Jumat, 25 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dibawa ke MK PDF Cetak E-mail
Oleh Achmad Cholil   
Selasa, 02 Maret 2010 05:27

Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dibawa ke MK

 

Sumber: www.hukumonline.com | (1/3)

Persoalan dualisme penyelesaian sengketa perbankan akhirnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Dosen Universitas Islam Indonesia, Dadan Muttaqien yang meminta MK agar menyelesaikan persoalan yang sempat membingungkan para praktisi perbankan syariah itu. Dadan mengajukan permohonan judicial review UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Ketentuan yang diuji adalah penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah serta penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketiga peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak. Yakni, a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan huruf d ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

Padahal, lanjut Dadan, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan sebaliknya. Yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Artinya, terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

“Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukan adanya reduksi, juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi,” ujar Dadan saat membacakan permohonan di ruang sidang MK, Senin (1/3).

Dadan menilai adanya choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah -berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah- menunjukan adanya inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Di samping itu, lanjutnya, keberadaan choice of forum itu akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama.

Meski yang diajukan terhadap objek yang sama, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyarankan agar pemohon membuatnya menjadi dua permohonan. Pasalnya, terdapat perbedaan antara UU Perbankan Syariah dan UU Kekuasaan Kehakiman. “Ini dua Undang-Undang yang berbeda. Landasan yuridis dan filosofis masing-masing Undang-Undang tersebut berbeda,” tuturnya.

Selain itu, Akil menyarankan agar pemohon memfokuskan diri pada kapasitas pemohon dalam permohonan ini. Menurutnya, hal tersebut akan memperjelas kedudukan hukum atau legal standing Dadan sebagai pemohon dalam pengujian dua UU tersebut.

Dalam permohonannya, Dadan memang bertindak atas nama tiga profesi, yakni selaku dosen, Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Kepala Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Islam UII. “Anda pilih saja kerugian konstitusionalnya yang paling tepat,” ujar Akil.

Berdasarkan catatan hukumonline, penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah memang sempat menuai kritikan dari para pemangku kepentingan. Bahkan, dalam Pasal 55 ayat (1) UU yang sama secara tegas menyebutkan 'Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama'.

Kala itu, Hakim Agung Abdul Gani Abdullah mengakui pasal tersebut menimbulkan contradictio in terminis (berlawanan arti). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di pengadilan agama (PA), tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada pengadilan negeri (PN). Padahal keduanya memiliki kompetensi absolut berbeda.

Abdul Gani memprediksi persoalan ini bisa menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan. Meski mengakui ada dualisme, Abdul Gani meminta agar para stakeholders tak perlu panik. “Itu bisa diserahkan ke MA,” tuturnya.

Salah satu kewenangan MA dalam UU Mahkamah Agung adalah memutus bila ada sengketa kewenangan antar peradilan. Peranan inilah yang akan dimainkan oleh MA. “Hakim MA bisa menetapkan hukum. Yang benar yang mana. Nanti bisa jadi yurisprudensi,” ujarnya lagi.

Uniknya lagi, mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Perbankan Syariah Harry Azhar mengakui adanya kesalahan. Namun, ia buru-buru mengklarifikasi bahwa yang mempunyai kekuatan hukum adalah isi pasal, bukan penjelasan. “Jangan anda balik-balik begitu,” tegasnya kepada hukumonline pada pertengahan tahun lalu.

TanggalViewsComments
Total927335
Kam. 2450
Rab. 2340
Sel. 22100
Sab. 1950
Jum. 1850
Kam. 1730
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Tatang Sutardi 2010-03-02 15:12
Sudah saatnya dualisme kewenangan dalam lembaga peradilan dihilangkan sebagai wujud lembaga peradilan yang mandiri dan profesionalisme.
Reply
 
 
# endang muchlish,pta papua 2010-03-02 15:13
Kewenangan suatu pengadilan telah ditentukan, baik secara absolut maupun yurisdiksi. Dlm hal adanya perbedaan kewenangan pada satu obyek, satu masalah, karena adanya pasal yg berbeda dlm dua atau lebih UU yg berbeda, maka tepatlah harus diputus oleh MK. Tunggu bgm putusan MK dlm hal kewenangan pengadilan mana yg memutus dan mengadili ttg sengketa ekonomi syari'ah ini.
Reply
 
 
# saifuddin PA Mimika 2010-03-02 15:14
Kalo kita boleh berandai, jika terjadi perbedaan diantara anak-anak kita, maka kembalinya kepada ibu bapaknya. Artinya, jika ada perbedaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah antara Pengadian Agama ataupun Pengadilan Negeri, maka layaknya kembali kepada Induk, yakni "Mahkamah Agung".
Reply
 
 
# Syamsulbahri PA.Biak 2010-03-02 15:15
Dalam UU sebaiknya lebih tegas mengenai kewenangan mengadili itu, supaya tidak terjadi dualisme kewenangan. Nah bila ada ketegasan, maka tidak perlu yang lain direpotkan untuk bermohon sengketa kewenangan mengadili. Jadi dari awal UU itu harus tegas mengenai kewenangan mengadili suatu masalah, agar tidak timbul masalah baru, sebab pencari keadilan ingin diselesaikan masalahnya.
Reply
 
 
# April Yadi - MS Jantho 2010-03-02 17:35
Insya'Allah menjadi jelas dalam waktu yang tidak begitu lama, selanjutnya keputusan MK dapat menjadi rujukan pihak Perbankan Syariah dalam membuat akad khususnya pada klausul sengketa di mana sampai saat ini umumnya akad di perbankan masih mendua juga, semoga,.
Reply
 
 
# sugiri PA Tanggamus 2010-03-02 17:35
selain PA, lembaga lain hanya dimungkinkan menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah atas dasar kesepakatan (Ps 55 UU 21/2008), jadi tidak benar apabila ada dualisme hukum. dualisme hukum terjadi apabila UU memberikan pilihan secara terbuka, sementara UU 21/2008 tidak demikian. Nanti akan diketahui lembaga mana "yang laku" menyelesaikan sengketa syari'ah, PA akan berlomba dengan lembaga lainnya. Untuk Ps. 59 (1) UU 48/2009, setuju untuk diamandemen...
Reply
 
 
# dedeh PTA Banten 2010-03-02 17:36
semenjak dunia perbankan berkonsep syari'ah terus berkembang, persoalan lembaga apa yang tepat diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang timbul menjadi polemik. Jika pada beberapa regulasi yang ada memunculkan kebingungan karena terkesan kewenangan itu didistribusikan kepada lembaga-lembaga peradilan tanpa batasan yang jelas, maka kiranya tetap diperlukan ketegasan agar persoalan ini tidak menjadi kebingungan yang berkepanjangan dan tdk menimbulkan sengketa kewenangan yg berulang-ulang.
Reply
 
 
# Dudih Mulyadi,PA Kalianda 2010-03-02 17:37
Dualisme Hukum pada era reformasi dan transparansi ini tidak boleh terjadi lagi, oleh karena itu kami mendukung judicial review yang diajukan ke MK sehingga para pencari keadilan akan mendapatkan kepastian hukum.
Reply
 
 
# Sudarman, PA Palembang 2010-03-02 21:46
Di dalam pasal 55 ayat (1) UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah telah menentukan lembaga yang berwewang menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu PA, hal ini juga telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No 50/ 2009 tentang PA bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah menjadi kewenangan PA. Tetapi pasal tersebut juga secara eksepsional memberikan peluang kewenangan lain dalam penyelesaiannya dan syaratnya telah diperjanjikan, bisa mediasi perbankan, PU dll.
Reply
 
 
# suhadak PA Negara Bali 2010-03-03 16:43
Dukungan kepada Sdr Dadan Muttaqen, untuk mengajukan Yudicial Review ke MK. Ini perjuangan besar.
Reply
 
 
# Edi Hudiata - PA Tangeran 2010-03-04 20:47
Sembari diproses persoalan kewenangan sengketa perbankan syariah, ada baiknya kita yang berada di lingkungan peradilan agama memperbaiki kualitas diri khususnya mengenai pemahaman perbankan syariah, bukan dari teoritas, tapi juga aplikatif dan produk perbankan syariah modern lainnya, agar masyarakat juga semakin yakin bahwa kita layak diberi kewenangan sengketa perbankan syariah. :-)
Reply
 
 
# A.Saprudin-PA.Tangerang 2010-03-05 20:04
Semoga saja Hakim Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keputusan yang tepat serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya mereka yang bergerak di bidang ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga tidak terjadi keraguan dan kebimbangan bagi para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan segala aktifitas di bidang ekonomi syariah. Bravo Mahkamah Konstitusi............
Reply
 
 
# munasib zainuri 2010-03-10 20:38
kami sangat berharap, semoga dualisme wewenang ini segera ada keputusan MK, sehingga ada kepastian hukum yg tdk membingungkan masy. pencari keadilan.
Reply
 
 
# Cece Rukmana Ibrahim 2010-03-10 20:50
Perlu adanya ketegasan dalam hal penanganan perkara ekonomi syari'ah, sehingga tidak terjadi lagi adanya undang-undang yang mengaturnya menjadi dualisme.
Reply
 
 
# Masrinedi - PA.Painan 2010-03-10 20:52
Perlunya pemikiran yang komprehensif di dalam membuat suatu undang-undang agar jangan terjadinya benturan dan konytroversi di antara dua atau lebih produk perundang-undangan.
Reply
 
 
# Drs.H. Burhanudin Ali 2010-03-10 20:54
Aswb. Sebenarnya dengan diberlakukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah harus dipahami sebagai bentuk lexspesialis terhadap peraturan perbankan umum (konvensional)atau secara syari'at Islam harus dipahami bahwa perbankan syari'ah sebagai nasikh (pengubah) terhadap perbankan umum yang menjadi masnsyuhnya (yang dirubahnya) dalam mekanisme perbuatan hukum ekonomi tertentu sesuai isyarat peraturan perundangan syaria'h tersebut.
Reply
 
 
# Dini PA Jakut 2010-03-10 20:57
Mari kita dukung Pak Dadan Muttaqien untuk mewujudkan undang-undang yang tidak penuh dengan dualisme....Para pengambil kebijakan pun harus paham atas apa yang telah ditetapkan.
Reply
 
 
# abdul aziz 2010-03-10 21:05
Pengadilan Agama tidak perlu ragu ragu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memberi kewenangan timbulnya persoalan hukum di belakang hari berkaitan dengan pasal 55(penjelasannya) sudah dapat dipredeksi. Upaya Sdr.Dadan Muttaqien melakukan permohonan Judicial Review UU ini sangat perlu didukung, sangat tepat
Reply
 
 
# Insyafli PTA Padang 2010-03-10 21:07
Dualisme kompetensi, akan membawa kekacauan dan kebingungan, padahal sudah jelas dan terang, bahwa penyelesaian sengketa syari'ah mutlak harus berdasarkan aturan syari'ah. Umat Islam sudah sangat lama menantikan, agar merasakan rahmat Allah yang tersimpan dalam hukum syari'at-Nya. Hakim-hakim MK adalah Hakim yang jujur dan punya hati nurani. Semoga.
Reply
 
 
# M. Maftuh, PA Mamuju 2010-03-10 21:08
Masalah dualisme kewenangan penyelesaian sengketa adalah masalah lama yang dimunculkan kembali, dahulu adalah masalah waris pada UU no.7/1989 seblm diubah oleh UU no.3/2006.
Reply
 
 
# HENDRI PA.SEKAYU 2010-03-10 21:11
Kiranya MK bijaksana dan tegas dalam mengambil sikap.
Reply
 
 
# H. Abdullah B. PTA Gtlo 2010-03-10 21:13
SEHRSNYA DI ERA SAAT INI, DIHARAPKAN TDK TERJADI LG SEPERTI ERA SEBLMNYA, YAKNI DLM PENANGANAN SATU KASUS DITANGANI OLEH DUA LEMBAGA PERADILAN YG BERBEDA. DISAMPING SENGKETA PERBANKAN SYARIAH, MASALAH KEWARISAN JG SAAT INI MASIH DITANGANI OLEH DUA LEMBAGA PERADILAN YG BERBEDA.
Reply
 
 
# Yunan_PA_Mojokerto 2010-03-10 21:14
Perdebatan dualisme itu sudah panjang sekali, smg MK dapat memutuskan agar praktisi perbankkan tdk kebingungan.
Reply
 
 
# lanka asmar, S.HI 2010-03-10 21:17
Semoga uji materi UU perbankan syariah di MK dapat menuntaskan kewenangan menyelesaikan sengketa antara dua lingkungan peradilan.
Reply
 
 
# Masahudin PA. Denpasar 2010-03-10 21:33
Persoalan dualisme kewenangan dalam penangan sengketa perbankan syari'ah berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi msyarakat pencari keadilan yang seyogyanya mendapat kepastian akan dibawa kemana atau jalur mana penyelesaian sengketa syari'ah mereka. Dengan adanya judicial review UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ke MK yang diajukan oleh Dadan Muttaqien patut kita dukung agar MK dapat memberi keputusan yang tepat dan mengakhiri dualisme kewenangan.
Reply
 
 
# Rusdi PA Lahat Sumsel 2010-03-10 21:35
Kita sebagai aparat Peradilan tentu menginginkan apabila ada permasalahan yang dihadapi, permasalahan itu cepat selesai, lebih -lebih hubungannya perkara seperti ini, karena menyangkut Rakyat banyak. Oleh karena itu semoga MK dapat menuntaskan permasalahan ini dengan bijak. Amiiin.
Reply
 
 
# averroes 2010-03-10 21:39
Meskipun nanti MK bisa memutuskan sengketa kewenangan dan dapat dijadikan yurisprudensi, saya kira tidak cukup karena sistem hukum kita tidak menganut asas precedence. Yurisprudensi saja kurang kuat. Saya kira memang harus ditegaskan, dan MK adalah lembaga yg tepat untuk itu. Semoga sesuai harapan semua pihak.
Reply
 
 
# Bustanuddin Jamal Sangata 2010-03-10 21:40
Assalamualaikum ketika pembahasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di DPR, peluang akan timbulnya persoalan hukum di belakang hari berkaitan dengan pasal 55(penjelasannya) sudah dapat dipredeksi, karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Upaya Sdr.Dadan Muttaqien melakukan permohonan Judicial Review UU ini sangat perlu didukung, semoga berhasil..
Reply
 
 
# Abubakar Gaite 2010-03-10 21:43
Karena masalah ini sudah diajukan permohonan judicial review ke MK maka biarlah MK memutus, tetapi jika kita melihat kembali rumusan Pasal 55 (2) UU No 21/2008, itu khusus menyangkut sengketa perjanjian terjadi sebelum diundangkan UU No 21 /2008. Sengketa yang terjadi setelah adanya UU 21/2008 seharusnya menjadi kewenanan PA, adapun pasal 59 (2) UU no 48/2009 mengatur secara umum mengenai seluruh sengketa diluar Pengadilan jadi bukan saja ekonomi syari'ah, kalau sengkota syariah ada pada PA.
Reply
 
 
# nuzul lubis PA.Psp 2010-03-11 23:11
SEMOGA MK DAPAT SEGERA MEMUTUS PERKARA DUALISME KEWENANGAN INI, MUDAH 2 HAN PUTUSANNYA MENJADI KOMPETENSI PA, SELAMAT BUAT PAK DADAN
Reply
 
 
# Drs. Mahyuda, MA 2010-03-16 00:20
UU No 21 2008 pasal 50 ayat 2 membingungkan, padahal sudah ada perkara sengketa perbankan syari'ah dari PA Bukittinggi yang sudah diputus pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung),Judicial Review perlu didukung, semoga yang abu-abu jadi terang benderang
Reply
 
 
# Subiyanto 2010-03-22 16:59
Kita dukung perjuangan ini dan kita tunggu segera putusan MK. Semoga memuaskan kita.
Reply
 
 
# taufiq Mahmud 2010-06-04 17:56
sudah dua bulan bagaimana hasilnya
Reply
 
 
# Iwan Sep Charles 2011-02-26 15:17
perbankan syariah tidak hanya melayani orang muslim tp hanya aturan yang diterapkan dgn Islam maka harus DIPERJELAS... agar tidak membingungkan.
Reply
 
 
# enik farida PA.Kab M 2011-06-09 05:19
Diharapkan dualisme penyeleseian sengketa ekonomi syariah selesei dengan keluarnya UU pokok kekuasaan kehakmn no 48 th 2009, akan tetapi justru memperuncing permasalahn krn dlm penjlsn psl 59 tntg ekskusi ptsn arbrits olel PN dan yg dimaksud arbrits, termsk jg arbrits syari'ah.Rasanya ttp perlu YR agar UUnya dpt memberi kepstn hkm.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1588 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS