Senin, 14 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Maintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Dari Disiplin Hakim hingga Pemisahan Panitera dan Sekretaris | (5/3) PDF Cetak E-mail
Oleh Helmi Indra Mahyudin   
Selasa, 05 Maret 2013 11:10

Dari Disiplin Hakim hingga Pemisahan Panitera dan Sekretaris

Semarang | Badilag.net

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, didampingi Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) dan sejumlah Kepala Biro BUA, Jumat (22/2/2013), memberi pengarahan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi Komdanas di Semarang. Komdanas merupakan aplikasi komunikasi data nasional.

Dalam pertemuan yang dihadiri para pimpinan pengadilan dari empat lingkungan peradilan di wilayah Jawa Tengah beserta para operator Komdanas itu Seketaris MA memaparkan berbagai hal penting.

Ketua PTA Semarang Wildan Suyuthi (paling kiri) memoderatori pertemuan Sekretaris MA dan jajarannya dengan pimpinan pengadilan dan operator Komdanas se-Jawa Tengah.

Hal pertama yang disorot Nurhadi adalah tunjangan hakim yang telah diterima oleh hakim tingkat pertama dan banding yang cukup besar. Pemberian tunjangan tersebut menurutnya harus tetap membuat para hakim disiplin dan selalu menunjukkan performance yang prima.

“Menyikapi hal ini pimpinan MA dalam waktu dekat akan mengadakan Rapim untuk mencari mekanisme kontrol terbaik untuk tetap menjaga kedua hal tersebut,” ujarnya.

Pencatatan aset MA menjadi sorottan berikutnya. Nurhadi memberikan apresiasi kepada pengeloa SIMAK-BMN di Jawa Tengah yang telah berhasil mencapai ‘zero’ selisih saat verifikasi/validasi oleh Lembaga Keuangan Negara terkait.

“Keberhasilan Jawa Tengah memberikan andil besar dalam tercapainya status WDP yang kemudian akan menuju WTP untuk MA,” tandas Nurhadi.

Nurhadi juga menyinggung tingkat serapan anggaran MA. Tahun kemarin, dengan satuan kerja berjumlah 830, serapan anggaran MA mencapai 95,07%. Dengan serapan sebesar itu, MA berhasil meraih urutan ke-2 di bawah Kementerian Pertanian untuk kategori Kementerian/Lembaga yang memiliki jumlah satuan kerja terbanyak. Secara nasional, dalam hal serapan anggaran, MA berada di urutan 12 dari 95 Kementerian/Lembaga.

“Hal ini cukup membanggakan melihat cukup besarnya anggaran yang diterima MA,” kata Nurhadi.

Pada kesempatan ini Nurhadi juga memaparkan perkembangan reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya. Selain memaparkan perkembangan sistem kamar untuk para hakim agung, Nurhadi juga menyampaikan persoalan pemisahan Panitera dan Sekretaris di pengadilan.

Laporan akuntabilitas

Kepala BUA Dr. H. Aco Nur, MH. menyebutkan bahwa akuntabilitas MA mendapatkan nilai 51%. Penilaian itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut Aco Nur, nilai yang diberikan Kemenpan tersebut bukanlah nilai yang membanggakan. Karena itu akuntabilitas MA harus terus ditingkatkan. Apalagi, MA telah dijadikan standar untuk transparansi Kementrian/Lembaga.

Kepala Biro Perencanaan Drs.Bahrain Lubis, SH.,MH, menyatakan bahwa perencanaan yang disampaikan oleh Satuan Kerja harus konsisten dan akuntabel.

“Perencanaan yang matang harus dilengkapi dengan Term Of Reference (TOR) dan data pendukungnya. Jadi, jangan sembarang mengusulkan kegiatan dan anggaran jika tidak dilengkapi kedua hal tersebut,” tegasnya.

Ia juga menginformasikan bahwa MA telah meyiapkan LPSE sebagai tempat satker melakukan pengadaan.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Sutisna, S.Sos, M.Pd lebih menyoroti LAKIP. Hingga sekarang, menurutnya LAKIP MA belum mendapatkan nilai yang memuaskan. Ke depan, diharapkan MA mampu mewujudkan LAKIP yang bernilai minimal "B".

“Untuk itu kami harapkan seluruh korwil untuk mengadakan koordinasi tingkat nasional untuk menindaklajuti temuan-temuan BPK dengan memanfaatkan MoU antara MA dan BPKP,” ungkapnya.

Mengenai realisasi anggaran, ia menegaskan, yang mesti diperhatikan bukan saja bagaimana membelanjakan uang negara, namun juga nilai kemanfaatannya.

“Terlebih lagi dengan adanya reward and punishment untuk tingkat capaian realisasi tertentu. Jangan sampai satker berlomba-lomba ‘menghabiskan’ uang negara tapi lupa dengan prinsip kemanfaatan,” tegasnya.

Demi WTP

Laporan keuangan MA yang mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan belum WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) salah satunya terjadi karena adanya kekurangan dalam hal manajemen aset. Demikian dikatakan Kepala Biro Perlengkapan Ade Usman, SH., MH.

Ade Usman menjelaskan, ada  lima temuan BPK mengenai aset MA. Pertama, aset tetap yang tidak diketahui keberadaanya. Kedua, aset rusak berat belum dilakukan penghapusan. Ketiga, ketidaksesuaian nilai BMN antara yang di realisasi anggaran dengan nilai perolehannya. Keempat, masih adanya selisih konversi Inventarisasi Penilaian. Dan kelima, khusus Pengadilan Negeri terjadi ketidaksesuaian pada BAP yang berada di Sekretaris MA dengan BPK.

Banyak hal yang perlu disingkronkan, menurut Ade Usman. Selain itu, dalam pengelolaan aset, unsur keberadaan, pemanfaatan dan dokumen mutlak harus ada.

“Keberadaan berarti barang harus eksis atau nyata keberadaanya. Pemanfaatan aset juga harus benar-benar ada untuk menunjang pelaksanaan tupoksi. Dan yang terpenting adalah dokumen tentang aset juga harus ada dan terlaporkankan secara benar,” ia menjelaskan.

Ditambahkannya, rumah dinas harus didaftarkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Jika perolehannya melalui peralihan maka dokumen yang menjelaskan peralihan juga harus jelas dan lengkap.

(54m l hermansyah)

TanggalViewsComments
Total3649661
Sen. 1410
Ming. 1310
Sab. 1280
Jum. 11100
Kam. 10110
Rab. 0940
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-03-05 11:35
Penghasilan yang diterima hakim harus berbanding lurus dengan profesionalisme dan kedisiplinan.
Sanksi tentu akan lebih tegas diberlakukan kepada para hakim apabila melakukan pelanggaran kode etik.
Semoga dengan keras semua lini, tahun ini MA berhasil mencapai WTP seperti yang diinginkan dan dicita-citakan bersama.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2013-03-05 13:49
Semoga dengan kerja ikhlas, kerja keras dan kerja tuntas serta kerja sama yang baik MA bisa meraih WTP. Aamiin !
Reply
 
 
# h. masruri, ptk 2013-03-07 14:16
Target WTP dalam laporan keuangan dan target angka B pada LAKIP ) yang merupakan idaman bagi kita semua ini membutuhkan upaya dan kerja keras, karya nyata. Semoga tidak ada lagi warga peradilan yang tidak mengerti tentang pentingnya kedua hal tersebut.Amin.
Reply
 
 
# M.Yusuf PA Kendari. 2013-03-05 12:19
WTP bukanlah sebuah oleh-oleh yang datang begitu saja, tetapi sebuah prestasi yang memrlukan usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak mulai dari tingkat daerah sampai kepusat.Oleh karena itu kita harus berjuang secara menyeluruh tanpa terkecuali.Seoga MA-RI bisa meraih laporan keuangan dengan predikat WTP.
Reply
 
 
# H. Makka A. PA Polewali 2013-03-05 12:46
Hanya dengan kerja keras disemua lini, MA berhasil mencapai WTP seperti yang dicita-citakan bersama.
Reply
 
 
# Syamsulbahri PA Mks 2013-03-05 13:00
Namun janganlah terlalu menunjukk hakim... ini kan baru beberapa bulan menerima tunjangan... jadi tidak bisa juga mengkambing hitamkan itu tunjangan, kan baru aja naik... fasilitasnya kan belum... tapi syukurlah ada suatu peningkatan... sebenarnya tidak hanya hakim tapi semuanya aparatur negara/aparat peradilan harus disiplin dan kerja profesional... Nah untuk terjadinya kerja episien, tentu tepat jika sistem administrasi peradilan terpisah yakni sistem administrasi perkara dipimpin oleh Panitera dan sistem administrasi umum dipimpin oleh Sekretaris... itulah pentingnya adanya kombinasi pendapatan/pemasukan di antara seluruh aparat peradilan, semoga dapat terwujud... Amien......
Reply
 
 
# Lukmin, S. Ag. PA Parigi 2013-03-05 13:29
sudah seharusnya hakim disiplin dan memberikan contoh yang baik apalagi setelah kesejahteraan hakim tingkat pertama dan banding jauh lebih baik, mudah-mudahan dengan kerja keras tahun ini MARI berhasil mencapai WTP sebagaimana diharapkan....Amin
Reply
 
 
# syafah,pta smrd 2013-03-05 13:45
tekad kuat dari pimpinan MARI ,tentunya harus memperoleh res[pon positif dari jajaran didaerah,setiap satker bekerja keras ,mengi mbangi percepatan langkah dari pimpinan kita,WTP buat MARI bukan hal mudah,tapi bukan mustahil.ikhtiar,berdoa dan tawakal.
selamt bekerja dan berprestasi.
Reply
 
 
# djazril darwis pta babel 2013-03-05 13:49
Semoga Rapim MA untuk mencari dan merumuskan mekanisme kontrol yang terbaik untuk menegakkan disiplin Hakim segera terlaksana.
Reply
 
 
# Munir-PA.Kis 2013-03-05 13:50
perlu keseriusan dan kerja keras kita semua sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga perubahan dari WDP ke WTP bagi MA-RI akan secepatnya terwujud.
Reply
 
 
# Paskinar Said PTA Jypr 2013-03-05 13:52
:lol: Dengan acara Rapat Koordinasi dan sosialisasi Aplikasi Komunikasi Data Nasional yang diadakan oleh MARI dapat lebih memberikan pencerahan kepada jajaran 4 (empat) lingkungan peradilan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi untuk menuju Peradilan yang Agung baik dimata Allah SWT maupun dimata masyarakat
Reply
 
 
# abjardad 2013-03-05 14:07
saya yakin adanya PPH bagi Hakim sudah cukup menjadi 'Pengawas' yang ideal. sebab apakah ada jaminan jika sanksi pemotongan tunjangan Disiplin Hakim akan menjadi lebih baik???
Reply
 
 
# Rosdiana PA. Mamuju 2013-03-05 14:44
Target WTP dalam laporan keuangan dan target angka D pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah ( LAKIP ) yang merupakan idaman bagi kita semua tidak dapat diraih hanya dengan kata-kata dan retorika semata tapi hal ini membutuhkan upaya dan kerja keras serta perhatian yang serius dari semua unsur terutama tingkat pimpinan yang diharapkan dapat memotivasi semua anggotanya untuk berkarya nyata guna mewujudkan kedua hal yang kita inginkan.Semoga tidak ada lagi warga peradilan yang tidak mengerti tentang pentingnya kedua hal tersebut.Amin.
Reply
 
 
# Khairil Jamal MS.Mrd. 2013-03-05 15:08
Dengan disiplin dan kinerja yang baik aparat Peradilan tidak mustahil WTP selalu berada di MA.
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Manna 2013-03-05 15:17
kapan realisasi pemisahan jabatan panitera dan sekretaris akan terwujud, dan bagaimana tentang kewenangan anggaran dan penggunaan fasilitas juga harus kita fikirkan jangan sampai terjadi konflik internal antara sakretaris dan panitera kelak ...
Reply
 
 
# nelson dongoran PA. PSP 2013-03-05 16:39
Perlu diadakan Pelatihan Penyusunan LAKIP di seluruh SATKER dibawah MA agar nantinya seragam dan nilainya bertambah tidak lagi sangat memprihatinkan selama ini kita hanya mencontoh dari yang sudah ada padahal belum tentu benar
Reply
 
 
# abdul muiz - PA.Enrekang 2013-03-05 19:37
Pertama semoga kita MA dan Jajarannya bisa meraih WTP, Kedua LAKIP kita dinilai Baik oleh Menpan, Ketiga Perencanaan dan Realisasi Anggaran bersinergi, keempat Aset BMN terkelolah dengan baik, kelima secepatnya dipisah Panitera dengan Sekretaris demi jalannya roda organisasi yang baik......... itu inti yg bisa sy dpt dari acara diatas...semoga amin....
Reply
 
 
# H.BARMULA PTA AMBON 2013-03-06 05:43
Remormasi birokrasi menuntut adanya pemisahan Panitera dan Sekretaris, namun kt semua berdoa smoga teralisasi jg remunirasi untuk Non Hakim secepat amiieiiiiin ya Rabbal alamin.
Reply
 
 
# Pa. Yadi. PTA, Ambon 2013-03-06 06:43
Langkah maju trs dilakukan oleh Sekretaris MA terhadap kinerja lembaga peradilan yg ada dibawah MA. Kita patut mengapresiasi upaya yg dilakukan sehingga LP kedepan lbh maju dan berkembang pesat sesuai harapan kt semua terlebih MA. Apalagi dgn kenaikan tunjangan hakim tkt pertama dan banding lbh dioptimalkan lg kinerja LP sehingga target visi misi peradilan dpt terwujud tentunya dgn kerja krs menciptakan SDM aparatur yg profesional dibidangnya masing-masing, sehingga pelayanan kpd pencari keadilan bisa berjalan maksimal. Harapan yg lain tentunya tunjangan remunerasi non hakim juga bisa terwujud dlm wkt tdk terlalu lama sehingga antara hakim dan non hakim bisa merasakan arti keadilan dlm konteks kesejahteraan, tdk saja dinikmati oleh hakim tetapi juga non hakim secara keseluruhan.
Reply
 
 
# daswir tanjung 2013-03-06 07:10
Tulisan ini sangat baik dibaca oleh semua kalangan, baik Hakim maupun non Hakim, bagi kalangan Hakim dengan besarnya gaji tidaak membuat kita lepas kontrol, yang sangat perlu diperhatikan adalah masalah disiplin kerja, banyak kalangan yang menyorot, bahwa disiplin Hakim melemah/ memudar,tidak terikat lagi dengan remon, perlu disadari, dengan gaji besar, disiplin juga harus bertambah ketat, maka perlu segera ketentuan baru tentang disiplin kerja bagi Hakim dikeluarkan oleh MA. hal ini juga terlihat setiap hari jum'at banyak hakim tidak sampai akhir jam kerja alias pulang duluan.disamping itu juga masalah tranparansi pengelolaan DIPA harus lebih ditingkatkan termasuk peningkatan pencairan anggaran juga diharapkan peningkatan.
Reply
 
 
# #someone-PTA Ambon 2013-03-06 07:13
Perlu kerja keras dan dukungan dari seluruh satker untuk mencapai WTP. So, kapan giliran satker-satker di wilayah Indonesia Timur untuk kegiatan yang sama?
Reply
 
 
# Bro Annank, PTA Ambon 2013-03-07 05:41
Betul sekali, seluruh satker di maluku sudah menunggu nunggu kapan sosialisasi komdanas ini akan segera berlangsung di Satker Maluku.
Reply
 
 
# A.Aziz. Ms-Lsk 2013-03-06 07:27
Kerja keras seluruh aparat peradilan masih perlu ditingkatkan untuk memperoleh WDP ke WTP, karena tanpa kerja keras kerja cerdas dan kerja ikhlas serta kerja sama dan samaa-sama berkerja, maka apa yang kita harapkan akan segera terwujud, amin
Reply
 
 
# Nurdiana Ltc, pa Masohi 2013-03-06 07:30
untuk merai WTP, harus kerja keras dari tingkat pertama sampaike MA, semangat selalu,semoga apa yang dicita-citakan akan tercapai. Amin...
Reply
 
 
# Drs.H. Abd.Rasyid A.,MH. @ PA Mojokerto 2013-03-06 07:31
Sanksi terhadap hakim yg kurang disiplin seperti masuk/pulang kantor seenaknya, memang sangat penting, namun untuk mendisiplinkan para hakim, keteladan pimpinan jg menjadi sangat penting. Pimpinan harus menjadi pelopor penegakan disiplin dengan memegang tegus filsafat "Kepala". Kepala duluan masuk dan terakhir keluar.
Reply
 
 
# atifaturrahmaniyah PA Gresik 2013-03-06 07:55
untuk mencapai semuanya hanya satu kuncinya ,laksanakan tugas secara profesional;
Reply
 
 
# H.M. Fauzi. PA. Banjarmasin 2013-03-06 08:00
Untuk keseragaman dalam penyusunan lakip di seluruh Satker perlu adanya petunjuk teknisnya disertai dengan contoh-contoh yang jelas dan lengkap misalnyanya Lakip tingkat pertama yang sudah jadi dan sesuai dengan ketentuan, bagi satker tinggal menyesuaikan.
Reply
 
 
# mwiaty@pta pdg 2013-03-06 08:06
Semoga Artikel Baru disemua lini keras & beres inisial MA berhasil dg WTP sep yg diharapkan dan yg menjadi cita cita kita semua danjuga pemisahan jabatan pan dengan sek segera terwujud. Amin :-)
Reply
 
 
# mwiaty@pta pdg 2013-03-06 08:06
Semoga Artikel Baru disemua lini keras & beres inisial MA berhasil dg WTP sep yg diharapkan dan yg menjadi cita cita kita semua danjuga pemisahan jabatan pan dengan sek segera terwujud. Amin :-)
Reply
 
 
# mwiaty@pta pdg 2013-03-06 08:06
Semoga Artikel Baru disemua lini keras & beres inisial MA berhasil dg WTP sep yg diharapkan dan yg menjadi cita cita kita semua danjuga pemisahan jabatan pan dengan sek segera terwujud. Amin :-)
Reply
 
 
# SAKDULLAH/PA LABUAN BAJO NTT 2013-03-06 08:22
Dalam kaitannya dengan tunjangan hakim yang cukup,apa yg disampaikan oleh Sekretaris MA RI. Bpk. Nurhadi dalam acara tersebut selaras dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil MA RI bidadang Non Yudisial Bpk. Ahmad Kamil di PA Karang Asem tg 25 Februari 2013. Dan kita para hakim mekanisme kontrol apa yang akan dihasilkan RAPIM pimpinan MA yang menurut Sekretaris MA segera akan diadakan, yang jelas kita para hakim siap untuk melaksanakannya, siapa tau hak-hak hakim sebagai pejabat negara yang belum dipenuhi oleh negara akan segera direalisasikan.
Reply
 
 
# Fitriyel Hanif _ PA Tigaraksa 2013-03-06 08:41
Semoga bisa mewujudkan sistem administrasi yang bersih dan transparan...
Reply
 
 
# kusnadi pasuruan 2013-03-06 08:43
Amin, semoga ttg sistem pengawasan disiplin hakim atau pegawai cepat terselesaikan, dan ttg pemisahan panitera dengan sekretaris cepat terealisasi, sehingga tugas kita lebih terkonsentrasi.
Reply
 
 
# eko-pta semarang 2013-03-06 09:11
terima kasih mas helmi... beritanya jadi lebih menarik. saya harus lebih banyak belajar lagi.
Reply
 
 
# Jasman PA Kabanjahe 2013-03-06 09:25
Kalau sudah dapat kita identifikasi akar permasalahannya Tentang Laporan Keuangan Mahkamah Agung R.I. sehingga kita masih peringkat WDP, ini perlu komitmen kita bersama untuk menindak lanjuti, kita ciptakan manajemen Aset yang baik dan benar dan jangan ditunda-tunda segera laksanakan dengan berkoodinasi dengan Instasi terkait agar semua permasalahan dapat teratasi, mari kita wujudkan akuntabilitas laporan keuangan Mahkamah Agung, sehingga kita sama sama menikmati perinkat WTP, Amin Yarabbal Alamin.
Reply
 
 
# Idrislatif wapan PTA Jambi 2013-03-06 10:03
semoga dengan pengarahan dan petunjuk yang diberikan para pemegang kebijakan di jajaran sekretaris MA dan suatu yang berharga buat empat lingkungan peradilan di Indonesia;
Reply
 
 
# Khafidatul Amanah PA Bima 2013-03-06 11:35
Kalo disiplinnya bagus secara otomatis kinerja juga akan baik.
Reply
 
 
# Nurlembe 2013-03-06 12:05
Dengan kerja sama dan disiplin dalam mengelola keuangan dengan baik dan profrsional di dukung dengan SDM aparat peradilan maka MA pasti anak mencapai WTP
Reply
 
 
# sahbudin kesi pa soe 2013-03-06 15:33
kita harus bekerja lebih keras lagi agar WTP dapat terealisasi, amin.....
Reply
 
 
# prihatin 2013-03-06 15:53
smg semuanya dapat terlaksana dengan baik dan sukses,,,,amiiin
Reply
 
 
# maharnis pta jayapura 2013-03-07 05:33
Mudah-mudahan pengarahan ini akan jadi motivasi bagi aparat peradilan untuk selalu meningkatkan semangat kerja, sehingga dapat meningkat laporan akuntabilitas Mahkamah agung dan peradilan yang berada dibawahnya menjadi lebih baik dan harus ditingkatkan dalam upaya mencapai PTP, semoga Allah SWT men ijabahnya Amin
Reply
 
 
# Taufik Bilfagih- PTA Manado 2013-03-07 06:23
Ayo, siapkan segala "amunisi" untuk mencapai WTP.... Serius, penuh tanggung jawab, berbudi luhur dan senantiasa bertawaqqal.... Semoga dari Sabang sampai Marauke seluruh Badan Peradilan dibawah naungan MA senantiasa peka' sehingga mampu menopang kesuksesan Mahkamah Agung... Salut....
Reply
 
 
# Drs. Cece Rukmana Ibrahm, SH. K PA. CIBADAK 2013-03-07 08:32
Mudah-mudahan Mahkamah Agung dapat meraih WTP dengan sukses, karenannya kerja keras, kerja ikhlas dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya
Reply
 
 
# RS.MS.Aceh 2013-03-07 14:42
Kalau semua pihak telah melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik dan penuh tanggung jawab apa yang diharapkan akan terujud, dan masalah sangsi itu berlaku kepada siapapun yang melanggar, selama ini hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik, semoga hasil kerja kita dapat nilai terbaik, Insya Allah.
Reply
 
 
# jassins-pn-tjs 2013-03-07 18:12
hayo.....tingkatkan kinerja dan pengetahuan...jangan cuma nyuruh doang.....bisanya.....tapi buktikan bahwa negara membayar kita mahal ...ada manfaat yang nyata....... :lol:
Reply
 
 
# komdanas 2013-03-07 19:23
aplikasi komdanas segera diterapkan dan disosialisasikan kepada semua satker,
Reply
 
 
# RS.MS.Aceh 2013-03-08 08:11
Dengan kita bekerja keras Insya Allah Mahkamah agung akan meraih WTP. amin.
Reply
 
 
# MROISAR PAKDR 2013-03-08 10:29
Ayo kita kejar WTP,tingktkan terus akuntabilitas kinrja MA dengan berbagai untuk mncapai 100%.Harus bisa dan Insya'alloh bisa.
Reply
 
 
# Burnalis Burhan, PA Bengkalis 2013-03-10 09:36
KOMDANAS,,,bagus dan sangat efektif n efisien dalam peningkatan disiplin dan pemanfaatan tekhnologi canggih serta tenru saja berimbas nantinya kepada peningkatan kinerja n tak kalah penting rezki yang diterima terasa sangat nikmat, n terhindar dari kufur nikmat..... saya setuju, semoga cepat terealisasi
Reply
 
 
# rizal razai 2013-03-11 08:23
mudah mudahan dapat tercapai WTP untuk warga peradilan....
Reply
 
 
# m.kahfi PA KLATEN 2013-03-11 08:49
WTP bagi Lembaga MA adalah satu keniscayaan, tentu saja untuk menuju ke arah itu diperlukan kerja keras dari kita semua. Semoga dengan peningkatan pendapatan hakim akan bisa memacu ke situ.
Reply
 
 
# SYAFLI USMAN PA DABOSINGKEP 2013-03-12 21:03
WTP sudah menjadi harga mati bagi warga peradilan, oleh karena itu jangan ada lagi warga peradilan yang suka bermain-main dengan pekerjaan atau tidak serius dalam melayani masyarakat.....
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-03-13 10:51
Mudah-mudahan dapat kemudahan untuk kuita semua dan tentunya mari kit kerja keras.
Reply
 
 
# A. Mahfudin PA Tanggamus 2013-03-13 12:49
Perlu kerja extra untuk merubah laporan keuangan kita menjadi WTP, semua hendaknya ikut andil dan mencurahkan segala daya upaya untuk perubahan yang lebih baik lagi
Reply
 
 
# A Rahim Upuolat PA Masohi 2013-03-18 06:25
Kesejahteraan bertambah disiplin juga harus bertambah bukan malah sebaliknya disiplin anjlok, kinerja menurun, dan apatis dengan tugas pokok yang dapat meresahkan dan merugikan pihak lain. (ekspresi kekecewaan)
Reply
 
 
# abdullah berahim, pta palu 2013-03-18 07:08
sebuah renungan, memang penegakan disiplin hakim, tdk terkecuali juga pejabat lain diperlukan, agar tingkat kinerja jangan sampai menurun. tapi barangkali hrs diingat bagi pemegang kebijakan, mengatur orang itu rada-2 sulit, mengatur orang itu tdklah sama dg mengatur ROBOT, aturan perlu ELASTISiTAS kebijakan, bukan aturan yg kaku dan keras yg bakal membuat gerah banyak pihak. contoh, elastisitas hukum Islam, membuat Islam bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat dunia, tdk membuat org tertekan dan terusik oleh kehadiran Islam. wallahu a'lam bish shawab
Reply
 
 
# umiPAJB 2013-03-18 08:44
Tidak hanya niat baik utk mewujudkan WTP, namun mindset yg diaplikasikan dengan kerja keras dan kerjasama yang terintegrasi dibawah koordinasi seorang pemimpin sesuai dgn perencanaan dan sop yg ada
Reply
 
 
# A. Latif- MS.Aceh 2013-03-19 15:15
Dengan motto "3As" (kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas), maka WTP InsyaAllah kita raih tahun 2013. Dan kita juga berharap Pimpinan selalu memonitor semua bawahannya, tidak hanya mendengar laporan dari para pejabatnya. dan tidak hanya masalah laporan asset dan lap. keuangan akan tetapi semua bidang sesuai tupoksi harus maksimal. Semoga jadi keberhasilan kita semua.!!?
Reply
 
 
# Ujang Jamaludin PA Kuningan 2013-03-21 17:07
Semoga kita mampu merealisasikan WTP dengan sukses, amiiin
Reply
 
 
# AAmbo Asse, HATI Banjarmasin 2013-03-22 12:00
Tentang Kedisplinan Hakim memang perlu apabila tidak dtegakkan maka akan merugikan negara dengan gaji besarnya itu, hanya dijadikan tiket pesawat pulang pergi kekampungnya, maka harus ada standar pengukuran kinerja hakim, sedangkan pemisahan Panitera dengan Sekertaris sangat perlu sesegera mungkin sehingga pola kerja peradilan dibawah sejalan dengan Pola Kerja Mahkamah agung yang lebih dahulu memisahkan hal terseut.
Reply
 
 
# Rustan PA kendari 2013-05-30 10:48
Disiplin, kerja keras dan profesionalisme adalah kunci sukses. oleh karena itu untuk mencapai profesionalisme diperlukan adanya pemisahan antara jabatan panitera dan sekretaris. :-)
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1536 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS