Kamis, 24 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)
PENGUMUMAN :
Revisi Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (18/7)
PENGUMUMAN : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Alokasi Pagu DIPA 04 | (18/7)
PENGUMUMAN : Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 H | (18/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 15 | (17/7)
PENGUMUMAN : Majalah Peradilan Agama Edisi 4 (Juli 2014) | (15/7)
PENGUMUMAN : M
aintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Lingkungan Peradilan Agama Mulai Rapat Komisi PDF Cetak E-mail
Oleh Helmi Indra Mahyudin   
Selasa, 12 Oktober 2010 20:43

Lingkungan Peradilan Agama Mulai Rapat Komisi


Balikpapan | badilag.net

Memasuki hari ke-2, Selasa (12/10), para peserta Rakernas MA berkonsentrasi pada rapat komisi. Permasalahan perdata agama dibahas di Komisi II. Dibuka oleh Wakil Ketua MA bidang non-yudisial Ahmad Kamil, rapat ini kemudian dipimpin oleh hakim agung Prof. Abdul Manan, mewakili Tuada Uldilag Andi Syamsu Alam yang berhalangan hadir. Ketua PTA Jakarta, Khalilurrahman, bertindak sebagai moderator.

Prof Abdul Manan membuat highlight atau kilasan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan peradilan agama selama setahun terakhir. Mengenai hukum perkawinan, Abdul Manan menyoroti masalah itsbat nikah. Menurutnya, praktik itsbat nikah banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Image


“Itsbat nikah ini agar tidak dipermudah. Krannya jangan dibuka lebar-lebar, karena efeknya besar, menyangkut nasab dan waris,” tutur Prof Manan.

Bimbingan teknis (bimtek) juga mendapat perhatian. Prof Manan menyatakan, Bimtek dilakukan secara penuh untuk pembinaan kepada PA. Bimtek Pola Bindalmin tetap menjadi tanggung jawab badilag bekerjasama dengan Uldilag. Anggarannya berasal dari badilag, sedangkan teknisnya diserahkan kepada Uldilag.

Mengenai bantuan hukum kepada pencari keadilan yang kurang mampu, Prof Manan menyatakan bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2010 mesti dilaksanakan. “Kalau ada kesulitan di lapangan, silahkan konsultasikan dengan Tuada Uldilag dan Dirjen Badilag. Akan dikaji jalan keluarnya,” tandasnya.

Soal pelaksanaan sidang keliling, Prof Manan mengharapkan agar tidak bertubrukan dengan hukum acara. Sebab, bagaimanapun juga, jika bertubrukan dengan hukum acara, maka hasilnya bisa fatal. “Dalam pertemuan ini persoalan prodeo, sidang keliling dan pos bantuan hukum akan kita mantapkan,” ujarnya.

Prof Manan juga menginformasikan bahwa Uldilag MA sedang menyusun kompilasi hukum acara ekonimi syariah. Pertemuan untuk membahas kompilasi ini sudah digelar dua kali.  Ditargetkan, pada 2011 nanti sudah rampung.

Masih mengenai ekonomi syariah, Prof Manan menyatakan bahwa Uldilag MA akan meningkatkan kerjasama dengan basyarnas dengan MUI. Uldilag juga mengharapkan PTA-PTA melakukan langkah serupa di daerah. “Supaya nanti di daerah timbul simpatik kepada kita,” tuturnya.

Hal lain yang jadi sorotan adalah putusan PTA. Prof Manan menegaskan, pengadilan tingkat banding adalah pengadilan ulang. Pengadilan banding harus menjawab petitum satu per satu.

“Begitu dibanding, perkara mentah kembali. Diperiksa ulang. Harus dilihat  berkas perkaranya. Itulah judex facti. Jangan sampai langsung batal demi hukum, tapi harus diperiksa kembali,” ungkap Prof Manan.

Mengenai perilaku hakim, Prof Manan mengingatkan bahwa hakim tidak pantas marah-marah, apalagi membentak-bentak, baik di ruang sidang maupun saat memberikan pembinaan. Ada beberapa laporan, melalui surat dan SMS, dari sejumlah orang yang kecewa terhadap perilaku hakim tertentu yang suka marah-marah.
Image

Sidang di luar negeri

Pada sesi tanya jawab, Ahmad Kamil menyampaikan fakta mengenai perceraian di antara tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data yang didapatnya, cukup banyak pasangan yang tidak memiliki surat nikah atau akta cerai di Saudi Arabia.

“Sudah mendesak untuk dibuat sidang di kedubes kita di luar negeri, baik di Saudi, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Kedubes itu kan juga wilayah Indonesia,” kata Wakil Ketua MA bidang non-yudisial ini.

Menanggapi hal itu, Prof Manan menyatakan akan membahasnya di kelompok kerja perdata agama MA.

Sementara itu, Dirjen Badilag Wahyu Widiana menyatakan bahwa sidang di kedubes RI di luar negeri memang bisa dilakukan. “Berdasarkan pengalaman kunjungan ke Malaysia bersama Bapak Tuada Uldilag beberapa waktu lalu, memang banyak TKI yang ingin agar sidang perceraian dilakukan di sana,” ujarnya.(hermansyah)
TanggalViewsComments
Total1457730
Kam. 2470
Rab. 2360
Sel. 2270
Sen. 2180
Ming. 20160
Sab. 19170
LAST_UPDATED2
 
 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1263 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS