Jumat, 22 Agustus 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Posbakum, Oh... Posbakum (1/5) PDF Cetak E-mail
Selasa, 01 Mei 2012 11:40

Pojok Pak Dirjen

Posbakum, Oh... Posbakum

*

“Terima kasih, Pak. Saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini. Saya bisa curhat tentang masalah keluarga yang menimpa saya. Dan saya dibantu solusinya. Bahkan, saya dibuatkan surat gugatannya.”

Kira-kira begitulah pengakuan seorang Ibu muda, sebut saja Pulanah, kepada saya di ruang Posbakum PA Surabaya beberapa waktu lalu.

Pengakuan jujur lainnya datang dari seorang lelaki, sebut saja Pulan, juga di Posbakum PA Surabaya. “Saya senang dengan adanya Posbakum ini. Saya bisa bertanya apa saja yang berkaitan dengan kasus saya. Ke pengadilan ini baru pertama kali. Saya awam sekali tentang hukum dan pengalaman.  Saya dibantunya secara gratis,” tuturnya.

Banyak lagi obrolan dan informasi lainnya yang saya peroleh, baik dari para pengguna Posbakum yang semuanya itu merupakan masyarakat yang tidak mampu, atau dari para petugas Posbakum dan aparat PA itu sendiri.

Saya pernah berkunjung ke hampir semua PA yang menyelenggarakan Posbakum di tahun 2011.  PA-PA di setiap kota provinsi se Indonesia, sejak Banda Aceh sampai Jayapura, dan PA-PA di Jawa yang jumlah perkaranya sangat banyak, semuanya berjumlah 46 PA, ditunjuk Badilag dan disiapkan anggarannya untuk menyelenggarakan Posbakum.

Tidak hanya dengan Pulan dan Pulanah yang ada di Surabaya, saya selalu menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pulan-Pulanah di kota-kota lainnya. Untuk menerima masukan, termasuk kritikan-kritikan untuk bahan perbaikan. Semuanya menyatakan puas dan sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini.

**

Posbakum di lingkungan peradilan agama baru dimulai sejak tahun 2011.  Penyelenggaraan Posbakum didasarkan pada UU 50/2009.  Lalu, pada tahun 2010 kita melakukan persiapan dan perencanaan anggarannya, dan mulai beroperasi tahun 2011.

Walaupun berdasarkan UU itu Posbakum harus ada di setiap PA, namun implementasinya dilakukan secara bertahap. Tahun 2011 kita tunjuk 46 PA, dan tahun 2012 kita programkan di 69 PA.  Saya mengharapkan, suatu waktu nanti, seluruh PA dapat menyelenggarakan Posbakum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Penyelenggaraan Posbakum tahun 2011 di 46 PA yang dibiayai oleh DIPA dinilai berhasil. Selain saya sendiri dan kawan-kawan Badilag melakukan kunjungan ke hampir semua PA penyelenggara Posbakum dan mendapatkan apresiasi dari para pencari keadilan, juga laporan secara nasional yang dihimpun oleh Badilag menunjukkan adanya kebutuhan yang besar dari masyarakat yang tidak mampu terhadap Posbakum.

Dari target melayani 11.553 penerima bantuan hukum, 46 Posbakum di PA se-Indonesia yang diawaki 291 orang dapat memberikan layanan hukum kepada 35.009 masyarakat tidak mampu. Bukan main. Ini berarti lebih dari 3 kali lipat.

Banyak faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan Posbakum. Di antaranya, dukungan pimpinan MA yang sangat besar dan perencanaan yang matang dan melibatkan banyak pihak. Kajian dan studi banding yang efektif ke Australia dilakukan oleh otoritas Mahkamah Agung dengan melibatkan stakeholders terkait, seperti organisasi advokat, LSM dan aparat pengadilan.

Dari kajian dan studi banding itu, disusun pula SEMA tentang Pedoman Bantuan Hukum. Di lingkungan peradilan agama, SEMA tersebut ditindak lanjuti oleh Petunjuk Pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Tuada Uldilag dan Sekretaris MA.

Penyusunan anggaranpun melibatkan pengadilan tingkat banding se Indonesia. Lalu, dilakukan sosialisasi berkali-kali kepada KPTA, WKPTA, Pansek PTA, KPA dan Pansek PA penyelenggara Posbakum.

Evaluasipun terus dilakukan, baik ketika program sedang berjalan, maupun program sudah selesai.

Pendek kata, penyelenggaraan Posbakum betul-betul dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang baik. Hasilnya, alhamdulillah sangat memuaskan.

Saya puas dan bersyukur. Di samping kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, kitapun dapat membantu masyarakat yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan sedang dililit masalah keluarga.

Saya mengharapkan, di masa yang akan datang  seluruh PA dapat membentuk Posbakum, sehingga masyarakat yang dilayani akan lebih banyak dan lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

***

Kini, ada suatu hal yang memprihatinkan tentang penyelenggaraan Posbakum di pengadilan agama ini.  Sejak tahun 2013 mendatang, saya masih belum tahu, apakah Posbakum masih akan tetap beroperasi di pengadilan agama atau tidak.

Yang jelas, berdasarkan UU 16/2011 Tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung hanya dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2011.  Dan karena masih belum siap, Menteri Hukum dan HAM yang ditunjuk oleh UU ini untuk menyelenggarakan bantuan hukum mempersilahkan MA untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum sampai akhir 2012.

Artinya, sejak tahun 2013, penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum tidak lagi berada pada MA dan pengadilan di bawahnya.

Saya salut terhadap upaya yang dilakukan oleh KemenkumHAM, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dalam mempersiapkan pelaksanaan UU ini.  Rapat-rapat kordinasi yang melibatkan stakeholders, termasuk MA, dilakukannya berkali-kali.  Saya juga hadir berkali-kali.

Sosialisasi ke daerah-daerah, dengan menampilkan pembicara dari BPHN, DPR, kalangan pengacara dan MA  banyak pula dilakukan.  Badilag selalu juga menjadi pembicara. Pak Farid, Sekditjen Badilag, selalu menjadi pembicara pada acara yang sudah lebih 5 kali ini dilakukan.

Di samping itu, KemenkumHAM juga membuat Tim Khusus penyusun RPP dan RPermen yang diminta oleh UU.  Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Kementrian ini mendatangkan pakar dari Afrika Selatan yang sangat berpengalaman di bidang bantuan hukum.

Kita mengharapkan dan berdo’a agar pelaksanaan bantuan hukum sejak 2013 nanti akan berjalan dengan baik dan menjangkau masyarakat kurang mampu yang memerlukannya.

****

Ada beberapa kegalauan saya mengenai pelaksanaan Posbakum  sejak 2013 nanti, khususnya bagi para pencari keadilan  lingkungan peradilan agama.

Terus terang, saya khawatir jika masyarakat kurang mampu yang selama ini banyak dilayani oleh Posbakum di pengadilan agama, sejak 2013 nanti tidak bisa terlayani lagi. Saya khawatir, jika di pengadilan agama tidak lagi dapat beroperasi Posbakum sementara di tempat lainnya tidak berjalan seperti selama ini telah berjalan dengan baik di pengadilan agama. Saya khawatir, masyarakat kecewa karena selama ini pengadilan agama telah memberikan layanannya dengan baik, lalu mereka tidak menemukannya lagi Posbakum di tempat lain.

Mungkin kegalauan dan kekhawatiran saya ini berlebihan. Mungkin ada orang menghibur saya, tidak usah khawatir toh Posbakum di tempat lain akan didirikan dan akan jauh lebih baik dari pada yang selama ini berjalan di pengadilan agama.

Kalau itu terjadi, kita senang dan bersyukur. Alhamdulillah. Bagi kita, penyelenggaraan Posbakum di manapun tidak masalah, anggaran berada di manapun tidak jadi soal, dan siapapun penyelenggara Posbakum tidak penting.  Bagi kita, yang terpenting adalah bahwa orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum dapat dilayani secara baik, gratis, mudah dan  memuaskan. Kasihan mereka. Itu saja.

Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat  perhatian kita, sejak berlakunya UU No. 16/2011 ini. Setidaknya ada dua hal.

Pertama, PA tidak boleh lagi menyelenggarakan Posbakum. Penyelenggara dan anggaran Posbakum ada pada KemenkumHAM.

Lalu, bagaimana mekanismenya, jika pencari keadilan untuk kalangan peradilan agama memerlukan bantuan hukum, padahal di tingkat kabupaten/kota tidak ada Kantor KemenkumHAM? Mungkinkah ditunjuk Pemda atau lembaga tertentu? Kalaupun iya, mekanismenya bagaimana? Haruskah pencari bantuan hukum untuk peradilan agama ini mencari jauh ke luar lokasi pengadilan agama?

Kedua, berdasarkan ketentuan yang berlaku selama ini, orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum, jika tidak mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau sejenisnya, cukup membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar pengacara dan diketahui oleh Ketua PA. Nanti, sejak 2013, orang yang memerlukan bantuan hukum itu mutlak harus membawa SKTM atau sejenisnya, tidak boleh dengan surat pernyataan.

Keadaan seperti di atas  jelas akan “mempersulit” pencari bantuan hukum. Akibatnya, jumlah penerima bantuan hukum akan jauh berkurang dibandingkan dengan yang selama ini berjalan. Ini artinya, fasilitas bantuan hukum dari negara akan sangat sedikit dinikmati oleh orang tidak mampu dan memerlukannya.

Mudah-mudahan rasa galau saya ini tidak menjadi kenyataan. Saya juga mohon do’a. Matahari masih belum tenggelam. Masih ada waktu untuk melakukan upaya, kordinasi, konsultasi serta kerjasama dengan stakeholders lainnya yang terkait untuk mengatasi kegalauan ini.

Untuk membantu Pulan-Pulanah yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, saya yakin, banyak jalan menuju Roma. Kita wajib terus berusaha mencari solusi, walaupun akhirnya hanya Tuhanlah yang menentukan. Saya percaya itu. Faidza ‘azamta fatawakkal ‘alalloh. (WW)

TanggalViewsComments
Total35736122
Jum. 2210
Kam. 2150
Rab. 2080
Sel. 1970
Sen. 1840
Ming. 1760
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Hermanto 2012-05-01 12:04
saya mendukung agar Posbakum tetap berada di PA-PA, toh hasilnya pun sudah cukup memuaskan para pencari keadilan yang menggunakan jasa posbakum, tinggal penyempurnaannya aja. Kalau ditempati di tempat yang baru mengingat beberapa catatatan yang pak Dirjen kemukakan diatas rasanya kkhawatiran tentang pelayanan yang maksimal khawatir sulit diwujudkan.

Mudah2an harapan tetap ada dan bisa berubah, serta PA diberi kewenangan kembali untuk mengoperasikan Posbakum di seluruh Indonesia! kenapa kalau sudah tampak hasil yang baik di depan mata, harus merubahnya kembali dengan yang masih samar???? kenapa tidak dilanjutkan saja disertai pembenahan2???
Reply
 
 
# Sarko_PA Merauke 2012-05-01 12:28
Harapan kita semoga posbakum tetap berada di Pengadilan Agama, dan semoga setiap PA kedepannya diadakan posbakum
Reply
 
 
# M.Anwarsaleh. PA Atambua 2012-05-01 12:31
Apapun program yang dilakukan, seperti penyelenggaraan Posbakum ini, jika dilaksanakan penuh dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang baik pasti akan menghasilkan kepuasan bagi pencari keadilan di pengadilan dan semoga di tahun-tahun akan datang penyelenggaraan Posbakum akan sampai ke seluruh PA di seantero nusantara ini, semoga..
Reply
 
 
# itna- PA.Gng Sugih 2012-05-01 12:33
Semoga kegalauan Pak Dirjen dapat terjawab dg solusi yang terbaik sehingga apa yg telah menjadi program Badilag "Justice For All" tetap berjalan dg baik dan masyarakat tetap bisa merasakan pelayanan yg memuaskan dr aparat Peradilan Agama khususnya... :-)
Reply
 
 
# Sisva Yetti / PTA mtr . 2012-05-01 12:43
PA sukses dengan Posbakumnya , pencapean target diluar dugaan ,3 x lipat lebih ,krn masy krg mampu sngt membutuhkan Posbakum , kita semua berharap pelayanan posbakum tetap eksis dan lebih berhasil sesuai harapan walaupun UU no 16 th 2011 sudah efektif berlaku .
Reply
 
 
# Syamsulbahri PA Mks 2012-05-01 12:43
semoga Posbakum tidak hilang dari PA... kalau perlu ditingkatkan kepada PA yg belum ada Posbakum agar dapat diadakan... semoga sukses....
Reply
 
 
# ahid Lampung 2012-05-01 12:45
Lebih tepat judul pojok pak dirjen ini diganti "Ketika Pak Dirjen Galau" (maaf pak dirjen, just kidding). Keberadaan Posbakum yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan dari sisi anggaran yang tersedia walaupun kurang tetapi kita mampu mengatasinya sehingga tujuan tercapai. Kami hanya bisa berdo'a mendukung upaya bapak memperjuangkan agar Posbakum tetap eksis di Pengadilan Agama. amiin.
Reply
 
 
# S.Rasyid Sby 2012-05-01 12:51
Posbakum di PA-PA sangat membantu masyarakat yang buta hukum dan masyarakat miskin, sehingga masyarakat sangat respek terhadap Posbakum, sebab.... benar-benar GRATIS. semoga kedepan Posbakum di PA-PA masih tetap eksis.
Reply
 
 
# Syafii Thoyyib, PA Bantul - DIY 2012-05-01 13:07
Benar sekali, bahwa keberadaan Posbakum relatif membantu para pencari keadilan, sekaligus juga mengurangi beban kerja sebagian pegawai Pengadilan Agama, -antara lain- karena sebelum ada Posbakum, pencari keadilan dalam membuat gugatan/permohonan sering memohon bantuan kepada pegawai Pengadilan Agama. Semoga Posbakum di Pengadilan Agama tetap eksis.
Reply
 
 
# Djabir Sasole PA Ternate 2012-05-01 13:09
Sungguh luar biasa manfaat dari posbakum yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Bayangkan kalau sudah punya masalah dengan keluarga, tidak punya biaya, lalu harus ke pengacara...barang apa yang bisa djadikan uang..? Tapi dengan Posbakum, para pencari keadilan bisa keluar dari PA dengan senyum ceria...
Artinya, janganlah Posbakum ini ditiadakan dari PA. Kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk justice for the poor...
Reply
 
 
# Junaidi Hamdie PA Tanjung Redeb 2012-05-01 13:09
Kita berharap siapun pelaksananya yg penting di PA2 tetap ada posbakum, moga tetap berlanjut.....
Reply
 
 
# Fajar Arief - PA Maros 2012-05-01 13:12
Nasib,, nasib,, kalau disuruh memilih sih maunya posbakum tetap ada.. tapi kan kita diatur oleh pemerintah,, jadinya ya ikut aja dah,,,
Reply
 
 
# Tilla_PTA.Mtr 2012-05-01 13:28
smoga POSBAKUM tetap ada di Pengadilan Agama hingga seterusnya. Niat yg baik tentu ada jalannya..Kita trus berusaha, berdoa dan brtawakkal demi kesejahtraan dan kemudahan semua pihak.
Reply
 
 
# Tatang Std PA Smrda 2012-05-01 13:37
Posbakum tetap berada di PA walaupun penyelenggara dan penanggungjawabnya kemenkumham agar kemudahan yg telah didapat dan dirasakan masyarakat kurang mampu tetap berkelanjutan
Reply
 
 
# Mawardi@PA.Bawean 2012-05-01 14:00
stuju...kalo memang sdh tdk ada cara lain dan Posbakum harus diselenggrakan oleh Kemenkumham... kita hanya berharap moga pelaksanaanya nnti lebih baik dr pd apa yg sudah d laksanakan oleh posbakum d PA...
Reply
 
 
# H. Asril, PA.Slp 2012-05-01 14:11
Saya galau kalau pelayanan posbakum yang akan datang tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena ada kemungkinan bagi masyarakat yg jauh dipelosok, di pulau-pulau terpencil, didaerah sulit yang selama ini terlayani oleh Pengadilan dengan pelaksanaan Sidang kelilingnya, kedepan hakl itu sepertinya mustahil terujut.
Saya galau kalau nanti masyarakat tidak terlayani oleh Posbakum justru Pengadilan juga yang kena batunya, karena justru pengadilan boleh jadi dijadikan kambing hitam oleh oknum pelaksana posbakum karena mereka tidak mampu memberikan pelayanan, atau pelayanan yang mereka berikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sampai di Pengadilan semua administrasinya kembali mentah....
Saya Galau ..........
Reply
 
 
# KaMaLi SINGARAJAPA 2012-05-01 14:16
Kami mantan Jurusita Pengganti di PA Surabaya mengetahui persis masyarakat Surabaya, sungguhpun kota Metropolis akan tetapi yang berurusan dengan Pengadilan Agama 50 % nya sangat terbantu oleh POSBAKUM.
Kami bangga dengan Mahkamah Agung, Kami bangga juga dengan BADILAG MARI kamijuga bangga dengan teman-teman di PA Surabaya
Reply
 
 
# Tik PA Klg 2012-05-01 14:27
Semoga kegalauan Pak Dirjen tidak akan terjadi, andaipun terjadi mudah-mudahan Posbakum dapat dinikmati oleh warga pencari keadilan yang kurang mampu siapapun nanti penyelenggaranya.
Reply
 
 
# MAME SADAFAL - PA SIDOARJO 2012-05-01 14:39
penyelenggaraan posbakum yang dilakukan di Pengadilan Agama yang baru seumur jagung sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kurang mampu (miskin) dan tidak memperoleh akses di Pengadilan. namun, dengan berlakunya UU No 16 Tahun 2011 tentang posbakum keepan, meskipun penyedia anggaran dan penyelenggara tidak lagi dilakukan Mahkamah Agung diharapkan RPP maupun RPermen dapat mengakomodir masukan-masukan dari pihak Mahkamah Agung dalam hal ini badilum dan badilag. sehingga pelaksanaan posbakum tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. siapa pun penyelenggaranya.
Reply
 
 
# Abd. Hafid- PA-Makale 2012-05-01 14:42
Alhamdulillah dgn keberadaan POSBAKUM sangat membantu masyarakat pencari keadilan yg kurang mampu,
Reply
 
 
# Lily Ahmad - PA Yogyakarta 2012-05-01 14:50
Pertama baca, saya tidak memperhatikan kalau ini tulisan Pojok Pak Dirjen. Waktu membaca alinea pertama, langsung saya menebak, yang nulis pasti orang Sunda. Maklum... "Pulan dan Pulanah"nya tidak bisa berbohong.. :lol: ... andai diteruskan mungkin akan berbunya: Pulan dan Pulanah mencari pasilitas posbakum, tetapi justru diminta membaca buku al-patihah yang dibeli di toko al-pirdaus. (jut for kidding ya pak...)

Untuk menggapai cita-cita "just for the poor) memang bukan hal yang mudah, jalan yang ditempuh masih cukup panjang dan terjal. Tetapi langkah yang dilakukan oleh PA dengan bisa melaksanakan posbakum dengan baik, tentu menjadi "batu uji" pelaksanaan posbakum kemudian. Andai ke depan pelaksanaannya tidak lebih baik daripada yang dilaksanakan PA, tentunya pemerintah wajib mengkaji ulang...
Reply
 
 
# Nadimah PA.Bkl 2012-05-01 14:51
Do'a dan harapan lembagamanapun pelaksananya, Posbakum harus tetap ada di PA,Posbakum sangat berarti bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, semogaa
Reply
 
 
# tamim PA Banjarmasin 2012-05-01 14:54
Pengalaman Posbakum pertama di PA Banjarmasin, banyak pencari keadilan yang oleh petugas posbakum disuruh menggunakan pengacara, karena petugas posbakumnya adalah pengacara, terutama sekali perkara yang berkenaan dengan "harta", akibatnya jadi beban bagi pencari keadilan untuk membayar biaya pengacara tersebut.alhamdulillah posbakum tahun anggaran kedua ini hal tersebut dapat diatasi dengan memasang pamplet besar kode etik posbakum dekat ruang posbakum tersebut, dan mengganti petugas posbakum lama dengan yang baru disamping tambahan satu posbakum yang dikelola oleh lembaga hukum lainnya agar para pihak bebas memilih. waspadalah !!!
Reply
 
 
# amam F/PA Kota Madiun 2012-05-01 15:01
Rasionya memang bukan lembaga peradilan yang mengelola posbankum. Dan rasionya jg ketika yg mengelola, bukan lembaga peradilan, tetapi kemenkumham, akan lebih baik. Kita tunggu saja,kita hanya bisa berharap ,semoga pelaksanaannya lebih baik.
Reply
 
 
# Mulyadi Pamili, Gorontalo 2012-05-01 15:15
Ke-galau-an Pak Dirjen cukup beralasan. Bukan saya memuji PA dalam menyelenggarakan Posbakum, tp kenyataannya memang sangat memuaskan dan menjangkau semua kalangan. kita berdoa saja semoga PA tetap dipercaya sebagai Satker mengelola sendiri dana Posbakum itu.... ini bukan berebut, tp sy pikir kita lebih AMANAH....
Reply
 
 
# Syafri Amrul PA Bkl 2012-05-01 15:22
Dgn dipusatkannya semua anggaran & penyelenggara POSBAKUM di Kemenkumham dgn UU No. 16 Thn 2011, kita berharap apa yg sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya keberadaan POSBAKUM oleh masyarakat di PA selama ini tetap berjalan bahkan harus ditingkatkan baik anggaran masing2 PA maupun secara bertahap menjangkau semua PA seperti harapan dan program Pak Dirjen, kita tunggu komitmennya Menkumham, andai kata ini terhenti; sungguh mengecewakan
Reply
 
 
# Masalan Bainon 2012-05-01 15:54
Khoiron...
Posbakum yang ada di PA selama ini sudah berjalan cukup efektif, menyentuh dan memuaskan..karena ditangani, dibina dan dikontrol langsung oleh Pak Dirjen dengan segala kerendahan hati, kecerdasan dan semangat yang tinggi beliau untuk kemaslahatan pencari keadilan... justru kedepan (2013)kita turut "Galau" krn akan ditangani KemenkumHam....pas dengan judul pojok pak Dirjen di atas...bak sebuah jeritan pilu dan "khawatir": posbakum...oh pos bakum.....
Reply
 
 
# #yulihendra PA Prm 2012-05-01 16:03
semoga semua PA ada Posbakum n akan membantu para pihak dalm mencari keadiln jg petugas meja 1.
Reply
 
 
# chazim m Surakarta 2012-05-01 16:04
posbakum siapapun dapat berpartisipasi, yang terpenting masyarakat telah merasakan kemanfaatannya...
Reply
 
 
# Nursal- PA.Muara Bungo 2012-05-01 16:05
dengan eksis Posbakum di PA tentu masy. pencari keadilan terasa sekali mamfaatnya.
Reply
 
 
# Nurmaisal PA Koto Baru 2012-05-01 16:18
"Semoga !!! Posbakum tetap berada di PA walaupun penyelenggara dan penanggungjawabnya KemenkumHAM agar kemudahan yg telah didapat dan dirasakan masyarakat kurang mampu selama ini tetap berkelanjutan"
Reply
 
 
# Diana Evrina PA Pematangsiantar 2012-05-01 16:21
Mdh2n realisasi posbakum di masa datang tidak seperti kegalauan hati pak Dirjen, terlepas siapapun pelaksananya, demi kemudahan bagi rakyat pencari bantuan hukum. Harapan ini tentu tidak hampa, apalagi menurut pak Dirjen, dalam rapat-rapat kordinasi selalu saja melibatkan stakeholders, termasuk MA, dan telah dilakukan berkali-kali. Bahkan, pak dirjen juga hadir berkali-kali. Sosialisasi ke daerah-daerah juga banyak pula dilakukan dengan menampilkan pembicara dari BPHN, DPR, kalangan pengacara dan MA. Bahkan, Badilag selalu juga menjadi pembicara. Artinya, dgn adanya rapat-rapat koordinasi yang kontinyu saya pribadi berharap semoga masih ada kesempatan PA menjadi lembaga operasi Posbakum di masa yang akan datang.
Reply
 
 
# Sayamah 2012-05-01 17:16
Itulah kalau harapan sudah berhadapan dengan .... POLITIK (hukum). Sebenarnya ada apa yah? .... abu-abu.
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-05-01 17:31
Insa Allah hanya PA yang amanah dalam penyelenggaraan Pos Bakum, kalau memang akan dialihkan ke Kemenkumham ya ngak apa2, kan amanat UU, namun kita tetap mengawalnya supaya jangan terjadi penyimpangan anggaran, kapan perlu kita bentuk Satgas untuk mengamankannya..
Reply
 
 
# AZM...mksr 2012-05-01 17:38
Kalau kehawatiran pa dirjen jadi kenyataan,, sy yakin, pensiunan PA masih banyak yang siap tempur mempertahankan eksistensi PA, menjalankan roda posbakum, doktrin ikhlas beramal masih melekat pada diri senior2 kita itu,, itu terbukti pada lembaga mediator, Pa Kadi, Pa Nawawi Ali,dst., beliau2 melanjutkan pngabdiannya disana,,, oleh karenanya saya yakin posbakum tetap jalan,, dan BAPA,, tetap jadi imam,, itu harapan kami..
Reply
 
 
# andi muliany hasyim 2012-05-01 17:44
Posbakum harus tetap ada di PA, bagaimana dengan UU No. 16/2011.Penyelenggara dan anggaran Posbakum ada pada Kemenkum HAM, hal itu tidak apa-apa undang-2 telah mengaturnya tapi diharap sasarannya diantaranya tetap kepada para pencari keadilan di PA yang perlu dapat bantuan
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-05-01 20:14
Betul Pak, Pos bakum ini, sangat-sangat membantu masyarakat, sehingga benar-benar merasa seperti berada di Bank, mereka dimanjakan sekali, pelayanan untuk yang buta hukum dan miskin ini, sangat membantu, karena itu terima kasih Badilag dan MA yang telah membuat terobosan yang jitu, selamat badilag, hidup badilag.
Reply
 
 
# asep dadang pa depok 2012-05-01 20:31
posbakum masih tetap sangat diharapkan masyarakat pencari keadilan, yg sudah sangat baik dan kedepan mdh2n akan lebih baik siapapun pengelolanya yang pasti Psbakum mesti ada di PA, smg
Reply
 
 
# Abdul Rahman Salam, MH/PA Banggai Kepulauan 2012-05-01 20:40
Pengadilan pada prinsifnya tidak aktif mencari perkara, POSBAKUM yang terpenting adalah tepat sasaran utk membantu simiskin, kalau PA masih diberikan amanah Alhamdulillah kalau tdk........ :zzz
Reply
 
 
# Saefuddin T - Arga Makmur 2012-05-01 20:52
Walaupun harapan pak Dirjen program POSBAKUM ada di setiap PA se Indonesia belum terlaksana- bahkan sejak tahun 2013 akan di ambil alih oleh Kemenkumham, saya kira tidak masalah, siapapun pelaksananya. Yang terpenting program itu tetap ada dan tepat sasaran yaitu bagi masyarakat tidak mampu- justice for the poor. Bertolak dari keberhasilan posbakum di PA, saya usul dibuat MOU antara Dirjen Badilag MA dengan Kemenkumham.
Reply
 
 
# ws 2012-05-01 21:05
Pemerintah punya maksud baik dengan pengaturan Pos Bakum memalui UU Nomor 50 Tahun 2009, namun hendaknya jgn mempersulit lagi orang yang kurang mampu dalam mendapatkan bantuan hukum dengan persyaratan yg sedemikian itu. Kalaupun pasal2 yg dianggap merugikan dan mempersulit dilakukan revisi UU, mungkin hal itu bukan pekerjaan mudah. Smoga Pos Bakum nanti berjalan seperti yg sudah dilakukan oleh PA.
Reply
 
 
# kang ujang ti kawali 2012-05-02 00:07
semoga ada benang merah yang menjembatani kepentingan PA dalam membantu rakyat yang tidak mampu dengan pemegang otoritas Posbakum (Kemenkumham).
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-05-02 05:11
Pos Bakum sesuai amanat UU harus sudah diserahkan ke Kemenkumham dalam pengelolaannya namun yang terpenting bagi Badilag adalah bagaimana kita selalu menggadakan kerjsama dan pendekatan agar penempatannya tetap di PA namun pengelolaannya biarlah Kemenkumham dan kita harus selalu memonitoring agar Pos bakum berjalan dengan transparan.
Reply
 
 
# maharnis pta jayapura 2012-05-02 06:23
Dengan rasa optimisme kita, masalah pos tetap dipertahankan , karena masyarakat yang kurang beruntung nasibnya sangat merasakan mamfaatnya, walaupun ekominya tidak mampu tapi mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya di Pengadilan Agama.
Reply
 
 
# Ilman Hasjim, PA Andoolo 2012-05-02 07:15
Keberhasilan Posbakum yang sudah berjalan selama ini adalah wujud kepedulian PA pada masyarakat kurang mampu untuk menyelesaikan perkaranya. Dengan keadaan ini, dengan prestasi yang ada, dan untuk lebih dekat jangkauannya pada pencari keadilan tidak mampu, harusnya PA tetap menjadi pengelola Posbakum dengan tetap kerjasama dengan lembaga2 bantuan hukum setempat. Betul apa yang disampaikan pak Dirjen, jika tidak dikelola langsung PA, akan menjadi kesulitan tersendiri agar masyarakat bisa terbantu dengan Posbakum. Jika di luar PA, mekanismenya bagaimana jika Kemenkumham yang bertanggung jawab atas posbakum, padahal tidak setiap kabupaten/kota ada kantor Kemenkumham. Smoga kekhawatiran pak Dirjen tidak terjadi. Semoga terus berupaya, agar tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya posbakum tetap dalam 'kendali' PA... InsyaAllah
Reply
 
 
# Abd. Salam, PA. WatanSoppeng 2012-05-02 07:18
POSBAKUM perlu diperluas cakupannya. Sebagian besar Pengadilan Agama di Wilayah Sulawesi Selatan belum dialokasikan dananya dari Pusat. Masyarakat mengadukan permasalahan hukumnya tidak bisa tidak tentu kepada Pengacara dan hal ini cukup membebani mereka. Dengan POSBAKUM akan terbantu.
Reply
 
 
# m.Tobri-PA Kuningan 2012-05-02 07:22
semoga kegalauan Pak Dirjen kita bisa mengobatinya, dengan tetap eksis melayani masyarakat pencari keadilan dengan lebih prima lagi, jangan sekali-kali menyakiti, mempersulit, apalagi minta imbalan kepada pencari keadilan.
mulyakanlah para pencari keadilan, dengan senyum sapa yang baik, ramah dalam setiap melayani masyarakat, ringankanlah perasaan yang membebani para pencari keadilan, yang sedang galau menghadapi kemelut rumah tangganya.
bantulah semampu mungkin masyarakat pencari keadilan, warga PA hsrus bisa jadi obat bagi mereka, sehingga apabila masyarakat pencari keadilan, senang dan puas terhadap layanan kita, sehingga pulang dari gedung PA. pencari keadilan, mendapatkan kepuasaan atas pelayanan kita semua. jangan sekali-kali menyakiti, dan mempersulit masyarakat pencari keadilan.
jempol buat Pak Dirjen, yang selalu merasakan dan mengerti keadaan masyarakat pencari keadilan. semoga kami bisa mencontohnya.
Reply
 
 
# ROHYAN, MS Kualasimpang 2012-05-02 07:36
Sangat wajar kegalauan yang dirasakan Bpk Dirjen, namun bila niat yang tulus dilaksanakan penuh dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang baik pasti akan menghasilkan kepuasan bagi pencari keadilan di pengadilan/mahkamah syar'iyah dan semoga ke depan penyelenggaraan Posbakum akan sampai ke seluruh PA di seantero nusantara ini, amin YRA .......
Reply
 
 
# arinalhamid PA Payakumbuh 2012-05-02 07:42
UUD 1945 dan beberapa amandemennya telah menyatakan bahwa masyarakat miskin dan orang-orang terlantar adalah tanggung jawab negara mensejahterakannya, Posbakum salah satu cara pemenuhan kewajiban Negara tersebut,diharapkan program ini harus berkesinambungan, tentu Pak Dirjen dan segenap pengambil kebijakan di MARI harus terus dapat meyakinkan negara atau kementerian terkait, agar tetap mengalokasikan dana untuk itu secara berkelanjutan sebagai pengejawantahan tanggung jawab negara terhadap mereka dalam hal memperoleh pelayanan hukum sebagai hak dasarnya dalam negara yang berdasarkan hukum ini. Berjuang terus Pak, kami doakan ...
Reply
 
 
# Hardinal PTA Jypura 2012-05-02 07:49
Th 2013, konon angka 13 selama ini dianggap angka celaka. Mudah2an tidak bagi Posbakum di PA. Menurut saya rantai birokrasi alur anggaran posbakum untuk sampai ke PA amat perlu diantisipasi dengan cara lobi tingkat tinggi dalam pembuatan PP UU No. 16/2011 apalagi di tingkat kabupaten/kota tidak ada Kantor KemenkumHAM. Ada kemungkinan anggaran yang akan diatur dalam PP bisa langsung ke rekening Satker yang melayani posbakum dan tidak melewati pemda. Atau anggaran dari KemenkumHAM langsung ke rekening MA-RI, baru turun ke PA-PA seperti sistem anggaran remunerasi. Tks
Reply
 
 
# Arif. PA Kendari 2012-05-02 07:55
Posbakum adalah sarana yg sangangat tepat bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan ini sangat-sangat membantu, Mungkin ini satu pekerjaan rumah buat peradilan Agama bagaimana bisa untuk slalu berjuang semaksimal mungkin untuk mempertahankan Posbakum untuk slalu ada. Semoga bisa!!!!!
Reply
 
 
# Hikmat PA Majalengka 2012-05-02 08:07
Saya berharap Posbakum yang selama ini berjalan di PA tetap bisa berlangsung sebagaimana biasa, meskipun nanti ke depannya pencairan anggarannya tidak di PA lagi yang penting masyarakat yang kurang mampu tetap bisa terlayani dengan baik.
Reply
 
 
# sutikno-PA Donggala 2012-05-02 08:08
Masya Allah...mdh2n nanti para pencari keadilan terutama yg tdk mampu ttp terlayani dgn baik,klu tdk bs terlayani hrs dikembalikan spt semula...
Reply
 
 
# M.Yusuf wk PA Kendari 2012-05-02 08:13
Merujuk kepada UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka suka atau tidak suka, peralihan pengelolaan dana bantuan hukum akan beralih ke KemenkumHam.UU ini menimbulkan rasa confused bagi warga Peradilan Agama karena sudah terlanjur tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik dan pasti akan menimbulkan penurunan ekseptasi masyarakat pencari keadialn terhadap Pengadilan Agama.Perjuangan dan Do'a mutlak diperlukan
Reply
 
 
# Ali Mhtrm@Tj. Redeb 2012-05-02 08:15
Yg perlu dipikirkan adalah pelayanan masyarakat, bukan kepentingan politik.
Semoga tidak ada nuansa politik dalam penyelenggaraan Posbakum nanti.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-05-02 08:16
Mudah-mudahan Posbakum di Tahun 2013 nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita tentunya juga harapan masyarakat yang membutuhkannya meskipun bukan lagi PA yang mengelolanya.
Kalaupun nanti tidak berjalan dengan baik, sudah barang tentu pemerintah akan mengkaji ulang dan mengkomparasikan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya (di tahun 2011 dan 2012). Kita doakan kepada Allah semoga di tahun 2012 ini Posbakum di 69 PA semakin bagus pelaksanaannya dari tahun 2011 (46 PA) yang lalu dan ke depan Posbakum semakin BERDAYA DAN BERMANFAAT. AMIN !!!!! :-) :-) :-)
Reply
 
 
# H. Abd. Rasyid A., MH. PA-Mojokerto. 2012-05-02 08:17
Keberadaan POSBAKUM di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama diakui banyak membantu masyarakat pencari keadilan, terutama dari kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu, ekesistensinya perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan dari golongan ekonomi lemah.
Reply
 
 
# Rosyid, PA. Nganjuk 2012-05-02 08:28
Biginilah negara kita,,,Posbakum sudah jalan dengan baik dibawah koordinasi MA RI,,,e,,e,,skrg malah mau diatur kyk gimana lagi sama Pemerintah..ya mudah2an aja bisa berjalan lebih baik nanti,,dan yg terpenting Para pencari keadilan yg tidak mampu yg membutuhkan Posbakum tidak menjadi korban BIROKRASI...
Reply
 
 
# Usman S PA Watansoppeng 2012-05-02 08:39
kami sangat setuju kalau POSBAKUM ada yang menangani secara khusus di luar PA, karena selama ini ada masyarakat yang mengadu, alasannya tetangganya mendapat bantuan dana (atau berperkara secara cuma-cuma), sementara dirinya tidak mendapat bantuan. yang menjadi persoalan mereka ngomel disangkanya PA memilih-milih orang padahal dananya sudah habis. tmk.
Reply
 
 
# akangjajangs/PA.Tnk 2012-05-02 08:41
Saya turut berdo'a semoga ke-khawatiran Yth Bpk Dirjen ttg Posbakum tidak terjadi. karena masyarakat merasakan betul manfaat Posbakum di PA. Dan ini seyogianya juga diketahui oleh para pejabat di Menkumham. Semoga PA selalu dicintai ummat...amiin
Reply
 
 
# syafruddin PA P.Kerinci 2012-05-02 08:58
setuju dengan kekhawatiran pak Dirjen tentang nasib posbankum pasca migrasi ke kemenkum dan Ham. kalau selama ini justice seeker yang kurang mampu cukup datang ke PA dengan SKTM dan dapat dilayani secara gratis. harapan saya pasca berlakunya UU no 16 tahun 2011, LBH atau LSM yang ditunjuk oleh Kemenkum dan Ham tetap berada di ruang posbankum Pengadilan seperti sekarang dan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan..semoga
Reply
 
 
# helmy thohir, pta-banten 2012-05-02 09:07
Assalamu'alaikum pak Dirjen, saya melihat apa yang dikhawatirkan dan menjadi kegalauan bapak bukan sesuatu yang berlebihan atau lebay, tapi itulah kenyataan yang mungkin dan pasti akan terjadi.

kita harus persiapkan dari sekarang dengan memberikan masukan,saran dan pengalaman2 berharga pada siapa saja yang akan menanganinya.

saya tidak memuji apalagi menyanjung keberhasilan lembaga kita, sekalipun Bapak sudah menyatakan masih banyak jalan menuju Roma, dan matahari belum terbenam, tapi yakinlah ada satu kalimat bijak yang perlu kita renungkan, SEPANJANG NIAT HATI INI DISIBUKKAN SUATU KEINGINAN UNTUK DINILAI DAN DIKAGUMI OLEH MANUSIA, MAKA AKAN SULIT BAGI KITA UNTUK DAPAT MEMILIKI PIKIRAN DAN SIKAP YANG TEPAT, KARENA HANYA DENGAN KETULUSAN NIAT,AKAN DATANG KEKUATAN PADA LISAN, SIKAP, DAN PIKIRAN. Semoga...Salam dari kami pak Dirjen Tks.
Reply
 
 
# Chrisnayeti, Badilag 2012-05-02 09:10
Semoga yang kita harapkan tentang pos bakum yang tetap bisa melayani msyarakat yang membutuhkan akan tetap berdiri dan memberikan pelayanan yang baik tetap terwujud. Mungkin juga dilema dimana bila masyarakat memang sudah mandiri dan tingkat ekonomi masyarakat meningkat memang mungkin akan mampu berperkara secara mandiri. Tapi kita peradilan agama harus tetap bisa melayani dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ayo semangat pasti ada celah untuk yang terbaik.
Reply
 
 
# indra_pa cianjur 2012-05-02 09:19
posbakum bagai mata air ditengah gurun bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial. sangat wajar kekhawatiran2 yang muncul apabila posbakum tidak lagi di PA. ada pepatah yang mengatakan; lain ladang lain belalang. tentu saja lain instansi lain pula mekanisme dan teknis yang digunakan, sehingga perlakuan yang biasa diberikan PA kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu selama ini dirasakan sangat membantu dan membuat mereka merasa nyaman dan apabila posbakum "hijrah" dari PA mungkin saja akan berbeda. semoga saja lebih baik agar masyarakat bisa terlayani dan terbantu.
saya secara pribadi berharap, posbakum atu apalah nanti namanya sebagai pengganti posbakum tetap ada di PA-PA, tentunya dengan konsep yang jelas dan persetujuan pejabat-pejabat terkait tentunya.
Reply
 
 
# Rafiuddin Badilag 2012-05-02 09:29
Eksistensi Posbakum di PA baik sekarang maupun mendatang sangat diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu saya mengacungkan jempol kepada Bapak Dirjen yang terus berusaha untuk memperjuangkan Eksistensi Posbakum tersebut. Semoga segala usaha beliau mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT Amin...... :-)
Reply
 
 
# yayuk afiyanah-pa sengeti 2012-05-02 09:32
Memang betul keberadaan Posbakum ini sangat membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.Untuk itu kita harus bekerja keras untuk tetap mempertahankannya.Hanya dengan usaha dan kekuatan doa semoga tetap dapat terealisasi.Amin....
Reply
 
 
# sunter rock city 2012-05-02 09:39
posbakum harus ada di PA..Menkumham seharusnya hanya berwenang
mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum apakah sudah dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 8)
Reply
 
 
# Muhdi Kholil Waka PA Kangean 2012-05-02 09:42
Ada atau tidaknya POSBAKUM di Peradilan Agama, hendaknya jangan menyurutkan langkah kita untuk tetap membatu orang yang lemah demi Justise 4 All , karena syarat tekagnya Keadilan adalah " muhsinun ilal fuqoraa " Bagaimana bisa ditegakkan sarat tersebut kalau tidak melibatkan POSBAKUM di Pengadilan Agama yang notabene nya sangat dibutuhkan oleh Pencari Keadilan di Indonesia ?. semoga kebijakan yang akan diambil mengenai Poskakum TIDAK salah sasaran,dan salah urus. semoga bermanfaat. Amin
Reply
 
 
# Zulkiram, MS.Banda Aceh 2012-05-02 09:46
Assalamu`alaikum. Kegalauan yth. pak Dirjen tentang Posbakum tidaklah berlebihan, sebab menurut saya apabila Posbakum telah diluar PA.MS dapat dipastikan para pencari keadilan untuk kalangan peradilan agama akan sangat sedikit menikmati fasilitas bantuan hukum dari negara, meskipun mereka dari kalangan orang tidak mampu dan memerlukannya, pernyataan saya tersebut didasari atas kenyataan selama ini terhadap bantuan-bantuan negara untuk masyarakat tidak / kurang beruntung. Tetapi bagi PA.MS jalan terus saja prodeo murni Insya Allah nilai pahalanya akan lebih terjamin, bagi PA.MS segala aktivitas didunia adalah untuk mengumpul bekal diakhirat. Wassalam.
Reply
 
 
# Stewart Fenwick 2012-05-02 10:05
Bapak - mudah-mudahan semua pertanyaan dan persoalan akan diselesaikan dengan baik ya pak. Salam
Reply
 
 
# Wahyu Widiana 2012-05-04 08:29
Terima kasih Pak Stewart. Salam.
Reply
 
 
# Harmen - PA.Tanjung Pati 2012-05-02 10:36
Walaupun kewenangan Posbakum yang tengah berjalan baru kemaren dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan, eh tahu-tahu tahun 2013 sudah menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Ham yang ditunjuk UU. Oleh karena itu dari sekarang harus kita pikirkan bersama solusi yang terbaik dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk terbaik, sehingga kegalauan pikiran pak Dirjen dan kita bersama menjadi tenang kembali.
Reply
 
 
# Suhadak PA Mataram 2012-05-02 11:02
POSBAKUM di PA sangat diminati dan dirasakan manfaatnya bagi masy, dan alhamdulilah PA yg diberi amanah bisa sukses bahkan jauh melebihi target. Padahal yg belum ada POSBAKUMnya, masy. pada berharap kapan ya didaerah kita dpt!, eeeh kini muncul UU No.16/2011 tentunya masyarakat yg telah lega menjadi galau juga, jangan2 tdk semudah yg telah dilaksanakan PA. Menkum Ham, perlu mendapat masukan byk dari pak Dirjen ttg ini, agar masy.tdk kecewa pak, kita warga PA galau juga jgn sampai masy. kecewa nanti. Administrasi keuangan boleh dari Menkumham ttp tenaga ahli kalau bisa melibatkan org PA atau yg mengerti ttg PA.
Reply
 
 
# DH PTA Banten 2012-05-02 11:45
Perubahan regulasi yang cepat kadang menjadikan kita menyimpan tanya yang besar. Kegalauan p Dirjen wajar adanya mengingat berat dan berlikunya perjuangan 'menyukseskan' program Posbakum di lingkungan Peradilan khususnya agama. Tapi kita berbaik saja pak...jika kita sudah bisa memberikan pelayanan terbaik melalui Posbakum kepada pencari keadilan yang kurang mampu, maka kementrian/instansi lainpun akan mampu...bahkan mungkin lebih baik dari yang kita lakukan. Selebihnya, jika kenyataan di th 2013 nnt di luar harapan kita, kita berupaya kembali untuk menempatkan Posbakum pada tujuan dan sasaran proporsionalnya tentunya dengan cara kita yang 'bijak dan tepat'.
Reply
 
 
# uu-pakotatasikmalaya 2012-05-02 12:37
Mudah2an kegalauan itu tidak terjadi. Di PA TETAP ADA POSBAKUM,tapi PA hanya menyediakan tempat saja.Kemenkumham yang punya dana. Itu harapan kita......
TIDAK DAPAT KITA BAYANGKAN SEANDAINYA POSBAKUM UNTUK PENCARI KEADILAN, ADA DI LUAR PENGADILAN. ?????????? Wah gak nyambung.
Reply
 
 
# Marzuqi. PTA.Bjm 2012-05-02 13:36
Kita sebagai pelaksana Undang-undang, bila dikemudian hari terjadi kesulitan bagi masyarakat miskin mendapatkaan bantuan hukum karena masalah yang tidak semestinya, kita dapat memberikan masukan, dan mengevaluasi undang-undangnya. Wss.
Reply
 
 
# s.yanto.tn.PTA-Kendari 2012-05-02 14:18
Kalau kita simak keberhasilan PA dlm memberikan pelayanan kepada masyarakat lewat POSBAKUM kenyataannya sangat memuaskan. Namun kalau kita renungkan kegalauan Bp. Dirjen seperti yg terungkap dlm tulisan diatas adalah satu kemungkinan yg akan menjadi kenyataan, betapa rumit, sulit dan berliku-likunya masyarakat awam yg akan mendptkan pelayanan POSBAKUM tsb. Kasihan....mereka Kita hanya bisa berdoa, semoga pengelolaan POSBAKUM pd masa yad tdk seperti yg kita bayangkan dan betul-betul sampai dan bisa dinikmati oleh mereka masyarakat pencari keadilan yg sudah sewajibnya kita bantu unt mengurai keruwetan dlm rumah tangganya. Mudah-mudahan semua pihak yg terkait dg program POSBAKUM bs berfikir lebih jernih bhw POSBAKUM tsb merupakan wujud uluran tangan Pemerintah kepada warga masyarakat yg tdk mampu, jd tidak hanya lewat semisal BTL (bantuan tunai langsung), Raskin dll. namun jg lewat POSBAKUM. Mudah-mudahan POSBAKUM yg akan dtg lebih sukses dan dpt memuaskan masyarakat lemah/miskin pencari keadilan. Amin !
Reply
 
 
# Bambang Supriastoto PA Ngawi 2012-05-02 14:39
Dengan prestasi PA dlm mengelola Posbakum tadi mestinya itu tetap berada di PA, karena UU yg baru sudah ada dan ketentuannya tdk di PA ya harus direlakan dan kita doakan saja semoga pencari keadilan yg tdk mampu tetap terlayani dengan baik syukur bisa lebih baik.Amien
Reply
 
 
# # H.M.Idris Abdir, KPA Atambua NTT # 2012-05-02 15:18
POSBAKUM perlu terus disosialisasikan, karena masih banyak masyarakat ( pencari keadilan )yang belum mengetahuinya, dan POSBAKUM diharapkan tetap ada di Pengadilan Agama secara menyeluruh, karena terbukti cukup membantu para pencari keadilan yang tidak mampu. Makanya "justice for the poor" yang digalakkan Badilag hendaknya terus dilakukan!
Reply
 
 
# Nurmadi Rasyid, PA.BKL 2012-05-02 15:31
Keberhasilan posbakum pada Pengadilan Agama sebenarnya sudah berhasil tinggal lagi mungkin lebih ditingkat lagi buat masa yang akan datang, oleh karena usaha pak Dirjen itu mari kita dukung dan anjungan jempol buatnya.
Reply
 
 
# ina.pa palu 2012-05-02 15:34
Mudah2 pertanggunjwb dan realisasi anggarannya ada pd KemenkumHam, tp pelaksanaan Posbakum tetap di PA. Kalau tdk UU 16/2011 perlu direvisi ulang
Reply
 
 
# Mazharuddin_Balige 2012-05-02 15:52
WAIT AND SEE...
Mdh2n Posbakum di bawah kemenkumham akan lebih baik... Amiin
Reply
 
 
# indra suhardi MS-Sabang 2012-05-02 17:06
mudah-mudahan posbakum tetap eksis selamanya karena begitu besar manafaatnya bagi org yang tidak mampu, kapan lagi negara melayani masyarakatnya yang tidak mampu, salah satu cara yaitu lewat posbakum ini...berjuang terus pak kami mendoakannya smg berlanjut terus....amiin.
Reply
 
 
# Syaifuddin KPA Stabat 2012-05-02 21:38
Kalau melihat keberhasilan POSBAKUM yang dinakhodai PA pada tahun 2011 yang lalu ada benarnya juga Pak Dirjen merasa galau, tetapi yakinlah pak Dirjen demi pelayanan, PA tetap akan melaksanakan penerimaan perkara prodeo berdasarkan R. Bg, karena pesan pak Dirjen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah masuk dalam rumusan SOP PA sudah menjadi budaya masyarakat, kita sama berdoa pak Dirjen semoga dapat yang terbaik amin amin.
Reply
 
 
# Cece Rukmana Ibrahim, PA. Tigaraksa 2012-05-03 05:39
POSBAKUM sangat membantu masyarakat miskin dalam membuatkan surat gugatan/permohonan sehingga mereka dapat berperkara di Pengadilan Agama, karenanya POSBAKUM harus tetap exis keberadaannya di PA.siapapun pengelola anggarannya, namun yang lebih baik DIPAnya tetap menyatu di PA agar pengelola POSBAKUM dapat terkontrol oleh PA. dalam operasionalnya.
Reply
 
 
# Bambang S toto Ngawi 2012-05-03 08:53
Reputasi PA dlm mengelola Posbakum sangat baik dan menggembirakan, namun UU yang baru menetapkan pengelolaannya di Kementerian Hukum dan Ham,wajar bila ada kekhawatiran tersebut, ya kita doakan saja semoga bisa lebih baik, jika kenyataannya nanti lebih jelek kita usulkan untuk dikelola PA lagi, sebab kasihan pencari keadilan yang tidak mampu.
Reply
 
 
# Zulkiram, MS.Banda Aceh 2012-05-03 09:05
Assalamu`alaikum. Kegalauan yth. pak Dirjen tentang Posbakum tidaklah berlebihan, sebab menurut saya apabila Posbakum telah diluar PA.MS dapat dipastikan para pencari keadilan untuk kalangan peradilan agama akan sangat sedikit menikmati fasilitas bantuan hukum dari negara, meskipun mereka dari kalangan orang tidak mampu dan memerlukannya.

pernyataan saya tersebut didasari atas kenyataan selama ini terhadap bantuan-bantuan negara untuk masyarakat tidak / kurang beruntung. Tetapi bagi PA.MS jalan terus saja prodeo murni Insya Allah nilai pahalanya akan lebih terjamin, bagi PA.MS segala aktivitas didunia adalah untuk mengumpul bekal diakhirat. Wassalam. 2 Mei 2012
Reply
 
 
# S. Sarip. H 2012-05-03 09:49
Menolong, membantu orang yang butuh Bantuan itu sangat bermanfaat, suatu kebahagian bagi kami sebagai petugas POSBAKUM bisa membantu orang dalam kesulitan, mudah2an kami berharap Niat baek kita semua tetap terwujud...Amin..!!
Reply
 
 
# z.srg .balige 2012-05-03 10:06
pemberlakuan UU No. 16 tahun 2011 tentang Posbakum semoga didukung dengan kesiapan sistem, sarana dan peraturan pelaksanaan sehingga tidak memperkecil kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat layanan, karena bagi kita yang utama bukan wewenang tetapi tercapainya sasaran. amin........
Reply
 
 
# Suhadak PA Mataram 2012-05-03 10:37
Kalaupun dana POSBAKUM jatuh ke Lembaga lain, yg belum tentu bisa lancar seperti praktek di PA yg banyak dirasakan masyarakat. Anggaran Sikel dan Prodeo dapat di perbesar. dan Anggaran persatu perkara Rp 300 ribu, dapat disubsidi silang. Misalnya 1 perkara riil dalam amar sejumlah Rp191 ribu, maka sisanya untuk perkara berikutnya begitu seterusnya. sehingga lebih banyak dana terpakai untuk masyarakat dan tidak kembali ke Negara.
Reply
 
 
# Mukhtar Gani PA.Sengkang 2012-05-03 10:39
Pos bakum yang dilaksanakan di Pengadilan Agama sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, dan harus dipertahankan semoga menjadi amal ibadah. :
Reply
 
 
# Mukhtar Gani PA.Sengkang 2012-05-03 10:44
Dengan kehadiran posbakum di pengadilan agama perlu dipertahankan karena sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dan tentu menjadi amal ibadah.
Reply
 
 
# Dini, PAGS 2012-05-03 11:20
selalu ada harapan, untuk hamba yang tidak pernah putus harapan kepada Tuhannya.
Reply
 
 
# H. Abd. Rasyid A., MH. PA-Mojokerto. 2012-05-03 11:58
Keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama khususnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat yang tergolongan lemah ekonominya. Oleh karena itu, ke depan POSBAKUM diharapkan semakin diperbanyak dan ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat pencari keadilan yg bisa merasakan manfaatnya.
Reply
 
 
# Nuzirwan, MS. Aceh 2012-05-03 15:15
kegalauan pak dirjen kegalauan kita semua, dan hal itu dapat dimaklumi bagaimana galaunya Nabi Ya'cub meninggalkan anaknya.Namun kita harus optimis, yang penting kita bekerja ikhlas bekerja tuntas dan bekerja cerdas. INNALLAHA MAANA
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-05-03 15:35
Posbakum sangat membantu masyarakat terlebih pihak wanita yang dizhalimi suaminya.
Mudah-mudahan Posbakum tetap ada walaupun bukan PA yang mengelolanya demi membantu masyarakat dalam mengakses akan hak-haknya lewat PA. AMin !!!
Reply
 
 
# Subai. PA tsm. 2012-05-04 07:42
kenapa hal yang sudah berjalan dengan baik d tempat yang tepat harus beralih ke wilyah yang tidak ada korelasinya dengan hukum keluarga? saya mengerti kegalauan pa Dirjen..
Reply
 
 
# M. Yamin/ PA. Gtlo 2012-05-04 16:53
Pak Dirjeb Galau, Saya Galau, teman-teman galau. Moga smuanya kegalauan itu menjadi do'a bagi kegalauan orang2 lemah/miskin. Insya Allah setiap UU dibuat memiliki keberartian untuk semua, bukan untuk lembaga tertentu. Apalagi keberartian itu buat mereka yang lemah. Pokoknya Posbakum harus tetap eksis.
Reply
 
 
# Neneng Susilawati PA Tanjung Karang Lampung 2012-05-05 07:01
Semoga kegalauan Pak Dirjen cpt berlalu... krn jika pak dirjen galau maka kami semua ikut2an galau... mudah2an saja POSBAKUM masih bisa dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan di th 2013 nanti...
Reply
 
 
# Neneng Susilawati PA Tanjung Karang Lampung 2012-05-05 07:03
Semoga kegalauan pak dirjen cpt berlalu...krn kalau pak dirjen galau kami semua ikut2an galau... mudah2an POSBAKUM msh bisa dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan di th 2013 nanti...
Reply
 
 
# Neneng Susilawati PA Tanjung Karang Lampung 2012-05-05 07:06
Semoga kegalauan Pak Dirjen cpt berlalu...krn kalau pak dirjen galau kami semua ikut2an galau... Semoga saja POSBAKUM masih bisa dinikmati oleh para pencari keadilan di tahun 2013 nanti...
Reply
 
 
# Syamsul Bahri, PA Sidoarjo 2012-05-05 09:50
keberadaan POSBAKUM harus tetap terKontrol, jangan sampai salah sasaran, yg terbantu malah kalangan yg mampu...
Reply
 
 
# # enturmastur pta kdi # 2012-05-05 13:25
UU No.16 th 2011 ttg POS BAKUM tlh lahir yg berarti regulasi,pengelolaan dsb ttg itu akan beralih pd KEPKUM DAN HAM,maka bermunculanlah berbagai kekhawatiran dr Pak Dirjen BADILAG dan slrh warga Peradi lan Agama, kegalauwan beliau adlh hal yg wajar krn sbg penggagas program tsb yg baru saja berjalan dan sdh nampak dirasa kan manfaatnya oleh masyarakat, hrs sdh beralih kelembaga yg lain yg sdh barang tentu maksud dan tujuannya sama, namun org bilang lain koki lain masakan. Oki yuk qta sama-sama bahu membahu utk mem perjuangkan (minimal dg do'a)agar POS BA KUM tetap eksis dan dirasakan kebaradaa nya di Pangadilan Agama yg qta cintai, serta utk qta berharap sbg mana Firman Alloh " wamakaru wama karolloh wallohu khoerul makirin" qta punya rencana Alloh pun punya rencana,dan sebaik-baiknya rencana adlh yg diridoi oleh Alloh SWT.
Reply
 
 
# Pahrurrozi - PA Jaktim 2012-05-05 19:47
Apapun bentuknya apapun namanya instansi manapun yang mengelolalhnya tidak masalah, yang penting orang-orang yang tidak mampu dan mau berurusan ke PA - PA tetap dapat dilayani.......
Reply
 
 
# Hamzan PA Majene 2012-05-07 07:50
Bagi kita, yang terpenting adalah bahwa orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum dapat dilayani secara baik, gratis, mudah dan memuaskan. 100 0/0 setuju pak DirjeN, mungkin disamping upaya lobi dan doa ada masukan yaitu disetiap PA ada semacam sub unit pelayanan POSBakUM dari kEMENKUMHAM agar masyarakat awan nan miskin tidak mampu dan tidak pinter dapat terlayani seperti sebelumnya. benar pak matahari belum tenggelam masih ada waktu untuk melobi, selamat berjuang pak Dirjen doa kami selalu menyertai. amin ya rob
Reply
 
 
# Rasyid Rizani. PA Bajawa 2012-05-07 08:21
dg adanya POSBAKUM, masyarakat pencari keadilan yang "buta hukum" tp tdk mampu menggunakan jasa pengacara, dapat terpenuhi hak2nya di Pengadilan. Namun, keberadaan POSBAKUM juga harus selalu diawasi, jangan sampai ada praktik "jual beli hukum" dg memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat pencari keadilan akan hukum....
Reply
 
 
# Suhadak PA Mataram 2012-05-07 11:42
Saya tidak tahu bagaimana reaksi masyarakat pada tahun depan tentang tidak adanya POSBAKUM yg tdk lagi di bertempat di PA. terus terang seperti dibayang semua warga PA, GALAU and Galau. masyakat tentu akan kaget dan menyesal mengapa masalah saya tdk tertangani pada tahun yg lalu. Kalaupun toh ada kebijakan, semoga warga pencari keadilan di PA terlayani dg baik seperti tahun lalu. smg Posbakum tetap dekat dg PA sehingga tdk merepotkan masyarakat.
Reply
 
 
# mumu - Cakim PA CIANJUR 2012-05-08 08:22
POSBAKUM yang ada di pengadilan agama betul-betul sangat membantu,harapan itu tetap ada walaupun POSBAKUM sebentar lagi entah dimana,cuma harapan itulah yang membuat kita tetap bertahan. kita tetap berbaik sangka, semua pemimpin kita selalu berpihak kepada kaum-kaum yang lemah.
Reply
 
 
# M.Chanif, PTA Makassar. 2012-05-08 08:33
Satu hal yang patut kita apresiasi dan harus kita dukung adalah perhatian pak Dirjen kita kepada nasib pencari keadilan yang tidak mampu, beliau sangat khawatir dengan adanya UU No.16/2011 apabila dilaksanakan secara kaku, tentu banyak para pencari keadilan terutama yang pelayanannya lewat PA akan merasa kecewa, dengan berkurangnya fasilitas posbakum yang tidak diselenggaraakan di PA,

Namun harapan masih ada walaupun tidak terlalu menjanjikan, masih ada negosiasi dengan steakholder yang secara tegas ditujuk oleh undang-undang tersebut,mari kita berdo'a semoga masih bisa di nego sehingga penyelenggaraan posbakum kalau tidak seluruhnya ya sebagaian dapat diselenggarakan di PA, amin. :D
Reply
 
 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-05-08 13:40
Posbakum itu memang baik untuk membantu pencari keadilan yang kurang mampu, tapi ini merupakan bantuan hukum yang khusus bagi yang kurang mampu, tidak dipakai secara serampangan atau asal- asalan, sebab prinsip dalam hukum acara perdata,yg paling baik dilakukan oleh yang bersangkutan, dan bisa dibantu oleh kuasanya dan tidak ada uang, tiada perkara, dan bantuan hukum itu tidak dilakukan secara formalitas,

contoh kecil, pihak yang mempergunakan upaya hukum banding dengan mempergunakan bantuan hukum dengan kuasa khusus, tapi ada membuat memori banding dan tidak melakukan inzage, hal ini jelas terlihat, bantuan hukum yang tidak sungguh- sungguh.dalam melayani Posbakum harus selektif dan tdk dilakukan serampangan asalkan mencapai target.perlu hati-hati ke depan.
Reply
 
 
# Muhsin Halim PTA Mdn 2012-05-09 07:33
Saya berharap kalaupun anggaran ada di Kemenkumham tempat pelayanan tetap di Kantor-Kantor PA utk pelayanan POSBAKUM yuridiksi PA hanya pertanggung jawabannya di Kemenkumham. ini mungkin bisa dibuat MOU antara MA dan Kemenkumham, agar kemudahan selama ini tetap dinikmati yustisibel kurang mampu.t.kasih.
Reply
 
 
# i. Solihin PA.Cms 2012-05-09 13:14
keberadaan Posbakum sangat-sangat dirasakan oleh pencari keadilan di Pengadilan Agama,

ada kasus di kampung saya ada satu keluarga yang terpaksa menjalani rumah tangga yang penuh dengan tekanan batin, dibilang berumah tangga tidak pernah menikmati baik nafkah lahir berupa biaya hidup maupun nafkah batin sebagai layaknya suami isteri, dibilang tidak berumah tangga juga tidak, karena masih terikat pernikahan, padahal kehidupan seperti itu sudan berjalan lebih dari sepuluh tahun, gara-garanya ya faktor materi/biaya yang juga keawamannya ybs, tapi setelah saya kasih tahu bahwa di PA. ada prodeo/ berperkara dibiayai negara dengan memenuhi persyaratan juga POSBAKUM, ybs bisa terbebas dari ikatan rumah tangga yang penuh tekanan batin itu dengan mengajukan perkara secara prodeo,

dari kisah ini saya inginkan agar keberadaan POSBAKUM dan prodeo bisa dipertahankan di lingkungan Pengadilan Agama, karena pihak pihak yang sangat merasakan kemamfaatannya mayoritas para pencari keadilan di PA., mudah mudahan, amin.
Reply
 
 
# RIDUAN RONIECOPRIN PA.Gunung Sugih 2012-05-09 13:45
:D
Ass w.w.
Yth. Pak Dirjen Badilag MARI
Saya sdh keliling mutasi blm jg mendekati tanah kelahiran terakhir tdk krang 15 thn lang lang buanaq sndr jauh dr klrg istri dan anak cucu, jd mengalami betul alangkah terasa bantuan negara melalui posbakum MA Utk Pengadilan Agama selama ini meskupn blm sluruhnya karena tidak ada dana utk itu, hrapan kedepan terpenuhi sluruh PA, eh taunya da program menurut UU akan dialihkan ke KUMHAM

Saya sangat merasakan kegalauan sama dengan apa yg Bapak takutkan kelak/perkirakan, semoga saja posbakum sampai ke PA Pak jangan sebaliknya istilah org kampung saya
MENGHARAPKAN BANTUAN SEEKOR AYAM TAPI YANG HILANG JUSTERU SEEKOR SAPI, pasti gagal ayam saja tak punya jangankan mau menghabiskan sapi paaaak! Kl sampai begitu sama sedihnya saya dgn Bapak, tksh wsslm
Reply
 
 
# Jenny Lo 2012-05-09 14:20
Sukses POSBAKUM
Mudah2an benar2 bisa membela keadilan bagi rakyat yg tidak mampu.......
Reply
 
 
# baity pa plk 2012-05-10 09:09
Amiin ya...rabbal 'alamin semoga apa yang diharapkan pak dirjen dan kita warga peradilan agama atas posbakum diijabah oleh Allah swt dan apa yang di GALAU kan beliau hanya menjadi bias-bias belaka,a...miin ya Allah
Reply
 
 
# Febrizal PA Lubuk Sikaping 2012-05-10 11:55
Kami segenap warga Peradilan Agama Lubuk Sikaping, selalu mendoakan, semoga penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum tetap berada pada MA dan pengadilan di bawahnya, amin.
Reply
 
 
# atifaturrahmaniyah 2012-05-11 12:23
adanya POSBAKUM di PA amat sangat membantu masyarakat pencari keadilan yg tidak mampu dan awam hukum,sy berdoa semoga posbakum akan tetap ada diPA krn mayoritas pencari keadilan yg memerlukan Posbakum ada di PA siapapun penyelenggaranya semoga Amanah.
Reply
 
 
# mukti-pa.manokwari 2012-05-16 08:11
optimis....tiba masa tiba akal....pasti ada saja jalan keluar....karena Posbakum adalah lembaga yang mulia....ada petunjuk teknis yg secara spesifik tetap memantapkan dan mengukuhkan Posbakum di lingkungan PA di manapun berada.....
Reply
 
 
# M.Dedy A 2012-05-23 17:37
sunggu luar biasa semangat Bapak dalam upaya memberikan pelayanan prima dan membantu masyarakat. saya bangga memiliki pimpinan yang mempunyai pemikiran yg inovatif dan mulia seperti itu.. mudahan memang ada jalan lain ke roma yang lebih lancar dan aman. tetap semangat dalam berinovasi pak.
Reply
 
 
# ana pa Nunukan 2012-06-13 08:26
mayoritas pencari keadilan sangat memerlukan posbakum, semoga posbakum selalu dapat menbantu PA, namun kita harus berhati-hati jangan sampai ada oknum yg mengatas namakan posbakum untuk kepentingan pribadi
Reply
 
 
# Khafidatul Amanah PA Bima 2012-06-17 12:32
Posbakum sangat membantu pencari keadilan semoga posbakum ini berlanjut terus.
Reply
 
 
# Pa. Yadi PTA.Ambon 2012-06-20 07:28
Gebrakan Pa. Dirjen sangat menggurita membantu masyarakat miskin pencari keadilan.POSBAKUM yang selama ini berjalan dilingkup Peradilan Agama sejak diundangkannya UU No.16/2011 dan dengan dukungan MARI dan kerja keras Pa. Dirjen Insya Allah saya optimis masih bisa dipertahankan tidak hanya sampai pada tahun 2012. Rasa prihatin yang ada tentunya akan dipatahkan dengan do'a orang - orang yang miskin lagi papa untuk POSBAKUM terus berjalan sebagaimana harapan kita semua.Aamin yaarabal Aalamin.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 922 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS