.Selasa, 02 September 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Uji Materi UU Sukuk Ditolak MK PDF Cetak E-mail
Selasa, 11 Mei 2010 18:27

Tidak Beralasan Hukum, Uji Materi UU Sukuk Ditolak MK

Jakarta l badilag.net

ImageMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) atau biasa dikenal dengan UU Sukuk. Putusan itu dibacakan di ruang sidang pleno MK, Jum’at (7/5/2010). 

“MK menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD ketika membaca amar putusan.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Bastian Lubis, seorang ketua yayasan pendidikan asal Makassar. Dia merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait penggunaan barang milik negara sebagai jaminan (underlyng asset) yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Menurutnya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 11 ayat (1) UU Sukuk bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Setelah memerikasa permohonan, MK berpendapat bahwa apabila dalam jangka waktu dijaminkannya aset SBSN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah kepada pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan beralihnya objek jaminan tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi Pemohon karena tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan tersebut.

“Alasan bahwa kerugian yaitu tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah, dan lain-lain, tidak tepat menurut hukum karena tidak terjadi peralihan hak atas aset yang dijaminkan. Eksistensi dan penerapan Undang-Undang a quo justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, membaca pertimbangan putusan.

Terkait dengan kerugian yang didalilkan Pemohon bahwa sebagai perorangan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat diterbitkannya SBSN,  MK menilai tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan dengan pasal yang dimohonkan pengujian.

MK menilai, pasal yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung APBN dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh pembentuk undang-undang dipandang memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional.

“Dengan demikian, terhadap konstruksi hukum para Pemohon bahwa telah terjadi kerugian konstitusional dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, menurut Mahkamah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum,” lanjut Arsyad Sanusi.

Dalam hal ini, MK sependapat dengan keterangan enam orang ahli dari Pemerintah, masing-masing KH Ma’ruf Amin, H. Adiwarman A Karim, Gahet Ascobat, Farouk Abdullah Alwyni, Muhammad Syakir Sula, dan Ary Zulfikar. Pada pokoknya, mereka mengatakan bahwa SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN. Barang milik negara yang dijadikan underlying asset tetap dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan karena hanya hak atas manfaat yang dijadikan underlying asset, tidak ada pemindahan hak milik (legal title) dan tidak dilakukan pengalihan fisik barang, sehingga tidak mengganggu fungsi penyelenggaraan tugas Pemerintah.

Oleh sebab itu dalam kesimpulannya, MK menilai keseluruhan permohonan dan juga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum.

Bastian Lubis mengajukan permohonan ini pada November tahun lalu. Dia menempuh langkah ini karena selaku warga Negara, dirinya merasa sangat dirugikan lantaran tidak berhak lagi mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan terhadap barang milik Negara.

“Bahwa dengan digunakannya barang milik negara sebagai dasar penerbitan SBSN, maka barang milik negara tersebut telah beralih kemanfaatannya,” tulisnya, dalam permohonan.

Bastian Lubis berpendapat, beberapa Pasal dalam UU Sukuk itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Selain itu, menurutnya, barang milik negara sebagai dasar penerbitan SBSN tersebut adalah barang yang diperuntukan untuk umum dan dimasukkan sebagai publik domain, di mana tidak bisa dijadikan objek perdagangan.

Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat (4) UU tersebut berbunyi, “Barang Milik Negara/Daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah”. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (5) UU tersebut menyatakan, “Barang milik Negara/Daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman”.

(hermansyah/www.mahkamahkonstitusi.go.id)

TanggalViewsComments
Total12330
Sen. 0110
Ming. 31280
Sab. 3020
Sel. 2610
Sen. 2510
Ming. 2420
LAST_UPDATED2
 
 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 811 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS