Jumat, 25 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4)
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4)
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
10 Rumusan Penting tentang Hukum Materiil Peradilan Agama (9/11) PDF Cetak E-mail
Oleh Hermansyah   
Jumat, 09 November 2012 09:42

10 Rumusan Penting tentang Hukum Materiil Peradilan Agama

Jakarta l Badilag.net

Diskusi kelompok di Komisi II Bidang Peradilan Agama pada Rakernas MA di Manado, pekan lalu, menghasilkan sejumlah rumusan dan rekomendasi penting. Rumusan itu secara garis besar dipilah menjadi dua: teknis yudisial dan non-teknis yudisial.

Di bidang teknis yudisial, rumusan yang dihasilkan terpilah menjadi dua lagi, yaitu hukum formil dan hukum materiil. Khusus mengenai hukum materiil, ada 10 rumusan yang berhasil ditetapkan Tim Perumus.

Tim Perumus itu diketuai oleh Ketua PTA Bandarlampung Zainuddin Fajari. Panitera Muda Perdata Agama MA Edi Riadi didaulat menjadi Sekretaris Tim Perumus. Anggota Tim Perumus berjumlah sembilan orang. Mereka adalah Rum Nessa (Ketua PTA Surabaya), Jufri Ghalib (Ketua PTA Ambon), Djajusman MS (Ketua PTA Kupang), Yamin Awie (Wakil Ketua PTA Jambi), Bahrussam Yunus (Wakil Ketua PTA Makassar), Amran Suadi (Wakil Ketua PTA Surabaya), Abdul Ghani (Askor Tim E), Tukiran (Pansek PTA Medan) dan Muhammad Yamin (Pansek PTA Bandarlampung).

Sepuluh rumusan penting mengenai hukum materiil peradilan agama adalah sebagai berikut:

Pertama, kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.

Kedua, harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan hartatersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.

Ketiga, anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

Keempat, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.

Kelima, warga negara asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia dengan orang Indonesia maka ia harus memenuhi syarat perkawinan di negaranya dan tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga jika WNA tersebut akan melakukan poligami dan telah mendapat izin dari istrinya di luar negeri dengan tata cara hukum di negaranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang izin poligami lagi.

Keenam, anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

Ketujuh, penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.

Kedepalan, harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

Kesembilan, anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

Kesepuluh, hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya setengah dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

(hermansyah)

Seluruh rumusan hasil diskusi Komisi II pada Rakernas MA 2012 dapat dibaca DI SINI.

TanggalViewsComments
Total8518715
Jum. 2530
Kam. 24120
Rab. 2370
Sel. 22190
Sab. 1950
Jum. 1880
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Nursal- PA Sawah Lunto 2012-11-09 10:52
10 rumusan hasil rakernas ini menyangkut hukum materiln secara nyata selalu berkembang sesuai persoalan hukum semakin hari semakin bertambah dan secara nyata mendapat solusi hukum..
Reply
 
 
# Nurmadi rasyid PA.,BKL 2012-11-09 10:55
Selaian itu sebenarnya kami merasakan ada lagi yang permasaalahan yang perlu dipecahkan yaitu penghasilan/hasil dari sewa rumah petak /rumah permanent pasca perceraian yang belum dibagi apakah penghasilan sewa rumah itu termasuk juga harta bersama yang diusahakan salah satu pihak dapat diketegorikan termasuk harta bersama ?
Reply
 
 
# Muhdi Kholil PA Kangean 2012-11-09 14:02
Ke 10 hasil rumusan bidang hukum materiil tersebut bisa dimplementasikan oleh semua Hakim dengan Ijtihad lil Masaailil Waqi'ah fil Yaumiyyah Bil Urfi wal Maslkhatul 'ammah, hatta ila waqi'atil ukhra ghoira kadzalik. Amin
Reply
 
 
# Nadimah PA Bkl. 2012-11-09 15:58
dengan adanya 10 rumusan Hukum Matriil PA hasil diskusi kolompok komisi II Rakornas MA di Manado insyaallah dapat dipedomani dan diterapkan oleh semua hakim PA.
Reply
 
 
# abdullah 2012-11-09 16:08
Diharapkan 10 rumusan tersebut dapat segera diterbitkan untuk dijadikan pegangan para Hakim diseluruh tanah air tercinta ini.
Reply
 
 
# Djulia Herjanara_Sungguminasa 2012-11-09 16:17
Bagi kami yang perlu juga dirumuskan khusus untuk Peradilan Agama yg memiliki perkara2 khusus & unik adlah merumuskan persoalan Eksekusi atas beberapa hal:
1. Nafkah iddah dan mut'ah yang dibawah nilai Rp 1 juta (dibanding dg biaya eksekusi yg serng kali jauh diatas harta yg menjadi objek sengketa);
2. Eksekusi mahar;
3. Eksekusi nafkah anak yg ayahnya mempunyai penghasilan tdk menentu bahkan dibawah nilai uang Rp 1 juta;
4. Eksekusi nafkah madliyah;
Reply
 
 
# H.Amiruddin PA.Watampone 2012-11-12 07:56
Perlu pula ditetapkan aturan sebagai payung hukum kesinambungan pembayaran nafkah anak bagi orang tua yang meminta pembayaran setiap bulan sampai anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri, sehingga bersifat otomatis tanpa eksekusi, karena bayar anak saja tidak mampu mana bisa bayar biaya ekseskusi?. Jadi hanya datang melapor ke PA. maka dengan bantua JP. pembayaran nafkah anak dilanjutkan, kira-kira begitu illustrasi otomatisnya.
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2012-11-13 14:08
Rakernas tahun ini menggolkan 10 rukusan hukum materil, insya Allah tahun 2012 akan semakin berkembang
Reply
 
 
# eska patmg 2012-11-14 07:36
sebenarnya masih banyak masalah yang perlu dirumuskan lagi, baik mengenai hukum materiil, formil, maupun hal hal yang bersifat teknis yustisial. dapat dilakukan setiap saat, tidak perlu menunggu rakernas tahun depan. karena sewaktu waktu dibutuhkan dapat dimanfaatkan.
Reply
 
 
# Khafidatul Amanah PA Bima 2012-11-19 10:06
Poin ketiga, keempat dan kesembilan adalah hal pertama yg kita terapkan karena kedua hal ini belum masuk dalam 22 poin penjelasan pasal 49 UU NO.7/89 yg diubah menjadi UU.No.3/2006 dan perubahan kedua UU.NO.50 /2009.
Reply
 
 
# anwaruddin kupang 2012-11-20 13:37
Dari hasil rumusan rakernas, ternyata wasiat wajibah bisa berkembang dan berbuah, inti fiqh/hukum Islam yang ijtihadiyah menurut Imam 'Izzuddin bin Abdissalam "Jalbul masholih wa dar'ul mafasid" (Menarik kebaikan dan menolak kerusakan) semoga kedepan berembang kearah yang lebih baik, amin.
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2012-11-21 07:37
Anak luar nikah, jika terus dikembangkan, maka menurut pendapat pribadi, akan membuka peluang perzinahan, jadi tidak ada efek jera, meskipun bapak dan ibunya yang salah.
Reply
 
 
# Latif. MS.Aceh 2012-11-21 15:16
Sangat penting kami pikir adanya 10 Rumusan Penting Hukum Materil tersebut, namun sepertinya kami masih belum sependapat tentang ketentuan "anak zina". Menurut kami : Bahwa akibat hukum bagi anak luar nikah (anak zina) menurut Hukum Islam adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga tidak dapat dinisbahkan atau dinasabkan kepada ayah/bapak biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya itu, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan ayah biologisnya. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah terbagi 2 yakni anak luar nikah yang diakui dan anak luar nikah yang tidak diakui. Apabila anak luar nikah tersebut diakui oleh ayahnya, maka kedudukan anak luar nikah tersebut sama dengan anak sah, sedangkan apabila anak luar nikah tersebut tidak diakui oleh ayahnya, maka anak luar nikah tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, akan tetapi anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
Reply
 
 
# Trubus W.PTA Banten 2012-11-30 14:44
10 rumusan penting tentang Hukum Materiil Peradilan Agama, sebagaimana telh terurai diatas adalah merupakan buah pikiran yg sangat berharga sebagai pegangan bagi hakim PA untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan, apalagi poin2 rumusan yg berkenaan dengan masalah hukum perkawinan, seperti tersebut pada rumusan ke 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan rumusan ke 9. Apabila rumusan2 tersebut bisa terakomodir dan terangkat menjadi materi pasal2 amandemen Undang2 Perkawinan, mungkin lebih kuat lagi, sebenarnya sudah saatnya Undang2 Perkawinan No. l Tahun yang sudah berusia 35 tahunb lebih, sudah mendesak adanya amandemen.
Reply
 
 
# m.anshary mk 2013-02-25 07:55
Ttg status anak zina, kita ok aja.Sbb hrs dibedakan antara hubungan nasab dg hubungan perdata. Hub nasab memengaruhi waris dan wali nikah sbgiman disinggung p. latif. Sdgkan hub perdata hanya sebatas menafkahi, merawat, jaminan kesehatan. jd putusan rakernas itu sdh okey lah.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1126 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS