Jumat, 25 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)
PENGUMUMAN :
Revisi Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (18/7)
PENGUMUMAN : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Alokasi Pagu DIPA 04 | (18/7)
PENGUMUMAN : Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 H | (18/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 15 | (17/7)
PENGUMUMAN : Majalah Peradilan Agama Edisi 4 (Juli 2014) | (15/7)
PENGUMUMAN : M
aintenance server SIMPEG | (11/7)
PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama | (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
Sekapur Sirih Untuk LBH APIK Jakarta (oleh : Ahmad Syafrudin, SH, MH) PDF Cetak E-mail
Oleh Asep Nursobah   
Jumat, 21 November 2008 05:38

SEKAPUR SIRIH UNTUK LBH APIK JAKARTA


Oleh :

AHMAD SYAFRUDDIN, SHI, MH[1]

(Cakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi)


 

Membaca Surat LBH APIK Jakarta bernomor 132/SK-LBH Apik Jkt/XI/2008 dan bertanggal Jakarta, 6 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan inspirasi bagi penulis untuk menuangkan sedikit pemikiran hukum sekitar isi surat tersebut. Penuangan pemikiran hukum dimaksud tentunya bertujuan memperkaya wacana hukum dan yang paling utama adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan tujuan lain di luar itu.

Pertama. Poligami menjadi sesuatu yang amat sangat keliru jika dipahami sebagai wujud salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jika ditemukan terdapat praktek-praktek poligami yang berimpact kekerasan dalam rumah tangga sasaran yang harus dibidik adalah bagaimana agar kekerasan yang terjadi itu dapat dicegah, ditindak, bahkan dihukum sebagaimana amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, bukan poligaminya yang dijadikan sentra atau rumusan permasalahan melainkan kekerasan itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa poligami telah dipraktekkan manusia jauh sebelum istilah poligami itu sendiri diperkenalkan. Bukankah poligami tidak akan pernah ada tanpa adanya wanita. Perkawinan baik monogami maupun poligami selamanya terdiri atas unsur laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Dari itu, sangat irrasional jika hanya memposisikan perempuan sebagai objek melainkan juga harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku untuk terjadinya poligami. Pada akhirnya, setuju poligami belum tentu melakukan poligami. Singkatnya, harus dibedakan antara das sollen dan das seinnya.

Kedua. Adalah suatu kewajiban bagi hakim untuk menggali hukum bahkan menemukan hukum atas setiap perkara yang diajukan kepadanya. Atas dasar ini pulalah pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. Jika suatu putusan pengadilan tidak dapat diterima oleh pihak yang berperkara, undang-undang mengamanatkan adanya upaya hukum terhadap putusan tersebut. Ini sekaligus mengakomodir bahwa keadilan yang sesungguhnya dan sebenarnya hanya diperoleh dari Tuhan. Karena itu, siapapun termasuk hakim hanya berusaha semaksimal mungkin untuk menggali, menemukan, menegakkan, dan menuju kepada keadilan itu.

Ketiga. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf (b) yang menyatakan “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” adalah satu di antara alasan yang dibenarkan untuk memberikan izin poligami. Perlu digarisbawahi, cacat badan atau penyakit yang dimaksudkan adalah “tidak dapat disembuhkan”. Harus diketahui bahwa seorang hakim tidak dengan mudah menerima alasan ini melainkan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tunduk kepada hukum acara yang berlaku. Jika ditemukan suatu penyakit yang tidak termasuk cacat badan atau tidak termasuk penyakit yang tidak dapat disembukan maka sudah jelas keluar dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf (b) tersebut. Dengan demikian, bukan pasalnya yang tidak dapat diterapkan melainkan alasan yang didalilkan yang tidak tepat karena itu harus ditolak.

Keempat. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 mendefenisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

 

Berdasarkan defenisi di atas, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melulu dialami oleh perempuan melainkan dapat juga dialami oleh laki-laki. Lebih tepat, hal ini harus diinventarisir perkasus dan didukung studi sosiologi hukum mendalam di masyarakat. Secara tegas, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak. Oleh sebab itu, peluang terjadinya kekerasan oleh satu pihak kepada pihak lain–pisik maupun psikis–dapat saja terjadi. Sangat dibutuhkan kearifan dan kehati-hatian dalam menilai kekerasan dalam rumah tangga ini. Hemat penulis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diatasi secara persuasif dan konfrontatif. Persuasif yaitu dengan melakukan upaya pendekatan dan penyadaran bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun sementara perkawinan tetap dapat dipertahankan. Adapun secara konfrontatif adalah dengan melakukan perlawanan dalam bentuk mengakhiri perkawinan dan atau memidanakan pelaku.

Kelima. Hukum adalah sesuatu yang rasional dan bukan emosional. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara harus berdasar atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang rasional tersebut. Kiranya, di sinilah ungkapan “hukum ibarat dua mata pisau yang tajam” itu muncul. Di satu sisi, hakim wajib melindungi dan menjamin pemberian hak-hak setiap orang dan pada sisi yang lain justru mengurangi, menghilangkan, bahkan merampas hak-hak setiap orang itu.

Keenam. Data menunjukkan bahwa angka perceraian yang diajukan oleh isteri ke pengadilan (cerai gugat) jauh mengungguli angka perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan (cerai talak). Ini merupakan satu indikasi bahwa perempuan sudah lebih cerdas, berani menentukan sikap, dan bisa hidup mandiri. Dan inilah menurut penulis tujuan dan sasaran akhir dari kesetaraan gender yang dicita-citakan.

Ketujuh. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya undang-undang yang mengatur, aparat hukum yang bersih, peradilan yang berwibawa, tetapi adalah oleh budaya hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat. Dalam masalah perdata, hukum ibarat rel dan manusia adalah keretanya. Selama berjalan di atas rel dan mengikuti rel itu maka selama itu pula permasalahan hukum tidak ada. Permasalahan hukum baru muncul ketika kereta lari dari rel yang ada itu. Pada saat permasalahan hukum muncul maka di saat itulah peranan hakim berupaya mengembalikan kereta kepada relnya.

Mengakhiri tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa keadilan adalah milik semua dan semuanya berhak atas keadilan itu. Dengan demikian, untuk mengkaji keadilan harus mengedepankan rasionalisme, integralisme, dan universalisme kebenaran serta bukan emosionalisme, parsialisme, apalagi temporalisme. Salam keadilan!.


DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dirdjosisworo, Sudjono, Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1996

Ehrmann, Henry W., Comparative Legal Cultures, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1976

Friedmann, W, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum, Judul Asli Legal Theory, Penerj. Muhammad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1990

al- Jahrani, Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Johnson, Alvin S., Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. 1, 1994

Kusumah, Mulyana W., Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum, Rajawali, Jakarta, Cet. 1, 1986

Mertokusumo, Sudikno, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Cet. 1, 1993

          , Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Cet. 2, 2001

Podgorecki, Adam, dan Christoper J. Whelan (ed), Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, Judul Asli Sociological Approaches to Law, Penerj. Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Purwatiningsih, Sri, Gaya PNS Berpoligami, Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cet. 1, 2005

Putra, Anom Surya, Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu dan Riset, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Rasjidi, Lili, dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 2, 1994

Sumaryono, E., Hermeneutik sebuah Metode Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, Cet. 1, 1993

Vago, Steven, Social Change, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 3rd Ed, 1996

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



[1]Penulis juga merupakan salah seorang dosen pada STIH Padang dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukittinggi.

TanggalViewsComments
Total20360
Kam. 2420
Rab. 2310
Sel. 2230
Sen. 2110
Ming. 2030
Jum. 1810
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 792 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS