.Rabu, 17 September 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rakor dan Penyusunan RKA Daerah DIPA 04 Pagu Sementara TA 2015 | (16/9)
PENGUMUMAN : Undangan Rapat Koordinasi Ketua dan Wakil Ketua PTA / M.Sy se-Indonesia | (16/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta BIMTEK Kompetensi Ekonomi Syariah Angkatan III Tahun 2014 | (15/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta BIMTEK Kompetensi Ekonomi Syariah Angkatan II Tahun 2014 | (15/9)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 22 | (11/9)
PENGUMUMAN :  Pemuatan SK di Website | {9/9}

PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (8/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Kajian Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum | (8/9)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 21 | (5/9)
PENGUMUMAN : Penempatan Calon Hakim Peradilan Agama
| (3/9)
PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
“Peradilan di Indonesia Belum Dimuliakan” | (18/7) PDF Cetak E-mail
Oleh Ridwan Anwar   
Kamis, 18 Juli 2013 12:57

“Peradilan di Indonesia Belum Dimuliakan”

Ansyahrul, S.H., M.Hum (Foto: Tempo.co)

Tangerang | www.pta.babel.net

Apakah  memang peradilan harus dimuliakan?  Dan apakah peradilan di Indonesia belum dimuliakan, sehingga harus dimuliakan?

Itulah dua pertanyaan yang dilontarkan oleh mantan Kepala Badan Penagawasan MA dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ansyahrul, SH, M.Hum ketika mengawali penyampaian materinya sebagai narasumber dengan topik Pemuliaan Peradilan dalam Acara Sosialisasi/Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Hotel Aryaduta Tangerang, Selasa (11/6/ 2013).

Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, 10-13 Juni  2013 dan diikuti oleh 197 orang peserta. Mereka terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen  dan Panmud Hukum Pengadilan Tingkat Banding Sewilayah I (Sumatera), sebagian  Wilayah II  dan Wilayah III  (Jawa dan Kalimntan)  dari keempat Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia  dan merupakan Angkatan III atau terakhir untuk tahun  2013.

Menurut Ansyahrul, kenyataannya peradilan di Indonesia belum dimuliakan, sehingga harus dimuliakan. Selain itu, kekuasaan peradilan juga belum mendiri dalam arti yang sesungguhnya karena masih dirasakan adanya intervensi dari kekuasaan lain.

Dikatakan  selanjutnya bahwa dalam  pembagian kekuasaan negara, legislatif dan eksekutif  adalah jasadnya negara.”Sedangkan yudikatif  adalah ruhnya,” ia menegaskan.

Di Indonesia, hakim masih belum  jelas statusnya.  Di satu segi dikatakan sebagai pejabat negara tertentu, namun di lain segi dianggap Pegawai Negeri Sipil.

Paradigma yang harus mulai dihilangkan ialah hakim sebagai aparat penegak hukum. Seharusnya hakim adalah hakim itu sendiri. “Makanya yang harus diperjuangkan bukan hakim sebagai pejabat negara, tetapi hakim  sebagai hakim,” tandasnya.

Ada banyak kejanggalan di Indonesia. Misalnya, dalam  urusan  kependudukan  seperti di E-KTP, jabatan hakim  tidak diakomodir.

Akibat kebebasan yang berlebihan, sidang pengadilan juga bisa disiarkan langsung. “Di Amerika Serikat, jangankan untuk disiarkan langsung, membawa  kamera saja ke dalam ruang sidang tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Selain Ansyahrual, nara sumber lainnya adalah Komisioner KPK Dr. Bambang Widjayanto, SH,MH. Ia menyampaikan materi berjudul “Peran Pengawasan Internal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.”

Dr.H.Sunarto,SH.M.Hum, Inspektur Wilayah II Bawas MA, menyampaikan materi  berjudul “Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)”.

Lilik Srihartati, SH, MH, Sekretaris Bawas MA, menyajikan materi berjudul “Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, Evaluasi LAKIP, SKI, Pakta  Intergritas dan Audit Kinerja.” Selain itu, Setyawan Hartono, SH menyampaikan materi berjudul “Tata Cara Pemeriksaan Kasus dan Penyusunan LHP”.

Di samping materi-materi tersebut, juga ada materi khusus mengenai  SIADPA  untuk peradilan agama  dan  Sistem Informasi Penulusuran Perkara (CTS)  untuk peradilan umum.   Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima materi tentang pembahasan temuan BPK, BPKP dan TGR serta pembahasan masalah keuangan.

(Humas PTA Babel)

TanggalViewsComments
Total872620
Rab. 1720
Sel. 1630
Sen. 1530
Ming. 1420
Sab. 1350
Jum. 1230
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-07-18 13:24
Memang kenyataan yang miris bahwa "Peradilan di Indonesia belum Dimuliakan".
Ini karena political will pemerintah cenderung menghambat pemuliaan peradilan di Indonesia.
Dan lebih parah lagi, di dalam dirinya sendiri, peradilan di Indonesia itu dirusak oleh manusia2 yang dapat dibeli dengan harga dunia.
Karena itu, dengan semangat puasa Ramadan yang tengah kita laksanakan, mari...mari, kita manusiakan dulu manusia2 peradilan hingga menjadi manusia yang bertakwa!
Baru setelah itu kita melangkah...maju ke depan memuliakan peradilan!
Wallahu 'alam bishshawab!

Keluarga Besar PA Nunukan mengucapkan:
"Selamat menunaikan puasa Ramadan 1434 H.!
Mohon maaf lahir dan batin!"
Reply
 
 
# Faizal Kamil.KPA Bengkalis 2013-07-19 05:52
Hampir semua penegak hukum khususnya dan masyarakat luas (Pemerintah) pada umumnya didalam keseharian nampak melihat Peradilan seperti strata terendah dibandingkan dengan Institusi penegak hukum lainnya, contoh kecil : Dalam acara protokoler, ajudan, dll. Peradilan masih suram untuk hal itu.
Reply
 
 
# Indra_PA Cjr 2013-07-19 09:34
ya inilah indonesia. sulit untuk hal tersebut karena jarang (baca; tidak ada) politisi yang memiliki dan memperjuangkan kepentingan nasional karena hanya kepentingan kelompok yang dikedepankan. kita butuh politisi yang juga negarawan karena hukum adalah produk politik. sehingga wajah hukum indonesia ditentukan dari para politisinya.
walahu'alam...
Reply
 
 
# mwiaty@pta pdg 2013-07-19 09:48
Sesuai dengan kenyataan yg ada peradilan di Indonesia belum dimuliakan, kita semua berniat dan bertekad untuk memuliakannya, mari kita semua mulai dibulan suci ini dengan cara antara lain jangan lakukan hal hal yang menciderai kewibawaan peradilan, tingkatkan mental SDM, bulan inilah tempat dan waktunya. Semoga :roll:
Reply
 
 
# RS.MS.Aceh 2013-07-19 09:59
kami sangat bangga kalau Hakim adalah Hakim bukan yang lain, sebagai wakil Tuhan dibumi tapi kedudukannya masih belum sepenuhnya diposisikan sebagaimana mestinya, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ansyahrul tersebut jadi sebuah renungan bagi kita.
Reply
 
 
# Hilmi PA.Serang-Banten 2013-07-19 19:59
Terus terang saja saya mengabdi pada Peradilan Agama sampai sekarang sudah 30 tahun pada kenyataannya Peradilan Agama jauh lebih baik dari tahun tahun sebelumnya pasca satu atap dibawah Mahkamah Agung dan yang menjadikan tergugah hati dengan program MA yaitu setiap CAKIM dibekali seluruh ilmu yang ada pada Peradilan yang kelak menjadi Hakim sudah mapan namun perlu juga setiap calon pejabat baik fungsional maupun struktural sebelum menjadi pejabat diwajibkan membuat Pakta Integritas kelengkapan administrasi sebagai dasar hukum untuk diadakannya mutasi kinerja;
Reply
 
 
# Hamba Allah 2013-07-20 11:16
gimana mau di muliakan kalau perilaku sebagian Hakim tidak mulia ?
Reply
 
 
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-07-21 09:01
Orang yang patut dimuliakan hanya mereka yang pintar menghargai dan memuliakan diri sendiri titik
Reply
 
 
# daswir tanjung 2013-07-22 05:30
Kenyataan memang demikian, bahwa Hakim di Indonesia belum di muliakan, hal ini disebabkan oleh sikap pemerintah sendiri, dalam kehidupan sendiri, status Hakim tidak jelas dan tidak tegas, dalam administrasi kependudukan alias KTP, tidak ada kolom untuk Hakim, hanya ada PNS, juga dengan alasan keterbukaan, tindakan Hakim dalam persidangan dengan alasan keterbukaan, semua tindakan Hakim bisa direkam, difoto bahkan disiarkan untuk kelayak ramai seluruh dunia, yang paling menyulitkan, media dan masyarakat melalui opini telah memutus seseorang Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim oleh Media atau opini yang dibentuk oleh media massa digiring untuk memutuskan sesuai kehendaknya, apabila putusan Hakim berlawanan dengan opini yang berkembang, maka Hakim tersebut dituduh macam- macam,bahkan diminta untuk diperiksa oleh KY dan MA, pada hal putusan Hakim itu wajib berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, apabila dalam persidangan terbukti dan ada keyakinan Hakim bahwa yang bersangkutan bersalah maka baru Hakim menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhi hukuman, sebaliknya apabila tidak cukup bukti dan tidak ada keyakinan Hakim bahwa yang bersangkutan berbuat, pasti oleh Hakim dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan.Untuk bisa Hakim itu mulia dan dimuliakan masih panjang jalan yang harus ditempuh baik dari Pemerintah dan masyarakat maupun dari kalangan Hakim sendiri, mudah- mudahan cepat terujud.
Reply
 
 
# M.Yusuf PA Kendari 2013-07-22 07:20
Semoga status hakim ke depan semakin jelas termasuk dalam hal kepertokoleran dan insya Allah jika demikian hakim akan dimuliakan.amin
Reply
 
 
# AFFAN PA. GRESIK 2013-07-22 08:00
memang hakim di INdonesia mempunyai 2 gelar satu Sbg. PNS dua Sbg.pejabat Negara tetapi dalam kenyataanya sebagai PNS juga Terseok-seok tentang kenaikan gaji pokoknya sebagi pejabat Negara juga tidak jelas statusnya maka sebaiknya Hakim Di iNdonesia masih perlu dimuliakan ssupaya jadi hakim yang betul - betul Mulia didepan Manusia dan di depan TUhan
Reply
 
 
# AFFAN PA. GRESIK 2013-07-22 08:05
PNS dan Pejabat Nrgara memang melekat di jabatan hakim tetapi sebutan itu tidak menyebabkan hakim dipanggil yang mulia hakim dipanggil yang mulia karena waktu sidang memakai TOga karena hakim mewakili yang mulia robbul Izzati dalam menegakkan hukum di muka bumi ini
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Manna 2013-07-22 08:10
tentu yang paling dulu sekali yang memuliakan adalah institusi kita sendiri, jangan sampai hakim malah disamakan kedudukannya dengan PNS..
Reply
 
 
# IdrisLatif PTA Jambi 2013-07-22 08:16
sehaerusnya peradilan di muliakan karena ada wakil tuhan di dunia peradilan yaitu hakim, tetapi pemuliaan itu akan lahir dari orang orang yang bisa berbuat kemuliaan, jangan berharap pemuliaan lahir karena di beri, tetapi mencari kemuliaan itu kebih baik, dan akan sangat lama dan mungkin sulit akan lahir pemuliaan peradilan, karena sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya memakai sistim pembagiaan kekuasaaan sebagaiman pendapat dari jhon lukke, memulai mencari kemuliaan akan lebih baik dari pada meminta untuk di muliakan;
Reply
 
 
# M. Ihsan Al-Hakimi MS-Aceh 2013-07-23 07:35
;-) :-* :lol: Mau dimuliakan, dihormati,diagungkan sebetulnya tergantung sama Hakim itu sendiri. Gimana mau dimuliakan dan dihormati kalau moral oknum dari Hakim itu tidak dijaga. Saya sebagai warga peradilan kadang2 merasa malu mendengar berita Hakim yg terkena kasus suap dsb. :P :eek: :D
Reply
 
 
# AFFAN PA. GRESIK 2013-07-26 08:43
ya memang Peradilan Agama di Indonesia kelihatannya belum di muliakan seperti berstatus PNS. masih terseok-seok tentang gaji pokoknya ,tentang pejabat Negara juga belum jelas statusnya tetapi alhamdulillah akhir-akhir ini Peradilan sudah ada sedikit kemajuan menuju kearah yang dimuliakan terbukti dengan dibayarnya tunjangan hakim yang melebihi tunjangan pejabat eselon
Reply
 
 
# dinwheeno 2013-08-01 13:36
tak ada kata telat tuk urun comment, yg haqiqi kata Allah : hamba yg paling mulia di sisiNya adalah bukan siap2 tetapi mereka yg paling taqwa. :lol:
Reply
 
 
# dinwheeno 2013-08-02 08:32
Ana tdk gila hormat utk dimuliakan, yg ana harap hanyalah agar bisa mnjadi orang taqwa, karena kalo bisa meraih gelar taqwa Insya Allah dg sndirinya akan dimuliakan oleh YG MAHA MULIA. yakni Rob azza wa jalla. :-?
Reply
 
 
# H. Ambo Asse/HATI Banjarmasin 2013-08-03 21:56
Ngajak Eksekutif dan legislatif studi banding tentang hukum kenegara-negara yang memuliakan hakim termasuk Amerika, jangan jalan sendiri pak kemudia pulang mengeluh jangan samapi eksekutif dan legislatif kita belaum mendalami hal itu, makanya kemandirian hakim jangan diidentikkan sama sekali kita menjauhi eksekustif dan legislatif, sehingga ada semacam pemisahan kekuasaan, sementara makamah agung tdk mempunyai kekuatan finansial, yaaa sabarlah pak hingga saatnya nanti, yang paling penting sebenarnya para hakim itu harus bertingkah laku yang layak dimuliakan, pada saatnya nanti peradilan kita juga sudah dimuliakah, berikan segera hukuman kepada hakim yang melanggar kode etik hakim, jangan sayang banyak cadangan untuk menjadi hakim yang baik. trims.
Reply
 
 
# A.M.Salamessy PTA Ambon 2013-08-13 07:14
Peradilan di Indonesia mau dimuliakan kembali kepada orangnya kalau orangnya bekerja dengan baik,jujur (amanah) Insya Allah dimuliakan
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1122 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS