Sabtu, 12 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Maintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Sisi Lain Penyebab Tunggakan Perkara Oleh : Rahmat Raharjo, SHI., MSI | (19/6) PDF Cetak E-mail
Selasa, 19 Juni 2012 09:05

SISI LAIN PENYEBAB TUNGGAKAN PERKARA

Oleh: Rahmat Raharjo, SHI., MSI

(Hakim PA Bajawa)

A. Latar Belakang

Tunggakan perkara adalah masalah yang terjadi pada sebagian besar Pengadilan Agama dengan intensitas perkara yang tinggi terutama di wilayah pulau Jawa. Memang tidak akan selesai membicarakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunggakan perkara. Selain masih terkendala keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas – sebagaimana yang diekspos dalam artikel yang ditulis Drs. Daswir Tanjung dalam artikel: “Mengikis Tunggakan Perkara” – faktor disparitas pemahaman di kalangan para pakar tentang administrasi perkara ternyata juga turut andil dalam menambah jumlah tunggakan perkara.


selengkapnya KLIK DISINI


 

TanggalViewsComments
Total103711
Jum. 1120
Kam. 1020
Rab. 0940
Sel. 0840
Sen. 0720
Ming. 0640
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Zulkiram,MS.Banda Aceh 2012-06-19 10:18
Assalamu`alaikum. Menurut Bapak Rahmat Raharjo, SHI., MSI (Hakim PA Bajawa) setidaknya ada empat madzhab yang berlaku mengenai tata cara penulisan BAP: madzhab Hatiwasda, madzhab SIADPA, madzhab Majelis Hakim, dan juga madzhab Bimbingan Teknis (Bimtek, dan dalam praktek masih ada satu Madzhab lagi yang juga sangat diperhitungkan yaitu madzhab Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti BALITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MARI - Megamendung, sehingga yang terjadi Panitera / Panitera Pengganti terkadang pusing 17 s.d 27 keliling hanya memikirkan mau pakai madzhab yang mana. Sebab ujung-ujungnya (kalau disatker saya), pertimbangan hukum keliru, tahapan agenda persidangan keliru, alat bukti surat yang tidak diparaf/ diberikan kode, PHS tidak ditandatangani dsb... pokoknya diluar kewenangan Panitera / PP. menjadi PP yang dipersalahkan, PP harus bertanggungjawab, bahkan PP dipermalukan dalam ekpose hasil pembinaan dan pengawasan (Vide Binwas Hatiwasda MS Aceh di MS Banda Aceh tanggal 11 s.d 15 Juni 2012). Wassalam
Reply
 
 
# Alimuddin M. Mataram 2012-06-19 10:37
Cara yang paling sederhana untuk menetralisir perbedaan yang ada dalam masalah-masalah yang tidak diatur dalam hukum acara dan pola bindalmin sehingga tidak menjadi penghambat adalah : tidak memaksakan/memastikan bahwa ini lho yang paling benar, yang lain salah. Kecuali kalau yang dianggap salah itu memang menyebabkan batal demi hukum, nah itulah yang yang tidak bisa ditolerir. Tapi kalau perbedaan dalam hal kecil yang timbul karena beda masa dan beda narasumber, mungkin sampai hari kiamat tidak pernah sama. Tapi kita berharap, semoga pekerjaan kita tidak kiamat karena perbedaan!
Reply
 
 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-06-19 13:28
Sebenarnya dengan sering kita memperbincangkan masalah menangulangi penyelesaian tunggakan perkara, mudah-mudahan ada pemikiran yang terbaik untuk memperkecil tunggakan perkara dari tahun ketahun, tunggakan perkara yang masih besar, tentu pasti ada sebab, mungkin karena kekurangan personil, atau kekurangan kualitas SDM yang ada, atau ada sebab lain, dan juga tidak diharapkan untuk memperkecil tunggakan perkara, disidangkan secara sumir atau asal - asalan, yang diharapkan penyelesaikan perkara sesuai hukum acara perdata berlaku, memenuhi rasa keadilan.sekarang yang sangat menyedihkan pelaksanaan Perma No.1 tahun 2008 tentang Mediasi, belum dilaksanakan secara betul, sesuai aturan Perma tersebut, masih asal - asalan.Unttuk tidak terjadi peerbedaan sudah seharusnya ketegasan dari Pimpinan MA.kita tunggu.
Reply
 
 
# Abd. Salam, PA. Watansoppeng 2012-06-19 13:39
Sebagai hakim yang perlu disadari adalah menyelesaikan perkara atas asas/norma : sederhan, cepat dan biaya ringan.
Jangan sekali-kali perkala berjalan bertele-tele/tidak effeltif karena hakimnya/majelisnya.Hakim sebagai poorsiter berusaha keras mewujudkan asas tersebut diatas.
Membengkaknya tunggakkan perkara belum tentu karena kesalahan hakim/pengadilan, ada banyak faktor: karakter hukum acaranya, keadaan/sifat perkaranya, kondisi pihak-pihaknya, pihak-pihak yang mencari cela-cela hukum agar penyelesaian molor dll.
Reply
 
 
# yadi PA Kota Tasikmalaya 2012-06-19 13:56
Memang benar, perlu ada semacam kisi-kisi atau patokan yang dapat dijadikan pegangan bagi seluruh tenaga teknis peradilan, karena kalaupun berbeda ya jangan terlalu jauh, kadang-kadang bahasa BAP terbawa oleh dialek daerah setempat sehingga kalau dibaca oleh yang mengerti, sangat memalukan, kalah bila dibandingkan dengan BAP yang dibikin oleh Kepolisian
Reply
 
 
# djazril darwis.pta babel 2012-06-19 14:52
djazril darwis.pta babel. Sangat disayangkan kalau memang terjadi ketidakharmonisan di luar forum, apalagi bila perbedaan dalam hal-hal yang tidak prinsip, untuk itu diperlukan kedewasaan pihak terkait.
Reply
 
 
# Nurhadi, Ms. Lhoksukon 2012-06-19 21:34
Selain karena terdapatnya 4 madzhab penulisan BAP, ada juga PP buat BAP asal-asal tdk mengikuti 4 madzhab tadi, ketika ditanya biarkan saja, nanti juga KM-nya yang memperbaiki... ini juga PP yg menghambat pembuatan putusan. Ujung2nya putusan jadi duluan daripada BAP, bahkan ada yang AC-nya sudah keluar BAP-nya blm ada sedikitpun.....
Reply
 
 
# yadi PA Kota Tasikmalaya 2012-06-20 12:09
Betul pak Nurhadi, kalau itu terjadi berbahaya
Reply
 
 
# Muh. Irfan Husaeni/PA Painan 2012-06-21 11:10
YM Bapak Rahmat Raharjo, SHI., MSI
(Hakim PA Bajawa)tulisannya singkar dan padat, membuka mata semua yang membaca (yang tidak membaca, tidak ngerti ada apa. Saya suka tulisan Yang Mulia karena melempar masalah namun disertai dengan solusi, salut. Semoga gagasan Pak Rahmat suatu saat direspon oleh Bapak-Bapak yang ada di pusat. Sementara ikuti dulu petunjuk terbaru baik dari PTA, ataupun hasil Bintek karena semua benar.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-06-21 16:26
Sangat mendesak Buku Pedoman Penulisan BAP sesegera mungkin diterbitkan Badilag dengan cara menampung masukan-masukan dari masing PP dan Hakim dengan adanya Tim Perumus yang akan memfinalisasi Buku Pedoman tersebut.
Harapan kita semua, Semoga Badilag segera bisa merealisasikannya dalam waktu yang tidak lama. Amin !!! :-)
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2012-06-22 09:03
Penyebabnya sangat komplek, tidak berdiri sendiri, karena itu perlu kebersamaan antara Hakim, PP dan Jurusita termasuk Jurusita yang diminta bantuan panggilan, jika semua bisa memanggil saatu minggu dari PHS atau dari sidang lanjutan, perkara akan cepat putus, karena jarang perkara yang ada jawab menjawab, kebanyakan verstek, karena itu kooordinasi yang perlu ditingkatkan.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1540 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS