1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ketua PTA Bengkulu Wildan Suyuthi (kiri) dan Hakim Tinggi PTA Jakarta M. Muzhaffar ketika menjadi narasumber dalam lokakarya Pemberdayaan Hakim Tinggi

Sangat murah, karena semua biaya transportasi dari tempat asal peserta ke Jakarta pergi-pulang ditanggung para peserta. Ketua MSA & PTA, juga semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding lingkungan lainnya, diwajibkan oleh Pimpinan MA untuk menghadiri serangkaian kegiatan di MA, dalam rangka Laporan Tahunan MA dan Pelepasan Ketua MA, dengan biaya sendiri.

Sebagaimana tradisi yang selama ini  dilakukan, Badilag mengambil manfaat atas kehadiran pimpinan MSA & PTA ke Jakarta itu. Kali ini,  dengan mengadakan Lokakarya, pada malam hari.  Badilag hanya menanggung  akomodasi dan konsumsinya saja. Jadi, murah, kan?

Ada, atau  tidak ada lokakarya, para Ketua MSA & PTA se Indonesia itu tetap harus pergi ke Jakarta untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di Mahkamah Agung di siang hari. Biayapun tetap harus keluar. Jadi, dengan adanya lokakarya ini,  manfaat kehadiran beliau-beliau ke Jakarta lebih besar lagi.

Kepuasan saya atas hasil lokakarya, juga karena para pembicara pada lokakarya ini adalah para hakim tinggi dan para pimpinan MSA & PTA itu sendiri. Bertindak sebagai pemakalah pertama adalah Pak Mardiana Muzhaffar, Hakim Tinggi PTA Jakarta, dan kedua adalah Pak Wildan Suyuthi, Ketua PTA Bengkulu.

Saya sendiri hanya bertindak sebagai pihak yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dari lokakarya ini. Sedangkan Pak Purwo, Direktur Tenaga Tehnis, bertindak sebagai moderator.

Tim perumuspun semuanya dari pihak PTA yang dipimpin oleh Pak Wildan. Anggotanya Pak Bahrusyam, WKPTA Makassar dan para hakim tinggi yang visioner.

**

Lokakarya ini menghasilkan rumusan luar biasa. Pertama,  semua peserta sepakat untuk bertekad melaksanakan hasil lokakarya ini seoptimal mungkin. Ini sangat penting, sebab kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu adalah merupakan komitmen yang sangat berharga. Komitmen dari pimpinan, apabila dilaksanakan secara konsisten, akan membuahkan hasil yang sangat signifikan.

Kedua, lokakarya ini merumuskan pola peningkatan peran MSA & PTA se Indonesia sebagai kawal depan Mahkamah Agung.  Pola ini pada dasarnya adalah pola peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MSA & PTA terhadap MS & PA yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pola ini jika difahami dan dilaksanakan secara konsisten, bersama-sama oleh para pimpinan, hakim tinggi, pejabat fungsional dan struktural serta oleh seluruh aparat MSA & PTA, akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan secara signifikan yang diberikan oleh MS & PA terhadap para pencari keadilan dan masyarakat luas.

Beberapa point yang terdapat pada rumusan hasil lokakarya, yang juga dimuat pada www. badilag.net  ini, adalah sebagai berikut:

  1. Pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap MS & PA akan lebih banyak dilakukan oleh MSA & PTA masing-masing.  Pada dasarnya, Badilag dan Uldilag hanya akan melakukan binwas  terhadap MSA & PTA saja.
  2. Materi binwas terdiri dari masalah tehnis yudisial dan tehnis non yudisial.  Tehnis judisial antara lain tentang pemahaman dan penerapan hukum formil dan hukum materil, termasuk Pola Bindalminnya. Sedangkan tehnis non yudisial terdiri dari program-program Reformasi Birokrasi & Pembaruan Peradilan, seperti menejemen perkara, menejemen SDM, menejemen keuangan dan sarana prasarana, menejemen pengawasan dan pengaduan, pelayanan sidang keliling, prodeo dan posbakum, keterbukaan informasi, pelayanan meja informasi, pelayanan publik, pengembangan website, SIADPA, SIMPEG dan lain-lainnya.
  3. Di tingkat MSA & PTA, dibentuk suatu tim khusus binwas yang dikordinir oleh Wakil Ketua MSA & PTA dan melibatkan semua hakim tinggi. Pejabat selain hakim tinggi hanyalah duduk di tim asistensi dan administrasi.
  4. Istilah Hatiwasda dan Hatiwasbid  diganti dengan Hatibinwasda dan Hatibinwasbid. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesan bahwa para hakim tinggi hanya melakukan pengawasan  saja, atau bahkan hanya mencari kesalahan saja.  Kini, aspek pembinaan lebih ditekankan dari pada aspek pengawasan, walaupun sebenarnya pengawasan itu sendiri merupakan bagian dari aspek pembinaan.