.Sabtu, 30 Agustus 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Perkembangan Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama (20/9) PDF Cetak E-mail
Oleh Hermansyah   
Senin, 20 September 2010 23:51

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Reformasi Birokrasi di Peradilan Agama Harus Terus Digalakkan

Jakarta l badilag.net

Dirjen Badilag Wahyu Widiana kembali mengingatkan pentingnya melaksanakan reformasi birokrasi di Badilag dan seluruh satker di bawahnya. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang menjadi salah satu project pilot reformasi birokrasi, lingkungan peradilan agama dituntut untuk mampu membuktikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik.

“Selama ini telah banyak langkah pembaruan yang dilakukan. Tapi terus terang saja, hal itu harus terus ditingkatkan,” kata Dirjen saat memimpin rapat koordinasi dengan pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Badilag, Senin (20/9/2010).

Menurut Dirjen, pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya mengacu pada lima langkah penting yang telah dirumuskan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelima langkah tersebut adalah publikasi putusan melalui website, pengembangan Teknologi Informasi (TI), pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, pemasukan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dari kelima langkah itu, yang menjadi garapan utama Badilag adalah publikasi putusan dan pengembangan TI. Dalam hal ini, Badilag melakukan pembinaan kepada satker di bawahnya agar publikasi putusan dan pengembangan TI tidak berjalan di tempat, apalagi mengalami kemunduran.

“Berdasarkan pengalaman selama ini, publikasi putusan itu sepertinya sederhana, namun ternyata sulit dilaksanakan,” tutur Dirjen. Sejauh ini, kendalanya bisa diidentifikasi menjadi tiga. Yaitu kurangnya SDM yang mumpuni, perhatian pimpinan yang masih minim, dan terdapat keengganan melaksanakannya karena dinilai tidak ada payung hukum yang jelas.

Dirjen menegaskan, kurangnya SDM sebenarnya bisa ditutupi dengan komitmen pimpinan yang kuat. Sementara itu, mengenai anggapan tidak adanya payung hukum, hal itu terbantahkan dengan adanya SK Ketua MA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Mengenai pengembangan TI, Dirjen mengaku senang sekaligus prihatin. Senang karena dari segi jumlah website, misalnya, peradilan agama melampaui lingkungan peradilan lainnya. Hal itu tergambar di buku Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia baru-baru ini. Dari buku tersebut diperoleh data bahwa lingkungan peradilan agama memiliki website terbanyak. Dari 372 satker yang terdiri dari 29 PTA/MSyP dan 343 PA/MSy, satker memiliki website berjumlah 343.

“Tapi saya juga prihatin karena banyak dari situs itu belum dikelola dengan baik. Misalnya sudah satu bulan tidak di-up date, tidak ada jadwal sidangnya, dan sebagainya. Simpulnya, situs-situs itu belum seluruhnya mencerminkan SK KMA 144/2007,” Dirjen menandaskan.

Dirjen tidak ingin peradilan agama yang sudah mendapat penilaian paling bagus dalam hal pengembangan TI ternyata masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, merupakan kewajiban bersama untuk memperbaiki kondisi ini, dan Badilag akan terus melakukan pembinaan dalam bidang TI sebaik-baiknya.

“Tentu saja TI bukan hanya situs, tapi segala teknologi yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi bukan hanya aksesori. Bukan hanya untuk membikin orang nyaman, tapi supaya orang juga tidak dijadikan ‘obyek’ pembayaran. Makanya perlu juga Qeue System atau sistem pengaturan antrian,” Dirjen menjabarkan.

Perhatikan Surat Edaran

Dirjen juga menghimbau agar seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah sungguh-sungguh memperhatikan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 3357/DjA/HM.01.2/IX/2010. Lampiran Surat Edaran itu memuat formulir isian tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan pengadilan di bawahnya. Dari formulir itu nanti bisa diperoleh data yang terukur mengenai reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh sebuah pengadilan.

Laporan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi telah dilakukan untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, laporan ini penting pula dalam rangka mengupayakan peningkatan tunjangan kinerja.

“Setelah Rekernas bulan Oktober nanti akan dilakukan pertemuan pimpinan MA dengan seluruh ketua pengadilan tingkat pertama dan banding untuk membahas hal ini,” kata Dirjen. Setelah itu akan dilakukan pengecekan secara acak oleh tim yang dibentuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(hermansyah)

TanggalViewsComments
Total671418
Jum. 2940
Rab. 2720
Sen. 2520
Ming. 2470
Sab. 2370
Jum. 2240
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Ali PA. Kotamobagu 2010-09-21 15:54
Betul apa yang dikhawatirkan oleh pak Dirjen, karena selama ini pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) disebagian SATKER terlihat fluktuatif.
Kondisi yang demikian bisa disebabkan oleh minimnya perhatian pimpinan dalam pemanfaatan TI, kurangnya SDM dapat ditutupi dengan komitmen pimpinan yang kuat, namun meskipun SDM yang ada dan mencukupi tapi perhatian Pimpinan tetap minim mengakibatkan pasang surut dalam pemanfaatan TI.
Semoga yang termaktub dalam SK KMA No. 144/2007 bisa tercapai dengan baik.
Reply
 
 
# moh. hifni pa klungkung 2010-09-21 15:57
keprihatinan pak dirjen kita jadikan pemacu semangat kita untuk memperbaiki kekurangan dan pengembangan IT kita, sehingga kita dapat meningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, semoga !!!!!
Reply
 
 
# Ibrahim Ahmad Harun 2010-09-21 15:57
Keberhasilan Reformasi Birokrasi di MA bukan hanya tugas para pimpinan tapi tugas kita semua warga peradilan, mari kita mulai dari diri kita sendiri (Ibda' binafsik).
Reply
 
 
# Masrinedi - PA. Painan 2010-09-21 18:00
Keberhasilan Reformasi Birokrasi di MA merupakan tugas dan harus menjadi perhatian bersama warga peradilan, maka dari itu mari kita mulai dari diri kita sendiri (Ibda' binafsik).
Reply
 
 
# busromustahal ptalmpung 2010-09-21 18:11
Tiga kendala yang disampaikan Bapak Dirjen tersebut benar adanya. Tetapi perhatian pimpinan adalah top kunci berhasil tidaknya refomasi birokrasi di lingkungan PA..Pimpinan dalam hal ini Ketua, Wakil Ketua ditambah Pansek sangat menentukan. Oleh karena itu Tritunggal motor penggerak PA/PTA harus bersungguh-sungguh dalam menyukeskan RB di MA pada tataran satker masing-masing.
Reply
 
 
# H.Asrori Hakim PA Metro 2010-09-22 15:09
Satu hal yang harus diperhatikan serta dilaksanakan oleh semua aparat peradilan, yaitu komitmen pimpinan pengadilan(Ketua,Wakil dan Pansek/tritungggal), kita yakin SDM aparat pengadilan cukup baik tinggal bagaimana manajemen yang diterapkan oleh pimpinan.
Reply
 
 
# Syamsul bakir 2010-09-22 15:18
SAYA BERDOA SEMOGA PROGRAM ITU BERJALAN DEMI MEMBUKTIAN ADANYA REFORMASI MA DAN TENTUNYA DIDUKUNG DENGAN KERJA KERAS, KERJA CERDAS DAN KERJA YANG IKHLAS, INSYA ALLAH AKAN TERWUJUD DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENDEKATI KESEMPURNAAN. NANTI MASYARAKATLAH YANG AKAN MENILAI BAIK TIDAKNYA PENGADILAN KEDEPAN.
Reply
 
 
# mumu rangkas 2010-09-22 15:36
Meskipun semua perangkat teknologi telah tersedia,tetapi jika tidak ada tangan2 yg memfungsikannya, maka hanya akan menjadi benda mati sebagaimana adanya. Krn itulah kesadaran & pemahaman hrs terlebih dahulu dibangun. Walaupun pd tahap awal, pemanfaatan e-services baru brlangsung pd tataran komunikasi satu arah, tetapi tdk menutup kemungkinan nantinya akan berkembang sbg mediasi antara masyakat & pengadilan agama sebagai pembuat kebijakan dlm merumuskan konsep pelayanan yg ada.
Reply
 
 
# endang muchlish,pta papua 2010-09-22 15:39
Mudah2an kekhawatiran P.Dirjen tak terbukti, dg semangatnya para pimpinan pengadilan dlm mengembangkan IT ini. IT berkembang di setiap pengadilan adalah merupakan salah satu keberhasilan RB di pengadilan. Namun demikian, RB ini bukan hanya tugas pimpinan, melainkan tugas kita semua warga peradilan. Mari kita kita laksanakan RB di satker kita masing2, kita memulai yg lain pasti akan mengikuti kita.
Reply
 
 
# endang muchlish,pta papua 2010-09-23 14:23
Mudah-mudahan kekhawatiran P.Dirjen tdk terbukti dg semangatnya para pimpinan pengadilan dlm hal pengembangan IT demi transparansi sbg salah satu point RB. Mari kita bantu MA dan Badilag untuk mewujudkan RB di lingkungan satker masing2, semangat terus, kalau ada pimpinan yg lagi melempem, ingatkan supaya bangun dan semangat demi kemajuan kita bersama. Selamat berjuang, semoga sukses....
Reply
 
 
# edi riadi 2010-09-24 16:30
Kondisi itu bukan untuk diprihatini tapi ditindak lajuti. Analisa faktor penyebabnya. Apa faktor dana, faktor tenaga ahli, atau faktor managemen ? Jika penyebabnya faktor dana dipenuhi, jika faktor tenaga ahli tidak ada diisi, jika faktor kelemahan managemen jatuhi sanksi pejabat yang bertanggung atas pengelolaan jawab dijatuhi sanksi, jangan terlalu banyak ewuh pakewuh.
Reply
 
 
# Suhadak Mataram 2010-09-24 16:31
Saya sependapat bahwa kurangnya SDM dapat ditutupi dg kepemimpinan yg kuat, oleh karena itu bekerja sama dan saling bersinergi merupakan kunci pokok. Betapa sulitnya memulai mengadakan perubahan dalam sistem yg telah berjalan bertahun tahun. semoga Unsur pimpinan selalu tanggap dalm perkembangan peradilan dan selalu mengontrol bawahan. Insyaalloh dg niat yg tulus PA akan selalu berbenah agar lebih baik dari hari kemaren.
Reply
 
 
# Manufri ,AMd,SH,MH 2010-09-26 04:21
Pertemuan ketua tingkat pertama dan tingkat banding se Indonesia setelah raker sebaiknya PANSEK se Indonesia diikutkan karena Pansek merupakan unsur pimpinan yang menjadi ujung tombak dilapangan dlm pelaksanaan reformasi birokrasi, SEMOGA SUKSES.
Reply
 
 
# empud mahfuddin 2010-09-26 14:20
Marikita dukung dan sukseskan pro gram R B di MA khususnya Badilag dengan meningkatkan pelayanan kpd masyarakat dan pencari keadilan dengan kerja keras, tuntas dan ikhlas.
Reply
 
 
# Diah PTA Sby 2010-10-01 01:30
Semangat Reformasi Birokrasi hendaknya harus terus dikobarkan demi terciptanya pelayanan publik yang optimal dalam rangka good governance. Peningkatan kualitas SDM diimbangi dengan kesejahteraan finansial sekiranya dapat semakin memacu untuk bekerja lebih baik lagi sehingga terwujud etos kerja yang maximal dan semoga menjadi perhatian semua pihak.
Reply
 
 
# afifi titazahra 2010-10-01 01:32
Adanya publikasi putusan merupakan langkah yang luar bisa dari Badilag, ini merupakan upaya yang bagus dalam mendukung adanya reformasi birokrasi.
Reply
 
 
# askonsri 2010-10-01 01:32
Mari kita dukung reformasi birokrasi MARI kalau bukan kita siapa lagi sebagai warga peradilan yang akan mensukseskan semua iitu !! Demi MA mari kita berkorban, tiada pengorbanan tanpa perjuangan !!
Reply
 
 
# rusli PA Rantauprapat 2010-10-05 17:27
Kendala yang dapat memperlambat jalan reformasi birokrasi yakni kurangnya sdm yang handal. Komitmen pimpinan yang tidak serius, harus dilihat sebagai masalah bersama dan dihadapi secara bersama pula, mungkin bisa dilihat pada saat rekrutmen pegawai, pelatihan yang memadai..kriteria yang jelas dan transparan dalam promosi dan mutasi, khususnya dalam pengangkatan pimpinan, sehingga tidak banyak menimbulkan friksi, agar reformasi birokrasi dpt terlaksana dg maksimal....semoga
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 733 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS