Jumat, 25 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Lingkungan Peradilan Agama Mulai Rapat Komisi PDF Cetak E-mail
Oleh Helmi Indra Mahyudin   
Selasa, 12 Oktober 2010 20:43

Lingkungan Peradilan Agama Mulai Rapat Komisi


Balikpapan | badilag.net

Memasuki hari ke-2, Selasa (12/10), para peserta Rakernas MA berkonsentrasi pada rapat komisi. Permasalahan perdata agama dibahas di Komisi II. Dibuka oleh Wakil Ketua MA bidang non-yudisial Ahmad Kamil, rapat ini kemudian dipimpin oleh hakim agung Prof. Abdul Manan, mewakili Tuada Uldilag Andi Syamsu Alam yang berhalangan hadir. Ketua PTA Jakarta, Khalilurrahman, bertindak sebagai moderator.

Prof Abdul Manan membuat highlight atau kilasan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan peradilan agama selama setahun terakhir. Mengenai hukum perkawinan, Abdul Manan menyoroti masalah itsbat nikah. Menurutnya, praktik itsbat nikah banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Image


“Itsbat nikah ini agar tidak dipermudah. Krannya jangan dibuka lebar-lebar, karena efeknya besar, menyangkut nasab dan waris,” tutur Prof Manan.

Bimbingan teknis (bimtek) juga mendapat perhatian. Prof Manan menyatakan, Bimtek dilakukan secara penuh untuk pembinaan kepada PA. Bimtek Pola Bindalmin tetap menjadi tanggung jawab badilag bekerjasama dengan Uldilag. Anggarannya berasal dari badilag, sedangkan teknisnya diserahkan kepada Uldilag.

Mengenai bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang mampu, Prof Manan menyatakan bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2010 mesti dilaksanakan. “Kalau ada kesulitan di lapangan, silahkan konsultasikan dengan Tuada Uldilag dan Dirjen Badilag. Akan dikaji jalan keluarnya,” tandasnya.

Soal pelaksanaan sidang keliling, Prof Manan mengharapkan agar tidak bertubrukan dengan hukum acara. Sebab, bagaimanapun juga, jika bertubrukan dengan hukum acara, maka hasilnya bisa fatal. “Dalam pertemuan ini persoalan prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum akan kita mantapkan,” ujarnya.

Prof Manan juga menginformasikan bahwa Uldilag MA sedang menyusun kompilasi hukum acara ekonimi syariah. Pertemuan untuk membahas kompilasi ini sudah digelar dua kali.  Ditargetkan, pada 2011 nanti sudah rampung.

Masih mengenai ekonomi syariah, Prof Manan menyatakan bahwa Uldilag MA akan meningkatkan kerjasama dengan basyarnas dengan MUI. Uldilag juga mengharapkan PTA-PTA melakukan langkah serupa di daerah. “Supaya nanti di daerah timbul simpatik kepada kita,” tuturnya.

Hal lain yang jadi sorotan adalah putusan PTA. Prof Manan menegaskan, pengadilan tingkat banding adalah pengadilan ulang. Pengadilan banding harus menjawab petitum satu per satu.

“Begitu dibanding, perkara mentah kembali. Diperiksa ulang. Harus dilihat  berkas perkaranya. Itulah judex facti. Jangan sampai langsung batal demi hukum, tapi harus diperiksa kembali,” ungkap Prof Manan.

Mengenai perilaku hakim, Prof Manan mengingatkan bahwa hakim tidak pantas marah-marah, apalagi membentak-bentak, baik di ruang sidang maupun saat memberikan pembinaan. Ada beberapa laporan, melalui surat dan SMS, dari sejumlah orang yang kecewa terhadap perilaku hakim tertentu yang suka marah-marah.
Image

Sidang di luar negeri

Pada sesi tanya jawab, Ahmad Kamil menyampaikan fakta mengenai perceraian di antara tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data yang didapatnya, cukup banyak pasangan yang tidak memiliki surat nikah atau akta cerai di Saudi Arabia.

“Sudah mendesak untuk dibuat sidang di kedubes kita di luar negeri, baik di Saudi, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Kedubes itu kan juga wilayah Indonesia,” kata Wakil Ketua MA bidang non-yudisial ini.

Menanggapi hal itu, Prof Manan menyatakan akan membahasnya di kelompok kerja perdata agama MA.

Sementara itu, Dirjen Badilag Wahyu Widiana menyatakan bahwa sidang di kedubes RI di luar negeri memang bisa dilakukan. “Berdasarkan pengalaman kunjungan ke Malaysia bersama Bapak Tuada Uldilag beberapa waktu lalu, memang banyak TKI yang ingin agar sidang perceraian dilakukan di sana,” ujarnya.(hermansyah)
TanggalViewsComments
Total1354930
Kam. 24140
Rab. 23150
Sel. 22180
Sab. 19200
Jum. 18240
Kam. 17220
LAST_UPDATED2
 
 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1553 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS