|
Pematangan Draft Pedoman Bantuan Hukum (14/6/2010) |
|
|
|
Dimuat oleh Hermansyah
|
|
Monday, 14 June 2010 |
Prosedur Bantuan Hukum akan Dipermudah Jakarta l badilag.net Ditjen Badilag terus mematangkan draft Pedoman Bantuan Hukum di lingkungan peradilan Agama. Diharapkan, selain rinci dan aplikatif, pedoman tersebut juga betul-betul membawa kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. “Pada prinsipnya, kami ingin agar segenap lapisan masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 3 Tahun 2010,” kata Dirjen Badilag, Wahyu Widana, pekan kemarin. Draft Pedoman Bantuan Hukum ini tidak hanya mengatur tata cara berperkara secara prodeo, tetapi juga merinci mekanisme sidang keliling dan pos bantuan hukum di pengadilan. Di samping itu, pedoman ini juga mengatur beberapa aspek penting yang berkaitan dengan bantuan hukum. Sejauh ini, draft tersebut telah dibahas dalam beberapa pertemuan. Pekan kemarin, tiga kali draft ini dikupas. Yang pertama ialah ketika Ditjen Badilag mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan PTA/MsyP. Rapat koordinasi tersebut dihadiri pula Ketua Muda Uldilag MA, Andi Syamsu Alam.
|
|
Terakhir diperbaharui ( Tuesday, 15 June 2010 )
|
|
|
Soal Bantuan Hukum, akan Dilakukan Studi Banding ke Australia (9/6/2010) |
|
|
|
Dimuat oleh Hermansyah
|
|
Wednesday, 09 June 2010 |
|
Soal Bantuan Hukum, akan Dilakukan Studi Banding ke AustraliaJakarta l Badilag.net Dalam rangka mematangkan draft pedoman bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, akan dilakukan studi banding ke Melbourne, Australia. Para pesertanya adalah perwakilan dari peradilan umum, peradilan agama, Bappenas, lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat. Studi banding ini difasilitasi IAJPT (Indonesia Australia Justice Program-Transition). “Kami ingin membantu peradilan agama dan peradilan umum untuk finalisasi rancangan draft panduan bantuan hukum,” ujar Cate Summer, penasihat IAJPT, dalam pertemuan di Gedung Badilag, Rabu (9/6/2010) Studi banding ini akan berlangsung pada 3 hingga 10 Juli 2010. Yang akan dikunjungi adalah Negara bagian Victoria, terutama kota Melbourne. Cate Summer menjabarkan, studi banding kali ini akan mencakup berbagai aspek bantuan hukum. Yang paling pokok adalah tata kelola dan sistem monitoring. Tata kelola ini menyangkut hubungan pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan, bukan hubungan pengadilan dengan pemberi bantuan hukum.
|
|
Terakhir diperbaharui ( Tuesday, 15 June 2010 )
|
|
|
Taaruf Mediator se-DKI Jakarta (8/6) |
|
|
|
Dimuat oleh Hermansyah
|
|
Tuesday, 08 June 2010 |
|
Para Mediator Se-DKI Jakarta Mulai Diperkenalkan
Jakarta l badilag.net Seiring dengan kewajiban melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, peradilan agama menggandeng BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk menyediakan juru damai. Upaya mengintegrasikan pendekatan litigasi dan non-litigasi itu kini mulai dikonkritkan. Bertempat di Aula PTA Jakarta, Selasa (8/6/2010), sebanyak 17 mediator yang berpraktik di PA se-DKI Jakarta mulai diperkenalkan. Sebagian besar mereka adalah pensiunan pejabat Departemen Agama dan hakim PA/PTA. “Saya menyerahkan kepada PA se-DKI Jakarta, melalui PTA, para mediator ini,” kata Ketua BP4 Pusat, Drs. H. Taufik, SH, di hadapan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Ketua Muda Uldilag, Dirjen Badilag, para Ketua PTA, Ketua PA se-DKI Jakarta, dan undangan lainnya.
|
|
Terakhir diperbaharui ( Tuesday, 15 June 2010 )
|
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>
|
