanaan & Organisasi).

“Yang penting, penanganan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan pos bantuan hukum harus berjalan lancar tanpa melabrak ketentuan-ketentuan, baik yang bersifat hukum acara maupun pertanggung jawaban keuangannya”, kata Wahyu Widiana penuh semangat. 

Suasana Peserta Saat Acara Bedah Berkas

Laporan prodeo & sidkel melalui SMS-Gateway dari PA-PA sangat minim.

Sejak tahun 2011, perencanaan keuangan dan monitoring kegiatan serta pengawasan ketiga kegiatan ini dilakukan oleh Ditjen Badilag. “Walaupun pelaksanaan pencairan dan kegiatannya dilakukan di daerah, namun perencanaan dan pengawasannya dibebankan kepada Badilag”, ujar Dirjen yang nampak serius menangani kegiatan ini.

“Yang menjadi kesulitan kami adalah kurang adanya data lengkap untuk perencanaan. Oleh karena itu saya mengharapkan agar laporan prodeo dan sidang keliling melalui SMS-Gateway dari PA-PA se Indonesia harus secara konsisten dilaksanakan”, pintanya, seraya menyatakan kekecewaannya karena jumlah PA yang melapor relatif sedikit.

Data dari SMS-Gateway menyatakan bahwa pada tahun 2009, jumlah PA yang melaporkan pelaksanaan sidkel dan prodeo hanyalah 50% lebih sedikit. Sedangkan untuk tahun 2010, sampai Juni, 6 bulan pertama, mestinya laporan itu sudah mencapai 50%. Namun kenyataannya, sampai berita ini ditulis, untuk prodeo baru 20% sementara untuk sidang keliling masih 8%.

“Patra M Zen dari YLBH, waktu seminar di Australia, mempertanyakan alasan mengapa laporan itu kurang mendapat perhatian PA-PA. Lalu dalam forum ini juga, Pak Hariri, Kepala Biro Perencanaan  & Organisasi, minta pertanggung jawaban Dirjen mengenai hal ini”, kata Wahyu Widiana.

“Saya tidak banyak memberi jawaban atas komentar-komentar itu. Saya hanya mengapresiasi dan berjanji, untuk laporan tahun 2010, akan melakukan evaluasi dan berbagai upaya, sehingga diharapkan  jumlah PA yang melakukan laporan melalui SMS Gateway mencapai 100% atau mendekati angka itu”, jelas Wahyu.

Ada atau tidak ada kegiatan, laporan harus selalu dilakukan.

 Setelah dievaluasi, ada dua kemungkinan penyebab utama mengapa PA-PA kurang melaporkan pelaksanaan sidang keliling dan prodeo melalui SMS-Gateway. Pertama, ada persepsi keliru. PA-PA merasa bahwa yang dilaporkan itu jika ada kegiatan. Jika tidak ada kegiatan tidak dilaporkan.

“Padahal, mestinya, ada atau tidak ada kegiatan, laporannya harus selalu dilakukan. Kalau tidak ada kegiatan, isi laporannya nol atau nihil”, ujar Wahyu, sambil melanjutkan bahwa laporan sampai Juni, jumlah PA yang melaporkan biaya perkara mencapai 44% dari yang semestinya 50%.

“Ini angka yang sangat tinggi. Artinya untuk perkembangan biaya perkara, PA-PA hampir selalu mengirimkan laporannya. Saya sangat senang dan apresiasi terhadap kawan-kawan di daerah”, katanya lagi. Ini juga memperlihatkan, karena keadaan biaya perkara setiap bulan berubah, maka laporannya selalu dilakukan tiap bulan. “Tidak seperti laporan prodeo dan sidang keliling”, jelasnya.

Penyebab utama lainnya adalah masalah tehnis. “Kami sudah berkali-kali mengirim laporan prodeo dan sidang keliling melalui SMS-Gateway, namun selalu gagal. Sering kali tidak ada respon dari sistem itu”, kata Mulyadi Pamili, Pansek PA Gorontalo yang sangat ‘concern’ terhadap IT ini.

Sulitnya melakukan laporan secara tehnis, dibenarkan pula oleh Risnawaty Musada, Panmud Hukum PTA Gorontalo yang pernah ikut pelatihan IT di Bandung. “Kami sudah berkali-kali menceriterakan kesulitan ini kepada Helmi dari tim IT Badilag, tapi juga tetap sulit”, katanya.

“Iya Pak”, kata Luthfiyah, Panmud Hukum PA Tilamuta, “kami juga demikian. Hanya, kadang masuk, kadang gagal”, lanjutnya.

“Baiklah, kalau gitu, akan saya infokan kepada tim IT Badilag untuk mengkaji sistem aplikasi SMS-Gateway ini”, kata Dirjen, menjawab keluhan-keluhan para Panmud Hukum yang memang diberi tanggung jawab untuk melakukan laporan dengan sistem SMS-Gateway ini. 

Dirjen sedang memberi arahan langsung kepada KPTA, WKPTA dan jajarannya tentang Sistem Pelaporan Prodeo & Sidkel melalui SMS-Gateway, di lobby gedung PTA Gorontalo, dengan menggunakan Touch Screen Internet

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan presentasi jumlah PA yang melapor.

Sepulang dari Australia, dua minggu lalu, Wahyu Widiana gencar melakukan upaya peningkatan pelaksanaan laporan melalui SMS-Gateway. Mulai dari memberi arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan Badilag, diskusi dengan tim IT, mengedarkan surat ke MSyA/PTA se Indonesia, membuat berita-berita di badilag.net dan memberi arahan langsung  langsung kepada para pejabat daerah.

“Saya sudah memperlihatkan mana PA yang melapor dan mana yang tidak, kepada beberapa KPTA dan Panseknya, bahkan kepada  KPA-KPA, dalam berbagai kesempatan”, katanya.

“Ini saya lakukan, kalau saya ke daerah, atau kalau ada pejabat-pejabat daerah ke Jakarta. Saya juga telah minta pejabat-pejabat di Badilag, terutama dari lingkungan Ditbin Admin untuk melakukan hal yang sama, agar info ini terus digulirkan sampai seluruh KPA mengetahuinya, lalu mereka memerintahkan Panmud hukumnya untuk selalu melakukan pelaporan”, ujarnya lagi.

Fokus tahun 2011 adalah keberhasilan program “Justice For All”.

Memang, belakangan ini di Badilag nampak sibuk sekali mempersiapkan pelaksanaan program “Justice For All” untuk tahun 2011. Pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyelenggaraan pos bantuan hukum merupakan realisasi dari program ini.

Jika semua itu dapat dilakukan dengan biaya yang memadai, SDM yang simpatik dan kordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, ini akan sangat membantu masyarakat yang tidak diuntungkan dalam masalah ekonomi dan sosial.

Kalau program ini berhasil, akan merupakan kepuasan dan kebanggaan  tersendiri. Pantaslah kalau Badilag gencar sekali melakukan upaya untuk keberhasilan program ini. Bahkan, sangat pantas, kalau tahun 2011 dicanangkan pula sebagai tahun primadona untuk keberhasilan program “Justice For All”. Semoga. (Adli Minfadli Robby).

Email (will not be published)

Name

Title

Comment
 remaining characters

Post