.Selasa, 16 September 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rakor dan Penyusunan RKA Daerah DIPA 04 Pagu Sementara TA 2015 | (16/9)
PENGUMUMAN : Undangan Rapat Koordinasi Ketua dan Wakil Ketua PTA / M.Sy se-Indonesia | (16/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta BIMTEK Kompetensi Ekonomi Syariah Angkatan III Tahun 2014 | (15/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta BIMTEK Kompetensi Ekonomi Syariah Angkatan II Tahun 2014 | (15/9)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 22 | (11/9)
PENGUMUMAN :  Pemuatan SK di Website | {9/9}

PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (8/9)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Kajian Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum | (8/9)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 21 | (5/9)
PENGUMUMAN : Penempatan Calon Hakim Peradilan Agama
| (3/9)
PENGUMUMAN : Juknis tentang Pemanfaatan Portal Tambayun Online | (29/8)
PENGUMUMAN : Penilaian SIMPEG dan E-Doc Tahun 2014 | (29/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 20 | (29/8)
PENGUMUMAN : Naskah Pidato Ketua MA dalam Rangka Peringatan HUT ke-69 MA [Revisi]
PENGUMUMAN : Undangan Mengikuti Profile Assessment
| (18/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 19 | (18/8)
PENGUMUMAN : Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2014
| (15/8)
PENGUMUMAN : Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat (KP) Dengan Pencantuman Gelar Pendidikan | (11/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 18 | (8/8)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 17 | (7/8)
VIDEO : Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H | (28/7)
PENGUMUMAN : Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Teknis Periode Oktober 2014
| (25/7)
PENGUMUMAN : Penetapan Hak Akses dan Admin SIMPEG Online di Lingkungan Peradilan Agama | (25/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 16 | (24/7)
PENGUMUMAN : Contoh Pembuatan SKP | (24/7)
PENGUMUMAN : Pengiriman Softcopy Berkas Perkara/Putusan Untuk Lomba Pemberkasan Perkara | (23/7)
PENGUMUMAN : Ralat Laporan Sidang Keliling, Prodeo, Posbakum dan pelayanan terpadu | (21/7)
PENGUMUMAN : Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Hukum | (21/7)




Tambahkan ke Google Reader
Urgensi Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia (Oleh : Erlan Naofal, S.Ag, M.Ag.) PDF Cetak E-mail
Oleh Hirpan Hilmi   
Senin, 18 Januari 2010 22:14

URGENSI IJTIHAD DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

(Oleh : Erlan Naofal, S.Ag, M.Ag.)

Pendahuluan

Bangsa Indonesia mulai bersentuhan dengan hukum Islam seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itu sampai saat ini, Hukum Islam menjadi hukum yang hidup (living law) dan menjiwai bangsa Indonesia, bukan hanya pada tataran simbol melainkan juga pada tataran praktis.2 Dan hal itu berlangsung ratusan tahun sebelum kedatangan penjajah Belanda atau Portugis terutama setelah umat Islam memegang tampuk kekuasaan politik yang ditandai dengan berdirinya kerajaan muslim di Indonesia seperti Kerajaan Samudera Pasai, Demak, Banten dan lainnya.

Pada masa reformasi, Hukum Islam diakui sebagai salah satu sub sistem yang membentuk dan mempengaruhi sistem hukum Nasional disamping sistem Hukum Adat  (adatrecht) dan sistem Hukum Barat.3 Oleh karena itu hukum Islam memiliki peran yang cukup signifikan bagi pengembangan dan pembangunan Hukum Nasional. Muhsin menyebutkan bahwa dari tiga sub sistem hukum Nasional yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Barat dan sistem hukum Islam, maka sistem hukum Islam-lah yang memiliki kans yang sangat besar dalam mewarnai dan mempengaruhi pembentukan hukum Nasional. Hal ini disebabkan sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang holistik dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Selengkapnya, Klik Disini .

TanggalViewsComments
Total16610
Sel. 1610
Sen. 1510
Ming. 1410
Sab. 1310
Jum. 1210
Kam. 1110
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1305 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS