.Senin, 15 September 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 22 | (11/9)
PENGUMUMAN :  Pemuatan SK di Website | {9/9}

PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (8/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Kajian Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum | (8/9)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 21 | (5/9)
PENGUMUMAN : Penempatan Calon Hakim Peradilan Agama
| (3/9)
PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Eksekusi Nafkah Iddah dalam Putusan Cerai Talak Oleh : A. Y. ASSAGAF, SH. | (3/12) PDF Cetak E-mail
Senin, 03 Desember 2012 09:49

PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH, MUT`AH, KISWAH DAN MASKAN DALAM PUTUSAN CERAI TALAK

Oleh : A. Y. ASSAGAF, SH.

Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Agama Palu

A.  PENDAHULUAN

Dalam produk putusan perkara cerai talak, Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut ketika mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon mengeluarkan putusan yang bersifat positif yang paling tidak terbagi dalam dua versi yaitu.


selengkapnya KLIK DISINI


TanggalViewsComments
Total311612
Sen. 1530
Ming. 1430
Sab. 1340
Jum. 1240
Kam. 1140
Rab. 1020
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Daswir Tanjung PTA Bdg 2012-12-03 10:13
Eksekusi putusan perkara cerai talak, yang dikomulasi dengan tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah, dalam praktek sering terjadi masalah, ada pendapat, pengucapan ikrar talak dilaksanakan, baru kemudian pelaksanaan putusan masalah nafkah iddah daan mut'ah melalui eksekusi,untuk tidak terjadi masalah dalam eksekusi, ada baiknya dalam pelaksanaan mediasi, sekaligus dibicarakan masalah akibat perceraian, hal ini pernah diterapkan di Malaysia,apabila suami isteri sudah tidak bisa didamaikan, dan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau lagi melanjutkan perkawinan, maka semua akibat perceraian telah diselesaikan terlebih dahulu, misal masalah nafkah iddah, mut'ah, harta bersama, hadhonah dan nafkah anak, jadi setelah terjadi perceraian, tidak ada lagi masalah yang timbul, lain hal di kita, kita menyelesaikan satu masalah dan kemudian menimbulkan banyak masalah, tidak ada salahnya kita mencontoh apa yang dilaksanakan di negara tetangga, demi kebaikan bersama terutama rumah tangga yang broken.
Reply
 
 
# abdurrahman_pa_dompu 2012-12-03 10:24
ass...
Amar putusan yang inovatif pak,,namun bunyi diktum pada nomor 3, menurut saya masih membuka celah untuk suami yang berniat tidak baik. karena Kalimat "segera setelah ikrar talak dilaksanakan" menurut saya, berdimensi waktu yang relatif, sehingga seorang suami dapat menuntut pelaksanaan hak ikrar talaknnya pada saat sidang dengan dalih berjanji akan membayar akibat perceraian sesegera mungkin atau secepatnya dan akhirnya tidak jelas waktunya,,menurut saya baiknya amarnya berbunyi:
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, Nafkah Iddah sebesar Rp………, Mut`ah sebesar Rp…….., biaya maskan sebesar Rp…. Dan kiswah dalam bentuk uang sebesar Rp………. Secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, terimakasih sebelumnya
Reply
 
 
# marwan bima 2012-12-05 07:27
saya setuju amar yg menyebutkan menghukum .........pada saat sidang ikrar talak diucapkan, sehingga kekuatan sebuah putusan pengadilan agama tegas dan mengikat...jangan sampai hanya ompong tanpa gigi...
Reply
 
 
# a rahmat pta smd 2012-12-03 13:15
Penerapan pembayaran nafkah idah dan mut'ah dalam persidangan ikar talak pernah saya lakukan tahun 1992 namun banyak teman yang menentang dengan alasan menyalahi hukum eksekusi .... Akhirnya di Tahun 2011 ini sudah ada yurisprudensi penerapan seperti itu... Saluut ....
Reply
 
 
# abdullah berahim 2012-12-04 09:09
ada cara lain yg dapat dilakukan pascaputusan izin ikrar diucapkan, kompromikan dg pihak pemohon dan berikan dia waktu yg cukup agar pada saat ikrar talak sejumlah uang tsb dapat diserahkan atau dibayarkan kpd pihak termohon. jadi sidang untuk ikrar talak ditetapkan setelah mendapat kepastian atau kesanggupan dr pihak pemohon. selain itu, ada kebijakan lain yg dapat dilakukan dg menunda penerbitan akta cerai selama kewajiban belum dipenuhi oleh pemohon walaupun tdk semua org setuju dg kebijakan kedua ini. tapi itu namanya alternatif solution.
Reply
 
 
# qisthy 2012-12-04 09:59
sepakat dengan adanya upaya kompromi dengan pihak Pemohon untuk kesiapan penyerahan kewajibannya kepada Termohon saat ikrar talak dilaksanakan.

kurang sepakat mengenai penundaan penerbitan akta cerai. bagaimana kalau akta cerai tetap diterbitkan sehingga bisa diserahkan kepada Termohon. sedangkan akta cerai milik Pemohon ditahan dengan pembuatan surat pernyataan bermaterai oleh Pemohon berisi "menitipkan" akta cerai ke PA tersebut sampai lunas kewajibannya. tentunya dengan persetujuan para pihak. :-)
Reply
 
 
# Amrin, Msy Ksg 2012-12-04 09:32
saya sangat setuju dgn pendapat Bpk...krn dibentuknya PA atau Ms untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan tuntutan rekonpensi adalah salah satu bentuk mengharapkan keadilan, dgn demikian putusan pengadilan itu tdk sia-sia dan tdk hampa...
Reply
 
 
# marwan bima 2012-12-05 07:34
bahkan saaya sampai saat ini meyakini sebuah konsep teori dengan dua alternatif amar : 1) menghukum pemohon/tergugat rekonvensi membayar point 3 dan 4 tentang nafkah iddah dan mutah sebelum ikrar dilaksanakan, 2)menghukum pemohon/tergugat rekonvensi membayar point 3 dan 4 tentang nafkah iddah dan mutah .........pada saat sidang ikrar talak diucapkan. jadi dengan dua hal tersebut memberi kekuatan sebuah putusan pengadilan agama yang tegas dan mengikat...jangan sampai hanya ompong tanpa gigi..., perihal kompromi...ini bukan dagang sayur yg saling tawar menawar,,putusan pengadilan harus tegas,,,@betul kata pak qisthy..jangan ada penundaan pemberian akte cerai...justru melanggar hak org...
Reply
 
 
# anwaruddin kupang 2012-12-05 08:27
Sebaiknya dalam mediasi hal2 yang berkaitan dengan akibat perceraian bisa diselesaikan sekaligus, sehingga maksud putusan untuk memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfa'atan bisa diwujudkan pasca ikrar talak.
Reply
 
 
# M. Yamin/PA. Gtlo 2012-12-06 08:15
Tulisan ini sangat realistik, aspek2 yang menyentuh hajat keadilkan dan kemanfaatan justiciable sejatinya "harus dan harus" selalu diakomodir dalam putusan jika kita berharap putusan bernilai dan bermartabat (sebagaimana yang ditawarkan penulis).
Reply
 
 
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2012-12-13 07:41
Antara teori dan praktek terkadang terdapat jurang yang menganga. Tapi bagi HAKIM yang bijak jurang itu tidak perlu ada. Hakim yang bijak tidak perlu terlalu ber-TEORI. Yang penting adalah PRAKTEK. Tapi bukan berarti mengabaikan hukum acara.
Dengan nasehat yang tulus dan menyentuh hati yang paling dalam, seseorang dengan mudah siap melaksanakan kewajibannya.
Jadi tidak perlu ber-teori : 'ikrar talak hak pemohon', sedang si termohon : 'silahkan mengajukan eksekusi'. Jika teori seperti itu yang diparktekkan, sama saja mengajari orang: agar taat kepada hukum acara, tapi boleh melalaikan tanggung jawab/kewajiban.
Dengan pendekatan 'kekeluargaan' dan agama, saya yakin saran Pak Abdullah Ibrahim di atas(dengan modifikasi sedemikian rupa) bisa menjadi solusi terbaik.
Reply
 
 
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2012-12-14 08:07
... dan yang saya maksud "nasihat yang tulus dan menyentuh hati... .. pendekatan kekeluargaan dan agama" aplikasinya adalah sebagaimana yang ditawarkan Penulis artikel tersebut di akhir tulisannya berdasarkan pengalaman Beliau ketika masih hakim tk. I (ssst! ini bukan gosip: kebetulan saya dengan beliau selalu satu majelis dulu di PA.Kotamobagu SULUT).
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1259 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS