Seminar : 

Mahkamah Syar'iyah Pasca UU 11/2006 

Hakim Agung MARI, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH, DEA (paling kanan) bersama dengan Ketua dan Wakil Mahkamah Syar'iyah Aceh pada pembukaan Seminar tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh pasca Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, di Gedung DPRD Aceh, Senin (29/10)

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH, DEA, Hakim Agung  MARI, menyatakan bahwa  keberadaan Mahkamah Syar’iyah (semakin)  mendapat legitimasi, setelah lahirnya dua undang –undang, UU Nomor 3 Tahun 2006, dan UU No 11 Tahun 2006. “Dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan Aceh,  ada bab tersendiri yang mengatur Mahkamah Syar’iyah dengan  segala atributnya”,  ujar Hakim Agung yang putra daerah aceh ini.

Hakim  Nyak Pha mengemukakan hal tersebut saat ia menjadi  nara sumber pada seminar  tentang “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah pasca  UU Nomor  11 Tahun 2006”, di Aceh, Senin (29/10) ini.

 Dalam seminar  sehari yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh ini, hadir pula sebagai pembicara Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH, MA, Prof. Dr. H. Alyasa’ Abu Bakar, Prof. Dr. Syahrizal, MA dan Asep Nursobah, dengan moderator  Dr. H. Jufri Ghalib, SH, MH dan  Drs. H. Armia Ibrahim, SH. Sedangkan para pesertanya terdiri dari Pimpinan Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh, utusan Pengadilan Negeri,  utusan Kejaksaaan Negeri, para Advokat dan Akademisi.

Dikatakan Hakim Nyak Pha, Mahkamah Syar’iyah berdasarkan UU No 11/2006  berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam.

“Kewenangan yang khusus ini perlu diimbangi dengan kesiapan perangkat aturan terkait dan profesionalisme SDM”, tegasnya.

Sementara itu, Drs. H. Soufyan  M. Saleh, SH, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh,  dalam sambutannya mengutip pernyataan Ketua MA pada saat acara peresmian Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Menurutnya kehadiran Mahkamah Syar’iyah harus menjadi  rahmatan lil ‘alamin. “orang tidak boleh menjadi ketakutan dengan kehadiran Mahkamah Syar’iyah”, kutipnya.

Berdasarkan  penelusuran badilag.net terhadap UU 11/2006, ketentuan tentang Mahkamah Syar’iyah ini diatur dalam satu bab tersendiri, yakni Bab  VXIII. Dalam  bab ini terdapat 10 pasal  yang  bebicara mengenai mahkamah syar’iyah :

                                                                        diolah oleh : redaksi badilag.netm

Teknologi Informasi Berperan Penting

Efektifitas pelaksanaan  tugas pokok Mahkamah syar’iyah  disamping didukung oleh perangkat peraturan, juga oleh teknologi informasi.

“Teknologi informasi sangat berperan dalam mensosialisasikan qanun-qanun terhadap publik, putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum, terlebih  kerena keistimewaan aceh,  maka informasi tentang aceh, termasuk  yang berasal dari mahkamah syar’iyah,  menjadi istimewa pula”, kata Asep Nursobah,  Kasubag Dokumentasi dan Sistem Informasi Ditjen Badilag, saat memaparkan  materi  Peran TI  menghadapi perluasan kewenangan mahkamah Syar’iyah.

Mengenai teknologi informasi ini, Wakil Ketua MSy Aceh,  Jufri Ghalib, menyebutkan bahwa dalam waktu dekat  Mahkamah Syar’iyah Aceh akan melaunching websitenya. “Kini website tersebut sedang dalam penyempurnaan, insya  Allah dalam waktu dekat akan rampung”    (an/badilag)

Email (will not be published)

Name

Title

Comment
 remaining characters

Post